Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Demokrasi Publika AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Public Administration Studies Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Madani: Multidisciplinary Scientific Journal POLICY AND MARITIME REVIEW Socius: Social Sciences Research Journal Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Tjitjik Rahaju
Universitas Negeri Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 103 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 103 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA JEGULO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN SITI ANNAFAAH; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n8.p%p

Abstract

AbstrakProgram BPNT diselengarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Program BPNT merupakan program pengganti dari program Beras Sejahtera (RASTRA) yang memiliki beberapa permasalahan. Sejak Juni 2018 Kabupaten Tuban menjadi salah satu kabupaten yang menjadi penerima BPNT. Kecamatan Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan dan Kecamatan Soko menjadi Kecamatan dengan jumlah penerima terbanyak dengan jumlah 10.461 penerima dengan Desa Jegulo sebagai desa dengan penerima BPNT terbanyak yaitu 888 penerima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menurut Sugiyono yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan dari enam indikator tersebut secara keseluruhan kebijakan yang diterapkan sudah dijalankan sesuai peraturan yang ada walaupun masih memiliki kekurangan. Pada indikator sumber daya, terdapat kendala pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana sehingga menjadi masalah dan menghambat proses berjalannya implementasi program. Pada indikator komunikasi antar organisasi juga terdapat masalah yaitu, kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial selaku penyelenggara dengan pemilik toko sembako (e-warong) sebagai salah satu agen penyalur. Adapun saran yang diajukan peneliti adalah penambahan sumber daya manusia tim koordinasi setiap kecamatan sesuai kebutuhan sebagai bagian dari penyelenggara kebijakan dan meningkatkan komunikasi antar organisasi pelaksana secara menyeluruh dengan memanfaatkan media sosial, sehingga ketika adanya masalah terkait implementasi program dapat segera diatasi.Kata Kunci: Implementasi, Program, BPNT AbstractBPNT program organized by the government, in order to improve the effectiveness and efficiency, precision targeting of social assistance and to encourage the distribution of financial inclusion. BPNT Program is a program of replacement of Rice Welfare program (Rastra) which has several problems. Since June 2018 Tuban be one of the potential beneficiaries BPNT district. Tuban sub-district is divided into 20 districts and the District Soko into Districts with the highest number of beneficiaries to 10,461 the number of recipients with Jegulo village as the village with the highest BPNT receiver is 888 recipients. The purpose of this study was to describe the implementation of the Food Aid in Kind program (BPNT) in the village of Soko Jegulo District of Tuban. This research use descriptive research with a qualitative approach. While the focus of the study uses a model of policy implementation Donald Van Meter and Carl Van Horn . Data collection through interview, observation and documentation. The data analysis technique according to Sugiyono, which includes data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed of the six indicators are overall policy applied has been executed in accordance with existing regulations although it still has shortcomings. On indicators of resources, there are constraints on the Social Office of Womens Empowerment and Child Protection, as the executor so that it becomes a problem and hinder the process of passage of program implementation. At the inter-organizational communication indicator also has a problem, namely, the lack of coordination between the Office of Social Affairs as an organizer with the owner of the grocery store (e-Warong) as one of the agencies. The suggestions made by the researchers is the addition of human resources every district coordination team as needed as part of the organizers of the policy and improving communication between the implementing organization as a whole to take advantage of social media.Keywords: Implementation, Program, BPNT
EVALUASI PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT STUDI PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI RT 037 RW 011 KELURAHAN MOJOROTO KOTA KEDIRI YOSA ANGGRAENI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n8.p%p

Abstract

Abstrak Progam Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan. Program ini memiliki payung hukum yaitu Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bidang infrastruktur, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kegiatan pada bidang infrastruktur di Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri khususnya di RT 037 RW 011 pada tahun 2016 dan 2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto sudah sesuai dengan tujuan program itu sendiri. Meskipun dalam pelaksanaan terdapat kendala, namun masih bisa diatasi. Sehingga pada tahun 2018 dapat masuk dalam nominasi Prodamas Award. Saran yang dapat diberikan yaitu jika kegiatan infrastruktur dilaksanakan lagi, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan berdampak ataupun meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Serta diharapkan RT tetap memperhatikan semua usulan warga namun tetap mempertimbangkan mana saja usulan yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir diharapka warga tetap ikut mengawasi jalannya kegiatan karena bagaimanapun kegiatan infratruktur tersebut dilaksanakan berdasarkan dari usulan dari mereka dan untuk kepentingan warga atau mereka sendiri. Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Abstract The Community Empowerment Facilitation Program is a program from the City Government of Kediri that is used to carry out community development activities at the village level based in the RT area as an effort to realize the ability and independence of the community in infrastructure development, community economic improvement, and social society. This program has a legal umbrella namely Kediri Mayor Regulation Number 22 Year 2017 Regarding the Fifth Amendment to Kediri Mayor Regulation Number 40 Year 2014 Regarding Guidelines for Implementing Community Empowerment Facilitation Programs. This research focuses on the infrastructure sector, with the aim to find out and analyze how the implementation of activities in the infrastructure sector in Mojoroto Village, Mojoroto District, Kediri City, especially in RT 037 RW 011 in 2016 and 2017. This study uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews and documentation. The analysis technique used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of research conducted that the implementation of infrastructure activities carried out in RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto is in accordance with the objectives of the program itself. Although there are obstacles in the implementation, they can still be overcome. So that in 2018 can be included in the Prodamas Award nomination. Suggestions that can be given are if infrastructure activities are carried out again, it is hoped that the development carried out will have an impact or improve the economic welfare of the community. And it is expected that the RT will continue to pay attention to all the proposals of citizens but still consider which proposals are in accordance with the needs. And lastly, it is hoped that residents will continue to supervise the activities, because after all the infrastructure activities are carried out based on their proposals and in the interests of the residents or themselves. Keywords: Evaluation, Policy, Community Empowerment Facilitation Program
IMPLEMENTASIKEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SMA NEGERI 3 KOTA KEDIRI YOLANDINI PUTRI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n1.p%p

Abstract

Abstrak Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang saat ini juga sering terjadi dalam satuan pendidikan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia guna untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari enam variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dan tujuan kebijakan telah berjalan dengan baik. SMA Negeri 3 Kota Kediri mampu menciptakan sekolah yang bebas dari kekerasan fisik terhadap anak. Pada variabel sumber daya telah berjalan cukup baik, terdapat pelatihan Konvensi Hak Anak. Namun sekolah tidak mendapatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat dan kurangnya fasilitas untuk peserta didik. Variabel karakteristik agen pelaksana telah berjalan dengan baik. Pihak pelaksana memiliki sikap tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Pada variabel sikap/kecenderungan para pelaksana telah berjalan dengan baik. Sekolah Ramah Anak mendapatkan respon yang baik dari berbagai pihak. Pada variabel komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, telah berjalan dengan cukup baik. Namun terkadang masih terjadi kesalahpahaman guru dalam konsep Sekolah Ramah Anak. Pada variabel lingkungan ekonomi, sosial, dan politik telah berjalan dengan cukup baik. Terdapat komitmen dalam penerapan Sekolah Ramah Anak. Saran yang dapat diberikan adalah pembuatan pengajuan bantuan anggaran kepada Pemerintah Kota Kediri, mengadakan pelatihan Konvensi Hak Anak, penambahan fasilitas anak berkebutuhan khusus dan kamar mandi, serta memberikan kesamaan pada kelas reguler dan khusus untuk berpatisipasi. Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Pendidikan, Sekolah Ramah Anak. Abstract Violence against children is a problem which now also often occurs in education units. In addressing these problems, the government issued a Child Friendly School Policy. Child Friendly Schools are policies made by the Ministry of Womens Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia in order to protect childrens rights in Indonesia. The purpose of this study is to describe the Implementation of Child Friendly School Policy in SMA Negeri 3 Kediri. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The focus of this study consists of six variables, namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agents, attitudes / dispositions of the implementers, communication between organizations and implementing activities, social and political economic environment. Data collection techniques in this study through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques in this study include data reduction, data presentation, and drawing conclusions / verification. The results of this study indicate that the variable size and policy objectives have been going well. SMA Negeri 3 Kediri is able to create a school free of physical violence against children. On the variable of resources has been going pretty well, there is training on the Convention on the Rights of the Child. But schools do not get budget assistance from the Central Government and lack of facilities for students. The implementing agent characteristic variable has run well. The implementing party has an attitude of responsibility in carrying out its duties. In the attitude / tendency variables of the implementers have been going well. Child Friendly Schools get good responses from various parties. On the communication variable between organizations and implementing activities, it has run quite well. But sometimes teachers still misunderstand in the concept of Child Friendly Schools. The economic, social, and political environment variables have run quite well. There is a commitment in the implementation of Child Friendly Schools. Suggestions that can be given are making budget submissions to the Government of the City of Kediri, conducting training on the Convention on the Rights of the Child, adding additional facilities for children with special needs and toilets, and giving similarity to regular and special classes for participation.. Keywords: Implementation, Education Policy, Child Friendly Schools.
