Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Suatra Putrawan
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DALAM PERBEDAAN SPESIFIKASI PENGGUNAAN BAHAN BANGUNAN DARI YANG DIPERJANJIKAN I Made Ary Ananda Putra; I Wayan Wiryawan; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.965 KB)

Abstract

Legal relationship between the contractors with the clients stated in the agreement that bindsthe parties. The aims of this research are the basic demands for compensation by the client to thedifferences in the specifications of building materials used by the contractor and the contractoraccountable for any losses suffered by the client due to the different specifications of the buildingmaterials. Type of research is a normative juridical through statute approach and legal conceptanalysis approach. Legal material that has been collected analyzed through description,construction law, argumentation and systematization techniques. Filed claims for compensationbased on the default of the content of the agreement. Responsibilities carried out by the contractor topay compensation in accordance with the agreed despite losses caused by the deliberate action ofthe field operators and / or field supervisor.
PERTANGGUNGJAWABAN SELEBGRAM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMPROMOSIKAN BARANG DAN JASA DI MEDIA SOSIAL Dewa Ayu Kade Wida Suryandini; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.09 KB)

Abstract

This paper aims to know the existent of a regulation in Indonesia which controls Instagram Influencers who advertise products through social media and to explain the responsibility of Instagram Influencers towards the products they promote. This writing uses normative legal research method, which relies on regulations and conceptual approach. Findings revealed that the Press Act Number 40 of 1999 has not regulate the social media advertisements, including Instagram influencers. According to the Broadcasting Act Number 32 of 2002, there is no certain article in this Act which prohibits false advertising. Nevertheless, according to the Food Act Number 18 of 2012, it specifically regulates regarding false or misleading advertisements. Moreover, According to the Government Regulation Number 69 of 1999 on Food Labels and Advertisements, it is prohibited to advertise a product for infants up to 1 (one) year old. Furthermore, In accordance with Article 8 to 17 of the Consumer Protection Act Number 8 of 1999, specifically regulates legal protection. Thus aforementioned articles can be a consideration for Instagram Influencer to receive legal protection. Broadcasting institution is responsible for the content of their adverts. However, broadcasting institution in this context means any types of advertising media, including Instagram Influencers who promoted products through social media. Keywords: Advertisement, Instagram Influencer, Responsibility.
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BILAMANA AHLI WARIS LEBIH DULU MENINGGAL DUNIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Pande Putu Keke Surya Dewantari; A.A.Sagung Wiratni Darmadi; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.944 KB)

Abstract

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dan juga merupakan bagian dari lingkup Hukum Perdata Indonesia oleh karenanya mengatur tentang tatacara pembagian waris dan ketentuan-ketentuan yang dilarang dan diperbolehkan dalam proses suatu pewarisan dan tidak sedikit sengketa yang ditimbulkan akibat adanya suatu peristiwa pewarisan ini. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah pewarisan dengan ahli waris pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Anilisis Konsep Hukum. Sumber hukum yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Konsep pergantian ahli waris ini telah di atur dalam Pasal 841-848 KUHPer. Selain itu KUHPer juga mengenal 3 (tiga) macam penggantian, pergantian dalam garis lurus kebawah, pergantian dalam garis ke samping, dan pergantian dalam garis menyimpang ke atas. Saran yang di berikan ialah sebaiknya dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris pengganti perlu memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan yang mengatur agar tidak terjadinya penyimpsngsn terhadap undang-undang yang berlaku. Kata Kunci: Hukum Waris Perdata, Pewaris, Ahli Waris Pengganti, Harta Warisan
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG Komang Padma Patmala Adi; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.204 KB)

Abstract

This paper shall be entitled as “Legal Implication of Post-Marriage Pre-nuptial Agreement”. This paper shall apply normative legal research method combined with statutory approach in its composition. The purpose of this paper is to determine the regulation of the Pre-nuptial agreement and legal implication of post-marriage pre-nuptial agreement. Pre-nuptial agreement is regulated within the Law of Marriage and Family and the Civil Code. By laws, pre-nuptial agreement is composed in prior to the marriage, thus shall have its effect during the marriage. In contrast, should any pre-nuptial agreement failed to meet such requirement, the agreement shall be null and void.
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA ATAS KERUGIAN WISATAWAN PADA OBYEK WISATA TIRTA GANGGA KARANGASEM Ni Ketut Pradnyawati; Dewa Gde Rudy; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (26.36 KB)

