Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.768
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REVIEW Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Selat Widya Yuridika Sociological Jurisprudence Journal Awang Long Law Review Unes Law Review Kosmik Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum University Of Bengkulu Law Journal Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Yustisiabel Ganesha Law Review Legal Spirit ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Judicial Review Jurnal Independent Journal of Law, Poliitic and Humanities Lex Publica Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept) Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo
Universitas Internasional Batam
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : jurnal selat

 1 
Adakah Kepalsuan Hukum di Dalam Hukum Kepailitan Indonesia? (Suatu Penghindaran Terhadap Kepalsuan Hukum) Amboro, FL. Yudhi Priyo
Jurnal Selat Vol 3 No 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.68 KB)

Abstract

Indonesia has a legal tradition from Dutch Law. One of it is Bankruptcy Law, which is Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348. In 1998, when Indonesia faced the economic crisis, through IMF’s demand, Indonesia had to make any revisions on that Bankruptcy Law, and become the Act No. 4 Year 1998. There some problems occurred when Act No. 4 Year 1998 was implemented then it changed become Act No. 37 Year 2004. One of the big problems which became the trigger was the case of Prudential Insurance, which was stated bankrupt by the court. This writing has a goal to pierce or detect the interests which might appear among the process of those Bankruptcy Law revisions, whether or not there is a falsifity of law indication. This is a legal research which use secondary data and analyze with deductive method. Keywords : Indonesian Bankruptcy Law, Falsifity of Law.
HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM INDONESIA Kornelis, Yudi; Amboro, Fl. Yudhi Priyo
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.26 KB)

Abstract

The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture. Keywords: PKPU, Reorganization, Legal Culture Indonesia   Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. Kata kunci: PKPU, Pembaharuan, Budaya Hukum Indonesia
Adakah Kepalsuan Hukum di Dalam Hukum Kepailitan Indonesia? (Suatu Penghindaran Terhadap Kepalsuan Hukum) FL. Yudhi Priyo Amboro
Jurnal Selat Vol. 3 No. 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.68 KB)

Abstract

Indonesia has a legal tradition from Dutch Law. One of it is Bankruptcy Law, which is Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348. In 1998, when Indonesia faced the economic crisis, through IMF’s demand, Indonesia had to make any revisions on that Bankruptcy Law, and become the Act No. 4 Year 1998. There some problems occurred when Act No. 4 Year 1998 was implemented then it changed become Act No. 37 Year 2004. One of the big problems which became the trigger was the case of Prudential Insurance, which was stated bankrupt by the court. This writing has a goal to pierce or detect the interests which might appear among the process of those Bankruptcy Law revisions, whether or not there is a falsifity of law indication. This is a legal research which use secondary data and analyze with deductive method. Keywords : Indonesian Bankruptcy Law, Falsifity of Law.
HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM INDONESIA Yudi Kornelis; Fl. Yudhi Priyo Amboro
Jurnal Selat Vol. 4 No. 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.26 KB)

Abstract

The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture. Keywords: PKPU, Reorganization, Legal Culture Indonesia Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. Kata kunci: PKPU, Pembaharuan, Budaya Hukum Indonesia
Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia Yudi Kornelis; Florianus Yudhi Priyo Amboro
Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (933.033 KB) | DOI: 10.31629/selat.v7i2.1739

Abstract

Dalam rangka untuk melakukan penegakan hukum di bidang kepailitan, terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh setiap pencari keadilan, yaitu prosedur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Prosedur kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimulai dengan permohonan, kemudian dilanjutkan dengan putusan pernyataan pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan keseluruhan upaya hukumnya. Proses tersebut di dalamnya akan ditemukan restrukturisasi antara debitor untuk menghindari kepailitan, baik berupa restrukturisasi hutang maupun restrukturisasi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi restrukturisasi dalam praktik tentang prosedur kepailitan dan penangguhan pembayaran, dan juga menjadi panduan untuk mengoptimalkan rencana restrukturisasi yang diatur oleh debitor. Penelitian ini telah mencapai hasil bahwa restrukturisasi saat dalam proses kepailitan dan penangguhan pembayaran sebagian besar adalah restrukturisasi hutang dan dimulai dengan rencana penyelesaian. Rescheduling adalah model restrukturisasi kepailitan yang paling populer dan penangguhan pembayaran. Selain itu adalah kombinasi antara penjadwalan ulang dan penjualan aset, menemukan ekuitas baru, juga pertukaran utang ke ekuitas. Obsesi muncul dalam proses ketika debitor mengatur rencana restrukturisasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pemahaman debitor terhadap penggunaan rencana restrukturisasi menjadi alasan utama kendala. Selain itu, pelaksanaan restrukturisasi mungkin gagal dalam beberapa kasus, dengan alasan kurangnya kemampuan dari debitur untuk menangani bisnis dan hutang.
Co-Authors Afandi, M Agustina Christi Agustini, Shenti Anjawai, Namrysilia Buti Ariani, Merizqa Arika, Defi Bryan Simanjuntak Christina Christina Christine Christine dede agus, dede Dedyanto Dedyanto Defi Arika Diki Diki Efendi, Syamsul Eko Nurisman Elviani Elviani Elza Syarief, Elza Essty Yana Fandias Fandias Fendy Fendy Gunawan, Elizabeth H. Hutauruk, Rufinus Hadiyati, Nur Halawa, Filemon Hermanto Hermanto Hutauruk, Rufinus H. Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Indra Hengky Insti, Putri Deviana Jemmy Edi Joseline Junimart Girsang Kendry Tan Khusuf Komarhana Lily Persyadayani Lu Sudirman Lu Sudirman Manurung, Kristie Sugama Maysura, Neha Aswin Melisa Irianti Mende Mende, Melisa Irianti Miftahul Jannah Mimi Sintia Mohd Bajury Mohd Bajury, Mimi Sintia Muhammad Sabir Rahman Neha Aswin Maysura Ng Catharina Enggar Kusuma Novita Novita Novri, Novrianti Nur Hadiyati Nurisman, Eko Nurlaily Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Nurul Fazri Elfikri Okta Feryanto Peter Macnico Puspita, Viona Rika Permatasari, Rika Rina Shahriyani Shahrullah Risky Hadi Putra rohani, aceng asnawi Rudiansyah Rudiansyah Rufinus H. Hutauruk Shahrullah, Rina Silviani, Ninne Zahara Simanjuntak, Bryan Simanjuntak, Kristi W Situmeang, Ampuan Steven Steven Sugianto, M Udik Suriani Suriani Tan, Winsherly Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Uji Febianika Viona Puspita Wan Rosli, Wan Rosalili Warianto, Wahyudi Weley, Nadia Carolina Wulandari, Frisca Yana, Essty Yudi Kornelis Yudi Kornelis Yudi Kornelis, Yudi Yuly Milyarti Wijaya