Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.725
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Journal of Government and Civil Society Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) JWP (Jurnal Wacana Politik) SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Kemudi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik community: Pengawas Dinamika Sosial Jurnal Public Policy Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Governance and Social Policy Journal of Political Sphere Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)
Effendi Hasan
Univeritas Syiah Kuala
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analysis of failure of Illiza Saaduddin djamal on city elections banda aceh in 2017 shahibul izar; effendi hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.335 KB)

Abstract

ABSTRACTOn the 2017 Elections of Banda Aceh Mayor, Illiza Saaduddin Djamal and her partner received 32.23% while her opposition,  Aminullah Usman and his partner received 66.27%. This lost was poled from all districts in Banda Aceh, while in fact she had been on the administration and was popular among the communities. In fact, a survey before the election relealed that her electability is quite high compared to her opposition.This study aims to discuss about the factors that caused Illiza defeat on the 2017 Banda Aceh Election. It also aims to find out the reasons the votes did not vote for Illiza any longer. The approach used for this study was mixed method which is a combination of qualitative method for primary data and quantitative method for secondary data.The study shows that Illiza failed in the election because 77% public was unsatisfied during Illiza administration especially on account of water service. Besides that, the study also finds that her proposed visions and missions did not meet the needs and condition of Banda Aceh voters who were more pragmatic at the time. The other factor revealed from the study is that 73% voters became uninterested to her while 54% of voters on the account of gender issue. Moreover, it shows that 68% of the voters switch their support to Aminullah Usman.It is concluded that Illiza lost because Banda Aceh people were unsatified with her administration, for example in water system. They favor Aminullah Usman more because he wants to improve this situation. Moreover, they do not favor Illiza administration any longer. The result also shows that these people of Banda Aceh were influenced by the issue that women cannot lead in the political administration.it is suggested that for the upcoming candidates to prepare their visions and program that the public needs at the time. As for candidate team, they need to anticipate issues that will weaken the poling of the candidate. Illiza Saaduddin Djamal, Failure, Pragmatism.
REALISASI APBA TAHUN 2017 (Studi Kasus Pada Keterlambatan Pengesahan APBA Tahun 2017) Aulia Syafahri Siregar; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.955 KB)

Abstract

APBA REALIZATION IN 2017(Case Study on 2017 APBA Endorsement Delay)AuliaSyafariSiregar[1]EffendiHasan[2](Auliasyafari@gmail.com, Effendi@unsyiah.ac.id)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala AbstrakAnggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBA akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah kemudian diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri no 13 tahun 2006 bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran dan ditetapkan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Akkibat dari keterlambatan penetapan APBA tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi tidak efektif dan efesien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses penyusunan dan belanja aceh (APBA) 2017 serta faktor dan dampak yang menyebabkan keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017. Penelitian menggunkan metode kualitatif melaui kajian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwanya dinamika politik yang terjadi selama proses penyusunan APBA, eksekutif mendominasi kebijakan anggaran tahun 2017 dari pada DPR Aceh sehingga usulan DPR Aceh tidak tertampung, serta terjadinya misskomunikasi antara Pemerintah Aceh dan dpra hingga terjadi tolak tarik kepentingan. Keterlambatan pengesahan APBA 2017 karena deadlock pembahasan karena tidak ada titik temu kepentingan antara pihak Pemerintah Aceh dan DPRA, serta keluarnya Peraturan Pemerintah no 18 2016 dimana konsekuensinya APBA tahun 2017 wajib disesuaikan dengan susunan perangkat daerah yang baru, sehingga bergesernya waktu pembahasan. Serta adanya wacana akan di peraturan Gubernur APBA 2017 yang menyebabkan miss komunikasi antara DPRA dan Pemerintah Aceh. Serta dampak dari keterlambatan APBA yang mengakibatkan pembangunan tidak berjalan maksimal dan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Aceh. Dan di sarankan kepada pemerintah Aceh ke depan nya di harapkan membuka komunikasi yang inten dengan DPR Aceh sehingga usulan program baik. Kata kunci : Realisasi , Anggaran, Keterlambatan  , Aceh Abstrack  The Aceh Expenditure