Claim Missing Document
Check
Articles

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nur Azan Saputra; Elwi Danil; Nani Mulyati
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.8598

Abstract

Abstract: Technological advancements not only provide convenience for individuals to access information but also bring negative impacts, such as the opportunity to commit cybercrime. One common form of cybercrime is online gambling. The prohibition of online gambling is regulated in Article 27 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 in conjunction with Law Number 19 of 2016 and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The research questions in this study are: (1) How is law enforcement carried out against online gambling crimes within the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police? (2) What are the obstacles faced by the West Sumatra Regional Police in enforcing the law against online gambling crimes? (3) What efforts are made by the West Sumatra Regional Police to overcome these obstacles? The research method used is empirical juridical, beginning with a literature review followed by interviews. The data collected were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings show that law enforcement against online gambling crimes is carried out through two approaches: preventive and repressive measures. However, in practice, the West Sumatra Regional Police face several obstacles, including manipulation of personal bank account data by offenders, identity concealment, and limitations in human resources and facilities. Despite these challenges, the West Sumatra Regional Police strive to minimize them by applying social engineering techniques, proposing increased budgets for the procurement of advanced and up-to-date information technology equipment, developing and implementing effective and efficient internal monitoring systems to oversee online activities in real-time, and establishing cooperation with the public and relevant stakeholders. It is hoped that the government will conduct indiscriminate blocking of online gambling sites and monitor all internet user activities by closing access to such sites.Keywords: Law enforcement, criminal acts, cybercrime, online gambling.Abstrak: Kemajuan di era teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses informasi. Selain memberikan dampak positif, di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya peluang untuk melakukan cybercrime. Salah satu bentuk cybercrime yang sering terjadi adalah judi online. Larangan terkait perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif. Namun, dalam pelaksanaannya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghadapi berbagai hambatan, antara lain manipulasi data rekening pribadi oleh pelaku, penyembunyian identitas, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meskipun demikian, Polda Sumatera Barat terus berupaya meminimalisasi hambatan tersebut dengan menerapkan teknik social engineering, mengajukan peningkatan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir, membangun serta menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk memantau aktivitas online secara real-time, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Diharapkan pemerintah dapat melakukan pemblokiran situs judi online secara menyeluruh tanpa tebang pilih serta mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet melalui penutupan akses terhadap situs-situs tersebut.Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, cybercrime, perjudian online.
Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi dan Pengaturan Hukum Positif Eva Silvia Ningsih; Yoserwan; Nani Mulyati
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/qej76y29

Abstract

The high rate of sexual violence against children in Indonesia is not matched by the effectiveness of fulfilling restitution rights. This research aims to analyze the regulation of restitution for child victims of sexual violence through a victimology perspective. The research method used is normative judicial with a legal comparison approach between Indonesia and California. The results show that the restitution mechanism in Indonesia is still hampered by complicated application procedures and the existence of substitute imprisonment which is often chosen by perpetrators. In contrast, the California system through the California Victim Compensation Board implements automatic restitution orders. In conclusion, Indonesia needs legal reform by adopting automatic restitution and strengthening compensation funding institutions. A paradigm shift from retributive justice to victim-oriented justice is crucial to prevent secondary victimization and ensure comprehensive victim recovery.  
Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental: Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Jepang, dan Kanada Nurul Fadhilah Syakbani; Ismansyah; Nani Mulyati
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/2gtkgm44

Abstract

Legal uncertainty in the application of Article 44 of the Criminal Code against perpetrators of criminal acts with mental disabilities in Indonesia, which often leads to disparity of decisions. The research method used is juridical normative approach to comparative law between Indonesia, Japan, and Canada. The results showed that in contrast to Indonesia, which does not yet have a strong post-verdict supervision mechanism, Japan through the Medical Treatment and Supervision Act (MTSA) and Canada through the Review Board system have integrated medical and legal assessments systematically. The discussion revealed that the absence of standardized forensic psychiatric evaluation standards in Indonesia resulted in a waiver of rehabilitation rights for perpetrators. In conclusion, Indonesia needs regulatory reform that adopts an integrated surveillance model and the construction of forensic mental health facilities to ensure legal certainty and community safety. This comparative study recommends the establishment of a special authority institution to supervise the process of treating mentally disabled offenders so as not to re-commit criminal acts.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Padang Resmi Yani; Ismansyah; Nani Mulyati
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/69wbr114

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan kesusilaan, termasuk praktik prostitusi yang bergeser dari pola konvensional ke ruang digital melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Fenomena prostitusi online di Kota Padang menimbulkan keresahan sosial karena bertentangan dengan nilai-nilai adat dan agama masyarakat Minangkabau yang berfalsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, sekaligus memunculkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum terutama pada aspek pembuktian dan penentuan konstruksi pasal yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Padang telah menjalankan penegakan hukum secara sistematis melalui upaya preventif dan represif berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU TPPO. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan penyidik siber, sulitnya memperoleh alat bukti digital, penggunaan identitas palsu, stigma sosial, dan keberagaman regulasi. Upaya optimalisasi mencakup peningkatan SDM, sarana-prasarana, dan kerja sama masyarakat.