Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Jurnal Malikussaleh Mengabdi Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences JOAS
Fitri Maghfirah
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh dalam Hukum Islam mardhatillah, Fitria; Maghfirah, Fitri; Thani, Shira
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v7i1.8313

Abstract

Mawah transactions in Aceh is agree orally without written evidence, potentially leading to prolonged disputes. The mawah agreement does not mention a time limit for the duration of the agreement with a certain period of time, causing the heirs of the mawah property manager to sue. If there is a dispute in Acehnese society (including mawah disputes) it will be resolved through peaceful means and/or customary courts before being handed over to the police. This research approach uses an empirical juridical approach that aims to examine aspects that must be considered in resolving mawah disputes and procedures for resolving mawah disputes in Aceh Customary Institutions based on Islamic law. The results showed that aspects of the agreement, legal aspects and judges need to be observed so that the settlement does not violate Islamic law. The dispute resolution procedure in the Acehnese customary court is in accordance with the settlement in Islam which is in the nature of the settlement in accordance with peace (aṣṣulh) and the form of implementation is in accordance with the judiciary (al-qaḍā) with an appeal at the Mukim level if Keuchik unable to complete. Furthermore, if the customary court has not been able to be resolved it will be resolved through the Religious court, for Aceh the Religious court is called the Shar'iyah Court.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA KEJAHATAN BEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SMAN 1 MUARA BATU Nur Aksa, Fauzah; Jamidi, Jamidi; Herinawati, Herinawati; Nuribadah, Nuribadah; maghfirah, fitri
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i1.16717

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan karena keprihatinan yang sangat mendalam atas kejahatan begal yang dilakukan oleh anak-anak yang masih sangat belia, kejahatan begal ini sukses menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Fenomena begal merupakan suatu tren fenomena kejahatan dilihat dari pola dan modusnya yang bersifat khusus. beberapa istilah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis yang kemudian dianggap saling terkait dalam diskursus mengenai perilaku pembegalan ini, dimana di dalamnya terkait juga mengenai bentuk-bentuk hukum yang berlaku diberlakukan terhadapnya. Membegal, dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Qatuth Tharîq atau Hirâbah. Yaitu, mencegat untuk merampas harta orang lain, atau membunuhnya, atau menerornya, dengan cara terang-terangan, dengan kesombongan, dengan mempergunakan kekuatan (senjata) serta jauh dari orang yang bisa menolong. Membegal adalah tindakan merampas harta orang lain, atau membunuh atau meneror dengan jalan mengumumkan dengan terang-terangan, dengan memamerkan kekuatan dan saat itu tak ada yang bisa menolong. Awalnya belum banyak kejadian tentang begal di Aceh Utara dan Lhokseumawe, akhir-akhir ini sudah banyak yang terjadi, di provinsi aceh yang terkenal karena serambi mekkah nya.  Mirisnya begal yang terjadi justru dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Kejadian begal dengan sepeda motor ini semakin meningkat sejak Januari hingga Mei 2024 yang sudah tercatat ada beberapa kasus yang terjadi. Berdasarkan gambaran krusial tersebut yang terus terjadi di Lhokseumawe dan aceh utara , sehingga Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menganggap bahwa perlu adanya penyuluhan tentang kejahatan ini. Pengabidan Kepada Mayarakat ini akan dilaksanakan melalui metode ceramah atau penyuluhuan SMAN I Muara Batu yang berada di wilayah Aceh Utara. Melalui penyuluhan ini, diharapkan bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahunan hukum masyarakat khususnya anak- anak remaja yang masih di bawah umur terhadap bahaya serta proses hukum dari tindak kejahatan begal. Di samping itu, meningkatkan pemahaman anak-anak remaja terkait bahaya dan akibat begal serta upaya penanganan serta pencegahan nya, baik dengan cara memperkuat Pemahaman bagi masyarakat khususnyan anak-anak dibawah umur memberikan pemahaman agar orang tua serta masyarakat umum bisa terlibat dalam pengawasan yang ketat terhadap anak-anak mereka dan respek terhadap yang terjadi di sekitar lingkungan mereka, juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya begal dalam perspektif islam  Senada dengan itu, Pendekatan persuasif juga diperlukan, agar masyarakat khususnya masyarakat dan orangtua lebih berani mengkomunikasikan jika terjadi pengaruh-pengaruh buruk pergaulan di lingkungan anak.anak mereka.
Penyuluhan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual: Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Universitas Malikussaleh Maghfirah, Fitri; Mardhatillah, Fitria; Sastro, Marlia Sastro; Malahayati, Malahayati; Azkia, Sela Azkia
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i2.19494