Abstract

Salah satu isu yang terjadi dalam dunia  pariwisata kini banyak telah terjadi kerugian dan tidak kenyamanan pengunjung wisatawan. Seperti yang terjadi di obyek wisata tirta gangga karangasem telah terjadi mengalami kerugian salah satunya kerugian ketidaksopanan pedagang-pedagang acung dalam menjajakan dagangannya, juga banyaknya pengemis-pengemis yang menanggung menyebabkan berkurangnya kenyamanan wisatawan dan fakta menunjukkan bahwa ada wisatawan yang mengalami kecelakaan (terjatuh dikolam, terpeleset) menyebabkan cidera, sehingga sampai dibawa kerumah sakit. Maka dari itu bagaimana tanggung jawab hukum pengelola kawasan pariwisata atas kerugian wisatawan berdasarkan peraturan perundang-undangan? dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pihak pengelola kawasan pariwisata Tirta Gangga atas kerugian wisatawan? Penelitian ini dilakukan penelitian hukum empiris, yang didasarkan pada, baik data primer maupun data sekunder. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan fakta (the fact approach). Analisis data dilakuan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pengelola kawasan pariwisata bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi atas kerugian wisatawan. Pengelola kawasan pariwisata Tirta Gangga tidak melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian wisatawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BANK INDONESIA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH MELALUI MEDIASI PERBANKAN Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.681 KB)

Abstract

The number of customer complaints not resolved by either making bankIndonesia as the central issuing a policy to provide legal protection of its customers.Banking mediation is one of the alternative dispute resolution of banking with a simple,fast and cheap. This study aims to determine the legal basis of bank Indonesia as amediator in resolving disputes between the bank and the customer through bankingmediation. This study uses the normative method, then the conclusion is bank Indonesiaacts are during mediation institutions have not been established.
PERLINDUNGAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA MAGANG DI PT. BAKRIE TOSANJAYA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) Denise Sheren Diandra; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.016 KB)

Abstract

In a corporation, employee is one of the most important assets, so the corporation is must be to provide for the protection and safety of employees and their families. The protection provided that is social security rights of employees. This protection based on Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. But, it should be researched and examined further whether the legal instrument has been implemented and applied effectively and correctly. The goal of this journal to knowing how the legal protection for apprentices in PT. Bakrie Tosanjaya in the occurrence of accidents.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI A.A. Made Yuni Purnama Sari; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.153 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i03.p07

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaturan perlindungan hukum bagi hak konsumen serta keabsahan kontrak perjanjian jual-beli barang secara transaksi e-commerce dan untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila para pihak yang melakukan jual-beli secara transaksi e-commerce mengalami wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil studi menunjukan bahwa UUPK pada dasarnya telah efektif dan efisien mengatur mengenai hak konsumen, dengan begitu konsumen dapat menuntut haknya jika pihak pelaku usaha melanggar hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen transaksi e-commerce termuat dalam Pasal 4 UUPK, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (2) UUITE serta termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU HAM. Adanya kodisi penyelewengan dari pihak pelaku dengan mencantumkan klausula baku yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK tentang larangan pencantuman klausula baku. Transaksi e-commerce dinyatakan sah apabila syarat-syarat kontrak jual-beli telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata. Begitu juga sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 5 ayat (1) UUITE. Perjanjian jual-beli secara transaksi e-commerce dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dapat ditempuh menggunakan jalur damai. Akan tetapi bila jalur tersebut tidak efektif di lakukan maka pihak konsumen dapat menuntut pihak pelaku usaha sesuai dengan isi dari pasal 45 UUPK. This study aimed to investigate the consumer rights of legal protection policies, transaction contract validity, and the litigations required to manage non-contract performances in e-commerce transactions. Normative juridical applied as the study method. Study approaches employed were the legislation and conceptual strategy with primary and secondary legal materials as the study data. The results of the study show that the article 4 on the Consumer Protection Act, article 5, 18, 28, and 45 paragraph 2 on the Information and Electronic Transaction Act, and article 23 on the Human Rights Act had provided effective and efficient policies for consumer rights protection. These policies made the prosecution of consumer rights could be filed right away if non-contract performance happened on the e-commerce transactions. The practice of the standard clause was a part of the non-contract performance that ignored the provision of Article 18 on the Consumer Protection Act. A legal e-commerce transaction acknowledged as a legal transaction if the terms of the transaction contract are fully-filled, as stated by article 1320 on the Indonesia Civil Code and article 5 paragraph 1 on the Information and Electronic Transaction Act. An amicable settlement was mainly suggested in managing a non-contract performance. However, according to article 45 on the Consumer Protection Act, consumers could file a prosecution related to the non-contract performance to the e-commerce business owner.
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA DENPASAR DALAM MENANGANI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Ida Ayu Dwi Weda Astuti; Dewa Gede Rudy; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.105 KB)

