Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL EQUITABLE JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmiah Galuh Justisi DOKTRINA: JOURNAL OF LAW MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Ilmu Hukum Prima Jurnal Yustitia Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal ABDIMAS STMIK DHARMAPALA Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary ANDREW Law Journal Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Afrita, Indra
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

 1 
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP ASSESMEN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA PADA LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU Esprida Hotma Dame; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i2.933

Abstract

Abstract: Narcotics addicts and victims of narcotics abusers are required to undergo medical and social rehabilitation, in accordance with Article 9 of the Regulation of the Minister of Health No. 2415 Menkes/Per/XII/2011 concerning Medical Rehabilitation for Addicts, Abusers and Narcotics Abuse Victims that the medical rehabilitation process includes assessment, preparation of rehabilitation plans, outpatient or inpatient rehabilitation programs, and post-rehabilitation programs. The results of the study indicate that narcotics abusers who undergo legal processes at the investigation or prosecution stage can undergo medical rehabilitation and social rehabilitation after going through the assessment process. The assessment process is carried out by the Integrated Assessment Team consisting of the Legal Team and the Doctor Team. Through the Integrated Assessment Team, it will be determined whether a suspect or defendant is a narcotics abuser as a narcotics dealer or addict and through the Medical Team the content and severity of narcotics users will be tested. If based on the examination of the Integrated Assessment Team  it is decided that they can undergo medical rehabilitation, the suspect or accused of abusing narcotics will be handed over to a rehabilitation institution. Keywords: Responsibilities, Doctors, Assessment, Narcotics Users  Abstrak: Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri kesehatan No. 2415 Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika bahwa proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap penyalah guna narkotika yang menjalani proses hukum pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial setelah melalui proses asesmen. Proses asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter. Melalui Tim Asesmen Terpadu akan ditentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika sebagai pengedar atau pecandu narkotika serta melalui Tim Medis akan diuji kandungan serta tingkat keparahan pengguna narkotika. Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu diputuskan dapat menjalani rehabilitasi medis, maka tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika akan diserahkan ke lembaga rehabilitasi. Kata kunci: Tanggung Jawab, Dokter, Assesmen, Pengguna Narkotika
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER GIGI DAN PASIEN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN Risfa Anesa; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i2.935

Abstract

Abstract: This article aims to find out the problems regarding the resolution of medical disputes between dentists and patients n the city of Pekanbaru based on law number 29 of 2004 concerning medical practice because n medical disputes patients often experience difficulties n realizing their rights. These problems are studied and researched with the Sociological legal research method and using primary and secondary data. The discussion of this thesis harmonizes the laws and regulations with the real situation n society. The patient's weakness factors were also disclosed ncluding psychological factors, educational and economic factors of the patient causing the patient to have difficulty n fighting for their rights n medical disputes. The resolution of medical disputes that are taken through litigation and non-litigation channels are still found to have weaknesses that are not n favor of the patient. Thus, an dea was found through previous discussions and research, that t s necessary to form a special forum for resolving medical disputes that favors patients as consumers of health services. Keywords: medical dispute, dentist  Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai penyelesaian sengketa medis antara dokter gigi dan pasien di kota pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran karena dalam sengketa medik pasien sering mengalami kesulitan dalam mewujudkan haknya. Permasalahan tersebut dikaji dan diteliti dengan metode penelitian hukum Sosiologis dan menggunakan data Primer dan sekunder. Pembahasan tesis ini mengharmonisasikan antara peraturan perundang-undangan dengan keadaan nyata di masyarakat. Faktor-faktor kelemahan pasien juga diungkapankan antara lain faktor psikologis, faktor pendidikan dan ekonomi pasien menyebabkan pasien mengalami kesulitan dalam memperjuangkan haknya di sengketa medik. Penyelesaian sengketa medik yang ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang belum berpihak kepada pasien. Dengan demikian ditemukan suatu gagasan melalui pembahasan dan penelitian yang dilakukan sebeleumnya, bahwa perlu dibentuk suatu wadah khusus penyelesaian sengketa medik yang berpihak kepada pasien selaku konsumen pelayanan kesehatan. Kata kunci: sengketa medis, dokter gigi
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PERAWAT GIGI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN Jambi Luna Maisyarah; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i2.931

