Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Prinsip Al-Kasb dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal di Tengah Ekspansi Waralaba Asing Nina Nursari; Nasrudin Nasrudin
ISLAMICA Vol 9 No 1 (2025): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v9i1.162

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi prinsip al-kasb dalam membangun daya saing UMKM lokal di Indonesia, khususnya di tengah ekspansi waralaba asing yang kian meningkat. Prinsip al-kasb, yang berarti usaha dan kerja keras dalam kerangka etika Islam, dianggap mampu memperkuat posisi kompetitif UMKM lokal dengan mendorong nilai kejujuran, ketekunan, dan produktivitas berkelanjutan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada penelitian studi kepustakaan (library research) yang mengkaji literatur primer dan sekunder terkait dengan prinsip al-kasb terhadap UMKM lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip al-kasb tidak hanya membantu UMKM dalam membangun citra yang beretika, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan lokal terhadap produk mereka. Selain itu, al-kasb mendorong para pelaku UMKM untuk berinovasi secara berkelanjutan, sehingga mampu bersaing secara efektif dengan waralaba asing yang memiliki modal besar. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada integrasi prinsip al-kasb dalam strategi bisnis UMKM sebagai pendekatan kompetitif yang belum banyak dibahas dalam konteks persaingan dengan entitas bisnis global. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model kewirausahaan berbasis nilai dan menjadi alternatif konseptual bagi UMKM lokal dalam menghadapi hegemoni waralaba asing.

AKAD MUDHARABAH DAN RELEVANSINYA DENGAN TAFSIR QUR’AN SURAH AN-NISA AYAT 29 TENTANG LARANGAN MENCARI HARTA DENGAN CARA YANG BATHIL Lena Ishelmiani Ziarahah; Nasrudin Nasrudin; Rosihon Anwar
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 1 No. 1 (2023): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v1i1.480

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 tentang larangan mencari harta dengan cara yang bathil serta korelasinya dengan akad Mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yaitu melalui usaha yang tidak memiliki syariat, seperti melakukan riba, judi, serta berbagai cara yang masuk dalam kategori tipuan dan pengelabuan. Akad mudharabah menjadi salah satu solusi dalam sistem ekonomi syariah agar transaksi tidak mengandung kemudharatan dan kebathilan, serta para pihak dalam bertransaksi harus saling suka sama suka (antharadhin). Adapun Relevansi Akad Mudharabah dengan tafsir Quran Surat An-Nisa Ayat 29 bahwa di dalam transaksi muamalah dalam pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah, tidak diperbolehkan mengandung unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan riba (usury). Abstract: This study aims to analyse the Qur'anic interpretation of Surat An-Nisa Verse 29 regarding the prohibition of seeking wealth in a manner mentally correlated with the Mudharabah contract. This research uses a descriptive analysis with a qualitative approach. The results showed that Allah Almighty forbids His faithful servants to eat the property of some of them over others in a pure way, namely through efforts that do not have Sharia, such as usury, gambling and various methods that fall into the category of using various deceptions and deceptions. Akad Mudharabah is one of the solutions in the Islamic economic system, ensuring that transactions are free from glory and innocence, and that the parties to the transaction must be consensual (antharadhin). The relevance of Akad Mudharabah to the interpretation of the Quran Surat An-Nisa Verse 29 is that, in muamalah transactions, its management must be based on sharia principles; it is not allowed to contain elements of maysir (gambling), gharar (obscurity), and riba (usury).

PENERAPAN DALIL QATH'I DAN ZHANNI TERHADAP INOVASI AL-UQUD AL-MURAKKABAH (MULTI AKAD) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH Nina Nursari; Nasrudin Nasrudin; Jujun Jamaludin; Mustofa Mustofa
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i2.902

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dalil qath’i dan zhanni dalam inovasi al-uqūd al-murakkabah (multi akad) pada sistem perbankan syariah. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kedua jenis dalil tersebut dapat diharmonisasikan untuk mendukung pengembangan produk keuangan yang kompleks namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis terhadap literatur klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta studi kasus pada produk multi akad di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTPN Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil qath’i berfungsi sebagai batas syariah yang tidak boleh dilanggar, khususnya dalam larangan riba dan gharar, sedangkan dalil zhanni memberikan fleksibilitas ijtihad bagi inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan relasi dialektis antara dalil qath’i dan zhanni dalam menciptakan produk multi akad yang kompetitif dan patuh syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar regulator dan lembaga keuangan syariah memperkuat prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam pengembangan produk serta menyusun pedoman inovasi akad berbasis kemaslahatan.

PRAKTIK RIBA DAN GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE: ANCAMAN PADA REPUTASI DAN KREDIBILITAS NASABAH DI ERA DIGITAL Nina Nursari; Nasrudin Nasrudin
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 2 No. 2 (2024): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v2i2.903

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh praktik riba terhadap gagal bayar pinjaman online dan dampaknya pada krisis reputasi serta kredibilitas nasabah di perbankan, dari perspektif ekonomi Islam. Praktik riba dalam sistem pinjaman online, yang sering kali melibatkan suku bunga tinggi dan ketentuan yang tidak transparan, berdampak signifikan pada tingkat gagal bayar nasabah. Kondisi ini memicu krisis reputasi dan kredibilitas yang merugikan, baik bagi individu nasabah maupun institusi keuangan. Berdasarkan pandang ekonomi Islam, riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan, melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan yang diamanatkan oleh syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Quran, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279), yang melarang keras praktik riba serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya transaksi yang adil dan bebas dari unsur eksploitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik perbankan dapat mengurangi risiko gagal bayar dan memperbaiki reputasi serta kredibilitas nasabah, dengan menekankan pada transaksi yang transparan, adil, dan berbasis kemaslahatan.

