Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.589
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Transformative Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi PERSPEKTIF Jurnal Abdimas Mandiri Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vivabio : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education Khazanah Sosial
Rohayatin, Titin -
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
SMART VILLAGE CONCEPT TRAINING IN WEST BANDUNG REGENCY VILLAGE GOVERNMENT Subagyo, Agus; Rohayatin, Titin; Pujilestari, Noer Apptika; Wulandari, Widuri
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): MARET
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/abdidos.v7i1.1603

Abstract

Community service carried out aims to provide an in-depth understanding between theory and practice regarding the smart village concept. This theme was chosen because villages in West Bandung Regency have the opportunity to realize village governance with the concept of smart village government. However, until now not all villages in West Bandung Regency have realized village governance with the concept of smart village government. This is because most of the village heads in West Bandung Regency are not aware of the strategic position and advantages of the infrastructure they have and the village head's weak understanding of strategies for realizing good governance. The method of implementing community service is done by providing material, lectures, focus group discussions, and evaluations. To make the smart village run optimally, the capacity of the village government is needed. Human resources play an important role in the realization of a smart village, of course, supported by facilities and infrastructure in the village. From the results of this community service, the village government in West Bandung Regency wants to make their village smart. For this reason, village government officials hope that education and training related to smart villages are often held.
OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI TATA KELOLA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN SUBANG Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; Fujilestari, Noer Apptika; Munawaroh, Siti
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata Kelola manajemen Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan penyelenggaran pemerintahan harus di manage dengan baik, karena Sumber daya manusia aparatur pemerintah akan memiliki dampak terhadap berbagai arah, termasuk dalam tata Kelola Keuangan Desa, tata Kelola Keuangan Bumdes. Tata Kelola Keuangan Desa dan tata Kelola Keuangan Bumdes perlu dilakukan secara baik dan benar serta bersifat transparan guna menghindari ada penyimpangan dan penyalahgunaan dari penggunaan keuangan tersebut. Tata Kelola keuangan desa, tata Kelola keuangan Bumdes ini dapat meningkatkan potensi keuangan desa dan akhirnya dapat meningkatkan tingkat ekonomi Masyarakat dan dapat meningkatkan taraf kehidupan kesejahteraan Masyarakat. Tata Kelola keuangan desa, dan tata Kelola keuangan Badan Usaha milik desa dengan cara mengoptimalkan dari potensi desa maka akan menopang kehidupan perekonomian Masyarakat desa dan akan mendukung terhadap Program Pemerintah bahwa Pembangunan desa merupakan garda terdepan bagi Pembangunan Nasional. Beberapa penerapan teknologi informasi sebagai bentuk wujud digitalisasi desa sudah tersdia untuk membantu Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan dengan adanya teknologi informasi tersebut sebagai bentuk penerapan e- Government dalam pemerintahan desa yang tjuannya mewujudkan Smart Village dan menuju desa mandiri.
TOURISM MANAGEMENT AND CREATIVE ECONOMY TRAINING IN WEST BANDUNG REGENCY Subagyo, Agus; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; Fujilestari, Noer Apptika; Munawaroh, Siti
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 2 (2025): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v7i2.15374

Abstract

The natural conditions of West Bandung Regency have quite interesting potential in the West Java region, it is proven that there are many tourist attractions that attract the attention of visitors every day, both domestic and foreign tourists. However, this tourism potential still requires more optimal management and promotion, especially for several villages or sub-districts whose tourist attractions have not yet been developed by the government or private sector. This condition is supported by local-based economic potential which can certainly support the attractiveness of the growth of village tourism. However, tourism management and promotion have not been handled professionally. This service activity aims (1) To provide understanding to MSMEs and the tourism sector in West Bandung Regency regarding tourism management and the creative economy in West Bandung Regency. (2) To increase knowledge and understanding for tourism business service entrepreneurs in West Bandung Regency by improving tourism management and the creative economy in West Bandung Regency. The implementation methods used are participatory approach, group approach, individual approach, lecture method, discussion/FGD method. Indicators of activity success can be seen from the level of community participation and the results of pre-tests and post-tests after the activity. The results of the activity show an increase in Tourism managerial capacity in preparing short-term activity plans, including promotional plans in collaboration with schools for tourism education. Creative economy activists have understood collaborative marketing strategies and online sales.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN BANDUNG Rohayatin, Titin; Setiawan, Agustina; Kurnia, Dadan; Apptika Fuji Lestari, Noer; Munawaroh, Siti; Wulandari, Widuri
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 10 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i10.3615-3627

