Claim Missing Document
Check
Articles

Collaborative Sharing Intelijen Ancaman Pada Komunitas Csirt Dalam Memperkuat Keamanan Siber Nasional Sigiro, Farlin Hottua; Runturambi, Arthur Josias Simon; Widiawan, Bondan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14245

Abstract

Sistem keamanan siber dalam beberapa tahun terakhir berkembang dan terlembaga, hal ini dikarenakan faktor keamanan siber telah menjadi perhatian penting, terutama pemerintah Indonesia. Pemerintah melalui BSSN telah banyak me-launching CSIRT (Computer Security Incident Response Team). CSIRT merupakan Tim Tanggap Insiden yang memberikan layanan untuk melindungi sistem atas insiden siber. Meskipun demikian, fenomena insiden siber yang menimpa sektor pemerintah tetap masif. Di sisi lain, lanskap keamanan siber dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan ancaman siber meningkat signifikan, dan jumlahnya semakin banyak, puluhan varian malware muncul setiap bulan. Oleh karena itu, lembaga dan organisasi tidak cukup dengan melakukan pemantauan dan respon insiden yang bersifat reaktif, namun harus mengubah strategi dengan menggabungkan langkah-langkah keamanan preventif dengan intelijen ancaman. Pengembangan kemampuan Intelijen Ancaman Siber (CTI) dinilai sangat efektif untuk meningkatkan postur keamanan siber. Saat ini program CTI ada di BSSN. Namun, distribusi informasi masih bersifat satu arah, dari BSSN ke CSIRT lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik menggunakan studi kajian pustaka dari penelitian sebelumnya observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat trend ancaman siber semakin tinggi dalam dua tahun terakhir. Beberapa insiden mengalami ekskalasi ancaman pada informasi vital nasional. Oleh karena itu intelijen ancaman siber sektor pemerintah harus dikerjakan bersama-sama oleh komunitas CSIRT. Di akhir, penelitian ini mengusulkan model collaborative sharing CTI yang melibatkan seluruh CSIRT pada masing-masing sektor untuk meningkatkan keamanan nasional.
Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian Martin, Yosia; Runturambi, Arthur Josias Simon
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i5.15738

Abstract

Perdagangan orang adalah kejahatan serius yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Kasus perdagangan orang di Indonesia makin marak dan naik tiap tahunnya. Kemiskinan adalah faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang. Modus perdagangan orang yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah melalui pengiriman pekerja migran Indonesia nonprosedural. Para korban diimingi-imingi akan bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Namun pada kenyataanya banyak dari korban mengalami eksploitasi baik jam kerja yang panjang, upah yang tidak sesuai bahkan kekerasan baik fisik bahkan seksual. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara memiliki peran sangat vital dalam upaya pencegahan kejahatan perdagangan orang terutama dalam pengiriman pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui pengiriman tenaga kerja migran nonprocedural di Indonesia melalui pengawasan keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literature dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan melalui pengawasan keimigrasian kepada warga negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri. Pengawasan Keimigrasian dilakukan kepada para WNI mulai saat melakukan permohonan Paspor hingga pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Dalam hal ditemukan indikasi terkait tindak pidana perdagangan orang melalui modus pengiriman pekerja migran nonprosedural, maka dapat dilakukan penundaan penerbitan Paspor dan penundaan keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan terhadap perdagangan orang melalui pengiriman tenaga kerja migran Indonesia nonprosedural.
Strategic Planning of Intelligence and Security Agency of the Indonesian National Police in Maintaining Public Security and Order: The Case of the 2020 Omnibus Law Demonstrations Adi, Bimo Prasetyo; Runturambi, Arthur Josias Simon; Delima, Sylvia Prisca
International Journal of Social Science and Community Service Vol. 4 No. 1 (2026): January
Publisher : CV. Proaksara Global Transeduka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70865/ijsscs.v4i1.107