Budget (APBA) has a very important role in regional development planning. The delay in the APBA determination will have a direct impact on the implementation of development in the region. The process of budgeting for regional expenditure revenues is then regulated in the Minister of Home Affairs regulation No. 13 of 2006 that regional budget revenues and expenditures are the basis of regional financial management within a budget year and are stipulated no later than one month before the relevant fiscal year is implemented. As a result of the delay in the determination of the APBA, the implementation of development programs and activities became ineffective and inefficient. The purpose of this study is to understand the process of drafting and spending Aceh (APBA) 2017 as well as the factors and impacts that caused delays in ratifying the Aceh Budget Revenue and Expenditure (APBA) 2017. Research uses qualitative methods through field studies and literature. The results of the study show that the political dynamics that occurred during the APBA drafting process, the executive dominated the 2017 budget policy from the Aceh DPR so that the proposal of the DPR Aceh was not accommodated, as well as the occurrence of misscommunication between the Aceh Government and the DPR until the interest was rejected. Delay in the approval of the 2017 APBA due to the deadlock of discussion because there is no meeting point of interest between the Aceh Government and the DPRA, and the issuance of Government Regulation No. 18 2016 in which the 2017 APBA must be adjusted to the new regional apparatus, so the discussion period shifts. And the discourse will be in the 2017 APBA Governor regulation which causes a miss of communication between the DPRA and the Aceh Government. As well as the impact of the APBA delay which resulted in development not running optimally and affecting Aceh's economic growth. And it is recommended that the Aceh government in the future be expected to open inten communication with the Aceh DPR so that the proposed program is good.Keywords: Realization, Budget, Delay, Aceh[1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing
Efektivitas Keberadaan Organisasi Sayap Partai Gerindra Terhadap kaderisasi Politik Partai Gerindra Aceh Furqan Furqan; Dr. Effendi Hasan, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.688 KB)

Abstract

ABSTRAKKeberadaan Organisasi Sayap bagi partai politik adalah suatu hak yang legal sejak terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Keberadaannya diharapkan bukan sekedar pemenuhan hak undang-undang dan pelengkap struktural semata, melainkan kebutuhan nyata sebagai pendukung peran dan fungsi partai politik. Partai Gerindra turut membentuk organisasi sayap partai dalam rangka penguatan mesin politiknya terutama terhadap kaderisasi politik partai. Namun Organisasi Sayap Partai Gerindra kurang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan partai terhadap kader politik terlebih jika melihat sedikitnya kader sayap partai yang duduk dijabatan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan Fungsi Sayap Partai Gerindra Aceh dalam menjalankan kaderisasi politik serta mengetahui efektifitas keberadaan Organisasi Sayap Partai Gerindra terhadap kaderisasi politik di Partai Gerindra Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Sayap Partai Gerindra Aceh mempunyai peran dan fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, sarana pendidikan politik dan sarana penciptaan kader politik. Akan tetapi pelaksanaan peran dan fungsi tersebut masih bersifat parsial, tidak intensif dan sistematis. Sehingga keberadaan Organisasi Sayap Partai Gerindra belum efektif terhadap kaderisasi politik di Partai Gerindra Aceh. Diharapkan Partai Gerindra Aceh hendaknya serius mempersiapkan organisasi sayap sebagai sarana kaderisasi politik kader partai dengan mempersiapkan kurikulum kaderisasi politik yang jelas dan sistematis, sehingga tercapainya efektivitas kaderisasi politik Sayap Partai Gerindra Aceh yang optimal. Kata Kunci : Organisasi Sayap Partai, Kaderisasi Politik, EfektivitasEFFECTIVENESS OF THE EXISTENCE OF GERINDRA PARTY WING  ORGANIZATION TO THE POLITICAL COUNCIL OF GERINDRA PARTY OF ACEHABSTRACTThe existence of a wing organization for political parties is a legal right since the issuance of Law (Undang-Undang) Number 2 of 2008 concerning political parties. Its existence is expected not only to fulfill the rights of the law and structural supplementation, but also as a real need to support the role and function of political parties. The Gerindra Party helped form the party's wing organization in order to strengthen its political machinery, especially towards the regeneration of party politics. However, the Gerindra Party Wing Organization does not contribute in fulfilling the party's need for political cadres, especially if it sees at least a party cadre of political parties sitting in political positions. This study aims to determine the Role and Function of the Gerindra Party of Aceh wing organization in carrying out political regeneration and to