Claim Missing Document
Check
Articles

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS ANTARA BIRO PERJALANAN WISATA “GOH” DENGAN JAYAKARTA HOTEL DI LEGIAN Ni Kadek Sriartini; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.156 KB)

Abstract

This article with title the default in the conduct of business between the travel agency “Goh” with Jayakarta hotel in Legian. Business contract that made between the trevel agency “Goh” with Jayakarta Hotel is a written agreement. Where in the agreement that has been determined rents rooms, time of payment, time of arrival, and time of departure. From that agreement, the travel agency “Goh” doesn’t perform their obligations to pay rents rooms on time, so the Jayakarta Hotel suffered losses. So this problem triggeres the writer to raise this issue by the efforts that can be taken by the parties to resolve legal issies. And the purpose of this paper is to determine the settlement of legal issue arising from defaults in the execution of the contract between the travel agency business with Jayakarta Hotel in Legian. This research applied empirical yuridical research. The settlement of the legal issues is solved by negotiating between goh and hotel to get the best solution.
MEKANISME PENCEGAHAN KERUGIAN DAN HAK NASABAH TERKAIT PENGGUNAAN KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) I Putu Surya Budhi Utama Wintara; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.037 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i05.p07

Abstract

Penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat memudahkan konsumen/nasabah dalam melakukan transaksi pada Bank. Namun disisi lain dapat pula merugikan nasabah yang dapat disebabkan oleh adanya kesalahan maupun kerusakan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut. Tujuan penulisan ini yaitu: untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan hak nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan mekanisme yang dilakukan pihak bank untuk mencegah kerugian nasabah terkait penggunaan ATM. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Fakta. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan hak nasabah bank terkait penggunaan ATM secara umum mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan secara khusus pada Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang pada intinya mengatur bahwa nasabah memiliki hak mendapatkan informasi lengkap dan jelas dari pihak bank. Sedangkan mekanisme yang dilakukan pihak bank untuk mencegah kerugian nasabah berkaitan dengan penggunaan mesin ATM dengan pemberian sosialisasi dan edukasi serta pemantauan langsung terhadap nasabah dan memberikan ganti rugi terhadap nasabah apabila terjadi kesalahan oleh pihak bank. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
PELAKSANAAN PENJAMINAN GADAI ATAS DEPOSITO BERJANGKA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SINGARAJA Komang Indra Suputra; Desak Putu Dewi Kasih; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.317 KB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya deposito berjangka yang digunakan sebagai produk simpanan oleh pihak bank. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Singaraja merupakan bank umum milik pemerintah yang menawarkan produk simpanan deposito berjangka serta memberikan kredit kepada masyarakat dengan jaminan deposito tersebut. Permasalahan yang diangkat dari tulisan ini mengenai proses pelaksanaan pengikatan deposito berjangka sebagai suatu jaminan serta akibat hukum dari deposito berjangka sebagai jaminan kredit apabila debitur wanprestasi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana pendekatan yang dilakukan berasal dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan hasil wawancara serta studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh adalah pelaksanaan pengikatan kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Singaraja harus memperhatikan tiga aspek yaitu perjanjian kredit, perjanjian accesoir / perjanjian turunan (Berupa gadai deposito berjangka), serta penyerahan bilyet deposito kepada pihak bank dan akibat hukum terhadap jaminan deposito berjangka apabila debitur wanprestasi adalah dicairkannya depositos berjangka tersebut oleh pihak bank sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkan debitur berdasarkan surat kuasa yang telah diterima oleh bank yang sudah tercantum di dalam perjanjian kredit. Kata Kunci: Gadai, Deposito Berjangka, Perjanjian Kredit
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA I Gusti Made Wisnu Pradiptha; I Ketut Westra; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.128 KB)

Abstract

Foreign investment is individual foreigner, foreign entities, and / or foreign government investments in the territory of the Republic of Indonesia. In Indonesia, foreign investors shall be in the form of Limited Liability Company under the laws of Indonesia and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia, unless other determined by law. Then any foreign companies investing in Indonesia must do business working with the Indonesian company, and then into a new company which is subject to the laws of Indonesia. Therefore, this article will explain whether the Indonesian government is justified in taking a foreign investment company, and explained the legal protection against expropriation of foreign investment companies.
PENERAPAN PRINSIP “THE BEST INTEREST OF THE CHILD” PADA KEHIDUPAN ANAK YANG TERPAKSA BEKERJA DI INDONESIA Evans Angokaming Djehadut; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.763 KB)

Abstract

The presence of children who are forced to work in Indonesia creates rulesgoverning restrictions on what jobs that can be done and in what jobs the children wereforbidden to work. Related to the principle of "the best interest of the child" which is theprimacy of the interests of the child, whether the principle of the protection of children whoare forced to work. Therefore, this article will explain what exactly is the purpose of theprinciple of "the best interest of the child" in the CRC (Convention on the Rights of theChild) and its application for children who are forced to work in Indonesia. In addition,this paper also describes a right or obligation if a child is forced to work.
Kajian Yuridis Pemberian Sanksi Pemidanaan Pada Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Ranu Aprilino Putra Waskita; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016  memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yang dilakukan pada anak di bawah umur  (Pedofilia). Sanksi bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan dengan kekerasan terhadap anak hingga korban meninggal dunia harus mendapatkan hukuman yang adil, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni sanksi maksimal yang diberikan adalah 15 tahun penjara, dinilai masih ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang Bagaimanakah Pemberian Sanksi Pemidanaan Pada Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ? Peraturan ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara, serta tiga sanksi tambahan yakni, kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.
ANALISIS UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANAPADA KASUS PEMBUNUHAN TRAGIS ANGGOTA ORMAS DI BALI Ni Ketut Sri Kharisma Agustini; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.924 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali”. Latar belakang penelitian ini adanya kasus pembunuhan tragis atau pembunuhan berencana yang banyak meresahkan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, permasalahan yang dibahas adalah mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku pada tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Analisis berdasarkan kasus pembunuhan salah satu anggota Ormas di Bali. Dapat disimpulkan unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yakni barangsiapa yang sengaja dengna rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA JASA TRANSAKSI ELEKTRONIK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DALAM PRAKTEK DI KABUPATEN BADUNG Toni Setiawan; Ni Ketut Supasti Darmawan; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.74 KB)

Abstract

Automated Taller Machine (ATM), is one of the banking products to facilitate customers in financial transaction. However, on the other hand the customer as an ATM product user, may experience losses due to damage of the ATM machine. Any utilization of product and services that offered by the bank, the customer have to follow all of the regulation that only determined by the bank. Therefore, this scription will explain about costumer protection as an ATM user, as well as the responsibility of the bank against losses suffered by the customer due to damage to the ATM machine.
GAYA HIDUP HEDONISME DI KALANGAN REMAJA PUTRI (Studi Kasus Komunitas Warung Bumi Ayu, Jalan Gunung Agung, Kota Denpasar) Ni Putu Ari Purwanti
Humanis Volume 13. No.3. Desember 2015
Publisher : Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.63 KB)

Abstract

Girls have a public image as a figure of tenderness, simplicity, caring, selflessness, stay home and not affected by a negative thing. But in fact, the girls in the community of  Warung Bumi Ayu (WBA or Bumi Ayu Small Shop) are different. The behavior of girls in this community leads to a lifestyle that represents of hedonism. The hedonism lifestyle led to break of status such as skipped the class, breaking the school's rules, fighting, damaging the infrastructure (vandalism), smoking in the environment or outside of the school environment, the consumption of alcohol and breaking parent’s rules, breaking the law such as gambling, drugs using, free sex, and also illegal street racing.
SOSIALISASI NORMA-NORMA HUKUM TENTANG KEWAJIBAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG KEPARIWISATAAN DI SANUR N K. Supa sti Dharmawan; A. A. Sri Indrawati; D. G. Rudy; N P. Purwanti; W. Wiryawan; I. B. P. Sutama
Buletin Udayana Mengabdi Vol 12 No 2 (2013): Volume 12 No.2 – September 2013
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.559 KB)

Abstract

Originally the concept of CSR in developed countries is voluntary (voluntary based). Otherwise, in IndonesiaCSR is developed on the basis of legal obligation (mandatory based). Legal norms which expressly stipulatelegal obligation for the company to implement Corporate Social Responsibility (CSR) is the Law 40 /2007 onLimited Liability Companies, Government Decree No. 47/ 2012 and Act No. 25/2007 on Investment. Accordingto the Article 74 of Law No. 40/ 2007 as well as the Article 3 Government Decree No. 47/2012, each companyrunning its business activities in the field and / or related to the natural resources is required to carry out socialand environmental responsibility including companies engagement in the field of tourism in Sanur Bali. VariousCSR activities for the tourism companies in Sanur Bali, besides referring to the legislation are also expected torefer to the concept of Triple Bottom Line (Profit, People, Planet). These are designed to make balance betweenprofit related to People and the Planet for CSR perspective, as well as ISO 26000.
Co-Authors A. A. Gede Agung Dharmakusuma A. A. Istri Esa Septianingrum Semara ADIJAYA, I NYOMAN OCTA Agung Indradinata Anak Agung Arumi Jayanti Kusumasari Anak Agung Gde Raitanaya Bhaswara Anak Agung Sri Indrawati Anandita Sasni Andrew Timothy Ayu Dyah Paramitha Bobby Ferdinal Purwanto D. G. Rudy Desak Putu Dewi Kasih Desak Putu Noviyanti Desy Corina Dwiyaning Dewa Ayu Budiartini Dewa Gde Rudy dharma pasek, i gede sanathana sathya Evans Angokaming Djehadut Fabian Margiano Alexander Latubatara Felix Liewellyn Felizia Novi Kristanti Gde Dianta Yudi Pratama Gede Budarsa Gede Donny Sumarjaya Nada Gusti Ayu Deandra Wardiani Hendra Gita Dharma I Dewa Gede Agung Putra Diatmika I G A Ayu Karyani Wardana I Gede Made Gandhi Dwinata I Gst. Ayu Puspawati I Gusti Ayu Inten Ardiantari I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Made Wisnu Pradiptha I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Krisna Aribhuana Putra I Kadek Agus Wijaya Kusuma I Kadek Bagus Indra Dwi Prawira I KETUT WESTRA I Komang Yudiastawan I Made Adi Dwi Pranatha I Made Dedy Darmawan I Made Dedy Priyanto I Made Sarjana I Made Wahyu Santika I Nengah Artana I Putu Agus Sukyantara I Putu Bagus Pande Sujana I Putu Surya Budhi Utama Wintara I Putu Wira Kusumajaya I Wayan Agus Vijayantera I Wayan Suriantana I.B. Gede Agung Suryaningrat Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Inocencio Arya Wahyudi Karditha Kadek Devi Sudaryanti Ketut Gde Swara Siddhi Yatna Khaista Amalia Komang Indra Suputra Komang Tri Atmaja Made Dilla Nitya Nirmala Made Pramanaditya Widiada Marwanto Marwanto Mira Henstin Muhammad Maulana M Ngakan Ketut Dunia Ni Kadek Sriartini Ni Ketut Sri Kharisma Agustini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Dewi Juliantini G. Ni Made Rai Dwikayanti Ni Made Sri Uttami Dharmaningsih NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Anggadia Permata Wardana Ni Putu Sari Wulan Amrita Ni Putu Yuli Kartika Dewi Palguna, Made Gde Surya Dharma Paramitha, Sally Pramesthi Swari, I Dewa Ayu Bintang Prameswari, Pradnya Cyndhe Putri, Ni Made Advaita Mahendra Putu Bagus Bendesa Wirananda Putu Devi Yustisia Utami Putu Evi Nadya Christina Putu Mas Divania Yogasari R. A. Retno Murni Raisila, Ni Nyoman Wetalika Jayanti Ranu Aprilino Putra Waskita Rezki Permatawati Sang Ayu Kadek Wiesma Dewintha Selvi Marcellia Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti Sundari, Ni Luh Neisya Theresia Carmenia Yudithio Toni Setiawan W. Wiryawan Yusnia, Gusti Ayu Era Zuraida Saroha Handayani