Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Ujaran Kebencian Anak di Media Sosial : Tantangan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak M Anlian Fanza Ghifari; Rini Fathonah; Muhammad Farid
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 5 (2025): September : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i5.1219

Abstract

The rise in hate speech cases involving minors on social media has become a pressing legal issue in the digital era. As more children engage with online platforms, the risks of harmful behaviors such as hate speech have grown, presenting challenges for legal systems worldwide. This study aims to examine the enforcement of law against children who commit hate speech crimes on social media, with a focus on understanding both the legal processes and the obstacles encountered during enforcement. Using a combination of normative and empirical juridical approaches, the study collects data through interviews with law enforcement officials in Bandar Lampung. The findings indicate that, although the juvenile justice system emphasizes restorative justice and provides diversion mechanisms for minor offenders, the practical application of these principles remains insufficient. Key technical challenges, such as difficulties in tracking accounts and the ease with which digital evidence is deleted, pose significant barriers to effective prosecution. Additionally, structural issues, including limited resources and the lack of digital legal literacy among law enforcement, exacerbate the problem. Despite these challenges, the study identifies best practices in diversion, such as involving psychologists, probation officers, and community leaders, as potential pathways to more humane and rehabilitative resolutions. Furthermore, the study highlights the importance of strengthening coordination between agencies, improving law enforcement capacity in digital forensics, and implementing early digital literacy education. These efforts are crucial for creating a more effective legal framework to address hate speech cases committed by children on social media, ensuring both justice and rehabilitation in the digital age.
Disparitas Putusan Pemidanaan Pada Kasus Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Menyebakan Kerugian Materil : Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Muhammad Fadel Izha Leondra; Heni Siswanto; Rini Fathonah; Erna Dewi; Ahmad Irzal Fardiansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1783

Abstract

Disparitas pemidanaan dalam kasus pencurian dengan keadaan memberatkan merupakan persoalan serius yang mencerminkan lemahnya konsistensi sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk disparitas vonis dalam putusan hakim atas perkara pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta mengevaluasi implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan studi kasus pada empat putusan berbeda yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pemidanaan terhadap terdakwa meskipun tindak pidana yang dilakukan memiliki karakteristik yang hampir sama. Perbedaan vonis ini berdampak pada ketidakpastian hukum, mencederai asas kesetaraan di hadapan hukum, dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan pedoman pemidanaan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan
Faktor Penghambat Peran Penyidik Polres Lampung Utara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Muhammad Iqbal Noer Faizi; Rini Fathonah; Aisyah Muda Cemerlang
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i4.2218

Abstract

This study aims to analyze and find the inhibiting factors faced by North Lampung Police investigators in handling domestic violence (KDRT) cases. The research approaches used are normative juridical and empirical juridical The normative juridical approach is carried out by examining laws and regulations related to the handling of domestic violence, such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Meanwhile, an empirical juridical approach is carried out through the collection of primary data from interviews with investigators, prosecutors, academics, and non-governmental organizations active in handling domestic violence. Secondary data is obtained from legal literature, official documents, and applicable regulations. The results of the study show that there are several significant obstacles in the process of investigating domestic violence cases. These obstacles include the lack of sensitivity of investigators to the psychological condition of the victim, social pressure and stigma towards the victim that makes reporting low, and limited public understanding of forms of domestic violence, especially non-physical ones such as psychological and economic violence. Internal obstacles also arise from the limitations of supporting facilities such as victim-friendly examination rooms, psychological assistants, and special training for investigators in handling gender-based cases. From the juridical side, the lack of a clear rule regarding the limits of penal mediation in domestic violence cases creates legal uncertainty and opens up space for perpetrators to escape criminal snares through peace that is often impure. In addition, the patriarchal culture that is still strong in society is a structural obstacle in the law enforcement process that favors victims, especially women. Therefore, it is necessary to increase the capacity of investigators through continuous training, the provision of victim-friendly support facilities, widespread legal socialization to the community, and the reformulation of legal policies that are more firm and in favor of victims. Thus, law enforcement of domestic violence cases can be carried out more effectively, fairly, and oriented towards the protection of human rights.
Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaa Khaoeirun Nissa; Rini Fathonah; Maya Shafira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2087

Abstract

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia yang ditujukan untuk mengakhiri warisan kolonial dan menyesuaikan sistem hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan menelaah rekonstruksi keadilan dalam hukum pidana melalui tinjauan filosofis terhadap politik hukum dalam KUHP baru serta menilai dampaknya terhadap sistem pemidanaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih proporsional dengan menekankan pada keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, dan kewenangan hakim dalam menentukan sanksi yang lebih adaptif. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa meskipun menghadapi tantangan implementasi, KUHP baru memberikan peluang signifikan bagi Indonesia untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum demokratis
Optimalisasi Fungsi Pelayanan dan Perawatan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Tindakan Rehabilitasi: Studi Komparisasi Kasus dalam dan Luar Negeri Putri Shaqinah; Diah Gustiniati; Maya Shafira; Rini Fathonah; Mamanda Syahputra Ginting
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2889