know the effectiveness of the existence of the Gerindra Party wing organization towards political regeneration in the Gerindra Party of Aceh. The research method used is descriptive qualitative while data collection were conducted by direct observations, interviews and documentation. The results of this study indicate that the existence of the Gerindra Party of Aceh wing organization has a role and function as a means of political recruitment, a means of political education and a means of creating political cadres. However, the implementation of these roles and functions is still partial, not intensive nor systematic. It is concluded that the existence of the Gerindra Party Wing Organization has not been effective for the political caderization in the Gerindra Party of Aceh. It is hoped that the Gerindra Party of Aceh should seriously prepare wing organizations as a means of regenerating political cadres by preparing a clear and systematic political cadre curriculum, so that optimal political cadre regeneration of the Gerindra Party in Aceh is achieved.Keywords : Party Wing Organization, Political Cadre, Effectiveness
Praktik Money Politik Pada Pilkada Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 (Studi Analisis Praktik Money Politik Kecamatan Simpang Kanan) Asmi dar; Dr. Effendi Hasan, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pilkada di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 studi analisis Kecamatan Simpang Kanan semua calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan pelanggaran pidana terkait money politik, diantaranya: 1.) Penyebab terjadinya money politik pada pilkada di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017: a, kurangnya keterbukaan informasi mengenai praktek money politik. b, tingginya angka kemiskinan di Aceh Singkil yang sudah mencapai 22,11% selama dua tahun terakhir. c, korupsi yang tiada henti setiap waktunya dan berbagai macam bentuk dikalangan penguasa, birokrasi bahkan pemerintahan, d, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. e, lambatnya pembangunan infrastruktur yaitu salah satu penghambat perekonomian saat ini. Hal ini jelas bahwa kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana. Sehingga dapat dilihat memiliki kesulitan bagi masyarakat. f, perhatian pendidikan pemerintah masih sangat minim. Hal ini jelas bahwa beragam masalah pendidikan yang makin rumit, kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal. Pendidikan mempunyai peran penting dlam menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. 2.) Upaya KIP mencegah money politik pada pilkada di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 yaitu: a, dengan cara melakukan sosialiasi larangan/pencegahan praktek money politik. b, memberikan pengertian money politik kepada masyarakat. c, melakukan pengawasan setiap saat pelaksanaan pilkada tujuannya untuk mengurangi adanya praktek money politik.Kata Kunci: KIP, Upaya, penyebab terjadi, mencegah, Money PolitikThe Practice of MoneyPoliticsin 2017 elections of Aceh Singkil Regency(Analysis Study of Simpang Kanan District)ABSTRACT The 2017 elections in Aceh Singkil Regency in an analysisstudy of Simpang Kanan District showed that all the candidates of Regent and Vice Regent had comitted criminal offense related to money politics, including: 1.) Causing the existence of money politics in 2017 elections in Aceh Singkil Regency: First, the lack of transparency of information about the practice of money politics. Second, the high number of poverty in Aceh Singkil had reached 22,11% over the last two years. Third, corruption was always relentless and came with a wide variety of forms among the rulers, the bureaucracy and even the government. Fourth, the low quality of Human Resources (HR). The quality of human resources was an important component in every motion of development. Fifth, the slow pace of infrastructure development, which was one of the obstacles in today's economy. It clearly showed that they lack the quality and quantity of infrastructures. So this can cause difficulty for the community. Sixth, the  government's attention towards education was still very minimal. It was clear that the diverse educational problems were more complicated, the quality of students was still low, teachers were less professional, and the cost of education was expensive. Education has an important role in preparing human resources for development. 2.) The efforts of KIP to prevent money politics in the 2017 elections in Aceh Singkil Regency, namely: First, by way of socializing the prohibition/prevention of the practice of money politics. Second, providing an understanding of political money to the community. Third, performing constant surveillance at any conducted time of the elections with the goal was to reduce the practice of money politics.Keywords: KIP, Efforts, cause of occurence,preventing,money politics
Kesiapan KIP Aceh Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017 HENDRA WISMA; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.126 KB)

Abstract

