Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Hukum Tindakan Penghinaan Terhadap Presiden Ditinjau Dari Pasal 218 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Aditya Aulia Rochim; Jeanne Darc Noviayanti Manik; Rio Armanda Agustian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.8960

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 218 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengkaji apakah ketentuan tersebut membatasi demokrasi khususnya kebebasan berpendapat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada munculnya polemik publik terkait penerapan pasal penghinaan Presiden di tengah perkembangan demokrasi dan kebebasan berekspresi di era digital. Perdebatan tersebut semakin menguat setelah adanya beberapa kasus yang menimbulkan kontroversi dan memunculkan kekhawatiran mengenai potensi kriminalisasi terhadap kritik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 218 KUHP pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan martabat Presiden sebagai kepala negara dan simbol negara, namun dalam penerapannya harus ditafsirkan secara ketat dan proporsional agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma tersebut membedakan antara kritik yang bersifat konstruktif untuk kepentingan umum dengan penghinaan yang menyerang harkat dan martabat secara personal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang berhati-hati, berorientasi pada asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia guna menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan Presiden dan jaminan kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.
Upaya Pencegahan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kota Pangkalpinang Nashva Azzahra Maharani Safitri; Rio Armanda Agustian; Toni Toni
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1599

Abstract

Prevention efforts against children as perpetrators of alcohol abuse in Pangkalpinang City are preventive efforts that involve active cooperation between the government, schools, families and communities. This thesis aims to analyze efforts to prevent children as perpetrators of alcohol abuse in Pangkalpinang City and find out how efforts to overcome inhibiting factors in preventing children as perpetrators. The method used is juridical-empirical with a sociological juridical approach, data collection techniques through interviews, observation and literature study and data analysis is managed by qualitative analysis. The results of this study are the Civil Service Police Unit (Satpol PP) has implemented a night study hour patrol program to prevent children from wandering outside the home at night. The Education and Culture Office has also implemented counseling programs, teacher training, and the formation of Violence Handling and Prevention Teams (TPPK) in schools. The Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Class II Pangkalpinang also plays a role in fostering children involved in criminal cases, including alcohol abuse, through educational and religious programs. The obstacles faced include the large number of stores that sell alcohol freely, the lack of family supervision, and the lack of public awareness. Efforts to overcome them are carried out by routine surveillance patrols, disseminating information through visual media, and encouraging increased awareness and participation of parents and strengthening the role of the community in supervising and fostering children in their neighborhood.
Kebijakan Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Telur Penyu Sebagai Satwa Yang Dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah Febbi Amalia; Dwi Haryadi; Rio Armanda Agustian
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i01.1495

Abstract

Non-penal policies in the prevention of the crime of trafficking in turtle eggs as protected animals are efforts used to overcome the occurrence of turtle egg trafficking by the community without using criminal punishment by focusing on prevention and coaching the community. Therefore, the purpose of this study is to find out what non-penal policies are implemented by the Directorate of Water and Air Police (DitPolairud) of the Babel Police and the Natural Resources Conservation Center (BKSDA) of the Bangka Conservation Resort in preventing the occurrence of the crime of trafficking turtle eggs as protected animals in Bangka Tengah Regency. This type of research is empirical juridical using a legal sociology approach. The formulation of the problem of this study is how to implement non-penal policies in the prevention of the crime of trafficking in turtle eggs as protected animals in Bangka Tengah Regency and how to overcome obstacles in implementing non-penal policies in the prevention of the crime of trafficking in turtle eggs in Bangka Tengah Regency. The results of this study are first, non-penal policies are implemented in the form of legal socialization, patrols, supervision and control around coastal areas, reprimands, and programs for the formation of supervisory community groups (POKMASWAS). The two efforts carried out in overcoming the obstacles that occurred were cooperation between the Directorate of Water and Air Police (DitPolairud) of the Babel Police and the Natural Resources Conservation Center (BKSDA) of the Bangka conservation resort and other agencies, socialization, appeals, patrols, recruiting cadres, and the development of alternative economies for the community.
Penjatuhan Sanksi Terhadap Pengguna Sepeda Listrik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ayu Sapitri; Rio Armanda Agustian; Toni UBB
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 7 No. 1 (2025): Problematika Hukum Kontemporer di Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.169

