p-Index From 2021 - 2026
11.363
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Diktum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Lex Scientia Law Review Jambura Law Review GANEC SWARA Jurnal Hukum Prasada Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Law Research Review Quarterly Jurnal Abdidas Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal hukum IUS PUBLICUM DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law Jurnal Cakrawala Ilmiah Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Protection: Journal Of Land And Environmental Law Journal of Public Representative and Society Provision Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Nusantara Berbakti Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan HYPOTHESIS : MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Legal Advice Jurnal Hukum Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum RechtJiva Jurnal Begawan Hukum Nusantara: Journal Law and Islamic Law Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Protection for Borrowers in Default on Online Loan Agreements Kristianto Jansen Hengkengbala; Weny Almoravid Dungga; Zamroni Abdussamad
Nusantara: Journal of Law and Islamic Law Vol. 2 No. 1 (2026): Nusantara: Journal of Law and Islamic Law
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/nusantara.v2i1.326

Abstract

This study critically examines the complex intersection of debtor default, personal data protection, and algorithmic governance within P2P lending platforms operating in Indonesia. Classical contract law under the Civil Code consistently fails to accommodate the structural asymmetries of digital agreements, wherein personal data is illegally weaponized as a de facto guarantee during default debt collection. Employing a normative legal methodology with both statutory and conceptual approaches, this paper systematically deconstructs the persistent illusion of preventive and repressive consumer protection mechanisms. The findings reveal that digital consent is systematically manufactured through predatory dark patterns, while existing dispute resolution frameworks remain slow against real time, irreversible social character assassination. Consequently, this study introduces the novel paradigm of integrated strict liability. This prescriptive model dictates that any algorithmic privacy violation by fintech platforms automatically forfeits their civil debt recovery rights, rendering the underlying electronic loan agreement null and void to definitively restore equity.
Implementasi Perda Ketertiban Umum di Pohuwato: Antara Represi dan Rehabilitasi Sosial dalam Penanggulangan Prostitusi Cendris Humu; Zamroni Abdussamad; Supriyadi A. Arief
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 1 (2026): Maret: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i1.2341

Abstract

This study analyzes the implementation of Pohuwato Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning the Implementation of Public Order and Community Peace in addressing prostitution, focusing on the disparity between repressive and rehabilitative approaches; the background of the research is based on the gap between normative provisions and implementation reality, characterized by an increase in raids without a corresponding decline in prostitution practices. The research aims to examine the normative position of the regional regulation within the legal hierarchy and to evaluate the effectiveness of law enforcement in the field; the method employed is empirical legal research (socio-legal research) through in-depth interviews, observation, and secondary data analysis. The findings reveal that, normatively, the regional regulation potentially conflicts with the hierarchy of laws and regulations due to the imposition of detention sanctions without judicial oversight mechanisms, while implementation-wise, law enforcement only targets sex workers through a repressive approach without adequate social rehabilitation and economic empowerment programs. The implications of this study underscore the necessity of revising the regional regulation to align with the supremacy of law and integrating a rehabilitative approach into a more comprehensive and equitable prostitution prevention policy.
Formulasi Penyelesaian Sengketa Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Masyarakat Pemilih Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Salahudin Pakaya; Erman I. Rahim; Zamroni Abdussamad
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2181

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis hubungan antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih, mengidentifikasi kelemahan pengaturan penyelesaian sengketa dalam hukum positif pemilu Indonesia, serta merumuskan model penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak pemilih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengesahan ICCPR, Peraturan Bawaslu, serta dokumen resmi KPU dan Bawaslu terkait Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara partai politik dan pemilih merupakan hubungan hukum, di mana hak elektoral partai politik dibatasi oleh kewajiban menghormati dan melindungi hak politik pemilih. Namun, mekanisme hukum positif masih menempatkan pemilih sebatas sebagai pelapor, saksi, atau pihak terdampak, bukan sebagai subjek utama dalam sengketa. Data Pemilu 2024 menunjukkan luasnya relasi tersebut, dengan 204.807.222 pemilih terdaftar, 24 partai politik peserta pemilu, serta banyaknya pelanggaran yang ditangani Bawaslu. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan model penyelesaian sengketa berbasis perlindungan hak pemilih melalui pengakuan pemilih sebagai subjek sengketa, penegasan tanggung jawab partai politik, penggunaan Bawaslu sebagai forum awal, prosedur sederhana dan cepat, serta putusan yang berorientasi pada pemulihan hak guna menjamin kepastian hukum.
Excessive Discretion Dalam Tindakan Administratif Keimigrasian: Analisis Normatif Dan Rekonstruksi Pengaturan Terhadap Orang Asing Aurelia Sherina Suryadi Putri; Zamroni Abdussamad; Erman I. Rahim
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2433

