Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA PARAMUROBI Jurnal Jatiswara Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi) Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Journal of Classroom Action Research Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Matriks Teknik Sipil Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Public Health and Preventive Medicine Archive Commerce Law Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Kesehatan Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Yudhi Setiawan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Goreng Curah Yang Tidak Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Het) Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 (Studi Kecamatan Janapria Lombok Tengah) Gilang Nurmayuda; Yudhi Setiawan; Lalu Achmad Fathoni
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5065

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab pelaku usaha dan peran pemerintah daerah dalam mengatasi ketidak stabilan harga eceran tertinggi minyak goreng curah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris, dimana teknik analisi data menggunakan pengamatan Deskriptif Kualitatif dengan penyimpulan secara Deduktif yaitu dari Umum ke Khusus. Dengan hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa upaya untuk melindungi Konsumen dapat berupa perlindungan hukum Preventif dan Represif, adapun bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha berupa tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen seperti yang termuat dalam pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen, serta peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak-hak dari Konsumen.
tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab perusahaan cargo atas keterlambatan ekspor anyaman rotan Dian Nopita Sari; Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan penyelesaian sengketa hukum perusahaan cargo atas keterlambatan pengiriman ekspor anyaman rotan. Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara data lapangan dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa CV. Bali Sun bertanggung jawab atas barang muatan yang diangkutnya dari tempat pemuatan barang sampai dengan tempat tujuan. Kerugian akan di ganti apabila terbukti karena kelalaian dari pihak pengangkut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh CV. Bali Sun bila terjadi kerugian pada perjanjian pengangkutan adalah melakukannya dengan cara non litigasi yaitu musyawarah dan negosiasi.
Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Kenyamanan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Travel Akhman Sari; Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan travel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknis kepustakaan dan menelusuri beberapa sumber bahan hukum. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan dapat dilakukan melalui upaya preventif dengan membuat aturan hukum baik itu undang-undang ataupun peraturan mentri. Terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamana konsumen baik itu didalam tanggung jawab secara kontraktual maupun tanggungg jawab perbuatan melanggar hukum dapat berupa memberikan ganti rugi dan pemenuhan hak yang menjadi keawijban pelaku usaha biro perjalanan. Kemudian mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa apabila hak-haknya tidak terpenuhi dapat menempuh jalur non litigasi dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil arbitrase, nasabah bisa menempuh jalur litigasi dengan mengajukan banding atau mengajukan permohonan pengujian ke pengadilan untuk meninjau atau membatalkan keputusan arbitrase.
PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN (PT. PERORANGAN) UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL Mulada, Diman Ade; Moh. Saleh; Yudhi Setiawan; Wisudawan, I Gusti Agung
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.262

Abstract

Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN (PT. PERORANGAN) UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL dilaksanakan di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Pada hari Jumat 15 September 2023. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khusunya pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pendirian perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Giri Madia, sebab materi yang di sampaikan mengenai kedudukan PT Perseroan sebagai badan usaha dan proses pendirian PT Perseorangan,.Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat. The implementation of legal counseling activities runs in an orderly, safe and smooth manner. The legal counseling participants took part in the activity with a high sense of enthusiasm, because the legal counseling material presented by the presenters was felt to be very useful by the people of Giri Madia Village, because the material presented was about the position of the Company as a business entity and the process of establishing an Individual PT. So, This legal education can provide enlightenment (insight) to the community.
Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional ICSID Dan Pelaksanaan Keputusannya Sutrisno, Budi; Martini, Dwi; Setiawan, Yudhi; Zuhairi, Ahmad
JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan pelaksanaan keputusan lembaga ICSID di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut. Kinerja ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan, ICSID memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan ICSID, dan aturan Fasilitas Tambahan ICSID.Selanjutnya dalam pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia mekanismenya mendasarkan pada Undang-undang No 30 Tahun 1999 dimana ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mekanisme harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon.
The Concept of Moral Education in the Ta'limul Muta'allim Book and Its Implementation in Learning at Islamic Boarding Schools Aziz, Abd; Saparudin, Saparudin; Zaenudin, Zaenudin; Setiawan, Yudhi
Jurnal Pendidikan Islam Vol 14 No 1 (2024): July
Publisher : Research Departement of Darullughah Wadda'wah International Islamic University Bangil, Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38073/jpi.v14i1.1531

Abstract

Moral education aims to develop students' cognitive abilities in order to guide their thoughts, actions, and behaviors in alignment with virtuous values that define their identities. These values are demonstrated through their interactions with God, themselves, others, and the environment, as reflections of their role as servants of Allah. The aim of this research was to provide a comprehensive analysis of the moral education concepts presented in the Ta'limul Muta'allim book, including their practical application and significance. This study employed a qualitative research approach, specifically the descriptive method. Data collecting methods were conducted using observation, interviews, and documentation procedures. The research identified various concepts of moral education in the book Ta'limul Muta'allim. These concepts include the notion of educational goals, the concept of honoring teachers, the concept of students, and the concept of civility while studying. The implementation of moral education involves incorporating the educational goal concept into subject objectives. The concept of respecting teachers encompasses the students' possession of knowledge, wara’ (piety), affection, and reverence. The concept of students entails facilitating their acquisition of knowledge, receiving affection, intending to seek Allah's blessing, demonstrating steadfastness, and respecting teachers. Furthermore, the implementation of the courtesy concept in studying knowledge necessitates that students glorify knowledge and possess wara’.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Lembaga Perbankan Mulada, Diman Ade; Saleh, Moh; Setiawan, Yudhi; Wisudawan, I Gusti Agung
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4884

