Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Selat

Adakah Kepalsuan Hukum di Dalam Hukum Kepailitan Indonesia? (Suatu Penghindaran Terhadap Kepalsuan Hukum) Amboro, FL. Yudhi Priyo
Jurnal Selat Vol 3 No 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.68 KB)

Abstract

Indonesia has a legal tradition from Dutch Law. One of it is Bankruptcy Law, which is Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348. In 1998, when Indonesia faced the economic crisis, through IMF’s demand, Indonesia had to make any revisions on that Bankruptcy Law, and become the Act No. 4 Year 1998. There some problems occurred when Act No. 4 Year 1998 was implemented then it changed become Act No. 37 Year 2004. One of the big problems which became the trigger was the case of Prudential Insurance, which was stated bankrupt by the court. This writing has a goal to pierce or detect the interests which might appear among the process of those Bankruptcy Law revisions, whether or not there is a falsifity of law indication. This is a legal research which use secondary data and analyze with deductive method. Keywords : Indonesian Bankruptcy Law, Falsifity of Law.
HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM INDONESIA Kornelis, Yudi; Amboro, Fl. Yudhi Priyo
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.26 KB)

Abstract

The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture. Keywords: PKPU, Reorganization, Legal Culture Indonesia   Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. Kata kunci: PKPU, Pembaharuan, Budaya Hukum Indonesia
Adakah Kepalsuan Hukum di Dalam Hukum Kepailitan Indonesia? (Suatu Penghindaran Terhadap Kepalsuan Hukum) FL. Yudhi Priyo Amboro
Jurnal Selat Vol. 3 No. 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.68 KB)

Abstract

Indonesia has a legal tradition from Dutch Law. One of it is Bankruptcy Law, which is Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348. In 1998, when Indonesia faced the economic crisis, through IMF’s demand, Indonesia had to make any revisions on that Bankruptcy Law, and become the Act No. 4 Year 1998. There some problems occurred when Act No. 4 Year 1998 was implemented then it changed become Act No. 37 Year 2004. One of the big problems which became the trigger was the case of Prudential Insurance, which was stated bankrupt by the court. This writing has a goal to pierce or detect the interests which might appear among the process of those Bankruptcy Law revisions, whether or not there is a falsifity of law indication. This is a legal research which use secondary data and analyze with deductive method. Keywords : Indonesian Bankruptcy Law, Falsifity of Law.
HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM INDONESIA Yudi Kornelis; Fl. Yudhi Priyo Amboro
Jurnal Selat Vol. 4 No. 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.26 KB)

Abstract

The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture. Keywords: PKPU, Reorganization, Legal Culture Indonesia Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. Kata kunci: PKPU, Pembaharuan, Budaya Hukum Indonesia
Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia Yudi Kornelis; Florianus Yudhi Priyo Amboro
Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (933.033 KB) | DOI: 10.31629/selat.v7i2.1739

Abstract

Dalam rangka untuk melakukan penegakan hukum di bidang kepailitan, terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh setiap pencari keadilan, yaitu prosedur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Prosedur kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimulai dengan permohonan, kemudian dilanjutkan dengan putusan pernyataan pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan keseluruhan upaya hukumnya. Proses tersebut di dalamnya akan ditemukan restrukturisasi antara debitor untuk menghindari kepailitan, baik berupa restrukturisasi hutang maupun restrukturisasi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi restrukturisasi dalam praktik tentang prosedur kepailitan dan penangguhan pembayaran, dan juga menjadi panduan untuk mengoptimalkan rencana restrukturisasi yang diatur oleh debitor. Penelitian ini telah mencapai hasil bahwa restrukturisasi saat dalam proses kepailitan dan penangguhan pembayaran sebagian besar adalah restrukturisasi hutang dan dimulai dengan rencana penyelesaian. Rescheduling adalah model restrukturisasi kepailitan yang paling populer dan penangguhan pembayaran. Selain itu adalah kombinasi antara penjadwalan ulang dan penjualan aset, menemukan ekuitas baru, juga pertukaran utang ke ekuitas. Obsesi muncul dalam proses ketika debitor mengatur rencana restrukturisasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pemahaman debitor terhadap penggunaan rencana restrukturisasi menjadi alasan utama kendala. Selain itu, pelaksanaan restrukturisasi mungkin gagal dalam beberapa kasus, dengan alasan kurangnya kemampuan dari debitur untuk menangani bisnis dan hutang.