Abstract

Dalam konteks penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dari aparatur desanya. Dengan demikian, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dari aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Metode kegiatan yang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan kegiatan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis serta membuat standarisasi kompetensi dan sertifikasi profesi, pengembangan kerjasama pelatihan, pengembangan pembelajaran masyarakat melalui platform digital akademi desa 4.0 berbasis inovasi desa. Hasil kegiatan dapat dikatakan efektif karena mampu membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa lainnya dan pendamping Desa dalam rangka tata kelola manajemen Pemerintah Desa dan tata Kelola Aset Desa dalam rangka peningkatan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
SELEKSI TAMBAHAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Setiawan, Agustina; Rohayatin, Titin; Kushartono, Toto; Kurnia, Dadan; Wulandari, Widuri; Munawaroh, Siti
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 3 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i3.990-995

Abstract

Kualitas sumber daya manusia bakal calon kepala desa menentukan masa depan dari pemerintahan desa. Proses penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kualitas kepala desa yang sedang berkuasa, karena hal ini berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa, serta kemajuan dan kesejahteraan dari masyarakat desa. Dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat, calon kepala desa sebelum dipilih langsung oleh masyarakat merka mengikuti test tertulis sebagai seleksi awal sebelum pemilihan kepala desa. Hal ini menjadi perhatian dari FISIP Unjani untuk dapat ikut serta dalam penyelenggaraan test tambahan tertulis yang dilakukan bagi bakal calon kepala desa di KBB. Harapannya dengan adanya test tertulis tambahan ini, para calon kepada desa yang maju dalam pemilihan kepala desa adalah calon-calon yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga kedepannya mampu untuk memajukan desa yang bersangkutan. Pelaksanaan seleksi tambahan akademik ujian tertulis yang dilakasankan oleh FISIP Unjani berjalan lancar.
PENERAPAN CITY BRANDING DALAM MEWUJUDKAN HERITAGE MILITARY TOURISM DI KOTA CIMAHI Basyari, Muhammad Sachrul; Rohayatin, Titin; Abidin AS, Zaenal
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i1.1022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan city branding dalam mewujudkan Heritage Military Tourism di Kota Cimahi. Permasalahannya adalah pelaksanaan wisata tersebut yang belum sesuai dengan perencanaannya, minimnya infrastruktur dan kunjungan wisata, dan keuntungan sektor pariwisata lebih dinikmati oleh pemilik modal besar akibat marjinalisasi ekonomi terhadap UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus kolektif, sehingga informan dipilih dari berbagai badan/dinas dan pemangku kepentingan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data dengan dokumen serta bahan audio/visual. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penyiapan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi Visi dan Strategi, relevansi visi dan strategi belum disertai koordinasi yang baik. Dimensi Sinergi, dukungan pemangku kepentingan belum disertai kesepakatan formal. Komunitas Lokal, identifikasi kebutuhan UMKM belum disertai keterlibatannya dalam forum formal. Dimensi infrastruktur, peningkatan aksebilitas belum optimal. Dimensi Cityscape and Getaways, lingkungan representatif belum signifikan. Dimensi Budaya Internal, pengelolaan dan pemasaran kota belum disertai kemampuan pemerintah kota yang memadai. Dimensi Kesempatan, pengembangan ekonomi belum diintegrasikan dengan city branding. Dimensi Komunikasi, penyelarasan pesan city branding belum optimal. Dengan demikian, penerapan city branding tersebut belum optimal. Kata kunci : City Branding, Wisata, Heritage Military Tourism.
PELATIHAN MANAJEMEN PARIWISATA UNTUK PENGEMBANGAN POTENSI WISATA MELALUI DIGITALISASI DESA DI DESA SUMBERWETAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA Setiawan, Agustina; Fujilestari, Noer Apptika; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; Febriansyah, Dicky; Rochaeni, Atik; Yamardi; Wulandari, Widuri; Munawaroh, Siti; Siddha, Arlan; Sukma, Dahly; Munawar, Lukman; Aprimayanti, Risyah; Septiansyah, Bayu; Ristala, Harky; Zulfikar, Waluyo; Aprilia, Bunga
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 3 (2025): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v7i3.18401

Abstract

Kondisi alam Desa Sumberwetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka memiliki potensi yang cukup menarik di wilayah Jawa Barat karena merupakan salah satu wisata budaya. Namun potensi wisata tersebut masih memerlukan pengelolaan dan promosi yang lebih optimal terutama bagi beberapa desa atau kecamatan yang objek wisatanya belum ada pengembangan dari pemerintah maupun swasta. Kondisi ini dikukung oleh potensi ekonomi berbasis lokal menunjang daya tarik tumbuhnya wisata desa. Namun demikian pengelolaan wisata dan promosi belum ditangani secara professional. Kegiatan pengabdian ini bertujuan (1) Untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa, pengelola objek wisata, kelompok sadar wisata dan karang taruna berkaitan dengan manajemen pariwisata untuk meningkatkan potensi wisata melalui digitalisasi desa di Desa Sumberwetan (2) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi para pelaku usaha jasa usaha wisata di Desa Sumberwetan dengan meningkatkan manajemen pariwisata dan ekonomi kreatif. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, pendekatan kelompok, pendekatan individual, metode ceramah, metode diskusi/FGD. Indikator keberhasilan kegiatan dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dan hasil pre test dan post tes setelah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan manajerial Pariwisata dalam menyusun rencana kegiatan jangka pendek, termasuk rencara promosi dengan bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk edukasi wisata. Pegiat ekonomi kreatif telah memahami strategi pemasaran kolaborasi dan penjualan online.
STRATEGY FOR IMPLEMENTING AND DEVELOPING SMART CITY IN ORDER TO REFORM LOCAL GOVERNMENT BUREAUCRACY IN CIMAHI CITY Rohayatin, Titin; Abidin As, Zaenal; Ristala, Harky; Mastoah, Neneng
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 1 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i1.779

