Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.726
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika Jurnal Biometrika dan Kependudukan (Journal of Biometrics and Population) JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Socius: Social Sciences Research Journal
Galih Wahyu Pradana
Jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search
Journal : Publika

 1   2 
Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam Program Identitas Kependudukan Digital Adinda, Cika Meisa; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol. 12 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n4.p1.039-1.052

Abstract

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia meluncurkan program IKD sebagai bentuk digitalisasi layanan. Kabupaten Jombang termasuk dalam sepuluh daerah dengan partisipasi IKD terendah di Jawa Timur. Namun faktanya Kabupaten Jombang memiliki potensi yang mendukung untuk mengimplementasikan program ini yaitu penduduk usia produktif tinggi dan kepadatan penduduk tinggi, sehingga peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam program Identitas Kependudukan Digital. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun fokus dari penelitian ini berdasarkan pada teori peran oleh Siagian (2018) meliputi stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana. Hasilnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai stabilisator yaitu memberikan sosialisasi ke tujuh sekolah; melakukan bimbingan teknik untuk pegawai; dan membuka layanan pengaduan. Sebagai inovator, yaitu jemput bola ke perusahaan swasta dan menciptakan Desa Digital. Sebagai modernisator, yaitu memastikan ketersediaan komputer dan pelaporan jumlah aktivasi program melalui WhatsApp. Sebagai pelopor, melakukan gerakan aktivasi internal kepada OPD; pemasangan banner di kecamatan; dan mempromosikan melalui instagram. Sebagai pelaksana, yaitu tahap perencanaan dengan membuat rencana kegiatan, mengkoordinasikan berbagai pihak pada tahap pengimplementasian, serta melakukan evaluasi bersama provinsi, internal, dan seluruh kecamatan. Peneliti menyarankan untuk memperluas cakupan sosialisasi, mengembangkan upaya yang lebih bervariatif, dan mengintegrasikan IKD dalam layanan dokumen lainnya.
Collaborative Governance Dalam Penyediaan Ambulans Layanan Antar Jemput Pasien Gratis Di Kota Surabaya (Studi Kasus Program Satu Kelurahan Satu Ambulans) Azzuhri, Ahmad Arofi; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol. 13 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Collaborative governance merupakan kolaborasi yang melibatkan lebih dari satu stakeholder dalammenjalankan suatu program atau kebijakan dengan adanya komitmen saling membantu dan bekerjasama.Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) . Teknikpengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian terpusat pada prosesCollaborative Governance yang dikemukakan oleh Ricardo S. Morse dan John B. Stephens pada tahun 2012.Collaborative Governance ini memberikan perubahan yang signifikan terhadap permasalahan yang terjadi.Asssement (penilaian) menyimpulkan bahwa peningkatan permintaan layanan ambulans antar jemput pasiendi tengah Keterbatasan ambulans yang dimiliki perlu menggandeng banyak pihak ; Initiation (inisiasi),berjalan baik dengan respon yang diberikan oleh penyedia ambulans swadaya dalam menanggapi inisiasiyang digagas pemkot Surabaya; Deliberation (musyawarah) berjalan dengan lancar dengan membahasmengenai aturan dasar kolaborasi yang dilakukan Pemkot Surabaya; Implementation (penerapan)stakeholders saling berkomitmen dengan hasil kesepakatan dan terselenggara perjanjian kerjasama oleh parastakeholders.
Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Selorejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Hakim, Fathan Adrean; Fanida, Eva Hany; Meirinawati; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Informasi Desa salah satu wujud implementasi e-government pada tatanan pemerintahan desa. Desa Selorejo di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang telah menerapkan sistem tersebut dan dikelola langsung secara otonom oleh pemerintah desa. Dalam penerapannya website masih belum memiliki informasi yang lengkap serta eksistensi website masih belum efektif. Pemanfaatan website yang kurang maksimal bisa menghambat perkembangan Desa Selorejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran terkait dengan efektivitas Sistem Informasi Desa di Desa Selorejo. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini mengacu pada indikator efektivitas e-government oleh Aprilia, Wijaya dan Suryadi tahun 2014. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan alur reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa (website) di Desa Selorejo masih belum efektif. Peran sistem masih sebatas penyedia informasi; Peran pemerintah masih kurang dalam hal monitoring dan pemdes masih kurang update dalam keterbaruan website; Tujuan sistem masih kurang baik yaitu terdapat ketidaksesuaian antara tujuan sistem dengan praktik di lapangan; aspek jangkauan akses telah memiliki aksesbilitas yang baik; Aspek konten belum cukup bagus, masih ada menu yang kosong dan belum update; Aspek interaksi telah dilaksanakan namun tidak ada interaksi yang dilakukan secara periodik.
Tata Kelola Keuangan Daerah Melalui Program Bebas Denda di Sentra Pelayanan Publik Menur Surabaya (Studi Kasus: Retribusi Izin Pemakaian Tanah) Aura Marcenia Putri; Ma'ruf, Muhammad Farid; Pradana, Galih Wahyu; Fitrie, Revienda Anita
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi pengelolaan Retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) di Kota Surabaya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perbedaan kebijakan antar daerah mendorong kecenderungan wajib retribusi untuk menghindari pembayaran, sehingga realisasi penerimaan Retribusi IPT belum mencapai target. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Program Bebas Denda sebagai upaya penataan piutang dan peningkatan kepatuhan wajib retribusi guna mendukung optimalisasi tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana tata kelola keuangan daerah melalui Program Bebas Denda di Sentra Pelayanan Publik Menur Surabaya pada Retribusi IPT. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan teori penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah dari Moenek dan Suwanda (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator wawasan ke depan, pengelolaan Retribusi IPT telah diarahkan untuk mendukung PAD melalui Program Bebas Denda, namun belum ada kejelasan arah kebijakan di masa mendatang. Pada indikator transparansi, keterbukaan informasi dasar telah berjalan baik, tetapi informasi tarif retribusi masih kurang jelas. Pada indikator akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban telah tersedia, namun pemahaman wajib retribusi masih terbatas. Pada indikator kepastian hukum, dasar hukum telah ada, tetapi kepastian bagi masyarakat belum sepenuhnya dirasakan. Pada indikator efisiensi dan efektivitas, Program Bebas Denda meningkatkan kemudahan pelayanan dan penerimaan retribusi, namun belum membentuk kepatuhan yang berkelanjutan.
Co-Authors A, A’isah Adinda, Cika Meisa Agustina, Febri Yeni Al Azis, Muhammad Farros Ali Hasbi Ramadani Ali Imron Angelly, Ryke Angrraeni, Natasya Dinda Ardana, Ericho Rizal Aura Marcenia Putri Azzuhri, Ahmad Arofi Badrudin Kurniawan Bisri, Mashur Hasan Deby Febriyan Eprilianto Dewi, Elviana Dinata, Candra DITA PERWITASARI Eva Hany Fanida, Eva Hany Faysal, Ahmad Febriyan, Deby Fitrie, Ravienda Anita Fitrie, Revienda Anita Gading Gamaputra H, Mohammad Hermy Hakim, Fathan Adrean Heni Purwa Pamungkas Hermayandi, Nandina Salsabila Heru Arizal INDAH PRABAWATI Juprihantoro, Dwiky Loren, Irananda Destiani Ma'ruf, Muhammad Farid Mahadhika, Vita Marzuqi, Muhammad Ilyas Ma’ruf, Muhammad Farid Megawati, Suci MEIRINAWATI Meirinawati Meirinawati, Meirinawati Muhamad Arif Mahdiannur Puspita Ningrum, Luci Fransiska R, Dwi Anggorowati Rachmadhani, Azzahroh Safitri, Rismaya Elly Sari, Lisa Amelia Sari, Neni Novita Sarmini Sarmini Sinipat, Kartiko Nugroho Pangestu Supriyadi, Sagita Alfira Wati, Lisa Sintha Yoly, Danisa Putri Yunitasari, Bellina