Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.15
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Jurnal Akta Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum Prasada Progressive Law Review Jurnal Scientia JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Keadilan Batulis Civil Law Review Journal of Tourism Economics and Policy Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Law Doctoral Community Service Journal Yuris: Journal of Court and Justice Protection: Journal Of Land And Environmental Law Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Journal of Political And Legal Sovereignty Keadilan International Journal of Law and Society Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Jurnal Analogi Hukum
I Made Arjaya
Universitas Warmadewa
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada BPR di Kabupaten Badung I Putu Bayu Pramana; I Made Arjaya; Desak Gede Dwi Arini
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.304-309

Abstract

Abstract—The company is a place where it aims to improve the lives of the people. In its development in the economic and business sectors the role of the company in terms of improving the country's economy is a responsibility of each company, in this case it is called corporate social responsibility (CSR). In this study, focusing on the implementation of CSR in BPR in Badung Regency, where the BPR is expected to be able to prosper the surrounding community and carry out the mandate of the PERDA of Badung Regency No. 6 of 2013 concerning Corporate Social Responsibility. From this background two problems can be formulated, namely: 1). What is the regulation of social responsibility (CSR) in the annual BPR activity plan in Badung Regency? 2). What is the implementation of the annual activity plan that regulates social responsibility (CSR) in rural banks in Badung Regency? the method used is empirical research method, which is research directly in the field. The results of this are social responsibility is the company's commitment to improving the economy of the community that benefits the company and the general public, where the regulation of corporate social responsibility in BPR in Badung Regency is Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, PP No. 47 of 2012, and Badung District Regulation No. 6 of 2013. In its implementation social responsibility (CSR) in BPR in Badung Regency has been running well as in terms of education providing scholarships to outstanding students and the introduction of banking products to the local community.
Pembuktian dan Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/Pn.Tab.) I Putu Hendra Setyawan; I Made Arjaya; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.310-314

Abstract

Abstract—Crime is an act or series of acts that can be subject to criminal law. One form of crime is persecution. Persecution is a form of harming or torturing people or intentionally reducing and damaging the health of others. The main problem is how the application of sanctions for criminal acts of abuse by public prosecutors and how the judges consider in the case of criminal acts of abuse. The research method used in writing this thesis is a type of normative legal research. Whereas the approach uses the conceptual approach, the legal approach and the case approach. The application of criminal sanctions for maltreatment by public prosecutors refers to article 351 paragraphs (1) of the Criminal Code which has been adjusted to article 3 of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No.2 of 2012 concerning adjustments to the limits of minor criminal offenses and the amount of fines in KHUP. Whereas the judge considers each indictment from the public prosecutor, the defendant has fulfilled a single indictment and is based on the process of examining evidence, namely testimony of witnesses, letters, statements of the defendant, instructions, and evidence. In the trial the facts that ordinary crimes had been committed were proven. Thus the Panel of Judges ruled with a sentence of 4 (four) months imprisonment.
Penegakan hukum terhadap penodaan bendera merah putih di tinjau dari undang – undang nomor 24 tahun 2009 I Nyoman Gilang Wayska Prastika; I Made Arjaya; Indah Permatasari
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.214-219

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui identitas sebuah negara merupakan suatu tandapengenal bagi setiap negara untuk dapat mengenal serta membedakan suatu negara dengan negaralainya. Sepertihalnya di Indonesia salah satu identitas nasionalya yakni bendera merah putih. Seluruh masyarakat sudahseharusnya menjaga serta menghormati keberadaan bendera merah putih ini, akan tetepai pada beberapa aksimasyarakat kerap kali terjadinya penodaan terhadap bendera merah putih. Rumusan maslah yang ingin di bahassesuai dengan tujuan di atas yakni bagaimanakah pengawasan terhadap bendera merah putih sebagai lambangNegara dan bagaimanakah sanksi terhadap penodaan bendera merah putih sebagai lambang Negara?. Metodeyang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Belum ada badan penegakan hukum yang secara resmi yangperuntukan pada tindak penodaan bendera merah putih, penegakan hukum dalam hal ini bisa dilakukan secarapreventif yaitu dilakukan dengan cara pengawasan serta penegakan hukum, sedangkan secara refresif dapatdilakukan dengan penerapan saknksi terhadap pelakau penodaan bendera.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DI EKSPLOITASI SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA I Gusti Agung Yuri Anindha; I Made Arjaya; Ni Made Sukaryati Karma
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/zqp43995