IMPLEMENTASI HOME PROGRAM (HP) UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DI POLI TUMBUH KEMBANG ANAK DAN REMAJA RUMAH SAKIT JIWA (RSJ) MENUR PROVINSI JAWA TIMUR DANNY SATRIA RACHMANSYAH; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n1.p%p

Abstract

ABSTRAKBanyak diantara mereka anak Indonesia dalam perkembangannya mengalami gangguan, hambatan, keterlambatan atau diperlukan penanganan secara khusus. Kelompok inilah yang dikenal sebagai anak penyandang cacat (disabilitas) atau anak berkebutuhan khusus (ABK). Melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa dipandang perlu untuk membuat inovasi kebijakan publik berupa Home Program Untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan implementasi Home program (HP) untuk anak berkebutuhan khusus. Fokus penelitian ini adalah Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Sikap/kecenderungan para pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Home Program (HP) untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Poli Tumbang RSJ Menur Pelaksana home program menjalankan tugasnya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku di RSJ Menur. Tujuan home program sesuai dari sasaran kebijakan di Poli Tumbang RSJ Menur sudah tercapai. Kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan home program di Poli Tumbang RSJ Menur. Pelaksana Home Program di Poli Tumbang RSJ Menur melakukan proses komunikasi antar pelaksananya terjalin sangatlah baik. Dilihat melalui sering dilakukannya pemecahan masalah bersama-sama pada jam-jam senggang mereka. Gambaran mengenai karakteristik pelaksana home program Pertama, karakteristik pelaksana assesment yaitu dokter psikiater saat menjalankan tupoksinya dengan memberikan fleksibelitas saat menangani pasien ABK. Sikap/kecenderungan para pelaksana dengan cara berdiskusi yang langsung adalah cara mereka untuk menukar informasi dalam penanganan ABK pada home program. Pembedaan pelayanan baik itu untuk pasien pengguna BPJS ataupun umum. Mereka mendapatkan pelayana serta obat yang diberikan juga sama. Hal yang menghambat untuk menunjang perkembangan dari segi lingkungan sosial, justru terjadi pada peran keluarga ABK itu sendiri. Pengaruh lingkungan sosial yang terjadi pada orang tua ABK yaitu kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya saat berada di rumah. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengadakan agenda kegiatan untuk ABK yang diharapkan orang tua ABK dapat memiliki komunitas baru antar orang tua ABK yang berguna untuk membantu pola pikir keluarga ABK dalam memecahkan permasalahan kondisi buah hatinya tersebut.Kata kunci : Implementasi, ABK, Home ProgramABSTRACTMany Indonesian children in their development experience disturbances, obstacles, delays or special handling are needed. This group is known as children with disabilities or children with special needs (ABK). Through the Decree of the Director of the Menur Mental Hospital of East Java Province, it is stated that it is deemed necessary to innovate public policies in the form of a Home Program for Children with Special Needs. This study used descriptive qualitative method. This method aims to obtain a picture to understand and explain the implementation of a Home program (HP) for children with special needs. The focus of this research is the Standards and objectives of the policy, Resources, Relationships between organizations, Characteristics of implementing agencies, Attitudes/propensities of implementers, Social, economic and political conditions. Data analysis techniques are carried out through three stages, namely data collection, data reduction, and concluding. Based on the results of research on the. RSJ Menur implementers of the home program carry out their duties properly following applicable regulations in RSJ Menur. The goal of the home program is following the policy objectives in the Tumbang Poly Menur Hospital. Lack of human resources to implement the home program at Tumbang Poly Menur Hospital. The implementation of the Home Program at the Tumbang Poly Hospital in Menur did a very good communication process between the executors. Seen through frequent problem solving together in their free hours. Description of the characteristics of implementing a home program First, the characteristics of the executor of the assessment are the psychiatrist doctor when running his