Articles
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP AKTIVITAS PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM ]]>
<![CDATA[A. A. Istri Esa Septianingrum Semara]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (30.03 KB)
<![CDATA[This paper discusses the responbility of the directors on the activities ofthe limitied liability company that is not yet legal status. This paper aims toidentify and analyze the legal consequences and responsibilities of the managingdirectors who have limitied liability legal status. Types of research in this study,using the normative nature of the research descriptive. This paper presented astudy that from a limitied liability legal status, then since that time the law treatsshareholders and directors apart from the limitied liability company itself. Thusshareholders who do not have an interest in a limitied liability company wealth,also not responsible for the debts of the company.]]>
<![CDATA[INVESTASI ASING SEKTOR PARIWISATA DI BIDANG PERHOTELAN DI BALI ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Inten Ardiantari]]>;
<![CDATA[R.A. Retno Murni]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.227 KB)
<![CDATA[Sering terjadinya pelanggaran prosedur investasi di bidang usaha perhotelan, dalam hal lokasi pembangunan hotel. Permasalahan yang diangkat, yakni prosedur investasi asing perhotelan pada sektor pariwisata di Bali dan akibat hukum bagi investor asing yang tidak melaksanakan prosedur investasi di Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Pengaturan prosedur investasi asing di bidang perhotelan di Bali diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Akibat hukum bagi investor yang melanggar prosedur investasi dalam bidang perhotelan ialah dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, dan pencabutan izin mendirikan bangunan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN MODAL DASAR PERSEROAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Agung Putra Diatmika]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (537.103 KB)
<![CDATA[Dewasa ini terdapat polemik di masyarakat semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Permasalahan yang diangkat bertujuan untuk mengetahui pengaturan modal dasar pendirian perseroan terbatas dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan akibat hukum terhadap pelaksanaan pendirian perseroan terbatas yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekataan perundang – undangan. Kesimpulan yang diperoleh yaitu adanya kurang pemahaman dari masyarakat terkait ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, karena tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah ini untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat menentukan modal dasar dengan berdasarkan ketentuan hukum perdata, sehingga tidak terdapat konflik norma, karena berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pendirian perseroan terbatas yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah batal demi hukum karena perjanjian tersebut bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata. Kata Kunci : Modal Dasar Perseroan, Akibat Hukum.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN PROSPEKTUS PADA KEGIATAN DI PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Inocencio Arya Wahyudi Karditha]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.082 KB)
<![CDATA[The capital market is a monetary institution that connecting the owner of the funds and those in need of the funds. The owner of the funds is the investor and those in need of the funds is the public company. The principle of transparency (disclosure) is known in capital market activities. To ensure the principle of transparency in the capital market, public companies supported by professionals who assisted the prospectus, written information which about public offering. Capital market particular professions as public accountants who have to examine and give an opinion on the financial statements is expected to deliver their opinion according to the material facts of a company. Therefore, this paper will explain the position and the responsibilities of public accountants in disclosure constructing the prospectus on the capital markets activities.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA TERHADAP PENUMPANG ATAS TERTUNDANYA PENERBANGAN (DELAY) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA ]]>
<![CDATA[Bobby Ferdinal Purwanto]]>;
<![CDATA[Ngakan Ketut Dunia]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.594 KB)
<![CDATA[Transportasi udara merupakan transportasi yang sangat diminati dengan berbagai kemudahan dan waktu yang relati singkat, akan tetapi dalam pelaksanaan pengangkutan udara juga terdapat kendala-kendala seperti keterlambatan / pembatalan penerbangan, maka dengan adanya keterlambatan ini dikeluarkan peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, sehingga dapat memberikan perlindungan keamanan serta kepastian agar dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Dengan metode yuridis empiris makalah ini akan membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab PT. Garuda terhadap penumpang apabila terjadi delay serta untuk mengetahui bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT. Garuda terhadap penumpang. PT. Garuda bertanggung jawab terhadap penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara apabila terjadi delay, maka PT.Garuda mempunyai tanggung jawab memberi ganti rugi apabila kesalahan disebabkan oleh pihak maskapai penerbangan dan bentuk ganti rugi PT. Garuda apabila terjadi delay adalah dengan dibebani pemberian tiket, pemberian makanan atau minuman serta memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERBENTUK TABUNGAN BANK DALAM PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA ]]>
<![CDATA[Mira Henstin]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.39 KB)
<![CDATA[Harta bersama tidak saja berbentuk benda, namun dapat berupa aset-aset berharga seperti tabungan dan/atau deposito yang merupakan salah satu produk dari lembaga perbankan. Berlakunya kerahasiaan bank yang melindungi aset tabungan, giro, dan deposito tidak jarang mengakibatkan kerugian materiil pada salah satu pihak. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa apakah bank dapat membuka jumlah tabungan suami atau istri yang dalam perkara gugatan harta bersama dan bagaimanakah mekanisme pembagian harta bersama yang berupa tabungan dalam suatu perkara gugatan harta bersama. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan rahasia bank yang melekat pada rekening tabungan tidak boleh di buka oleh sembarang pihak, tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 khusus untuk perkara pembagian harta bersama maka rahasia bank yang melekat pada rahasia bank dapat dibuka oleh pihak suami maupun istri dan mekanisme pembagian harta bersama dalam bentuk rekening tabungan bank dapat di bagi dengan dua cara, yaitu: secara suka rela ataupun secara paksa berdasarkan putusan pengadilan. Kata Kunci : Pembagian Harta, Tabungan Bank, Gugatan Harta Bersama.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PERKREDITAN DESA ( LPD) DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG TIDAK DI IKAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN PADA LPD DI KABUPATEN JEMBRANA ]]>
<![CDATA[I Made Wahyu Santika]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.101 KB)
<![CDATA[Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan milik Desa Adat yang menjalankan salah satu fungsi keuangan dalam bentuk simpan pinjam. Pemberian kredit tentunya terdapat syarat perlu adanya sebuah jaminan. Akan tetapi tidak semua jaminan yang berupa tanah diikat oleh akta pemberian hak tanggungan oleh Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Jembrana. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian kredit oleh LPD dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak di ikat APHT dan cara LPD melakukan eksekusi terhadap jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak di ikat APHT dalam hal terjadinya kredit macet.[1] Kata kunci : Lembaga Perkreditan Desa, Kredit, Akta Pemberian Hak Tanggungan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK MELALUI MEDIASI ]]>
<![CDATA[Ni Made Dewi Juliantini G.]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.062 KB)
<![CDATA[Tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Melalui Mediasi” adalah sebuah penelitian hukum normatif. Tujuannya untuk menganalisis sejauhmana perlindungan hukum terhadap nasabah bank melalui mediasi. Hal-hal yang dapat diajukan dalam mediasi guna memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yaitu: Nasabah atau perwakilan nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi ke Bank Indonesia apabila nasabah merasa tidak puas atas penyelesaian pengaduan nasabah, sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan yang memiliki tuntutan finansial paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh tuntutan immaterial, pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh hari) kerja saat tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah, pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi sampai dengan penandatanganan akta kesepakatan oleh para pihak dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah danbank, akta kesepakatan dapat memuat menyeluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atau kasus yang disengketakan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERBIT KARTU KREDIT BERKAITAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/2/PBI/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU ]]>
<![CDATA[Anandita Sasni]]>;
<![CDATA[I Gst. Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.28 KB)
<![CDATA[Kartu kredit merupakan salah satu metode pembayaran yang diminati masyarakat karena memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan jual beli baik barang maupun jasa secara praktis. Perkembangan penggunaan kartu kredit di masyarakat diiringi dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan kartu kredit agar berjalan dengan baik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu mengatur mengenai pembatasan kepemilikan kartu kredit. Ketentuan tersebut merupakan langkah manajemen risiko kredit bagi penerbit kartu kredit terkait semakin maraknya terjadi penyalahgunaan kartu kredit di masyarakat. Penyalahgunaan kartu kredit tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemegang kartu kredit tetapi juga bagi penerbit kartu kredit. Dari permasalahan tersebut, maka akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap penerbit kartu kredit dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan jenis pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penerbit kartu kredit adalah berupa peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingankepentingan tertentu dari penerbit kartu kredit. Tindakan hukum yang dilakukan terhadap penyalahgunaan kartu kredit dapat berupa sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan jenis penyalahgunaan kartu kredit.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK DAN PEKERJA HARIAN DI PERHOTELAN KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[I Komang Yudiastawan]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.016 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i03.p12
<![CDATA[Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak dan Pekerja Harian di Perhotelan Kabupaten Badung” Dalam tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap upah pekerja kontrak dan pekerja harian yang berkaitan dengan tidak terpenuhi hak karyawan tersebut. Menurut Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengatur pekerja kontrak dan pekerja harian harus mendapat perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Salah satu perlindungan hukum yang menjadi perhatian penulis adalah perlindungan hukum terhadap upah pekerja kontrak dan pekerja harian. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum empiris, penelitian yang dilakukan dengan wawancara atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan guna untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penulisan jurnal ini. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach) dan pendekatan analisis dan konsep hukum (Analytical And Conceptual Approach). Hasil dari studi menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum upah minimum bagi pekerja kontrak dan pekerja harian belum terlaksana secara maksimal khususnya yang berkaitan dengan hak cuti yang tidak dibayarkan secara penuh. Pengaturan sanksi hukum bagi perusahaan perhotelan yang tidak menerapkan upah minimum terhadap pekerja kontrak dan pekerja harian adalah penuntutan dari pihak karyawan pekerja kontrak dengan cara pengajuan gugatan hubungan industrial. Jurnal ini memberikan saran agar perusahaan yang mempekerjakan pekerja kontrak dan pekerja harian lebih meningkatkan perlindungan hukumnya termasuk pemenuhan hak cutinya. Perusahaan yang memperkerjakan pekerja kontrak dan pekerja harian secara bersikenambungan harus melakukan sosialisasi kepada karyawan pekerja kontrak dan pekerja harian berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Kontrak, Pekerja Harian]]>