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena excessive discretion dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia yang bersumber dari kelemahan konstruksi norma Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Rumusan norma yang bersifat umum dan multitafsir, khususnya penggunaan standar "patut diduga", telah membuka ruang diskresi yang berlebihan bagi pejabat imigrasi sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan pergeseran fungsi tindakan administratif menjadi instrumen penyelesaian utama penegakan hukum keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap 30 kasus pelanggaran keimigrasian tahun 2023–2026 serta sistem keimigrasian Australia, Jerman, dan Malaysia sebagai pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh penyelesaian kasus dilakukan melalui jalur administratif tanpa mekanisme pro justitia, meskipun sebagian pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 122 huruf (a) undang-undang yang sama. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas dalam hukum administrasi negara. Penelitian ini merumuskan model rekonstruksi norma melalui empat dimensi, yakni penetapan standar pembuktian objektif, hierarki proporsionalitas tindakan, mekanisme koordinasi administratif-pidana, serta penguatan akuntabilitas keputusan. Rekonstruksi ini diharapkan mampu mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian yang konsisten, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip negara hukum.
Legal Effectiveness and Gaps in ODGJ Protection: Rights and Maqāṣid Analysis Dinda Zilfattisa Kusnan; Zamroni Abdussamad; Fitran Amrain; Akmal Hidayah Halim
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): April
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v3i1.511

Abstract

This study aims to analyze the disharmony between normative regulation and the implementation of the protection of Persons with Mental Disorders (ODGJ) in Indonesia, especially at the regional level, by integrating the perspectives of national law, human rights, and Islamic law. The method used is normative legal research (doctrinal legal research) enriched with a socio-legal approach. The research approach includes the statute approach, conceptual approach, and case approach, with theoretical frameworks in the form of legal functionalization theory, legal protection theory, and maqāṣid al-syarī'ah which emphasizes the protection of the soul (ḥifẓ al-nafs) and the principle of non-discrimination. The results of the study show that the failure of ODGJ protection does not stem from weaknesses in legal norms, but from structural failures in implementation. The disharmony of regulations is reflected in weak coordination between agencies, limited resources for mental health workers, and the lack of operational and applicable regional regulations. In addition, the legal culture of the community that is still full of stigma and discrimination exacerbates the ineffectiveness of legal protection for ODGJ. This study concludes that the effectiveness of ODGJ protection requires an integrative model that incorporates a human rights approach and the values of maqāṣid al-syarī'ah in an implemented manner. The main findings confirm that the main problem lies in structural and cultural aspects, not normative; Therefore, it is recommended to strengthen implementing regional regulations, increase institutional capacity and mental health services, and social interventions based on public education to remove stigma, in order to realize an inclusive, effective, and equitable ODGJ protection system.
PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR DARI PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA GORONTALO Ridho Akbar Utiarahman; Zamroni Abdussamad; Nuvazria Achi
HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences Vol 5 No 01 (2026): HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/hypothesis.v5i01.2360

Abstract

Sidewalks are public facilities provided to ensure the safety and comfort of pedestrians and to support traffic order in urban areas. However This study aims to analyze the misuse of sidewalks in light of Gorontalo City Regulation No. 1 of 2018 on Public Order and to formulate policy recommendations for the management and utilization of sidewalks without compromising their primary function for pedestrians. The research method employed is normative legal research using a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary sources, analyzed using a descriptive-qualitative approach. The results indicate that the misuse of sidewalks in Gorontalo City persists due to inconsistent law enforcement, limited local government authority over provincial roads, low public legal awareness, and economic factors affecting street vendors.
Effectiveness of Alcoholic Beverage Regulation Enforcement for Public Order in Gorontalo City Ahmad Hidayat Djabarudin; Zamroni Abdussamad; Julius T. Mandjo
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 3 (2026): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v1i3.330