main duty to provide flexibility when handling ABK patients. The attitude/tendency of the implementers by direct discussion is their way to exchange information in handling ABK in the home program. Distinguishing services both for patients using BPJS or the public. They get the service as well as the medicine they give. The thing that hinders to support the development in terms of the social environment precisely happens to the role of the ABK family itself. The influence of the social environment that occurs in ABK parents is the lack of socializing with the surrounding environment when at home. Support The East Java Provincial Government also held an agenda of activities for ABK parents who were expected to have a new community among ABK parents that were useful to help the mindset of ABK families in solving the problem of the condition of their baby.Keywords: Implementation, ABK, Home Program
Dampak Program Kampung Iklim (Proklim) di Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Jambangan Kota Surabaya ALDI PERMANA SANTOSO; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n1.p%p

Abstract

Perubahan lingkungan pada suatu daerah sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim, semakin berkembangnya zaman kapasitas kesehatan udara sangat menurun. Terutama di kota besar atau bisa disebut kota metropolitan. Banyak upaya yang dilakukan oleh aparatur negara dengan membuat peraturan yang mengatur tentang lingkungan. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih di setiap daerah atau kota, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyadarkan betapa pentingnya memperbaiki kondisi iklim supaya terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Program Kampung Iklim (ProKlim) juga memadukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkatan awal dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dan berbagai pihak pendukung seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha,melibatkan CSR (Corporate Social Responbility), perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintah. Pelibatan para pemangku kepentingan yang efektif serta pengelolaan pengetahuan adaptasi dan mitigasi perubahan di tingkatan awal juga salah satu aspek penting untuk mencapai target pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional maupun global. Jenis Penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Fokus penelitian menggunakan 4 indikator menurut Finsterbusch dan Motz meliputi: Dampak Individu, Dampak Organisasional, Dampak Masyarakat dan Dampak Lembaga dan Sistem Sosial. Teknik analisis data yang digunakan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Hasil penelitian dari Dampak Program Kampung Iklim (ProKlim) di Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Jambangan Kota Surabaya, yaitu: 1) Dampak Individual, masyarakat dengan sadar ingin mendukung kegiatan tersebut dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program, 2) Dampak Organisaional, ketersediaanya masyarakat dalam kegiatan bank sampah untuk turut serta dalam berjalnnya program, 3) Dampak Masyarakat, ketersediaan masyarakat untuk kerja bakti dalam membersihkan lingkungan Jambangan secara terjadwal, 4) Dampak Lembaga dan Sistem Sosial, kerjasama RT dan PKK dalam bentuk kegiatan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kata Kunci: Dampak, Program Kampung Iklim (ProKlim)Changes in the environment in an area is very influential on climate change, the growing development of air health capacity is greatly reduced. Especially in big cities or can be called a metropolitan city. Many efforts were made by the state apparatus by making regulations that regulate the environment. To create a clean environment in each region or city, there needs to be cooperation between the government and the community to realize how important it is to improve climate conditions in order to create a clean and healthy environment. The Climate Village Program (ProKlim) also combines adaptation and climate change mitigation efforts at the initial level by involving the active participation of the community and various supporting parties such as the central and regional governments, the business world, involving CSR (Corporate Social Responsibility), universities and non-institutions -government. Effective stakeholder engagement and management of adaptation knowledge and change mitigation at