Kritik Ekonomi Islam terhadap Skema Fiskal dan Insentif Investasi Asing Di Ibu Kota Nusantara Perspektif Maqashid al-Shariah Nina Nursari; Nasrudin Nasrudin
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 4 No. 1 (2026): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v4i1.2189

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek strategis nasional yang dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam implementasinya, pemerintah menerapkan berbagai skema fiskal dan insentif investasi asing sebagai instrumen untuk menarik modal dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan, khususnya terkait potensi ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dampaknya bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik ekonomi Islam terhadap skema fiskal dan insentif investasi asing dalam pembangunan IKN melalui perspektif maqashid al-shariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, kebijakan fiskal, literatur ekonomi Islam, serta dokumen terkait pembangunan IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan pemberian insentif investasi asing memiliki potensi positif dalam mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mengandung risiko ketimpangan ekonomi apabila tidak disertai mekanisme distribusi yang adil serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal. Perspektif maqashid al-shariah menempatkan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan harta (hifz al-māl) sebagai dasar evaluasi kebijakan ekonomi negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN perlu diarahkan pada kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas kajian ekonomi Islam terhadap kebijakan pembangunan nasional dan menawarkan kerangka evaluasi berbasis maqashid al-shariah dalam perumusan kebijakan publik.

Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi Pahrudin Azis; Muhamad Kholid; Nasrudin Nasrudin
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.896

Artikel ini membahas perbandingan lembaga penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini bertujuan memberikan perbandingan mendalam antara keduanya serta mengevaluasi keunggulan dan kelemahan masing-masing metode dalam konteks hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi, dengan kepastian hukum dan keputusan final, cocok untuk sengketa kompleks, sedangkan non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, lebih efektif untuk penyelesaian cepat dan menjaga hubungan berkelanjutan. Kebaharuan artikel ini terletak pada pembahasan strategis mengenai faktor-faktor seperti urgensi penyelesaian, sensitivitas informasi, dan hubungan antar pihak, yang memberikan wawasan komprehensif bagi praktisi hukum dan masyarakat dalam memilih metode penyelesaian sengketa yang tepat.

Peran Sertifikasi Halal dalam Penguatan Industri Makanan Halal : Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia Nasrudin Nasrudin; Nina Nursari
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i1.1268

Penelitian ini berfokus pada pentingnya sertifikasi halal dalam memperkuat industri makanan halal di Indonesia, terutama sebagai instrumen perlindungan konsumen Muslim. Sertifikasi halal menjadi krusial di tengah era perdagangan bebas yang membawa produk asing ke Indonesia, di mana konsumen Muslim memerlukan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi hukum, praktik industri, dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif dalam membangun iklim bisnis halal, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar produk halal global. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan strategis bagi pengembangan industri makanan halal dan menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai alat perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.

Memahami Status Tanah di Indonesia Antara Hak Milik dan Hak Menguasai Negara Nasrudin Nasrudin; Nina Nursari; Jujun Jamaludin
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.2145

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis kedudukan hukum kedua konsep tersebut dalam kerangka hukum perdata agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, selanjutnya data dianalisis melalui penafsiran hukum (legal interpretation) dan konstruksi hukum (legal construction) untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik atas tanah memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya dalam batas ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang menegaskan bahwa hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, pada pelaksanaan hak tersebut tetap berada di bawah prinsip hak menguasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah demi menjamin fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Kebaruannya adalah pemetaan hubungan hukum yang menegaskan batas kewenangan negara tanpa mengurangi jaminan perlindungan hak individu. Kontribusinya diharapkan dapat memperkuat pemahaman hukum perdata agraria dan menjadi acuan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.

Perlindungan Konsumen dalam Adhesion Contract Internet Service Provider melalui Prinsip Keadilan dan Klausula Eksonerasi Salman Abdul Rouf A.Q.; Nasrudin Nasrudin; Muhamad Kholid; Ahmad Farikhin
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v3i1.2840

Perkembangan layanan Internet Service Provider (ISP) mendorong penggunaan adhesion contract sebagai bentuk perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan pada umumnya tidak memberikan ruang negosiasi yang seimbang bagi konsumen. Pola kontraktual tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika terdapat klausula eksonerasi yang membatasi, mengurangi, atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan keberlakuan klausula eksonerasi dalam adhesion contract ISP serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan prinsip keadilan kontraktual dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis secara deskriptif-analitis norma hukum perjanjian, ketentuan perlindungan konsumen, serta karakteristik kontrak baku dalam layanan ISP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan adhesion contract pada layanan ISP secara hukum dapat dibenarkan sebagai bentuk efisiensi dalam transaksi massal, tetapi keberlakuannya dibatasi oleh prinsip keseimbangan, itikad baik, kepatutan, dan ketentuan mengenai larangan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, membatasi hak konsumen, atau memberikan kewenangan untuk mengubah ketentuan secara sepihak berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kontraktual dan mengurangi daya mengikat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum perdata melalui penguatan konstruksi perlindungan konsumen dalam kontrak baku layanan digital dan memberikan dasar normatif bagi pembentukan kontrak ISP yang transparan, proporsional, dan berkeadilan.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search