Abstract

Sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas tidakdiatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PeraturaN Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Hal ini dikarenakan sepeda listrik tidak dapat dikategorikan ke dalam kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas di jalan raya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas di jalan raya ditinjau dari Asas legalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Hasil dari penelitian ini yaitu telah terjadinya kekosongan hukum mengenai peraturan sepeda listrik dan sanksi terhadap pelaku pengguna sepeda listrik dalam ketentuan tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang dilarang dijatuhkan sanksi Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
Perbuatan Melawan Hukum dan Pengukuran Kerugian: Delimitasi Hukum Privat atas Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian dalam Hubungan Bisnis Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Wirazilmustaan; Rio Armanda Agustian; A. Cery Kurnia; Reko Dwi Salfutra; Muhammad Yogie Adha
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 20 No 1 (2026): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/8m3f7a17

Abstract

Pemidanaan atas peralihan nilai yang terjadi di dalam kontrak komersial yang sah telah menjadi persoalan hukum ekonomi Indonesia yang belum terselesaikan sekaligus paling berkonsekuensi luas, sebab sektor badan usaha milik negara kini menyalurkan sebagian besar belanja infrastruktur dan energi nasional melalui perjanjian privat jangka Panjang. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mempertanyakan, dari sudut pandang hukum privat, di mana batas antara perbuatan melawan hukum dan sekadar penyimpangan kontraktual atau administratif, serta bagaimana kerugian harus diukur setelah suatu kontrak dilaksanakan secara penuh. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan, kajian ini menganalisis Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Tiga temuan dihasilkan. Pertama, norma yang dijadikan dasar penetapan sifat melawan hukum, kecuali satu, ditujukan kepada badan usaha milik negara dan organnya, bukan kepada pihak lawan kontrak, sehingga sifat melawan hukum ditetapkan tanpa mengidentifikasi kewajiban mandiri yang dibebankan kepada terdakwa; pengecualiannya adalah terbuktinya persekongkolan dalam tender, yang merupakan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri dan menjadi satu-satunya dasar yang kukuh bagi putusan tersebut. Kedua, jumlah kerugian dihitung sebagai keseluruhan imbalan bruto yang dibayarkan selama satu dekade tanpa mengurangkan 36.245.686,226 kiloliter jasa throughput yang benar-benar diterima, suatu perhitungan yang tidak sejalan dengan konsepsi kerugian secara diferensial dalam Pasal 1243 dan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, tanggung jawab dibebankan kepada pemilik manfaat melalui norma tata kelola yang hanya mengikat direksi.
Upaya Pencegahan Tindakan Balapan Ilegal di Kota Sungailiat (Studi Wilayah Hukum Kota Sungailiat) Imanuel, Lukas; Toni, Toni; Agustian, Rio Armanda
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.6678

Abstract

This study is motivated by the rising phenomenon of illegal street racing, particularly among youth who engage in high-speed competitions on public roads. Such practices pose serious risks to the safety of both participants and other road users, while also disrupting public order. Therefore, systematic and sustainable preventive efforts are urgently needed. The purpose of this research is to examine the forms of preventive measures against illegal street racing in Sungailiat City and to identify the factors influencing the effectiveness of these efforts. The study adopts an empirical juridical approach. The findings indicate that preventive efforts have been implemented in various forms, including public education and awareness campaigns, the "Police Goes to School" program, routine patrols, the Menumbing safety operation, the installation of traffic signs indicating maximum speed limits, rumble strips, and joint operations. Supporting factors include a clear and firm legal framework. However, several inhibiting factors were identified, such as a lack of personnel, limited infrastructure and facilities among the Bangka District Police, Department of Transportation, and Civil Service Police Unit, as well as low public legal awareness and insufficient parental supervision. The study concludes that although diverse preventive measures have been undertaken, their success largely depends on inter-agency collaboration, the availability of resources, and active community participation.
Penetapan Tersangka Pencurian Kabel Milik PT. Telkom Indonesia dalam Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polsek Belinyu Kabupaten Bangka) Girsang, Putri Ardila Anjelita; Agustian, Rio Armanda; Robuwan, Rahmat
AHKAM Vol 5 No 2 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i2.9342