Abstract

Consumer Protection Act provides an alternative resolution through outside the judicial system agency called The Consumer Dispute Settlement Agency, beside through a court whose jurisdiction covers the domicile of the consumer. Thus in case of consumer disputes, consumers do not have to litigants through the court, but can pass the existing The Consumer Dispute Settlement Agency at city / county throughout Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN Randy Sujateruna; I Gusti Ayu Puspawati; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.812 KB)

Abstract

Problems flats sticking on the surface due to the high investment flats that arenot coupled with knowledge of the law relating to flats, they do not pay attention tothose aspects that would later cause problems for consumers or residents of theapartment as well as the status of legal protection of ownership rights to land.Consumer the flats have legal protection with full probative force or it’s perfect overthe land title of an apartment and meet the requirements as written in the Law Number20 of 2011 on Flats. Goal in this case is to determine the legal protection for consumersagainst the ownership of apartment units and transition process to determine the rightsof consumers in the flats by Law Number 20 of 2011 on Flats. This research isnormative legal research. The final conclusion is by issuing the certificate of ownershipfor Flats, it guarantees the legal certainty and the rights certainty of the ownership offlats for the consumer and transitioning the ownership rights of the flat unit can bemade in PPAT deed and registered at the local land office.
Co-Authors .A Gede Agung Darma Kusuma A A Bramahasta Pramana A. A. Dian Ardhiyanti A. A. G. Agung Dharmakusuma A. A. Gde Agung Dharmakusuma A. A. Gde Dirksen A.A Sri Indrawati A.A. Made Yuni Purnama Sari A.A. Sri Indrawati Adena Nurkhaliza Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Dalem Ariyudha Anak Agung Gede Agung Ari Patrama Anak Agung Ngurah Ari Dwiatmika Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Upadani Giantari Baiq Chaisma Yudistika Citra Novia Antono Denise Sheren Diandra Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Kade Wida Suryandini Dewa Ayu Surya Lahuru Dewantari Dewa Gde Rudy Dewa Gede Agung Oka Dharma Palguna Dewanta, I Made Tegar Dhea Nada Safa Prayitno Elvina Esmerelda Fanani Gede Danny Wiratama Gede Sattwika Yudharma Sutha Grace Amelia Agustin Tansia Gracia Margaretha Simanjuntak I Dewa Ayu Inten Sri Damayanti I G N Agung Bagus Indra Saputra I Gede Suryadi I Gede Wahyu Perdana Putra I Gede Yudhi Ariyadi I Gst. Ayu Puspawati I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi I Gusti Ayu Mas Maha Dewi I Gusti Ayu Puspawati I Ketut Arjuna Satya Prema I Made Ary Ananda Putra I Made Fri Ariawan I Made Sarjana I Made Tegar Dewanta I Made Udiana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Ganang Bayu Weda I Putu Agus Supendi I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra I Wayan Suatmaja Mimba Ida Ayu Dwi Weda Astuti Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Suardhana Wijaya Inocencio Arya Wahyudi Karditha Jesse Adam Suparman Jiyestha Kartika Shandra Junia Adolfina Blegur Laumuri Kadek Bisma Prayogi Komang Alit Adnya Sari Dewi Komang Dendi Tri Karinda Komang Padma Patmala Adi Lasyita Herdiana Rinaldi Liabrintika Oktaviani Gunawan Luh Putu Yeyen Karista Putri M. Rizqa Anas Fawzi Made Martarina Kusumayanti Made Melda Berlianti Made Satria Wibawa Nugraha Marwanto Marwanto Ni Ketut Pradnyawati Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari Ni Luh Kurnia Dharma Pertiwi Ni Made Ayu Ananda Dwi Satyawati Ni Made Krisnawati Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama Ni Nyoman Ayu Adnyaswari Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani Ni Putu Enna Krisnayanti Ni Putu Ika Nopitasari Ni Putu Leona Laksmi Suryadi Ni Putu Nita Mutiara Sari Nyoman Rexa Danandhika Pande Putu Keke Surya Dewantari Panji Mario Sianturi Putu Anindya Melinda Putri Putu Ayu Yulia Handari Putu Carina Sari Devi Putu Diah Maharni Partyani Putu Gede Prasetya Teja Kumara Randy Sujateruna Sang Ayu Putu Sukma Dewi Selvi Marcellia Tika Purnami Yudi Gabriel Tololiu