the initial level is also an important aspect of achieving climate change control targets at national and global levels. This type of research is using descriptive research with qualitative methods. The focus of the study uses 4 indicators according to Finsterbusch and Motz including: Individual Impacts, Organizational Impacts, Community Impacts and Impacts of Institutions and Social Systems. Data analysis techniques used by Miles and Huberman are data reduction, data presentation, conclusion. The results of research on the Impact of the Village Climate Program (ProKlim) in the Community Pillars (RW) 03 Jambangan Urban Village Surabaya, namely: 1) Individual Impact, the community consciously wants to support these activities and participate in the implementation of the Program, 2) Organizational Impact, community availability in the waste bank activities to participate in running the program, 3) Community Impacts, availability of the community for community service in regularly cleaning the Mining environment, 4) Institutional and Social System Impacts, RT and PKK collaboration in the form of activities to create a clean and healthy environment . Keywords: Keywords: Impact, Climate Village Program (Pro-Climate)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI SENTRA PKL GAJAH MADA KABUPATEN SIDOARJO RIKO DWI RESTIANTO; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n2.p%p

Abstract

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia menjadi problematika yang cukup besar terutama dalam segi ketentraman dan ketertiban umum. Sehingga perlu adanya upaya pemerintah untuk menata dan mengatur keberadaan PKL. Kabupaten Sidoarjo juga memiliki problem PKL yang cukup banyak meskipun persoalan PKL sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo adalah melakukan relokasi ke Sentra PKL Gajah Mada pada awal tahun 2019. Tujuannya adalah untuk menata, mengatur, dan memperdayakan para PKL ke tempat yang lebih nyaman, dan tertata. Ditambah dengan fasilitas pendukung yang diberikan oleh pemerintah di Sentra PKL Gajah Mada. Setelah relokasi dilakukan, PKL di Sentra PKL Gajah Mada tampak sepi dari para pedagang. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Gajah Mada, Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori Richard Matland tentang keefektifan implementasi antara lain Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan apabila dilihat dari Ketepatan Kebijakan telah terlaksana dengan baik dengan berkurangnya PKL yang ada di trotoar, Ketepatan Pelaksanaan berjalan kurang optimal meskipun kerja sama yang dilakukan oleh beberapa instansi telah berjalan dengan baik namun dari segi penarikan iuran atau retribusi masih belum ditetapkan, Ketepatan Target juga berjalan kurang optimal karena masih adanya PKL yang meninggalkan sentra dan tingkat promosi sentra PKL yang kurang, dan Ketepatan Lingkungan sudah berjalan dengan baik dari sisi internal sumber otoritas kebijakannya namun dari sisi eksternalnya terlihat kurang baik yakni minimnya keterlibatan PKL dalam pelaksanaan relokasi tersebut. Kata Kunci : Implementasi, Relokasi, Pedagang Kaki Lima
Evaluasi Program Gerakan Antisipasi Kejahatan Serta Penyelesaian Masalah Masyarakat Desa (Gajah Mada) di Polres Gresik (Studi Pada Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik) INTAN FRIDAY PUSPA SAPUTRI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n2.p%p

Abstract

Program Gajah Mada merupakan bentuk implementasi program Quick Wins dan Grand Strategy Polri guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program Gajah Mada ini menyasar wilayah-wilayah yang memiliki potensi kriminalitas dan konflik di Kabupaten Gresik. Program Gajah Mada dibentuk pada tahun 2016 dan telah menyelesaikan beberapa permasalahan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program Gajah Mada Polres Gresik yang dilaksanakan di Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik. Fokus penelitian adalah evaluasi pelaksanaan program Gajah Mada dengan model evaluasi William N.Dunn meliputi 6 kriteria yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian meliputi pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian evaluasi berdasarkan kriteria efektifitas adalah sudah cukup baik terbukti dari pelaksanaan kegiatan kunjungan membuat citra Kepolisian semakin baik di masyarakat. Masyarakat menilai bahwa kegiatan kunjungan tim