Abstract

Abstract: This study aims to determine the authority of the dental nurse in carrying out medical actions delegated by the dentist to the dental nurse. Dental nurses have the authority to perform medical actions on the basis of statutory regulations and the delegation of part of the authority of dentists. The research conducted is using. Sociological legal research method, this research was conducted in Rokan Hilir Regency. The type of data in this scientific paper is in the form of primary data and secondary data supported by tertiary data. The result of this study is that the authority of dental nurses in carrying out health care efforts has two powers, namely the attribution authority and the delegation authority. Sanctions that can be given to dentists and dental nurses can be in the form of disciplinary, administrative, civil and criminal sanctions. Keywords: Dental Nurse; medical action  Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari Perawat Gigi dalam melakukan tindakan medik yang dilimpahkan oleh Dokter Gigi terhadap perawat gigi. Perawat gigi memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan medik atas dasar peraturan perundang-undangan dan pelimpahan sebagian kewenangan dokter gigi. Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan. Metode Penelitian hukum Sosiologis, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Jenis data dalam karya tulis ilmiah ini berupa data primer dan data sekunder didukung dengan data tersier. Hasil dari penelitian ini adalah kewenangan perawat gigi dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan keperawatan memiliki dua kewenangan yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Sanksi yang bisa diberikan kepada dokter gigi maupun perawat gigi bisa berupa sanksi disiplin, administrasi, perdata dan pidana. Kata kunci: Perawat Gigi; tindakan medik
PELIMPAHAN WEWENANG SECARA DELEGATIF KEPADA PERAWAT TERHADAP TINDAKAN SIRKUMSISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN Candra Ahmadi; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.996

Abstract

Abstract: Health services to the community include promotive, preventive, curative and rehabilitative services. On of the health services in the field of promotive and preventive is circumcision (sunat/khitan). Circumcision in indonesia is a common practice in society based on religious guidance, customs, or cultural and social guidailines. Circumcision usually done by most nurses in carrying out independent practice. Circumcision according to law number 29 of 2009 concerning medical practice is an invasive procedure or minor surgery under the authority of a doctor. These actions can be carried out by nurses with delegation of authority either by mandate or by delegative. The delegation of authority to nurses based on law number 38 of 2014 concerning nursing is only general in nature and is not clear and detailed. Avoiding overlapping authorities, this study analyzes the extent of delegation, of authority and legal responsibilities in the delegation.Keywords: circumcision, delegation of authority, delegative, nursing lawAbstrak: Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Salah satu pelayanan kesehatan di bidang promotif dan preventif adalah sirkumsisi (sunat/khitan). Sunat/khitan di Indonesia merupakan tindakan yang lazim di tengah masyarakat berdasarkan tuntunan agama, kebiasaan adat istiadat atau budaya dan sosial. Khitan sudah biasa dilakukan sebagian besar perawat dalam menjalankan praktek mandiri. Tindakan sirkumsisi menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran merupakan tindakan invasif atau bedah minor yang merupakan kewenangan dokter. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh perawat dengan pelimpahan wewenang baik secara mandat atau delegasi. Pelimpahan wewenang kepada perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan hanya bersifat umum dan tidak jelas dan rinci. Menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan, penelitian ini menganalisis sejauh mana pelimpahan wewenang secara delegasi dan tanggung jawab hukum dalam pedelegasian tersebut.Kata kunci: sunat, pendelegasian wewenang, pendelegasian, hukum keperawatan
KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN SEDIAAN FARMASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN PADA RUMAH SAKIT Sabri, Firdaus Pratama; Afrita, Indra; Libra, Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5819

Abstract

Abstract: The fulfillment of pharmaceutical supplies is a primary pillar in the implementation of hospital health services, directly impacting patient safety. However, irregularities in the availability of medicines and medical devices often hinder the fulfillment of citizens' constitutional rights to health. This study aims to analyze the urgency of legal certainty in providing pharmaceutical supplies in hospitals and the form of legal liability of hospitals in guaranteeing such availability according to pharmaceutical service standards. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that legal certainty in the fulfillment of pharmaceutical supplies stems not only from the administrative aspects of health regulations but also from the protection of patient rights as health service consumers. In conclusion, strengthening regulations and synchronizing pharmaceutical service standards are essential to minimize drug vacancies that potentially violate patients' human rights. Keywords: Legal Certainty, Pharmaceutical Supplies, Health Services, Hospital, Patient Rights. Abstrak: Pemenuhan sediaan farmasi merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berdampak langsung pada keselamatan pasien (patient safety). Namun, ketidakteraturan ketersediaan obat dan alat kesehatan seringkali menjadi hambatan dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kepastian hukum dalam penyediaan sediaan farmasi di rumah sakit dan bentuk pertanggungjawaban hukum pihak rumah sakit dalam menjamin ketersediaan tersebut sesuai standar pelayanan kefarmasian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pemenuhan sediaan farmasi tidak hanya bersumber pada aspek administratif regulasi kesehatan, tetapi juga pada perlindungan hak pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Kesimpulannya, penguatan regulasi dan sinkronisasi standar pelayanan kefarmasian sangat diperlukan guna meminimalisir kekosongan stok obat yang berpotensi melanggar hak asasi pasien. Kata kunci: Kepastian Hukum, Sediaan Farmasi, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Hak Pasien.
PENYELESAIAN SENGKETA PENERTIBAN PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK PADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI UNIT INDUK DISTRIBUSI RIAU DAN KEPRI Armi, Muhammad Husni; Afrita, Indra; Basri, Hasan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5817