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika Universitas Malikussaleh mengenai hak-hak korban kekerasan seksual serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Sebelum intervensi, pemahaman mengenai prosedur pelaporan dan dukungan bagi korban masih terbatas akibat kurangnya informasi serta anggapan bahwa isu kekerasan seksual adalah hal yang tabu untuk dibahas. Melalui metode yang komprehensif dan interaktif, seperti seminar, diskusi kelompok, dan distribusi materi edukasi, program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Program ini juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum kampus dengan menghadirkan mekanisme pelaporan yang transparan, pendampingan hukum, dan dukungan psikologis bagi korban. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta serta kesediaan mereka untuk terlibat dalam tindakan pencegahan. Luaran program ini mencakup artikel yang telah di-submit ke jurnal serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, yang mencerminkan dampak positif dari kegiatan ini. Inisiatif ini menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dan transformasi budaya dalam menangani kekerasan seksual serta membangun lingkungan akademik yang inklusif.
Strengthening Zakat Rules in Indonesia: A Legal Study of the Law on the Government of Aceh Faisal, Faisal; Mukhlis, Mukhlis; Jamaluddin, Jamaluddin; Manfarisyah, Manfarisyah; Maghfirah, Fitri
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i1.13993

Abstract

Aceh is a province with special authority under the Law Number 11 of 2006 on the Government of Aceh (Undang-Undang Pemerintahan Aceh/UUPA). The special authority is mentioned, among other regulations, in Article 180, which makes zakat the source of original income of the Aceh Region and the district or city. This study is a normative juridical research, that is, a study that analyses the regulations of laws that set law as a system of norms.The data collection technique used in this research is a literature studies of laws and regulations. This study concludes that zakat management in Aceh is regulated based on the UUPA of 2006. Baitul Mal Aceh and Baitul Mal districts or cities manage the institutions that regulate it. In addition, this legal regulation also explains that the amount of zakat paid is a deductible expense from the taxpayer's income tax liability. However, the existence of zakat, as stipulated in a number of UUPA articles, has not been implemented as expected. The absence of government regulations governing the implementation of taxes as a deductible factor for the amount of income tax payable is one of the reasons for not implementing Article 192. This government regulation is an essential factor towards strengthening the law on the Government of Aceh as part of the Helsinki Memorandum of Understanding mandate. The principle of lex specialis derogate lex generalis must be used as a legal argument in order to encourage the implementation of these regulations. Since Aceh is a region with special autonomy, the application of its law must also be handled specifically.
Penyuluhan Hukum Terkait Cyber Bullying pada Pelajar SMA Negeri 1 Dewantara Iskandar, Hadi; Budi Bahreisy; Ferdy Saputra; Yusrizal; Fitri Maghfirah; Sela Azkia; Firman Alfathy
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.22626

Abstract

Anak merupakan bagian keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang menjaga persatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Menangani kejahatan yang melibatkan anak tidak mudah. Komisi Nasional Perlindungan Anak mendata kasus kekerasan pada anak pada tahun 2023 sebanyak 3.547 kasus, kasus perundungan merupakan kasus yang sering terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan dalam penanganan kasus perundungan terhadap anak sangat penting dan memerlukan penanganan yang serius dalam merespon peningkatan kasus kekerasan di sekolah. Implementasi kebijakan pencegahan dan perundungan di Sekolah Menengah Atas memerlukan perhatian serius. Pemerintah Aceh telah membentuk tim untuk mengatasi kekerasan di sekolah. Hambatan dalam pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah meliputi tidak ada laman pelaporan online, kesadaran dan pemahaman perundungan pada siswa yang minim, sumber daya dan fasilitas untuk korban terbatas, evaluasi dan pengawasan belum efektif karena tidak adanya pengawas sekolah di bidang bimbingan konseling, upaya pencegahan dilakukan melalui pelatihan guru, kampanye kesadaran anti perundungan, sosialisasi, dan koordinasi antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua, serta memastikan perlindungan korban dan mencegah tindakan perundungan terjadi kembali.
Analysis of PT Lhoong Setia Mining's Responsibility for Land Reclamation in the Perspective of Environmental Fiqh Mardhatillah, Fitria; Thani, Shira; Maghfirah, Fitri
Journal of Aceh Studies Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Aceh Studies (JOAS)
Publisher : Winaya Inspirasi Nusantara Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63924/joas.v1i2.167