Gajah Mada ini positif karena mendekatkan polisi dan masyarakat. Pada efesiensi sumber daya manusia pelaksanaan program Gajah Mada belum efesien. Dari hasil penelitian dengan jumlah 100 personil Gajah Mada belum bisa menjangkau seluruh RT di Kelurahan Kroman. Pada sumber daya waktu program Gajah Mada belum efesien karena durasi waktu dalam pelaksanaannya cukup singkat sehingga tidak dapat menjangkau seluruh RT pada Kelurahan Kroman. Kriteria kecukupan tim Gajah Mada sudah baik terbukti dari pelaksanaan kunjungan yang berjalan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pada kriteria perataan pada program ini belum baik karena pelaksanaan kunjungan belum dilaksanakan secara merata di berbagai wilayah Kabupaten Gresik dan pelaksanaan kunjungan di Kelurahan Kroman hanya mengunjungi 4 RT. Pada kriteria responsivitas masyarakat sangat antusias dengan adanya kunjungan yang dilakukan tim Gajah Mada, bahkan beberapa warga menyampaikan permasalahan terkait premanisme, pelaku pengedar narkoba, penjual miras dan masyarakat juga menyampaikan saran terkait kegiatan kunjungan yang dilakukan tim Gajah Mada. Hal tersebut menjadikan masyarakat lebih dekat dengan polisi. Pada kriteria ketepatan dinilai sudah baik karena program Gajah Mada merupakan program yang dibutuhkan oleh masyarakat guna melindungi dan melayani masyarakat dengan sitem kunjungan ke rumah-rumah warga dan menyelesaikan permasalahan yang meresahkan warga.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR PARK AND RIDE MAYJEND SUNGKONO PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA BANGKIT KRISNADY; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Kota Surabaya termasuk dalam salah satu kota dengan penggunaan kendaraan bermotor paling tinggi. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan lahan parkir masyarakat yakni dengan menyelenggarakan fasilitas parkir “Park and Ride” Mayjend Sungkono Kota Surabaya yang didasari pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018. Tujuan penyelenggaraan fasilitas parkir tersebut adalah sebagai solusi dari beberapa permasalahan lalu lintas diantaranya maraknya tempat parkir illegal, trotoar jalan yang dialih fungsikan sebagai lahan parkir. Selain itu juga dipergunakan sebagai tempat transit masyarakat yang akan melakukan perpindahan moda transportasi umum. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mentaati aturan rambu lalu lintas dengan memarkir kendaraan pada tempat yang tidak diperbolehkan serta masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait tujuan penyelenggaraan “Park and Ride” dan menganggap letak lokasi yang terlalu jauh. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan parkir “Park and Ride” Mayjend Sungkono Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Jan Merse dengan indikator antara lain informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat serta pembagian potensi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan apabila dilihat berdasarkan penyampaian informasi dirasa sudah cukup baik, Namun perlu dilakukan beberapa upaya pendekatan. hal tersebut dibuktikan masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait tujuan penyelenggaraan “Park and Ride” Mayjend Sungkono tersebut. Selain itu, isi kebijakan terkait penyelenggaraan fasilitas parkir telah dilakukan sesuai berdasarkan pedoman yang diberlakukan namun, perlu adanya aturan penguat atas terselenggaranya fasilitas “Park and Ride” tersebut. Pada dukungan masyarakat, partisipasi kelompok sasaran menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan fasilitas parkir Mayjend Sungkono. Dalam implementasi kebijakan parkir Park and Ride Mayjend Sungkono, partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Namun masih perlu dilakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas parkir tersebut. Sedangkan pada pembagian potensi pada tanggung jawab dan wewenang pelaksana dirasa kurang efektif sebab pembagian pengelolaan tersebut tidak berada pada satu wewenang dan tanggung jawab. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah melakukan sosialiasi kepada masyarakat serta melakukan penyesuaian kapasitas parkir agar masyarakat memanfaatkan fasilitas parkir tersebut serta perlu adanya penetapan peraturan berupa Perwali terkait penyelenggaraan tempat khusus parkir. Kata Kunci : Implementasi kebijakan parkir, Park and Ride, Fasilitas transit.
