Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.54
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Transformative Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi PERSPEKTIF Jurnal Abdimas Mandiri Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Khazanah Sosial Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vivabio : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education
Rohayatin, Titin -
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
STRATEGY FOR IMPLEMENTING AND DEVELOPING SMART CITY IN ORDER TO REFORM LOCAL GOVERNMENT BUREAUCRACY IN CIMAHI CITY Titin Rohayatin; Zaenal Abidin As; Harky Ristala; Neneng Mastoah
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i1.779

Abstract

A Smart City is a concept for urban development that incorporates information and communication technology (ICT) and Internet of Things (IoT) technologies. A smart city aims to maximize service efficiency via the use of informatics and technology. Data gathered from people and devices is then processed and evaluated using sensors that are coupled with a real-time monitoring system. This data is gathered as critical data to help the community overcome the inefficiencies of bureaucratic services. The rapid advancement of information and communication technology, combined with the development of an increasingly reliant society on the performance of the government bureaucracy, generally requires the government's strategy for implementing and developing Smart Cities. because it has the potential to significantly influence lives, both personally and collectively, including those of government agencies. However, several difficulties remain in its implementation, preventing the government's strategy from being executed properly. The government's strategy for implementing and developing the E-government idea, as well as for applying and developing the Smart City concept to achieve bureaucratic reform, is highly suitable for use as a form of assistance for the development of high-quality community services. The Smart City idea is being implemented in Cimahi City using the following six indicators: (1) smart government, (2) smart economy, (3) smart environment, (4) smart living, (5) smart people, and (6) smart mobility are all examples of smart concepts.
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa Toto Kushartono; Titin Rohayatin; Dadan Kurnia; Widuri Wulandari; Siti Munawaroh
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v6i3.12963

Abstract

Pengelolaan aset desa merupakan sesuatu yang penting dan harus menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Desa. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan aset desa merupakan persoalan yang krusial, selain masalah anggaran dan keuangan desa. Apabila desa mampu melakukan pengelolaan aset secara baik dan berkelanjutan niscaya peran desa dalam pengentasan kemiskinan. Saat ini peran desa dalam mengelola assetnya masih belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa factor seperti tingkat pemahaman, kepedulian, kepemimpinan dan tingkat pasrtisipasi masyarakat yang masih rendah. Pengelolaan aset desa selama ini hanya terbatas pada pencatatan saja. Belum sampai pada pengelolaan yang mampu menghasilkan pendapatan desa serta berdaya guna dalam jangka panjang. Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan pengabdian kepada masyarakat (Pengmas) berupa pendidikan dan pelatihan untuk memberikan wawasan kepada para aparatur pemerintah desa dalam mengelola aset desa. Pelaksanaan ini diikuti oleh berbagai perangkat desa yang berada di seluruh wilayah Indonesia.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN BANDUNG Titin Rohayatin; Agustina Setiawan; Dadan Kurnia; Noer Apptika Fuji Lestari; Siti Munawaroh; Widuri Wulandari
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 10 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i10.3615-3627

Abstract

Dalam konteks penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dari aparatur desanya. Dengan demikian, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dari aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Metode kegiatan yang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan kegiatan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis serta membuat standarisasi kompetensi dan sertifikasi profesi, pengembangan kerjasama pelatihan, pengembangan pembelajaran masyarakat melalui platform digital akademi desa 4.0 berbasis inovasi desa. Hasil kegiatan dapat dikatakan efektif karena mampu membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa lainnya dan pendamping Desa dalam rangka tata kelola manajemen Pemerintah Desa dan tata Kelola Aset Desa dalam rangka peningkatan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Bureaucratic Reform Strategy In Improving The Quality Of Public Services By Implementing Bureaucratic Communication Model in Cimahi City Titin Rohayatin; Agus Subagyo; Agustina Setiawan; Siti Munawaroh; Widuri Wulandari
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 3 (2022): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i3.6264

Abstract

This study aims to look at the bureaucratic reform strategy for improving public services in Cimahi City. This study uses a qualitative descriptive method, namely interview data collection techniques, literature study, and observation. Research result; mapping of the condition of the Cimahi City Regional Government in terms of institutions, management, bureaucratic ethics, a description of the reasons why bureaucratic reform is needed, and the formulation of general guidelines for bureaucratic reform strategies that refer to the Grand Design of bureaucratic reform through 8 (eight) areas of change, namely: Mental Apparatus, Legislation -Invitation, Performance Accountability, Management, Supervision, Institutional, Apparatus HR, and Public Services. And the formation of a model of government bureaucratic communication. The bureaucratic communication model is expected to be able to accelerate the process of bureaucratic reform in government. The models are SR (Stimulus-Response) model, Aristotels Linear communication model, Linear development communication model (Shannon and Wever), SMCR Communication Model (Sender, Message, Channel, and Receiver), Bureaucratic Communication Process model, and Bureaucratic communication model. With the government bureaucratic communication model in public services, it is expected to create quality and effective communication.
SMART VILLAGE CONCEPT TRAINING IN WEST BANDUNG REGENCY VILLAGE GOVERNMENT Agus Subagyo; Titin Rohayatin; Noer Apptika Pujilestari; Widuri Wulandari
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): MARET
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/abdidos.v7i1.1603