ABSTRAK            Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu bentuk aspirasi dan partisipasi politik masyarakat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Karena momentum pemilu termasuk pilkada menjadikan rakyat sebagai pihak yang menentukan kebijakan politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung untuk memilih wakilnya dalam parlemen dan struktur pemerintahan. KIP adalah bagian dari KPU dan keberadannya diatur dalam UU No. 11 tentang Pemerintahan Aceh. KIP Aceh beranggotakan 7 orang, sedangkan KIP Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang, dibentuk oleh DPRA, diseleksi oleh tim independen yang bersifat adhoc dan menjabat selama lima tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 dan hambatan yang dihadapi KIP Aceh dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan analisisnya pada hasil lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 adalah mempersiapkan tahapan anggaran dana untuk pilkada, seleksi calon pilkada, penetapan calon pilkada, pelaksanaan kampanye, persiapan kotak suara, pemilihan panitia tingkat kecamatan dan desa, pelaksanaan pencoblosan suara hingga tahapan penetapan kepala daerah yang terpilih. Hambatan yang dihadapi KIP Aceh dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 adalah sulit mencari penyelenggara PPS di tingkat desa yang berijazah S-1, sulitnya sistem rekrutmen, qanun khusus tentang pilkada belum disahkan, sulit mendistribusikan kotak suara ke daerah terpencil yang rawan politik serta kurangnya kesempatan dalam mensosialisasikan pentingnya pilkada kepada seluruh masyarakat, terutama di daerah terpencil.Kata Kunci: KIP Aceh, Pilkada Serentak The Readiness of KIP Aceh in the Implemention of the Elections in Conjunction in 2017 ABSTRACT                Election is one form of aspiration and political participation of the community as a manifestation of people's sovereignty. In this case, the momentum of elections including elections makes the people as the party to determine political policy in a region by voting directly to choose their representatives in parliament and government structure. KIP is part of the KPU and its role is regulated in Law No.11 on Aceh Government. The Aceh KIP comprises 7 people, while the 5-member Regency / City KIP, formed by the DPRA, is selected by an ad hoc independent team and held for five years. The aims of this study is to determine the readiness of KIP Aceh in the implementation of elections simultaneously in 2017 and the obstacles faced by KIP Aceh in preparing the implementation of elections simultaneously in 2017. This research is a field research and using qualitative descriptive method that emphasizes its analysis on field results and literature study. The results of the study indicate that the readiness of the Aceh KIP in the implementation of the 2017 regional elections is to prepare the budget stages for the elections, the selection of candidates for election, the election of candidates for election, the implementation of campaigns, the preparation of the ballot boxes, the selection of sub-district and village committees, the voting to the stages of determining the regional head the chosen. The obstacles faced by the Aceh KIP in preparing for a concurrent elections in 2017 are difficult to find PPS organizers at village level certified by S-1, the difficulty of recruitment system, special qanun about pilkada has not been ratified, it is difficult to distribute ballot boxes to remote areas that are vulnerable to politics and lack of opportunities In disseminating the importance of pilkada to all people, especially in remote areas.Keys: Aceh KIP, Elections Simultaneously
Peran Ganda Polisi Wanita Terhadap Tuntutan Karir dan Keluarga Meilany Putri Yurendra; Dr. Effendi Hasan, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Judul Bahasa Indonesia : Peran Ganda Polisi Wanita Terhadap Tuntutan Karir dan  KeluargaAbstrak Bahasa Indonesia : ABSTRAK Peran ganda dapat dihadapi oleh sebagian wanita karir yang bekerja, salah satunya adalah polisi wanita. Polisi wanita memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan polisi laki-laki, hal ini sudah dijelaskan dalam undang-undang  No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi wanita juga dituntut untuk mentaati peraturan yang ada dalam Kepolisian, salah satunya jam kerja, dimanapun polisi wanita berada dan ketika mendapat panggilan dari   komandan maka harus dilaksanakan tanpa peduli waktu dan tempat. Pihak keluarga yang kadang merasa tidak nyaman karena sebagian besar waktu dihabiskan di kantor, terkadang menuntut untuk meluangkan waktu dengan keluarga. Hal ini kadang bisa menjadi pemicu konflik peran ganda yang akan berpengaruh kepada kinerja seorang polwan. Penelitian ini bertujuan ingin mengatahui pengaruh peran ganda polisi wanita terhadap kinerjanya sebagai polwan dan pengaruh peran ganda terhadap keluarga Polisi wanita di Polda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana yang menjadi informan diperoleh menggunakan metode purposive sampling. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan teori Peran.   Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya terdapat pengaruh peran ganda terhadap kinerja polisi wanita dan terhadap keluarganya. Pengaruh untuk kinerjanya sebagai polisi wanita dilihat dari beratnya tuntutan-tuntutan keluarga yang membuat kinerjanya sebagai polisi wanita menurun, dan sering mengalami stres kerja. dan pengaruh terhadap keluarganya adalah terlalu banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan kegiatan diluar rumah Ketika ada kegiatan apapun yang ditugaskan oleh komandan harus terjun langsung ke lapangan dalam waktu 24 jam tanpa terkecuali sehingga  membuat waktu untuk berkumpul dengan keluarga nya jadi berkurang dan terbangkalai.Kata Kunci : Peran Ganda, Tuntutan Karir dan KeluargaJudul Bahasa Inggris : The Double Role of Female Police Against the Demands of Careers and FamiliesAbstrak Bahasa Inggris :  ABSTRACTDouble role can be found to some of career women working, one of them is Policewoman. The policewoman be required for obey the rules in Police, one of them is office hours, when the policewoman got the call from the commander, so then it should be held without thought time and place in everywhere. The party family feel uncomfortable at sometimes because most of the time had spent in office, untill it should spare the time for family at sometimes. Sometimes, it can be conflict trigger double role that will influence into the performance a policewoman. This research aim is to know the influencing of double role a policewoman to the performance as a policewoman and the influence of double role the policewoman for family in Aceh Regional Police. This research was using qualitative method for descriptive research kind, which is becoming informant that obtained by using purposive sampling method. For analysis this research, researcher was using Role theory. The result of this research is occuring the influence of double role to policewoman performance and to the family at truly. The infulencing for their performance as a policewoman can be found from big demands of family that making the performance be decline, and run into stress of working in frequently. And the influencing to family is too much spent time for working and take outdoor activities. When there is any activities the assigned by commander should come over direction to the field into 24 hours without exception untill making time for gather around family have nothing wear off and dormant.Keywords : Double Role, Career and Family Demands  
Upaya Panwaslih Aceh Mengusut Kasus Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2017 di Pidie Jaya Aulia Rahmat; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 4 (2017): November 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.558 KB)

Abstract

  Aulia Rahmat2017ABSTRAKUPAYA PANWASLIH ACEH MENGUSUT KASUS POLITIK UANG PADA PILKADA TAHUN 2017 DI PIDIE JAYAFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Dr. Effendi Hasan, MA(ix, 60), pp, bilb, app Politik uang pada Pilkada tahun 2017 terjadi di Desa Meunasah Baro, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya. Pelaku praktik politik uang dilakukan oleh Muhammad Nazar dan Ridwan menjelang hari pencoblosan pada tanggal 11 Februari 2017. Praktik politik yang terjadi telah dilaporkan ke Panwaslih Pidie Jaya dan sudah sampai ke Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan pihak Panwaslih Aceh dan Panwaslih Pidie Jaya telah melakukan upaya khusus dalam menangani maupun mengusut kasus politik uang yang terjadi di Pidie Jaya, diantaranya melakukan kerjasama antara Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Pidie Jaya dalam menuntaskan kasus yang terjadi, melakukan sosialisasi terkait politik uang dan penempatan spanduk berisi pesan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang, melakukan pendekatan serta pemberian informasi kepada para calon kandidat, Tim Sukses, dan partai politik pendukung. Mekanisme dalam memproses sebuah kasus adalah perlu adanya sebuah laporan, apabila sebuah laporan tidak mempunyai kejelasan, upaya pihak Panwaslih Pidie Jaya adalah meninjau langsung ke lapangan atau lokasi tempat praktik politik uang terjadi guna untuk menggali informasi lebih, kasus tersebut akan dikaji sebagai temuan, namun apabila alat bukti lengkap dan memenuhi unsur materil dan formil, maka laporan tersebut, akan dikaji lebih dalam dengan berkoordinasi langsung bersama GAKKUMDU untuk penuntasan kasus tersebut hingga sampai ke Pengadilan. Kesimpulan, kasus praktik politik uang yang dilakukan Muhammad Nazar dan Ridwan yang terjadi di Pidie Jaya sudah sampai ke pengadilan dan telah diselesaikan. Majelis hakim telah menjatuhi hukuman satu tahun penjara terhadap kedua terdakwa, dengan masa percobaan dua tahun, dan majelis hakim juga membebankan terdakwa Muhammad Nazar dan Ridwan untuk membayar denda Rp. 200 juta atau bisa diganti dengan kurungan tambahan (subsider) satu bulan penjara. Kata Kunci: Pengawasan, Upaya Mengusut, Politik UangThe Efforts Of Panwaslih Aceh In Investigating The Case Of Money Politics In Aceh Election 2017 In Pidie Jaya  Aulia Rahmat2017ABSTRACTTHE EFFORTS OF PANWASLIH ACEH IN INVESTIGATING THE CASE OF MONEY POLITICS IN ACEH ELECTION 2017 IN PIDIE JAYAFaculty of Social and Political Sciences Syiah Kuala UniversityDr. Effendi Hasan, MA(x, 60), pp, bilb, app In Aceh election in 2017 money politics occurred in Meunasah Baro Village, Bandar Dua Subdistrict, Pidie Jaya. The perpetrators of money politics practiced by Muhammad Nazar and Ridwan before the election day on February 11st, 2017. Political practice has been reported to Panwaslih Pidie Jaya and has reached the Court.The result of the research shows that Panwaslih Aceh and Panwaslih Pidie Jaya