Abstract

This article examines the effectiveness of Gorontalo City Regional Regulation Number 3 of 2017 on alcoholic beverage control and supervision in realizing public order. The study responds to the persistence of hidden and adaptive illegal sales despite the regulation’s administrative objectives. Using empirical legal research with a qualitative approach, data were collected through interviews with Civil Service Police Unit officers, community information, observation, and supporting documents, then analyzed through legal effectiveness and law enforcement theories. The findings show that implementation has occurred through patrols, raids, supervision, enforcement, and public complaint services. However, effectiveness remains moderate because violations persist, operational facilities are limited, public compliance is uneven, and legal culture has not fully supported social control. This article contributes an empirical assessment of regional regulation implementation by linking legal substance, enforcement capacity, community participation, and public order. Strengthening supervision, sanctions, documentation, and community reporting is required in Gorontalo City context.
Merit-Based Civil Service Management: A Rule of Law Perspective Fitriyanti Rahman; Fence M. Wantu; Zamroni Abdussamad
Journal of Public Representative and Society Provision Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Public Representative and Society Provision
Publisher : Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jprsp.v6i1.808

Abstract

This study examines the optimization of merit-based civil service management within the framework of the rule of law, focusing on the gap between normative legal provisions and bureaucratic practices in Indonesia. Despite bureaucratic reform mandates since the 1998 Reform Movement, civil service governance continues to face challenges such as inefficiency, weak accountability, and patronage culture. This research aims to analyze the effectiveness of the merit system as a legal instrument to promote professionalism, neutrality, and accountability within the Civil Service (Aparatur Sipil Negara/ASN), particularly following the enactment of Law Number 20 of 2023, which abolished the Civil Service Commission (KASN). Employing a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, this study reviews statutory regulations, academic literature, and official reports from KASN and the National Civil Service Agency (BKN). The findings indicate that although the merit system is legally grounded in Law Number 5 of 2014 and Law Number 20 of 2023, its implementation remains inconsistent due to weak oversight mechanisms, limited regulatory clarity, and uneven digital infrastructure readiness. The elimination of independent supervision has reduced checks and balances, while disparities in the adoption of ASN digital systems hinder transparency. This study proposes strengthening derivative regulations, reconstructing independent oversight through a merit audit mechanism, and accelerating digital transformation. The study contributes by integrating administrative law, meritocracy, and good governance principles to position the merit system as a legal and managerial tool for building a professional and accountable bureaucracy.
Reconstructing Administrative Remedies from the Perspective of Administrative Justice Principles and Legal Certainty Wahyu Desiana; Zamroni Abdussamad; Erman Rahim
Journal of Public Representative and Society Provision Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Public Representative and Society Provision
Publisher : Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jprsp.v6i1.841

Abstract

This study examines the legal uncertainty arising from the disharmony between Law No. 5 of 1986 on Administrative Courts, Law No. 30 of 2014 on Government Administration, and PERMA No. 6 of 2018 on Guidelines for the Settlement of Government Administrative Disputes. The overlapping norms in these three regulations have caused confusion regarding the mandatory nature of administrative efforts, the finality of decisions, and the procedural consequences for citizens' rights to sue. This study uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and comparative approach. The analysis was conducted qualitatively using a legal hermeneutic model to find the compatibility between norms and government practices. The results show that the administrative appeal system in Indonesia does not yet guarantee procedural certainty and substantive justice because it lacks uniform national standards regarding objection mechanisms, deadlines, and the independence of reviewing officials. The system is reconstructed by combining the theories of Administrative Justice and the Legal Certainty Framework, which emphasize the principles of norm clarity, proportionality, and procedural accountability. The proposed design includes a digital one-stop portal, written justification requirements, independent oversight, and the establishment of nationwide implementing regulations. The results of this study provide a conceptual contribution to the reform of Indonesian administrative law while strengthening the rule of law through fair, efficient, and transparent administrative efforts.
Kendala Pemenuhan Corporate Social Responsibility PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Terhadap Masyarakat Achmad Rivaldy Nani; Fenty U. Puluhulawa; Zamroni Abdussamad
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 2 No. 3 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v2i3.1688