Abstract

Community service carried out aims to provide an in-depth understanding between theory and practice regarding the smart village concept. This theme was chosen because villages in West Bandung Regency have the opportunity to realize village governance with the concept of smart village government. However, until now not all villages in West Bandung Regency have realized village governance with the concept of smart village government. This is because most of the village heads in West Bandung Regency are not aware of the strategic position and advantages of the infrastructure they have and the village head's weak understanding of strategies for realizing good governance. The method of implementing community service is done by providing material, lectures, focus group discussions, and evaluations. To make the smart village run optimally, the capacity of the village government is needed. Human resources play an important role in the realization of a smart village, of course, supported by facilities and infrastructure in the village. From the results of this community service, the village government in West Bandung Regency wants to make their village smart. For this reason, village government officials hope that education and training related to smart villages are often held.
OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DESA WANTILAN Tinda Irawaty; Widuri Wulandari; Titin Rohayatin; Noer Apptika Fujilestar
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v7i1.2909

Abstract

Community service carried out aims to improve the knowledge, abilities, and skills of village officials in e-government in administering government at the village level. Human Resource is an important factor in an organization. With various forms and objectives, the organization is made based on various visions for the benefit of the organization and in carrying out its mission it is managed and managed by employees. Implementation of village-level e-government as a form of village digitization so that villages become smart villages. This activity is carried out in three stages, namely the preparation stage in the form of socializing activities with village officials, the implementation stage is carried out by delivering material, focus group discussions (FGD) and training or tutors, and the last stage is an evaluation by asking participants about knowledge related to e-commerce. government. The results show that participants understand e-government but still need further guidance. Keywords: E-government, Human Resources, Village Government
IMPLEMENTATION OF BUREAUCRACY REFORM THROUGH THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SMART CITY IN CIMAHI CITY Titin Rohayatin; Zaenal Abidin AS; Harky Ristala
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i1.1423

Abstract

The reform of the government bureaucracy marks a change in the government structure to a decentralized pattern. Consequently, the implementation of regional autonomy has changed the entire structure and function of the bureaucracy and the implementation of public services. Bureaucratic reform and public services are two important elements in governance management in the era of globalization. Bureaucratic reform is the government's commitment to implementing good governance to be able to have high competitiveness through the application of the concept of e-Government, one of which is the implementation and development of Smart Cities. Smart City is a city that combines information and communication technology (ICT) with the aim of improving the performance of government services. Smart cities in the era of globalization and digitalization can have a big impact on changing the lives of individuals and government organizations. Information technology in the era of globalization is the main means of improving human resources as implementers of government organizational systems. The implementation and development of Smart City aims to develop smart solutions for dealing with the challenges of urbanization, globalization, and the use of sophisticated information technology based on e-government.
PENERAPAN CITY BRANDING DALAM MEWUJUDKAN HERITAGE MILITARY TOURISM DI KOTA CIMAHI Muhammad Sachrul Basyari; Titin Rohayatin; Zaenal Abidin AS
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i1.1022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan city branding dalam mewujudkan Heritage Military Tourism di Kota Cimahi. Permasalahannya adalah pelaksanaan wisata tersebut yang belum sesuai dengan perencanaannya, minimnya infrastruktur dan kunjungan wisata, dan keuntungan sektor pariwisata lebih dinikmati oleh pemilik modal besar akibat marjinalisasi ekonomi terhadap UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus kolektif, sehingga informan dipilih dari berbagai badan/dinas dan pemangku kepentingan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data dengan dokumen serta bahan audio/visual. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penyiapan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi Visi dan Strategi, relevansi visi dan strategi belum disertai koordinasi yang baik. Dimensi Sinergi, dukungan pemangku kepentingan belum disertai kesepakatan formal. Komunitas Lokal, identifikasi kebutuhan UMKM belum disertai keterlibatannya dalam forum formal. Dimensi infrastruktur, peningkatan aksebilitas belum optimal. Dimensi Cityscape and Getaways, lingkungan representatif belum signifikan. Dimensi Budaya Internal, pengelolaan dan pemasaran kota belum disertai kemampuan pemerintah kota yang memadai. Dimensi Kesempatan, pengembangan ekonomi belum diintegrasikan dengan city branding. Dimensi Komunikasi, penyelarasan pesan city branding belum optimal. Dengan demikian, penerapan city branding tersebut belum optimal. Kata kunci : City Branding, Wisata, Heritage Military Tourism.
PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP SMART VILLAGE GOVERNMENT DI KABUPATEN BANDUNG Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Siti Munawaroh; Dadan Kurnia; Iing Nurdin; Toto Kushartono
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 8 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i8.2749-2758