Abstract

Law enforcement is the process of applying the law by law enforcement officers to ensure that the law is implemented and obeyed by all citizens. In the Indonesian context, law enforcement is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly Article 24 concerning judicial power and Article 27 concerning equality before the law, and is further regulated in the Criminal Procedure Code. This study discusses two main issues, namely the legal bases for the determination of suspect status by the police and the obstacles faced by police officers in uncovering and proving the crime of cable theft. This study aims to determine the legal basis for the determination of suspect status and the obstacles faced in the investigation process of cable theft. This study employed an empirical juridical method with a case approach through direct data collection in the field to understand the legal facts that occurred. The theoretical foundations used include law enforcement theory, evidentiary theory, and criminological theory. Data were collected through interviews, literature study, and documentation. The results showed that the determination of suspect status in the cable theft case involving property belonging to PT Telkom Indonesia by Polsek Belinyu was carried out based on the applicable criminal procedural law provisions, namely the fulfillment of at least two lawful pieces of evidence. This study also found that the obstacles in uncovering and proving the crime included the incident location having very few witnesses, the rapid disappearance of evidence, the need for expert testimony from PT Telkom Indonesia, limited facilities and infrastructure, and low public participation. These findings affirm that although the legal basis for determining suspect status has been fulfilled, the evidentiary process in practice still faces various constraints. Therefore, it is necessary to improve the professionalism of police officers, the use of technology, and better inter-agency coordination in order to realize fair and effective law enforcement.
Criminal Law in the Digital Age: Challenges of Law Enforcement Against Cyber and Crypto Crime in Indonesia Rio Armanda Agustian; Wirazilmustaan Wirazilmustaan; Ageng Triganda Sayuti; Herlina Manik
JURNAL AKTA Vol 13, No 3 (2026): September 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i3.56120

Abstract

The rapid development of information and communication technology in the digital era has a major impact on people's social and economic lives. Many human activities are now shifting to virtual spaces, including online transactions and the use of cryptocurrencies. However, behind this progress, there are major challenges in criminal law enforcement against cybercrime and crypto-related crimes. These crimes have different characteristics than conventional crimes, so existing regulations are not effective enough in addressing this problem. This study uses a juridical-normative and empirical approach to examine the gap between the prevailing criminal law regulations and the development of digital crime. Data was obtained through interviews with law enforcement officials and legal practitioners as well as analysis of existing laws and regulations. The results of the study show that there is a legal vacuum related to cybercrime and crypto, as well as the limitations of law enforcement officials in terms of technological knowledge and digital forensic facilities. In addition, complex international jurisdictional issues have exacerbated law enforcement against transnational crimes. In conclusion, criminal law reform is needed that includes regulatory reforms, capacity building of law enforcement officials, and strengthening international cooperation. With these steps, Indonesia's criminal law system is expected to be more responsive and adaptive to the challenges of digital crime in this modern era.
Normative Analysis of Murder Case Decisions in Surabaya: Case Study Number 454/Pid.B/2024/PNNormative Analysis of Murder Case Decisions in Surabaya: Case Study Number 454/Pid.B/2024/PN Agustian, Rio Armanda; Moiso, Valentina
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.7293

Abstract

This study aims to analyze the application of criminal law in murder cases with a focus on the decision of case Number 454/Pid.B/2024/PN in Surabaya. This case involves the application of Articles 338 and 340 of the Criminal Code (KUHP) related to unplanned murder and premeditated murder. This study uses normative legal research methods with a legislative approach and a case approach. The results of the study show that the judge has carefully considered the existing evidence and sentenced in accordance with the applicable legal provisions. Although the defendant claimed self-defense, the judge considered that there was not enough evidence to support the claim. The impact of the verdict on the perpetrator provides a deterrent effect and serves as a warning to the public about the severe legal consequences for the crime of murder. Meanwhile, although the victim's family is satisfied with the court's decision, they still feel a loss that cannot be replaced by any punishment. This study concludes that even though the judicial process has been carried out in accordance with the applicable procedures, there is still room for improvement in terms of the time given to the defense and attention to the psychological condition of the perpetrator