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah yang menantang di Indonesia, sebuah negara berkembang. Kemiskinan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap eksploitasi anak. Di antara pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan adalah eksploitasi, yaitu memanfaatkan seseorang untuk keuntungan pribadi. Tujuan dari proyek penelitian ini adalah: 1. Mengenali dan menilai kebijakan yang mencegah keluarga menggunakan anak untuk keuntungan finansial. 2. Memahami dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak yang telah dieksploitasi untuk terpenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Pendekatan konseptual dan legislatif digunakan dalam proses penelitian, yang didasarkan pada hukum normatif. Menurut temuan penelitian, Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menetapkan peraturan perundang-undangan tentang eksploitasi anak dan mengkriminalisasi praktik tersebut. Terwujudnya hak-hak dasar anak dan terjaganya martabat mereka dijamin oleh perlindungan hukum. Ada dua jenis perlindungan hukum: preventif dan represif. Tujuan dari pemberlakuan perlindungan legislatif preventif adalah untuk mendidik masyarakat dan dengan demikian mengurangi prevalensi eksploitasi anak. Sanksi hukum yang ketat digunakan untuk menegakkan perlindungan hukum represif. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak, Ekonomi Keluarga
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DI EKSPLOITASI SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA I Gusti Agung Yuri Anindha; I Made Arjaya; Ni Made Sukaryati Karma
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/zqp43995

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah yang menantang di Indonesia, sebuah negara berkembang. Kemiskinan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap eksploitasi anak. Di antara pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan adalah eksploitasi, yaitu memanfaatkan seseorang untuk keuntungan pribadi. Tujuan dari proyek penelitian ini adalah: 1. Mengenali dan menilai kebijakan yang mencegah keluarga menggunakan anak untuk keuntungan finansial. 2. Memahami dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak yang telah dieksploitasi untuk terpenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Pendekatan konseptual dan legislatif digunakan dalam proses penelitian, yang didasarkan pada hukum normatif. Menurut temuan penelitian, Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menetapkan peraturan perundang-undangan tentang eksploitasi anak dan mengkriminalisasi praktik tersebut. Terwujudnya hak-hak dasar anak dan terjaganya martabat mereka dijamin oleh perlindungan hukum. Ada dua jenis perlindungan hukum: preventif dan represif. Tujuan dari pemberlakuan perlindungan legislatif preventif adalah untuk mendidik masyarakat dan dengan demikian mengurangi prevalensi eksploitasi anak. Sanksi hukum yang ketat digunakan untuk menegakkan perlindungan hukum represif. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak, Ekonomi Keluarga
Default by Land Buyers through Binding Sale and Purchase Agreement with Installments I Made Arjaya
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land constitutes a fundamental necessity for society, particularly in Indonesia. Transactions involving land sale and purchase through installment mechanisms are formalized through a Binding Sale and Purchase Agreement PPJB. The implementation of buying and selling land in installments through PPJB occurs with the process of parties coming to the Notary’s office to make PPJB and In PPJB land in installments will be mentioned on the payment deed in several stages and carried out on what date. In the event that sanctions for late payment will be regulated according to the agreement of the parties. This research examines default in such agreements and proposes a typology of total and partial breach to determine proportional legal consequences. Default may occur in different form. Partial breach allows renegotiation, while total breach justifies termination. It is recommended that PPJB agreements explicitly regulate types of breach and legal consequences. Default in PPJB must be analyzed proportionally. The typology proposed provides a more balanced legal framework.
Co-Authors A.A. Putu Yudha Maha Putra Anak Agung Istri Agung Arini, Desak Gde Dwi Cinta Saraswati Desak Gde Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Dewi, A.A Sagung Laksmi Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Faikotul Masruchah Frederika Ni Made Dwita Noviyanti Gede Amatya Ananta Gusti Ayu Ade Diah Gamatri Gusti Ayu Ade Diah Gamatri I Gede Ardian Paramandika I Gede Aris Eka Pramana I Gusti Agung Ayu Sita Anandia I Gusti Agung Yuri Anindha I Ketut Alit Priana Nusantara I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Widia I Made Minggu Widyantara I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Suwitra I Made Suwitra I Nyoman Gilang Wayska Prastika I Putu Angga Permana I Putu Bayu Pramana I Putu Esha Wiryana Putra I Putu Gede Seputra I Putu Hendra Setyawan I wayan Denny Syaputra I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Gita Dehardha Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gumilang Galih Sakti Indah Permatasari Johannes Ibrahim Kosasih Joniada, I Made Wisnu Karma, Ni Made Sukaryati Leomardo Ebedkena Tabuni Lia Siti Sawaliah Lia Siti Sawaliah Luh Made Mahendrawati Made Dwi Surya Suasa Mahaputra, I B GD Agustya Mahawira, Made Dananjaya Manuaba, Ida Bagus Triwikrama Sena Nadiarta, I Putu Endrawan Ananda Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda Ni Komang Mahyuni Gita Paramita Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Yuyeni Gita Sari Ni Putu Diah Kurniawandari Ni Wayan Umi Martina Ni Wayan Umi Martina NI WAYAN UMI MARTINA, NI WAYAN UMI NM Jayasenastri Nyoman Putra Suhambara P. B. Pramana Putra, I Ketut Wira Cipta Putu Suryani . Ramadika, I Ketut Gede Adi Sandi Herintus Kabba SETIAWAN, Armand Styawati, Ni Komang Arini Umi Martina, Ni Wayan Widiati, Ida Ayu Putu Wijaya Sahadewa, Anak Agung Gede Ananta Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka