Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH PENGGUNA KARTU ATM PADA BANK BRI CABANG RENON DENPASAR ]]>
<![CDATA[Putu Bagus Bendesa Wirananda]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.734 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i08.p12
<![CDATA[Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan suatu produk perbankan yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Tetapi disisi lain nasabah sebagai pengguna ATM, dapat mengalami kerugian akibat dari kerusakan mesin ATM. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM dan untuk mengetahui tanggungjawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam menggunakan kartu ATM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil dari penulisan ini adalah Bank wajib memberikan perlindungan baik sebelum dan sesudah terjadinya transaksi dalam menggunakan ATM berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 14/17/DASP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan memberikan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian dari penggunaan ATM berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Automatic Teller Machine (ATM) is one of the banking products that can facilitate customer in conducting financial transaction activites. But on the other hand the customer, as an ATM product user, can suffer losses due to damage to the ATM machine The purpose of this paper is to find out the legal protection for customers who use ATM cards and to determine the bank's responsibility to customers who experience losses in using ATM cards. The research method used is the empirical method. The result of this study Banks are required to provide protection both before and after the transaction in using an ATM based on Bank Indonesia Circular Number. 14/17 / DASP Regarding the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities and provide compensation to customers who have suffered losses from the use of ATMs based on the provisions in Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA WANITA YANG SEDANG HAMIL ]]>
<![CDATA[Rezki Permatawati]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.891 KB)
<![CDATA[Some companies that require women to voluntarily resign when she was pregnantbecause pregnant women are considered not able to carry out works to the maximum so thatit will interfere with the productivity of the company. Purposed of the examination is toknowed the rights of pregnant women workers. This type of research is a kind of normativelegal research with the approach of legislation and approach to the concept, and usingdescriptive analysis, analysis and argumentation. Protection of women workers who arepregnant stipulated in the Decision Manpower and Transmigration Minister of the RepublicIndonesia Number: Kep-224/Men/2003 About Liability Employers Who Employs The LaborOf Women Workers Between 23.00 to 07.00, the Minister of Labor Regulations of TheRepublic Indonesia Number: Per-03/MEN/1989 On The Prohibition Termination OfEmployment For Woman Workers Because Of Married, Pregnancy and Childbirth, LawNumber 13 year 2003 On Employment.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KREDIT TANPA AGUNAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA PT BANK OVERSEAS CHINEESE BANKING CORPORATION (OCBC) NISP TBK CABANG DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Putu Agus Sukyantara]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.12 KB)
<![CDATA[Studied empirically in the banking institutions give priority to the mortgage loans not only in the form of a moving object or objects do not move, but the bank can also provide loans without collateral on the basis of belief in providing bank credit to provide loans without collateral on the basis of trust. Collateral of the debtor only an additional guarantee submitted by the debtor to the creditor.. However, the collateral of the debtor only an additional guarantee submitted by the debtor to the creditor. This is to convince the creditor if the debtor can not perform its obligations in the future and rescue efforts unsecured loans can be made through alternative handling rescheduling, return requirements and restructuring.]]>
<![CDATA[Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud ]]>
<![CDATA[Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.587 KB)
<![CDATA[Lagu merupakan suatu objek hak cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,Melihat perkembangan teknologi yang sangat canggih dapat memudahkan seseorang untuk medengarkan lagu/musik dalam sebuah aplikasi contohnya Soundcloud. Namun dalam realita masih banyak unggahan cover version dengan tidak meminta izin kepada pencipta. Tujuan studi ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta lagu terkait unggahan cover version yang dikomersialkan dan upaya hukum untuk melindungi pencipta lagu terkait unggahan cover version pada situs soundcloud. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta lagu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preventif dengan melakukan pencatatan ciptaan dan upaya represif yaitu penyelesaian sangketa arbitrase (pengadilan).Adapun upaya hukum yang diberikan oleh situs soundcloud yaitu dengan menyediakan lisensi All Rights Reserved dan Creative Commons lalu menggunakan sistem indentifikasi konten otomatis untuk mendeteksi kecocokan,selain itu soundcloud juga memiliki penghapusan manual pada setiap halaman lagu. Kata kunci : Pencipta Lagu,Cover Version,Soundcloud]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN PELANGGARAN PRINSIP RAHASIA BANK : STUDI PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. WILAYAH DENPASAR ]]>
<![CDATA[Agung Indradinata]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Darmawan]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.82 KB)
<![CDATA[Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang penting bagi nasabah serta bagi kepentingan bank. Untuk itu, bank diharapkan dapat melaksanakan prinsip rahasia bank dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami tentang pelakasanaan prinsip rahasia bank dalam praktek perbankan serta upaya bank dalam mencegah pelanggaran terhadap prinsip rahasia bank. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan menggunakan hasil wawancara serta studi kepustakaan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA DALAM LAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN (STUDI PADA PT POS INDONESIA CABANG UBUD)* ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Krisna Aribhuana Putra]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.808 KB)
<![CDATA[Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau suatu akibat/ konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatanya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan. PT Pos Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bekerja pada sektor pelayanan jasa yakni layanan jasa pengiriman barang dan layanan jasa keuangan, maka peran PT Pos Indonesia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam urusan layanan jasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris serta jenis pendekatan yang diguanakan dalam penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini diketahui Bentuk tanggung jawab PT Pos Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Udang-Undang Pos yang mengharuskan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya kepada konsumen akibat keterlambatan. Upaya pencegahan timbulnya kerugian konsumen akibat keterlambatan layanan jasa Pos Indonesia dimulai dari 4 proses pola oprasional yang terdiri dari collecting, processing, transporting, dan delivery. Kata Kunci: Tanggung Jawab, PT Pos Indonesia, Ganti Rugi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DENGAN ADANYA PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN (BTM) PEWARNA ]]>
<![CDATA[Ni Made Sri Uttami Dharmaningsih]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.541 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Adanya Penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM) Pewarna yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini. Latar belakang karya ilmiah ini adalah dengan perkembangan industri barang dan jasa, para pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum dan sanksi hukum terhadap konsumen terkait penggunaan bahan tambahan makanan. Karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan Undang-Undang dan literatur yang terkait. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah konsumen mendapat perlindungan hukum dan produsen yang melakukan kecurangan terhadap penggunaan bahan tambahan makanan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan; produksi; dan/atau peredaran; penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; dan/atau; pencabutan izin.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT PAILITNYA DEBITOR ]]>
<![CDATA[Desy Corina Dwiyaning]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.381 KB)
<![CDATA[Dalam hal pinjam meminjam pasti akan menimbulkan utang piutang yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk meminimalisir risiko apabila debitor wanprestasi maka dibutuhkan suatu jaminan tambahan (accesoir) salah satunya berupa Hak Tanggungan. Pemegang hak tanggungan termasuk dalam kreditor separatis dimana memiliki hak untuk diutamakan dari kreditor lainnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah terkait pengaturan eksekusi hak tanggungan dan kedudukan kreditor separatis pemegang hak tanggungan bilamana debitornya pailit. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan dan kedudukan kreditor separatis apabila debitornya pailit. Metode penelitian yang digunakan ialah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengeksekusian hak yang dimiliki kreditor separatis dapat dilakukan dengan cara melakukan pelelangan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, mengacu pada hukum kepailitan, eksekusi ditangguhkan selama maksimal 90hari. Kedudukan kreditor separatis dengan adanya penagguhan eksekusi menjadi sejajar dengan kreditor lainnya, hal ini didasarkan pula atas ratio decidendi yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 14 K/N/2004. Kata Kunci: Wanprestasi, Jaminan, Kreditor Separatis, Eksekusi, Penangguhan]]>
<![CDATA[PERAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI PROVINSI BALI DALAM MENGAWASI KOPERASI SIMPAN PINJAM ]]>
<![CDATA[Hendra Gita Dharma]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.755 KB)
<![CDATA[Koperasi kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagai penggerak ekonomi rakyat koperasi dapat menciptakan lapangan kerja. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran. Pada kenyataanya di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam. Hal tersebut dapat menghambat perkembangan koperasi, sehingga akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam.Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah; 1) Bagaimana efektivitas satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan koperasi simpan pinjam di Provinsi Bali?; 2) Tugas satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam? Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan yang diperoleh adalah efektivitas satuan tugas pengawasan dinas koperasi Provinsi Bali dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan koperasi simpan pinjam di Provinsi Bali pihak dilakukan dengan cara meluncurkan klinik sehat yang bertugas untuk memberikan konsultasi baik bagi koperasi yang bermasalah dan sakit maupun koperasi yang sehat. Kata Kunci : Koperasi, Pengawasan, Satuan Tugas Pengawasan]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI DALAM GAGAL BANGUNAN ]]>
<![CDATA[Andrew Timothy]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.919 KB)
<![CDATA[Ketentuan umum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam pekerjaan konstruksi tentunya perlu dibuat sebuah kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak yaitu pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan suatu proyek pembangunan konstruksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban. Jurnal ini membahas mengenai penerapan asas keamanan dan keselamatan serta tanggung jawab hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas keamanan dan keselamatan dalam pembagunan konstruksi dan pertanggung jawaban hukum bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Penulisan ini bertujuan mengetahui pelaksanaan asas keamanan dan keselamatan serta pertanggungjawaban para pihak dalam gagal bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa penerapan asas keamanan dan keselamatan dalam proyek pembangunan konstruksi telah diterapkan dalam kontrak kerja konstruksi dan mengaplikasikannya dalam pekerjaan jasa konstruksi dalam hal ini tanggung jawab para pihak dalam kegagalan bangunan. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Jasa Konstruksi, Gagal Bangunan.]]>