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat pemenuhan corporate social responsibility oleh PT Pelabuhan Indonesia (persero) terhadap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat pemenuhan corporate social responsibility oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terhadap masyarakat adalah kendala pemenuhan corporate social responsibility di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap masyarakat di sekitar perusahaan di Desa Labuan Uki, yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat; keterbatasan sumber daya; fokus jangka pendek dan anggaran perusahaan; dan kurangnya sistem pengukuran untuk mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari program CSR. Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap masyarakat di sekitar perusahaan di Desa Labuan Uki mencakup bidang lingkungan dan pelestarian alam; bantuan pengelolaan prasarana dan sarana umum; dan bidang kesehatan. Berikut pengelolaan prasarana dan sarana umum yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero): Dengan melaksanakan tanggung jawab hukum dalam CSR, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di Desa Labuan Uki. Inisiatif ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan dan lingkungan sekitar.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Achmad Rivaldy Nani Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Hidayat Djabarudin Ahmad Riyadi Akili Adam Akmal Hidayah Halim Aldan Syaifullah Alulu Almoravid, weny Anis Bajrektarevic Anna Triningsih Apripari, Apripari Arief Fahmi Lubis Asmara, Ayu Aurelia Sherina Suryadi Putri BAKUNG, Dolot Al Hasni Cendris Humu Chairul A. M Tulie Cono, Moh Syahnez Welden A Danendra Yusuf, Mohamad Zulfikar Dede Agus Dian Ekawaty Ismail Dinda Zilfattisa Kusnan Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Erman I. Rahim Erman I. Rahim Erman Rahim Fathurrohman, Aulia Fellycha Velonica Kandouw Fence M Wantu Fence M. Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Fitran Amrain Fitriyanti Rahman Glaidy Angelina Nayoan Hartina, Hartina Hasan, Ferdy Hasnia Hasnia Iffatriansyah Soga Imran, Hendrik Inaku, Rifka Ipetu, Ainun S Irlan Puluhulawa Ishak, Dicky Aldines Janwar Hippy Jufryanto Puluhulawa Julia Kristi Karepoan Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kristianto Jansen Hengkengbala Laita, Rivan Hasan Lisnawaty W. Badu Lusiana Margareth Tijow M Hubaib, Siti Syukriyah M Wantu, Fence Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmah Y. Mellisa Towadi Moh Vazri Damopolii Moh. Rivaldi Moha Moh. Vazri Damopolii Moha, Rivaldi Mohamad Hidayat Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohammad Ridhoni Djafar Mohammad Syafril Rinaldy hulalata Moodoeto, Fayza Khairunnisa Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Iqbal Mustapa Mustapa, Iqbal Mutia Cherawaty Thalib Najwa Nur'ain Hadju Nani, Achmad Rifaldy Nirwan Junus Noval Katili Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achi Nuvazria Achir Pakaya, Salahudin Palilati, Nur Fika Pantika Mayulu Paputungan, Mardiono Pontoh, Vara Dila Pratama Maulu, Sigit Pulumoduyo, Anggun Rahmat Mokodompit Ramadhan Usman Ratih Sulastri Rauf, Nur'Ainun Sri A. Reynaldi Usman Ridho Akbar Utiarahman Riqqah Rifqah Raihannah Monoarfa Rivadi Moha, Mohamad Rizkawati Gasin Salahudin Pakaya Samon, Siti Nurfadilla Seldi Munandar Sigit Pratama Maulu SILVANA ADELIYA MAHMUD Siti Sahnas Dunggio Sofyan Piyo soga, Iffatriansyah Sri Ajeng Sukmawati Sri Nanang Meiske Kamba Supriyadi A. Arief Susan Bau Susanti I. Botu Susanti I. Botu Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi Syaus, Fanisa Oktaviani Tiyarah Primasari Ahmad Tri Wahyuni Amalia Wahyu Desiana Waode Mustika Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Windrawati I. Abuba Windrawati I. Abuba Wiwik Widyo Widjajanti Yunus, Rahmawati Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Hadju Zihan Hulinggato