HEGEMONI ULAMA DAN PENGARUHNYA TERHADAP SIKAP MASYARAKAT TERKAIT SYARIAT ISLAM DI ACEH ( MODEL PENELITIAN TERHADAP MASYARAKAT KOTA LANGSA) Muhammad Elmuava Sani; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2018): Februari 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAKMUHAMMAD ELMUAVA SANI2017Hegemoni Ulama Dan Pengaruhnya Terhadap Sikap Masyarakat Terkait Syariat Islam Di Aceh (Model Penelitian Terhadap Masyarakat Kota Langsa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala(Dr. Effendi Hasan, M.A)(vi,89),pp.,bibl,.App. Ulama adalah gelar yang diberikan oleh umat Islam untuk seorang pakar ilmu agama. Dalam konteks lokal Aceh, ulama merupakan elit lokal yang mempunyai sumber daya politik berbasis tradisional dan mampu membentuk preferensi politis tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Dalam kultur Aceh, ulama berhak menentukan corak spiritual dalam masyarakat. Hal ini disebabkan ulama mempunyai pendukung yang fanatik dan menentang ulama sama seperti menentang agama. Ulama secara kolektif, memiliki cita-cita untuk menegakkan Syariat Islam. Sebagai pakar Islam, ulama mempunyai peran dalam menghegemoni masyarakat untuk ikut andil dan mematuhi Syariat Islam. Menurut Antonio Gramsci, hegemoni adalah cara yang paling ampuh dalam mempertahankan tatanan kekuasaan. Oleh itu, dalam rangka menjaga tatanan, pemerintah selain mampu menguasai masyarakat dengan dominasi melalui cara koersif, juga harus menghegemoni masyarakat melalui instrumen ideologis. Dalam hal ini, ulama sebagai pakar Islam seharusnya menjadi aparatur hegemonik dalam penerapan Syariat Islam di Aceh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai kelompok yang dominan dalam hierarki masyarakat, juga sebagai pakar Islam, bagaimana ulama menjalankan peran hegemoninya dalam penegakan Syariat Islam mengingat isu Syariat Islam menjadi komoditas politik dalam dinamika politik Aceh. Selain itu, peneliti juga ingin melihat sejauh mana pengaruh hegemoni tersebut terhadap sikap masyarakat Aceh dalam merespon pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder, data primer melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama secara instrumental sudah layak menjadi aparatur ideologis dalam pelaksanaan Syariat Islam. Namun, dari sudut dimensi legal standing hukum dan posisi dalam pemerintahan, ulama masih belum mendapatkan posisi strategis sebagai aparatur ideologis dalam penerapan Syariat Islam.Selanjutnya, masyarakat Aceh pada umumnya masih mengakui ulama sebagai otoritas moral. Namun, masyarakat menyayangkan peran ulama yang tidak signifikan sehingga pelaksanaan Syariat Islam dinilai tidak komprehensif. Masyarakat juga menginginkan Syariat dapat berjalan seiring dengan modernitas. Sejauh dalam ruang sosial, kelihatannya hegemoni ulama mempunyai pengaruh besar terhadap perspektif masyarakat dalam menjalani keseharian.Kata Kunci : Hegemoni, Ulama, Syariat Islam, Sikap Masyarakat, Aceh ABSTRACTMUHAMMAD ELMUAVA SANI2017Hegemony Of The Ulama And Their Influence On The Attitudes Response Of Society Related To Implementation Of Islamic Shari’a In Aceh (Research Model On The Society Of Langsa City) Faculty Of Social And Political Science Syiah Kuala University(Dr. Effendi Hasan, M.A)(vii,89),pp.,bibl,.App.Ulama (clergy) is the title given by muslims to an expert in Islamic religion. In the local context of Aceh, clergy are local elites who have traditionally-based political power and able to establish certain political preference in the social structure of society. In Aceh culture, clergy have the right to determine spiritual pattern in society. This is due to the clergy supported by fanatic followers, and opposing the clergy same as against the religion. Collectively, clergy want to embrace the idea to enforce Islamic Shari’a. According to Antonio Gramsci , hegemony is the most effective way to maintain the order. Therefore, to maintain the order, the government not only able to control the society with dominance through coercive means, but also able to hegemonize the society through ideological instruments. In this case, the clergy as an Islamic scholars should be the hegemonic officials (ideological apparatus) in the implementation of the Islamic Shari’a in Aceh.This study aims to know as a dominant group in the hierarchy of society, and also as an Islamic scholars, how do the clergy run their role as a hegemonic officials  in the enforcement of Islamic Shari’a considering the issue of Islamic law becomes a political