Abstract

The October 2020 protests against the Job Creation Law, marked by mass mobilization and significant unrest, tested Indonesia's public security framework. This study analyzes the strategic planning and early detection mechanisms employed by the Intelligence and Security Agency of the Indonesian National Police (Baintelkam Polri) in mitigating threats to public security during the 2020 Job Creation Law protests. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with ten key Baintelkam Polri informants and analysis of relevant documents. The findings reveal that strategic planning was conducted through a structured intelligence cycle involving multidimensional risk analysis, cross-functional coordination, and continuous adaptation. Early detection was executed via integrated field and digital monitoring, comprehensive vulnerability indicators, and a rapid field reporting system. Intelligence products centrally informed operational decisions, while rapid estimation mechanisms enabled adaptive responses to emerging threats. The research concludes that intelligence-led early detection and strategic planning are crucial for maintaining security stability during large-scale demonstrations while upholding legal and democratic norms. Theoretically, it reinforces early detection theory and Conflict Early Warning Systems (CEWS) in domestic security, offering empirical insights into central intelligence’s role in managing mass actions in Indonesia.
Optimizing Intelligence Oversight in National Security Intelligence Fernando, yudha; Runturambi, Arthur Josias Simon
Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : The Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jp.v12i1.19881

Abstract

The objective of this study is to formulate a good and accountable intelligence governance. At the same time, this is fundamental to a democratic state. Implementing this principle is crucial to preventing abuse of power and ensuring that intelligence activities are conducted responsibly. The object and purpose of this study are to identify the current position of the national security intelligence oversight system in Indonesia and provide suggestions for optimizing intelligence oversight. This study aims to balance national security needs with civil liberties and privacy, and facilitate reporting of suspicious activity. This study employed a descriptive, qualitative approach. Primary and secondary data were obtained through a literature review of intelligence oversight and related regulations, in-depth interviews, and focus group discussions. These data were then validated through method and source triangulation techniques, peer debriefing, and member checking before being analyzed using Miles and Huberman's qualitative analysis method. The theory used in this study is the Intelligence Oversight Theory, a legal and procedural framework that ensures all intelligence activities comply with laws, executive orders, and human rights. The results of the study show that, to optimize the layered intelligence oversight system, the involvement of civil society entities and the establishment of a new independent oversight entity are needed. Meanwhile, to optimize the effectiveness of intelligence supervision, it is necessary to add three indicators: timeliness, cost accuracy, and measurement accuracy.
Manajemen Perbatasan Maritim: Strategi Pengawasan dan Pemeriksaaan Keimigrasian di Perairan Indonesia Ridwan Arifin; Eva Achjani Zulfa; Margaretha Hanita; Arthur Josias Simon Runturambi
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 3 (2024): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.291-316

Abstract

Maritime immigration control and inspection at Indonesia's sea borders encounter significant difficulties due to poor coordination and collaboration among border authorities. This study explores the implementation of maritime immigration regulations in Indonesia, highlighting their lack of alignment with international standards, particularly in terms of border immigration management and inter-agency cooperation. The research aims to assess the existing legal framework and procedures for immigration control and inspection at Indonesia's maritime borders. The methodology applies both internal and external policy evaluations, conducted through an analysis of national regulations and interviews with relevant agencies. The findings show discrepancies between national regulations and international standards, along with weak border immigration management and inadequate coordination, leading to inefficiencies in maritime border control and inspection. This study contributes to providing a framework for maritime border management, the aspects of control and inspection at Indonesia's maritime borders, and redefining the phases of immigration control and inspection in these areas.
Pemenuhan Hak Reparasi Bagi Korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk Memperkuat Ketahanan Nasional Mutiara Sari Amran; Arthur Josias Simon Runturambi
Jurnal HAM Vol 12 No 3 (2021): Edisi Desember
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2021.12.465-484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk memperkuat ketahanan nasional  dan  sinkronisasi kebijakan  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak reparasi yang dapat memperkuat ketahanan nasional di antaranya adalah reparasi materiil berupa pemberian ganti rugi, pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan seperti beasiswa, pembangunan infrastruktur, serta pemberian layanan kesehatan berupa penyembuhan trauma. Selain itu, reparasi simbolik berupa program memorialisasi juga diperlukan untuk membangun kolektif memori agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hingga saat ini, beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan dampak positif bagi korban Peristiwa Talangsari 1989. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam proses pemulihan yang telah dilakukan. Perlu adanya suatu alternatif kebijakan untuk memaksimalkan pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 dan dugaan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya di Indonesia.