IMPLEMENTASI PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA (STUDI PADA KELOMPOK BKR MENTIKAN II KELURAHAN MENTIKAN KECAMATAN PRAJURIT KULON KOTA MOJOKERTO) MOCHAMAD DOHAN; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Abstrak Permasalahan remaja menjadi isu kompleks dan memerlukan kajian pemerintah untuk penyelesaiannya. Salah satu respon pemerintah dalam mengatasi permasalahan remaja yakni dengan membentuk Program Bina Keluarga Remaja (BKR) melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan berlandaskan hukum pada Peraturan Kepala BKKBN 109/PER/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program BKR. Pelaksanaan Program BKR pada BKR Mentikan II diketahui masih terdapat kendala yakni keterbatasan hubungan kerja sama / MoU kelompok BKR dengan lembaga terkait, keterbatasan alat peraga dan keterbatasan kemampuan kader membuat materi penyuluhan yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Program BKR (Studi pada Kelompok BKR Mentikan II Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto). Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Subyek penelitian ini yaitu Kepala sub bidang ketahanan keluarga sejahtera dan pengarusutamaan gender kantor BKBPP Kota Mojokerto, PKB Kelurahan Mentikan, Ketua BKR Mentikan II, dan Anggota BKR Mentikan II. Hasil penelitian secara umum masih belum berhasil. Pada Indikator ketepatan kebijakan, BKKBN kurang mengatur secara terperinci mengenai MoU lembaga terkait dengan kelompok BKR sehingga menyebabkan keterbatasan layanan penyelesaian kasus anggota BKR. Pada Indikator ketepatan pelaksanaan, menunjukkan kesesuaian pelaksanaan dengan Peraturan Kepala BKKBN 109/PER/F2/2012. Sedangkan pada indikator ketepatan target, tingkat kesiapan target sasaran masih rendah. Pencapaian target sasaran hanya mencapai 57% dari total keseluruhan target. Pada kriteria ketepatan lingkungan, variabel endogen mampu menunjang dengan baik Program BKR. Namun pada variabel eksogen diketahui Program BKR tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan dengan adanya variabel eksogen. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program BKR, RemajaAbstract Adolescent problems become complex issues and require government studies to solve them. One of the governments responses in overcoming adolescent problems is by establishing the Youth Family Development Program (BKR) through the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) based on the law based on the Regulation of the Head of BKKBN 109 / PER / F2 / 2012 concerning Guidelines for Management of the BKR Program. The implementation of the BKR Program at the BKR Mentikan II is known to still have constraints, namely the limited cooperation or MoU cooperation between BKR groups with related institutions, limited props and the limited ability of cadres to make interesting counseling material. This study aims to describe the Implementation of the BKR Program (Study in the BKR Mentikan II Group, Mentikan Sub District, Prajuritkulon District, Mojokerto City). This research is a qualitative descriptive study. The focus of this research is the accuracy of the policy, the accuracy of implementation, the accuracy of the target and the accuracy of the environment. The subjects of this study were the Head of Sub-Division of Prosperity in Prosperous Families and Gender Mainstreaming of the Mojokerto City BKBPP Office, PKB Kelurahan Mentikan, Chairman of BKR Mentikan II, and Members of BKR Mentikan II. Research results in general are still unsuccessful. In terms of policy accuracy, the BKKBN does not regulate in detail the relationship between the MoU of institutions related to the BKR group, which results in limited services for resolving BKR members cases. The indicator of the accuracy of the implementation shows the suitability of the implementation with the Regulation of the Head of BKKBN 109 / PER / F2 / 2012. Whereas in the target accuracy indicator, the level of target readiness is still low. Achievement of targets is only 57% of the total target. In terms of environmental accuracy, endogenous variables are able to support the BKR program well. However, in the exogenous variables it is known that the BKR Program is neither disadvantaged nor disadvantaged by the exogenous variable. Keywords: Policy Implementation, BKR Program, Adolescent
PENGARUH EVALUASI PROGRAM BIDIKMISI TERHADAP KOMPETENSI MAHASISWA PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NORI KARTIKA TUNGGAL STELA DHARA; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Bidikmisi adalah pemberian beasiswa terhadap calon mahasiswa dengan prestasi baik namun memiliki keterbatasan ekonomi yang dilaksanakan secara nasional sejak 2010. Beberapa tujuan bidikmisi di antaranya adalah membuka peluang dan akses pendidikan tinggi, menjamin kelangsungan dan penyelesaian studi tepat waktu, meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa di berbagai bidang, dll. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah seperti mahasiswa tidak lulus tepat waktu, motivasi belajar yang rendah, dan tingkat partisipasi yang minim di bidang apa pun. Masalah ini juga muncul di prodi S1 Ilmu Administrasi Negara UNESA, yang menjadi salah prodi dengan mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi yang aktif berkegiatan organisasi maupun lomba akademik dalam jumlah cukup banyak. Untuk itulah dilakukan penelitian untuk menguji pengaruh evaluasi program bidikmisi terhadap kompetensi mahasiswa prodi S1 Ilmu Administrasi Negara UNESA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa regresi linear sederhana terhadap dua variabel yakni variabel evaluasi bidikmisi (variabel independen) dan variabel kompetensi mahasiswa (variabel dependen). Hasil penelitian menunjukkan variabel evaluasi bidikmisi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kompetensi mahasiswa, di mana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (8,663 > 1,668) atau nilai F hitung lebih besar dari F tabel (75,054 > 3,98) sehingga Ho diterima atau variabel independen dinyatakan berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.