Abstract

A Smart City is a concept for urban development that incorporates information and communication technology (ICT) and Internet of Things (IoT) technologies. A smart city aims to maximize service efficiency via the use of informatics and technology. Data gathered from people and devices is then processed and evaluated using sensors that are coupled with a real-time monitoring system. This data is gathered as critical data to help the community overcome the inefficiencies of bureaucratic services. The rapid advancement of information and communication technology, combined with the development of an increasingly reliant society on the performance of the government bureaucracy, generally requires the government's strategy for implementing and developing Smart Cities. because it has the potential to significantly influence lives, both personally and collectively, including those of government agencies. However, several difficulties remain in its implementation, preventing the government's strategy from being executed properly. The government's strategy for implementing and developing the E-government idea, as well as for applying and developing the Smart City concept to achieve bureaucratic reform, is highly suitable for use as a form of assistance for the development of high-quality community services. The Smart City idea is being implemented in Cimahi City using the following six indicators: (1) smart government, (2) smart economy, (3) smart environment, (4) smart living, (5) smart people, and (6) smart mobility are all examples of smart concepts.
IMPLEMENTATION OF BUREAUCRACY REFORM THROUGH THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SMART CITY IN CIMAHI CITY Rohayatin, Titin; Abidin AS, Zaenal; Ristala, Harky
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i1.1423

Abstract

The reform of the government bureaucracy marks a change in the government structure to a decentralized pattern. Consequently, the implementation of regional autonomy has changed the entire structure and function of the bureaucracy and the implementation of public services. Bureaucratic reform and public services are two important elements in governance management in the era of globalization. Bureaucratic reform is the government's commitment to implementing good governance to be able to have high competitiveness through the application of the concept of e-Government, one of which is the implementation and development of Smart Cities. Smart City is a city that combines information and communication technology (ICT) with the aim of improving the performance of government services. Smart cities in the era of globalization and digitalization can have a big impact on changing the lives of individuals and government organizations. Information technology in the era of globalization is the main means of improving human resources as implementers of government organizational systems. The implementation and development of Smart City aims to develop smart solutions for dealing with the challenges of urbanization, globalization, and the use of sophisticated information technology based on e-government.
FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN Rohayatin, Titin; Warsito, Tulus; Pribadi, Ulung; Nurmandi, Achmad; Kumorotmo, Wahyudi; Suranto, Suranto
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.50

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan publik dilingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas. Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi.
Co-Authors Abidin As, Zaenal Abidin AS, Zaenal Abidin AS Achmad Nurmandi Agus Subagyo Agus Subagyo Agus Subagyo Agustina Setiawan Agustina Setiawan Anggia, Gia Apptika Fuji Lestari, Noer Apptika, Noer Aprilia, Bunga Aprimayanti, Risyah Aziz, Denis Abdul Basyari, Muhammad Sachrul Dadan Kurnia Dari, Widuri Wulan Fauzi, Lukman Munawar febriansyah, dicky Febriasnyah, Dicky Fujilestari, Noer Apptika Harky Ristala Irawaty, Tinda Kumorotmo, Wahyudi Kurnia, Dadan Kushartono, Toto Lestari, Noer Apptika Fuji Mastoah, Neneng Munawar, Lukman Noer Apptika Fujilestari Noviyanto, Andreas Nurdin, Iing P, Dahly Sukma Permana, Danny Priatna, Endang Pujilestari, Noer Apptika Ristala, Harky Rochaeni, Atik Saputri, Riska Septiansyah, Bayu Setiawan, Agustina Siddha, Arlan Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Sukma, Dahly Suranto Suranto Tinda Irawaty Toto Kushartono Toto Kushartono Toto Kushartono Tulus Warsito, Tulus Ulung Pribadi, Ulung Waluyo Zulfikar Wawan Gunawan Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Wulan Wulan, Widuri Wulandari, Felinda Wulandari, Widuri Yamardi Yamardi, Yamardi Zaenal Abidin AS