Abstract

Mining businesses play an important role in providing real added value for national economic growth and sustainable regional development. However, the excessive exploitation of natural resources will have an impact on the sustainability of natural resources and environmental functions. Land reclamation is the responsibility of mining companies to restore post-mining environmental conditions. This study utilizes a qualitative analysis method with a comparative analysis data collection technique, namely by comparing various journals, written information from the internet, and other literature. According to Law Number 3 of 2020 regarding Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, companies or business actors are required to carry out post-mining reclamation. As a result of field findings, PT Lhoong Setia Mining has not conducted the land reclamation process or fulfilled other obligations. This is not in line with laws, regulations, and the principles of environmental fiqh in mining land exploration.
Sosialisasi Penulisan Artikel Ilmiah dan Strategi Publikasi Fitri Maghfirah; Shira Thani; Fitria Mardhatillah; Muksalmina; Eko Gani PG
Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 Desember (2022) Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/wisanggeni.v2i2.3131

Abstract

Scientific writing, which includes journal articles, has a role that has a positive impact on career development in a profession as well as the development of knowledge. Scientific work is also one of the important things for students, teachers and lecturers, both for obtaining graduation from one level of education and for the benefit of a work portfolio. Even so, there are still many who do not understand the preparation of scientific articles and the publication process. Therefore, the results obtained through this activity are increasing the knowledge of workshop participants consisting of students, general academics, and lecturers within the Malikussaleh University campus environment regarding scientific article writing and the publication process. This dedication is also very important to carry out, considering that there are still many parties who do not understand scientific articles in particular. What's more, with this workshop, of course, it is very helpful to motivate many parties to try to write and seek many ways of solving problems related to issues in society. As is commonly known, that the purpose of knowledge is to provide solutions to every problem that exists in society, and this can be obtained through research which can then be reported through scientific writing.
TINDAK PIDANA IKHTILATH OLEH WISATAWAN ASING (Studi Penelitian di Kota Sabang) Prasetyani, Lolita; Johari; Fitri Maghfirah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.22151

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan, meskipun qanun telah mengatur sanksi tegas terhadap perbuatan ikhtilath, praktiknya masih banyak pelanggaran yang tidak ditindak oleh wilayatul hisbah, di mana pelanggaran ikhtilath oleh wisatawan asing sering terjadi secara terbuka tanpa adanya tindakan hukum yang tegas dari aparat penegak syari'at. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap pelanggaran ikhtilath yang dilakukan oleh wisatawan asing di Kota Sabang, serta mengevaluasi sejauh mana peran wilayatul hisbah dalam menangani pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Objek formal penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan petugas wilayatul hisbah, geuchik gampong, tokoh agama, masyarakat setempat, dan wisatawan asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan qanun terhadap wisatawan asing belum berjalan efektif. Wilayatul hisbah tidak melakukan tindakan tegas meskipun pelanggaran terjadi secara nyata. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, tidak adanya kebijakan teknis, kendala bahasa, minimnya sosialisasi syariat, dan kekhawatiran merusak citra pariwisata. Solusi yang ditawarkan antara lain adalah penyusunan kebijakan teknis khusus, pelatihan petugas dalam komunikasi lintas budaya, serta peningkatan sosialisasi syari'at melalui media informasi di kawasan wisata. Dengan demikian, diharapkan wisatawan dapat memahami dan menghormati hukum yang berlaku di Aceh, khususnya di Kota Sabang.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENGHAMBAT PROSES PERADILAN (CONTEMPT OF COURT) Walqomaro, Qoryati; Kalsum, Ummi; Maghfirah, Fitri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22272