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam antara teori dan praktek mengenai konsep  tata Kelola pemerintahan desa melalui smart village.  Tema terkait tata Kelola pemerintahan dipilih, karena adanya peluang dari desa yang ada di Kabupaten Bandung untuk dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan menggunakan konsep smart village government. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum seluruh desa di Kabupaten Bandung yang mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government. Hal ini terjadi karena sebagian besar Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bandung belum memahami tentang strategi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, serta belum menyadari terkait posisi strategis dan kelebihan insfrastruktur yang dimiliki. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemberian materi, ceramah, focus group discussion (FGD), dan evaluasi. Untuk mewujudkan berjalannya smart village secara optimal diperlukan kapasitas dari pemerintahan desa. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam terwujudnya smart village, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana di desa. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, bahwa pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bandung sangat ingin menjadikan desanya smart, dengan harapan mampu untuk memajukan desanya menuju arah yang lebih baik. Untuk itu, aparatur pemerintah desa berharap pendidikan dan pelatihan terkait smart village diselenggarakan secara berkelanjutan.
OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI TATA KELOLA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN SUBANG Titin Rohayatin; Dadan Kurnia; Noer Apptika Fujilestari; Siti Munawaroh
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i1.11715

Abstract

Tata Kelola manajemen Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan penyelenggaran pemerintahan harus di manage dengan baik, karena Sumber daya manusia aparatur pemerintah akan memiliki dampak terhadap berbagai arah, termasuk dalam tata Kelola Keuangan Desa, tata Kelola Keuangan Bumdes. Tata Kelola Keuangan Desa dan tata Kelola Keuangan Bumdes perlu dilakukan secara baik dan benar serta bersifat transparan guna menghindari ada penyimpangan dan penyalahgunaan dari penggunaan keuangan tersebut. Tata Kelola keuangan desa, tata Kelola keuangan Bumdes ini dapat meningkatkan potensi keuangan desa dan akhirnya dapat meningkatkan tingkat ekonomi Masyarakat dan dapat meningkatkan taraf kehidupan kesejahteraan Masyarakat. Tata Kelola keuangan desa, dan tata Kelola keuangan Badan Usaha milik desa dengan cara mengoptimalkan dari potensi desa maka akan menopang kehidupan perekonomian Masyarakat desa dan akan mendukung terhadap Program Pemerintah bahwa Pembangunan desa merupakan garda terdepan bagi Pembangunan Nasional. Beberapa penerapan teknologi informasi sebagai bentuk wujud digitalisasi desa sudah tersdia untuk membantu Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan dengan adanya teknologi informasi tersebut sebagai bentuk penerapan e- Government dalam pemerintahan desa yang tjuannya mewujudkan Smart Village dan menuju desa mandiri.
Co-Authors Abidin As, Zaenal Abidin AS, Zaenal Abidin AS Achmad Nurmandi Agus Subagyo Agus Subagyo Agus Subagyo Agus Subagyo Agustina Setiawan Agustina Setiawan Andreas Noviyanto Apptika, Noer Aprilia, Bunga AS, Zaenal Abidin Dadan Kurnia Dari, Widuri Wulan Denis Abdul Aziz Endang Priatna Fauzi, Lukman Munawar febriansyah, dicky Febriasnyah, Dicky Felinda Wulandari Fujilestari, Noer Apptika Gia Anggia Harky Ristala Harky Ristala Irawaty, Tinda Kurnia, Dadan Kushartono, Toto Lestari, Noer Apptika Fuji Lukman Munawar Fauzi Muhammad Sachrul Basyari Neneng Mastoah Noer Apptika Fujilestari Nurdin, Iing P, Dahly Sukma Permana, Danny Ristala, Harky Rochaeni, Atik Saputri, Riska Septiansyah, Bayu Setiawan, Agustina Siddha, Arlan Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Suranto Suranto Tinda Irawaty Tinda Irawaty Toto Kushartono Toto Kushartono Toto Kushartono Tulus Warsito Ulung Pribadi, Ulung Wahyudi Kumorotmo Waluyo Zulfikar Wawan Gunawan Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Wulan Wulan, Widuri Wulandari, Widuri Yamardi Yamardi Yamardi, Yamardi Zaenal Abidin As Zaenal Abidin AS