commodity in the dynamics of Aceh politics. Other than that, the researchers also want to see how far the influence of hegemony on the attitude response of Acehnese in responding to the implementation of Islamic Shari’a in Aceh.Research methodology used in this study is qualitative research method. Data was collected through the available sources of primary and secondary data, primary data collected through field research by interview method. While secondary data collected through literature research.The results of research indicate that clergy instrumentally are capable to be an ideological officials in the Islamic Shari’a. But, from the legal standing dimensions of law and position in government, clergy have not found a strategic position as an ideological officials in the implementation of Islamic Shari’a.Furthermore, the Acehnese in general recognize the clergy as moral authority. However, the people deplore the role of clergy that is insignificant so that the implementation of Islamic Shari’a was considered not comprehensive. The people also want the implementation of Islamic Shari’a in line with modernity. As far as in social context, it seems that the hegemony of the clergy has a great influence on the perspective of society in daily life.Keywords : Hegemony, Clergy (Ulama), Islamic Shari’a, Society Attitude Response, Aceh   
Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Kearifan Lokal Smong Untuk Masyarakat Pendatang Di Simeulue JUMAR LIN; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.887 KB)

Abstract

ABSTRAKKearifan lokal Smong dalam masyarakat Simeulue saat ini mulai menghilang, hal ini dikarenakan perkembangan zaman serta perhatian masyarakat dan pemerintah setempat yang kurang. Masyarakat dan pemerintah hanya mengenal Smong disaat bencana datang, sehingga masyarakat tidak dapat mempersiapkan diri sebagaimana yang terhadap pada Smong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam mensosialisasikan kearifan local Smong untuk masyarakat pendatang di Simeulue dan kendala pemerintah dalam  mensosialisasikan kearifan local Smong untuk masyarakat pendatang di Simeulue.Penelitian ini menggunakan teori peran dan teori kebijakan pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak BPBD Kabupaten Simeulue, Dinas Pariwisata, toko adat, tokoh masyarakat dan masyarakat Kabupaten Simeulue. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran pemerintah Kabupaten Simeulue dalam mensosialisasikan kearifan lokal Smong kepada masyarakat pendatang di antaranya sosialisasi kearifan lokal smong melalui kesenianNandong, melalui cerita rakyat yang disebut “nafi-nafi”, pemanfaatan media sosial seperti DAAI TV salah satu media televisi swasta Indonesia dan Perusahaan Digital Business Solution yang berpusat di Jakarta, memasukan Smong sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal di sekolah yang ada di Kabupaten Simeuluedan membentuk Komunitas SiaranSmong yang berupaya menyebarkan arti penting Smong dengan mengadakan tutur keliling kapada setiap masyarakat.Kendala pemerintah Kabupaten Simeulue dalam mensosialisaikan kearifan lokas Smong untuk masyarakat pendatang adalah minimnya kesadaran masyarakat pendatang terhadap bahaya bencana. Masyarakat hanya menyadari pentingnya Smong di saat terlihat tanda-tanda akan adanya bencana saja, namun setelah bencana tersebut terlewati beberapa bulan, masyarakat dengan sendirinya melupakan akan pentingnya Smong. Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Simeulue dalam mensosialisasikan kearifan lokal Smong ialah letak pulau simeulue yang terpisah dari daratanlainnya sehingga penyebaran informasi kepada masyarakattentang Smong. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Simeulue telah berperan besar dalam mensosialisasikan Smong kepada masyarakat sekalipun terkendala oleh beberapa hal, namun selalu diatasi. Kata Kunci:Peran, Kabupaten Simeulue, Kearifan Lokal, Smong dan Masyarakat. ABSTRACT            The local wisdom of Smong in the Simeulue community is now disappearing, this is due to the development of the times and the lack of attention of the local community and government. The community and the government only know the Smong when the disaster comes, so that people cannot prepare themselves as they do to the Smong. This study aims to determine the role of the government in socializing Smong local wisdom for immigrant communities in Simeulue and government constraints in socializing Smong local wisdom for immigrant communities in Simeulue. This research uses role theory and government policy theory. This research method uses a qualitative approach with the type of research descriptive. The informants of this study consisted of BPBD Simeulue District, Tourism Office, custom shop, community leaders and the community of Simeulue Regency. Data collection techniques are carried out by interview and observation. The results of this study can be seen that the role of the Simeulue Regency government in socializing Smong local wisdom to immigrant communities includes the dissemination of smong local wisdom through Nandong