Abstract

Contempt Of Court sendiri dalam praturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia belum dijelaksan secara jelas. Contempt Of Court terbukti sangat terhambat karena adanya penghinaan terhadap pengadilan. Hal ini terlihat dari banyaknya kejadian yang terjadi di indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaturan Contempt Of Court dalam Hukum Positif Indonesia serta untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai Contempt Of Court. Metode penelitian yang digunakan Jenis Penelitian Yuridis Normatif, Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Konseptual, Bersifat Deskriptif Analitis. Hasil menunjukkan bahwa Pengaturan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 secara makna diatur dalam ketentuan pasal 217 dan 218. dan Pengaturan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Belum mengatur secara jelas mengenai Contempt Of Court. persidangan. Perbuatan-perbuatan yang diklafikasikan sebagai Contempt Of Court meliputi perbuatan yang berprilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan, tidak menaati perintah pengadilan, menyerang impartialitas dan integritas pengadilan, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan, dan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap pengadilan dengan cara pemberitahuan/Publikasi mencakup beragam tindakan. Kesimpulannya, Terdapat kekosongan hukum ketidakjelasan dan tidak adanya kepastian hukum yang berdampak pada tindakan yang mengganggu proses persidangan. Penulis menyarankan agar dibentuk regulasi khusus mengenai Contempt of Court di Indonesia yang memuat definisi dan ruang lingkup, klasifikasi bentuk-bentuk, mekanisme penanganan, dan sanksi yang proporsional.
Kebijakan Hukum Pidana Terkait Dengan Penanganan Pengemis dan Gelandangan di Kota Lhokseumawe Shira Thani; Fitria Mardhatillah; Muksalmina; Yuli Santri Isma; Fitri Maghfirah; Nabhani Yustisi; Tasyukur
JOM Vol 6 No 2 (2025): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, June
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/y279f632

Abstract

A total of 50 beggars and homeless people have been recorded in Lhokseumawe City. This number has increased compared to the previous year, which recorded 37 beggars and homeless people. Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms that the poor and neglected children shall be cared for by the state. In general, under Indonesia’s positive law, the activities of begging and vagrancy are classified as criminal acts. Substantively, criminal law provisions for beggars and homeless people remain necessary to address these issues in Lhokseumawe City. Based on this, the main problems are how criminal law policy regulates the handling of beggars and homeless people in Lhokseumawe City and how the implementation of criminal law enforcement is carried out against them. This research employs an empirical juridical method. The data sources consist of primary and secondary data, collected through interviews, observation, and document study, then analyzed qualitatively. The results show that there is no specific qanun (regional regulation) regarding beggars and homeless people. The existing criminal law policy still provides a legal basis for law enforcement against them. Efforts to address this issue include law enforcement, social rehabilitation, and social empowerment in accordance with Law Number 11 of 2009 and Government Regulation Number 31 of 1980. Therefore, handling beggars and homeless people can utilize provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP), particularly Articles 504 and 505, which regulate begging and vagrancy in public places. The implementation of criminal law enforcement against beggars and homeless people in Lhokseumawe City still faces various obstacles in terms of legal structure, legal substance, and legal culture. Overall, law enforcement in this context requires regulatory reform, capacity building of law enforcement officers, and changes in the mindset of society and law enforcers to provide more effective and comprehensive solutions in addressing this issue.
Co-Authors Andriani, Fitria Azkia, Sela Azkia Budi Bahreisy Eko Gani PG Eny Dameria Faisal Faisal Fauzah Nur Aksa Ferdy Saputra Firman Alfathy Fitria Andriani Fitria Andriani Fitria Mardhatillah Fitria Mardhatillah Hadi Iskandar Herinawati, Herinawati Husnul Mirzal Jamaluddin Jamaluddin Jamidi, Jamidi Johari Malahayati Malahayati Manfarisyah, Manfarisyah Mardhatillah, Fitria Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Nabhani Yustisi Nanda Setia Saputra Nur Aksa, Fauzah Nuribadah Nuribadah Nuribadah, Nuribadah Nurwijayanti Prasetyani, Lolita Ridha Khairani, Ridha Sastro, Marlia Sela Azkia Shira Thani Tasyukur Teuku Yudi Afrizal Thani, Shira Ummi Kalsum Walqomaro, Qoryati Yuli Santri Isma Yusra, Muhammad Yusrizal