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaturan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dan menganalisis model pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pengaturan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan mengenai kewajiban bank dalam melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) ditentukan berdasarkan beberapa ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk Jenis bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbentuk Perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam pasal 74 Undang-Undang PT serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sedangkan untuk Lembaga bank yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas namun melaksanakan kegiatannya dalam bentuk penanaman modal, maka dasar kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR), serta untuk perbankan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2021 Tentang Program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara, Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan OJK No. 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur tentang Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dari Lembaga perbankan. Dan Model Pelaksanaan Tanggumg Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan Dalam Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meliputi: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengawasan, Tahap Monitoring dan Evaluasi
Pertanggung Jawaban Penyelenggara Angkutan Laut Terhadap Korban Kecelakaan Kapal Ramli, Habib Tantawi; Setiawan, Yudhi
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan terkait pertangungjawaban terhadap korban kecelakaan kapal, serta bagaimanakah bentuk pertangung jawaban pihak penyelenggara pelayaran terhadap penumpang yang tidak memiliki identitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pertanggug jawaban pihak penyelenggara pelayaran terhadap penumpang yang tidak memiliki identitas, yaitu apabila penumpang memiliki dokumen yang diperlukan untuk mendapatakan hak pertanggung jawaban dari pengangkut berupa karcis penumpang, yang akan menjadi alat bukti bahwa adanya perjanjian antara penumpang dan pengangkut. Sejak terbitnya tiket tersebut disitulah timbulnya hubungan hukum antara penumpang dan pengangkut. Dan apabila penumpang tidak mampu menunjukkan dokumen sebagai bukti perjanjian maka penyelenggara pelayaran tidak berkewajiban memberikan tanggung jawab.
Tanggung Jawab Hukum Perseroan Perseorangan Atas Hutang-Hutangnya Terhadap Pihak Ketiga Al-Badawi, Ahmad; Setiawan, Yudhi
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3809

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab perseroan perseorangan terhadap pihak ketiga, mengingat perseroan perseorangan merupakan perseroan baru yang lahir saat di sahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga perlu analisis dalam segala hal yang menyangkut perseroan baik dalam pertanggung jawaban maupun yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji bahan hukum baik primer, skunder maupun tersier. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian, pendirian perseroan perseorangan merupakan badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan keci yang dapat didirikan oleh satu orang dengan surat pernyataan yang didaftarkan kepada kementrian Hukum dan HAM, pendirian perseroan perseorangan didirikan oleh satu orang sehingga tanggung jawab perseroan perseorangan terhadap hutang-hutangnya pada pihak ketiga yaitu menjadi tanggung jawab perseroan secara pribadi dari direksi perseroan jika tidak beritikad baik dalam mengelola perseroan sehingga menyebabkan pailitnya perseroan.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Vaksin Palsu Menurut Hukum Positif Indonesia Filham, Filham; Setiawan, Yudhi; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2035

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran vaksin palsu menurut hukum positif Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran vaksin palsu diatur dalam Pasal 8 dan 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 98, 197 dan 198 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 51 dan 79 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 58 dan 82 UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. Serta Pasal 83 dan 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Peran BPOM dengan cara Pre-Market and Post Market. Sementara, BBPOM Kota Mataram dilaksanakan dengan sidak sekali sebulan.
Co-Authors ABD Aziz, ABD Adi Surya Pranata Adi Yusuf Muttaqien Ahmad Zuhairi Akhman Sari Al-Badawi, Ahmad Alkusaeri Alkusaeri, Alkusaeri Amrina Rosyada Aprina, Fenty Ari Rahmad Hakim BF Asror, Baiq Khozinatul Azzahra, Hafiza Boedi Djatmiko Budi Sutrisno Dian Nopita Sari Diman Ade Mulada, Diman Ade Dwi Martini Fauzia Fenty Aprina Filham, Filham Fitrahady, Khairus Febryan Gilang Nurmayuda Hakim, Ari Rahmad Hirsanuddin - Hulaefi, Hulaefi Iskandar Fitri, Iskandar Lalu Achmad Fathoni Maknun, Jauharil Mareta, Mira Misnaniarti MOH. SALEH Muhaimin - Muhammad Idrus Muhammad Thohri, Muhammad Murniati, Happy Musari Musari, Musari Muttaqien, Adi Yusuf Najmah Najmah, Najmah Nurhaliza, Marisa Nurqanita, Ajeng Fathia Rabbani, Syarifah Aulia Rahmat Fajri Ramdhani, Deddy Ramli, Habib Tantawi RR. Ella Evrita Hestiandari Saleh, Moh Saparudin Saparudin Sholihatih, Ira Diana Siti Qomariyah Siti Qomariyah Sudiarto SUHIRMAN SUHIRMAN Tahkim, Tahkim Toyibi, Dzurriyun Wardani, Nizia Kusuma Wathoni, Lalu Muhammad nurul Widyantari Putri, Ida Ayu Puspita Wisudawan, I Gusti Agung Yeni Zaenudin Zaenudin