Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI KOTA CIMAHI Priatna, Endang; Rohayatin, Titin; Irawaty, Tinda
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.204

Abstract

Pada tahun 2013, 2018, dan 2019 terjadi penangkapan terorisme di Kota Cimahi. Kota Cimahi dianggap rawan menjadi tempat persembunyian teroris. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penanggulangan terorisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DaerahKota Cimahi dalam penanggulangan terorisme, melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cimahi bersinergi dengan pihak kepolisian dan juga masyarakat Kota Cimahi. Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kesbangpol bersama dengan pihak kepolisian, memberi edukasi kepada masyarakat terkait radikaslime dan terorisme. Baik pihak Kesbapol dan kepolisian, telah memiliki SDM yang berkompeten dalam pengawasan. Hanya saja sejauh ini yang menjadi kekurangan adalah terkait kuantitas dari SDM di kepolisian. Perencanaan pengawasan dalam penanggulangan terorisme di Kota Cimahi dilakukan dengan pemetaan tugas kepada masing-masing unit yang ada di kepolisian. Anggaran khusus untuk penanganan terorisme belum ada. Jadi, kesimpulannya adalah pengawasan penanggulangan di Pemerintah Kota Cimahi dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk melihat lingkungan sekitarnya, dan apabila ada hal yang mencurigakan bisa langsung melaporkan kepada Pemerintah atau pihak kepolisian. Kata Kunci: Pengawasan, Terorisme, Pemerintah Daerah
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Wulandari, Felinda; Yamardi, Yamardi; Rohayatin, Titin
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.206

Abstract

Penelitian ini membahas terkait Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu belum efektifnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Padalarang. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan PKH pengentasan kemiskinan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Unit analisis dan informan Dinas Sosial yaitu UPPKH Bandung Barat, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Padalarang, dan Peserta PKH. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Padalarang belum efektif. Terlihat belum optimalnya pemberian bantuan, dana yang diterima peserta PKH tidak sesuai dengan keadaan PKH, selain itu dana yang diterima pendamping PKH juga tidak sesuai dengan pengeluarannya, dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan pendamping kepada peserta PKH yang tidak melaksanakan kewajibannya, masih belum tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
STRATEGI KERJASAMA SISTER CITY KOTA BANDUNG DENGAN PETALING JAYA DI BIDANG EKONOMI PERDAGANGAN Anggia, Gia; Rohayatin, Titin; Fauzi, Lukman Munawar
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i2.286

Abstract

The City of Bandung and Petaling Jaya have collaborated with Sister City in the trade economy sector starting from 2012 and continuing in 2015. MSMEs in Bandung still have many problems running their business and MSMEs are still having difficulty developing. Descriptive research with a qualitative approach. Techniques based on primary data (interviews and observations), as well as secondary data (literature study). The results of the research on the collaboration strategy of Sister City Bandung City with Petaling Jaya in the economic sector can be said to be not optimal. This can be seen, the lack of awareness of the apparatus' resources towards mastery of English, the apparatus has not realized that language acquisition can improve the quality of employee performance in a collaboration strategy between Sister City and Petaling Jaya in the trade economy sector in the field of MSME products in Bandung City. The two Bandung City Governments do not have a specific strategy to overcome the threats associated with Sister City with Petaling Jaya in the trade economy, the three strategies of cooperation through promotional activities in Petaling Jaya.
PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BEKASI Noviyanto, Andreas; Rohayatin, Titin; Fauzi, Lukman Munawar
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.336

Abstract

The implementation of public services at the Department of Population and Civil Registration of Bekasi Regency has not been optimal. If public services in the Department of Population and Civil Registration are seen from the implementation of the principles of Good Governance, such as aspects of accountability, transparency, and participation, they are still not optimal. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Observation data collection techniques and interviews with several informants related to research. The results of the study, which led to the implementation of the principles of Good Governance in population administration services at the Population and Civil Registration Service, have not run optimally, judging from the accountability of the mismatch between implementation and operational standards (SOP), as well as unclear service completion, not timely in providing services to the community. When viewed from the transparency aspect of the lack of availability regarding population administration services, the Department of Population and Civil Registration has not maximally used the official website in providing information to the public. And from the last aspect, namely participation, the community has not been fully involved in providing criticism and suggestions and the community is not involved in evaluating services. Keywords: Good Governance Principles, Accountability, Transparency, Participation, Population Administration Services
PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PELESTARIAN KESENIAN WAYANG GOLEK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Aziz, Denis Abdul; Rohayatin, Titin; Abidin As, Zaenal
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.337

Abstract

Kesenian Wayang Golek merupakan kesenian yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Akibat perkembangan jaman, kesenian Wayang Golek mengalami penurunan pada paguyubannya, khususnya yang berada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu perlu ada upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Wayang Golek sendiri sudah diakusi oleh UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan 2 orang, yaitu : (1) Kepala Seksi Bina Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat,(2) dan Seniman Wayang Golek. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelestarian kesenian Wayang Golek yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan (1) belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang upaya pelestarian kesenian Wayang Golek (2) pemberdayaan yang dilakukan belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kesenian Wayang Golek (3) belum optimal dalam menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang dalam upaya pelestarian kesenian Wayang Golek. Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pelestarian Kesenian, Wayang Golek
The Smart City Implementation and Development Model in Realizing Bureaucratic Reform in the Local Government of Cimahi City Titin Rohayatin; Zaenal Abidin AS; Harky Ristala
Khazanah Sosial Vol. 5 No. 4 (2023): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v5i4.30523

Abstract

This study delves into the implementation and development of a Smart City model as a strategic approach by the Regional Government to achieve bureaucratic reform. The aim is to address challenges associated with inefficient service systems, lengthy processes, organizational structures, and bureaucratic placements that hinder effective government management. Focused on Cimahi City's urban development strategy, the Smart City concept integrates the Internet of Things (IoT) and information and communication technology (ICT) to optimize city assets, enhance law enforcement, streamline government agency information systems, and improve community services. However, despite its potential, the government's Smart City strategy faces obstacles, including server errors, login difficulties, frequent application loading, cumbersome display interfaces, and unresponsive buttons. In response, this research proposes the TRSCM model as a framework for the effective implementation and development of Smart City initiatives, aiming to overcome barriers and contribute to the realization of meaningful bureaucratic reform in government organizations.