Abstract

Abstrack: This sociological legal research analyzes the settlement of Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) disputes at PLN Riau and Riau Islands Distribution Unit, which is primarily conducted through non-litigation channels (internal mediation) and litigation as a last resort. The findings indicate that while procedures align with regulations, implementation remains ineffective in achieving justice due to low legal and technical literacy among customers, lack of procedural transparency, and a legal power imbalance between PLN and consumers. To address these obstacles, it is essential to enhance public education, strengthen PLN’s internal accountability, and provide proportional legal protection for customers to ensure a more transparent dispute resolution process oriented toward legal certainty. Keywords: Dispute Resolution, Electricity Use Inspection (P2TL), PT PLN (Persero), Sociological Jurisprudence. Abstrak: Penelitian hukum sosiologis ini menganalisis penyelesaian sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepri yang dilakukan melalui jalur non-litigasi (mediasi internal) sebagai mekanisme utama dan jalur litigasi sebagai upaya terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah sesuai regulasi, pelaksanaannya belum efektif mencapai keadilan akibat rendahnya literasi hukum pelanggan, kurangnya transparansi prosedur, serta ketidakseimbangan posisi hukum antara PLN dan konsumen. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan edukasi masyarakat, penguatan akuntabilitas internal PLN, dan pemberian perlindungan hukum yang proporsional bagi pelanggan guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan berorientasi pada kepastian hukum. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Penertiban, Tenaga Listrik. Hukum Sosiologi.
Co-Authors Abram, Leony Jim T Adri, M. Aida, Zul Alex Saputra Siregar Alexander Simamora Debata Raja ALFARISI , SALMAN Alfitra Rinaldo Alviana, Vivi Andrew Shandy Utama Aprianti, Dwi Putri Ardiansah, Ardiansah Arifalina, Wilda Armi, Muhammad Husni Aswin Brigade, Vidi Renovri Candra Ahmadi Deddy Felandry Esprida Hotma Dame Fahmi Fahmi Fajri Akbar, Fajri Frycles Franseda Hutabarat Hadi Nasbey Harahap, Irawan Harvandy Anwir Hasan Basri Hasnati Hasnati Hasnati Hasnati, Hasnati Hazizul Hendra, David Hermawan, Nofa Iriansyah Iriansyah Jambi Luna Maisyarah Jas, Rezki Saputra Jasril Jasril Juni, Juni Krismat Hutagalung Lia Rahmawani Dalimunthe Libra, Robert Lina Lina Mahendra, Mahendra Manita, Rehulina Martilova, Lia Mayren Hemfy Muhammad Iqbal Muhammad Isnaini Nasution, Ahmad Khomeni Nining Gilang Sari Oktapani, Silm Pratama, Alvin Putra, Tri Anggara R., Fransiskus Putra P. Ratna Astri Andhini Renita Renita Risfa Anesa Rizky Novriandi Novriandi Robert Libra Sabri, Firdaus Pratama Saputra, Ega Septriany, Dewi Setianari, Ira Setiawan, Jetmiko Sihotang, Tunggul Silaen, Gabriel Francius Sitorus, Samson Hasonangan Situmorang, Urbanus Suhendro Suhendro Suhendro Suhendro Sustiyanto, Sustiyanto Suyanti, Eka Tarigan , Petra Pengarapenta Tarmizi, Fahmi Tri Anggara Putra Triana, Yeni Trisnawati, Mieke Ully May Pani Vivi Alviana Wilda Arifalina Wilda Winstar, Yelia Nathassa Wirasto, Ari Yasmin, Nur Adilah Yelia Natassa Winstar Yeni Triana Yetti Yetti Yetti Yetti Yetti, Yetti