Abstract

Studi ini mengeksplorasi tantangan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia, sambil membandingkannya dengan model intervensi di Filipina dan India. Masa remaja, yang berlangsung dari usia 12 hingga 21 tahun, sering kali diiringi perubahan signifikan yang dapat mengarah pada perilaku menyimpang, terutama dalam era modern yang ditandai dengan kemerosotan moral yang terlihat melalui media sosial. Di Indonesia, data menunjukkan lonjakan kasus pelanggaran hukum oleh anak-anak dari 2020 hingga 2023, dengan hampir 2.000 anak terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Penanganan ABH di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Sosial No 26 Tahun 2018, yang melibatkan rehabilitasi sosial menyeluruh termasuk konseling psikososial, bimbingan fisik, mental, spiritual, serta pelatihan vokasional. Fokus utama program ini adalah mengembalikan kepercayaan diri anak, membantu penyesuaian dengan norma sosial, dan memulihkan peran mereka dalam masyarakat. Lebih lanjut lagi, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teknik analisis deduktif untuk mengevaluasi efektivitas sistem rehabilitasi anak di Indonesia, dengan harapan dapat meningkatkan penanganan ABH secara lebih efektif.
ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM KUHP NASIONAL: TANTANGAN DAN DAMPAK TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA Muhammad Syarifullah; Rini Fathonah; Muhammad Farid
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/ez6zj376

Abstract

Pengaturan pidana denda dalam hukum pidana Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan tersebut meliputi sistem kategorisasi pidana denda, perluasan jenis pidana pengganti, dan penguatan peran hakim dalam mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis dari pengaturan baru pidana denda dalam KUHP Nasional, serta mengkaji tantangan implementasinya terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks koordinasi antarinstansi penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kategorisasi pidana denda memberikan fleksibilitas penyesuaian nilai sesuai perkembangan ekonomi, mendorong penerapan pidana non-perampasan kemerdekaan, dan berpotensi mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Namun, implementasinya memerlukan sinkronisasi regulasi teknis, pedoman pelaksanaan, serta koordinasi antarinstansi penegak hukum agar tujuan pemidanaan yang humanis dan proporsional dapat tercapai.
SYARAT IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF UNTUK PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN EFEKTIVITASNYA Frans Fibi Ramadhan; Rini Fathonah; Sri Riski
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/fy7dvg33

Abstract

Penelitian ini membahas syarat serta efektivitas implementasi penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Tujuannya adalah untuk mengetahui dasar hukum, prosedur pelaksanaan, dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan apabila pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai, kerugian telah diganti, dan tindak pidana tergolong ringan. Prosedur melibatkan tahap mediasi, verifikasi syarat, dan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Efektivitas ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu adanya regulasi yang jelas, peran jaksa sebagai penegak hukum, keberadaan Rumah Restorative Justice, serta dukungan dari masyarakat dan kebudayaan yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat dan sifat memaafkan. Kesimpulannya, penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tidak hanya berhasil menyelesaikan perkara secara non-penal, tetapi juga mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan memulihkan, sejalan dengan tujuan dari Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.
Kontradiksi Antara Pidana Penjara dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Kekerasan Mengakibatkan Kematian Rahayu, Julia; Rini Fathonah; Diah Gustiniati Maulani; Dona Raisa Monica
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2538

Abstract

Kontradiksi antara penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak terus menjadi perdebatan kritis dalam sistem peradilan pidana, karena pemidanaan yang ditujukan untuk menciptakan efek jera kerap berbenturan dengan mandat perlindungan anak yang mensyaratkan dukungan terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketegangan yuridis antara tujuan pemidanaan dan perlindungan anak pelaku kejahatan berat. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta putusan pengadilan, hasil kajian menunjukkan bahwa pidana penjara masih dominan dijatuhkan terhadap anak dalam kasus serius, namun implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Temuan ini mengimplikasikan urgensi penguatan alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif guna menjamin kepastian hukum dan hak korban tanpa mengabaikan masa depan serta martabat anak pelaku
Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal di Desa Merak Batin Rini Fathonah; Maroni, Maroni; Susanti, Susi; Siswanto, Heni; Rizki, Budi
Jurnal Sinergi Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal SINERGI
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsi.v3i2.43

Abstract

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi. Pinjaman online banyak menawarkan layanan dengan prasyarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensial seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi. Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman Online ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Oleh karena itu, hal ini perlu untuk memberikan pemahaman yang baik terkait pinjaman online kepada masyarakat khususnya Desa Merak Batin yang dialkukan oleh akademisi bagian hukum pidan Fakultas Hukum Unila. Metode Dallam penelitian ini dilakukan dengan (1) Metode ceramah yang digunakan untuk menjelaskan materi terkait bahaya pinjaman online ilegal, (2) Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan dengan tanya jawab yang disampaikan peserta sosialisasi, dan (3) Metode soal pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini masyarakat menjadi lebih paham mengenai pinjaman online yang legal atau ilegal, ciri-ciri pinjaman online ilegal, Aspek Hukum, dan dampak serta solusi saat terjebak dalam pinjaman online yang ilegal bagi masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.