Co-Authors Abdur Rohman Achmad Nur Taufik Agus Suryono Ahmad Rizal Wirawan ALDI PERMANA SANTOSO Alifvia Nanda Lutfiana Anisa Anggraeni Anisah Farras Nabilah ARDHIE RADITYA Ariani, Nindy Arista ARIC SAPUTRO Arinda Savitri ARVIN MAKSUM Asmaul Khusna Azizah Ghozali, Wanda Wafiq Badrudin Kurniawan BANGKIT KRISNADY BETTY ALFA ROSYDIANA Cahya Pratama, Andy DANNY SATRIA RACHMANSYAH DEBBY OLIVIA WULANDARI Deby Febriyan Eprilianto Desita Sukma Ramdhani DHIMAS ANDREAN F Dicky Yuda Erdy Permana Dika Yoga Pratama DINATUL MAJIDAH DINI WINANTASARI DISTANTI AYUNINGTIAS DWI ARIESKA SETYANINGRUM Elfrida Ratnawati Eli Kurniasari Eva Roziah FEMI YUNIA DARMASTUTI FERINDA ARDIYANTI FIKRI FANI AHMADI Galih W. Pradana Galih Wahyu Pradana Hanin Sajida, Rania HENDY BING PUTRA HERWINDA FEBRIANI Hiskia Renaldi Setiawan IKA AYU NURROHMAH Indah Prabawati Indriani, Shelvia Dwi INTAN FRIDAY PUSPA SAPUTRI IRFAN BAKHTIAR ISTIQOMAH MUJI NISAA Istiqomah, Nur Faizatul Kiswanto, Arizal LAILATUL FITRIA M Satria Artha Wahab M. Faisal Putra Alamsyah M.Noer Falaq Al Amin Manshuri, Sopyan Marganda, Iman Pasu MARITA DYAH AYU FATIMAH Marshanda, Nisa Aulia Matofani, Alif Ridho MEDRIK PATRIYA WATI Megawati, Suci MEIRINAWATI Meirinawati Meirinawati Melda Fadiyah Hidayat Mendyeta Wahyu Prasetya Meyga Hidayah Wiranti Mulya MIFTAHUL SOLIKHIN Mirna Indarti, Fais Ariska MITA DEVI SUKMAWATI MOCHAMAD DOHAN MOHAMAD ALFIAN ANWARI ARIFIN Mudzakkir, Moh Muhammad Alif Izzuddin Muhammad Annas Subakti Muhammad Farid Ma’ruf MUHAMMAD FATHUR ROSYID Muhammad Firdaus Alamsyah Mutiara Shofiyyahtusya'diah Nabilah Sukmawati NADILA AGITA VIONITA NI WAYAN YESSINTA ARTASARI NILA MAYA PUSPITA DEWI NILA PUTRI RAHAYU NORI KARTIKA TUNGGAL STELA DHARA Novia Agustyas Putri Novinda Dwi Setiawati Nur'aini, Afifah Afifah OLGA NORMALISTIA Paragra Duncan Sentausa Pradana, Galih W. Prameswari, Pradiptia Dwi Ayu Putra, Trisnanto Setyo Putri, Rachmawati Herdianti Qilva Amalia Putri Zainny Ridho Imam Rivaldi RIKO DWI RESTIANTO RIZA IMTIKHANA Rizla Saradia Agustina ROVIYANTI RAZALIA Salsa Izza Shafinaz Sukardi Sasmita, Alvin Nanda Sekardani, Puspita Sari SHAVIRA AYU WULANDARI SINCE PUSPITA DESIANA YANS KOLLY Sindika Ayu Tristiara Gani SITI ANNAFAAH Siti Rochmah Sitohang, Lidya Lestari Sofhiana Sinta Devi SUSIANAWATI Syarifah Nikmah Tauran Tauran Tauran, Tauran Trenda Aktiva Oktariyanda Trisnanto Setyo Putra Ulfa Rahma Hidayah Ulil Albab Nur WAHYU PUJI KURNIAWAN WAHYUNI ANDIATI WISNU YOLANDINI PUTRI YOSA ANGGRAENI YUDHA ERICHASARI Yulistya, Gebriel Irene Zaenal, Siradj Aqshal Raul