arts, through folklore called "nafi-nafi", the use of social media such as DAAI TV, one of Indonesia's private television media and the Digital Business Solution Company based in Jakarta, incorporated Smong as part of the local content curriculum in schools in Simeulue District and formed the Smong Broadcast Community which seeks to spread the importance of the Smong by holding speeches around each community. The constraints of the Simeulue District government in disseminating the Smong location policy for immigrant communities is the lack of awareness of migrant communities on the dangers of disasters. The community only realizes the importance of the Smong when there are signs of a disaster, but after the disaster has passed several months, the people naturally forget about the importance of the Smong. Another obstacle faced by the Simeulue Regency government in disseminating Smong local wisdom is the location of the island of Simeulue which is separated from the other land so that information is disseminated to the community about the Smong. So it can be concluded that the Simeulue government has played a major role in socializing the Smong to the public even though it is constrained by a number of things, but always overcome. Keywords: Role, Simeulue Regency, Local Wisdom, Smong and Community
KONSEP ISLAM MADANI DALAM PEMIKIRAN ILLIZA SA’ADUDDIN DJAMAL Lailatul Qadri; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.184 KB)

Abstract

MADANI ISLAMIC CONCEPT IN ILLIZA SA’ADUDDIN DJAMAL POLICY Lailatul Qadri[1]Effendi Hasan[2](Lailatulqadri4@gmail.com,effendi23111@yahoo.com)Progam studi ilmu politik,FISIP,Universitas Syiah Kuala Label madani untuk Kota Banda Aceh, yang akan mengikuti jejak Kota Madinah yang aman, sejahtera dan bahagia dinilai belumlah pantas untuk disematkan saat ini. Hasil survey Maarif Institut menempatkan Banda Aceh di posisi 19 sebagai Kota Islami di Indonesia. Yang lebih mengejutkan lagi hasil survey tersebut menunding label madani hanyalah cara untuk menutupi bobroknya sektor pelayanan publik, yang tentunya tidak sepenuhnya Islami. Meskipun demikian sebahagiaan warga kota tetap setuju gelar kota madani tetap disematkan kepada Kota Banda Aceh (The Aceh Institute, 2017). Pemerintah Kota Banda Aceh masih perlu banyak berbenah, terutama dalam sektor pendidikan Islam. Berita baiknya adalah adanya peningkatan persentase anak-anak yang mampu membaca Al-Quran dari 62% menjadi 89%, dengan dimulainya proses-proses penegakan model kota madani, dapat membantu mewujudkan Banda Aceh menjadi kota madani seutuhnya, bukan hanya nama dan bukan hanya wacana. Menjadi madani tentu butuh proses panjang, namun bukan hal yang tidak mungkin jika proses tersebut dilakukan dan didukung bersama.Tujuan penelitian untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Illiza Sa’aduddin Djamal mengambil kebijakan Islam Madani untuk membangun kota Banda Aceh dan bagaimana pemikiran Illiza Sa’aduddin Djamal tentang konsep kota madani di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, latar belakang Illiza Sa’aduddin Djamal mengambil konsep Islam Madani untuk membangun kota Banda Aceh berlandaskan ajaran agama islam dan berpedoman kepada kita suci Al-quran, dimana masyarakat madani mempunyai karateristik yang khusus dengan kebudayaan dan peradabannya yang menganut sistem ketuhanan dan penerapan sistem Qurani dalam seluruh segi kehidupan bermasayarakat dan ingin mewujudkan kembali zaman kejayaan Islam dahulu kala. Pemikiran Illiza Sa’aduddin Djamal tentang konsep Kota Madani di Banda Aceh berdasarkan mayoritas masyarakat Aceh yang beragama Islam dan membentuk kebudayaan Islami, dengan menetakan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, kebebasan, kemajemukan, jaminan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan untuk meningkatkan taraf kehidupan perekonomian yang lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwasata. Kata Kunci : Islam Madani   ABSTRACT The city of Banda Aceh is the capital of Aceh, in 2012 which was very familiar with the term Banda Aceh as the Madani City model that referred to the Islamic community that had been built by the prophet Muhammad SAW in the land of Medina. Illiza Saaduddin DJamal as Mayor of Banda Aceh invited all the people of the city of Banda Aceh to be able to realize a civil society where civil society has an understanding as a society that adheres to, upholds human values, and norms, as well as a developed society in mastering science and technology, therefore we as the people of Banda Aceh City must have a vision that is in line to realize Madani City. There is a purpose of this research to find out what lies behind Illiza Sa'aduddin Jamal taking the concept of Islamic Madani to build the city of Banda Aceh and what Illiza Sa'aduddin Jamal thought about the concept of a civil city in Banda Aceh. This study uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques used are observation, interview, documentation and literature. From the results of the study conclusions, Illiza Sa'aduddin Jamal's background took the concept of Islamic Madani to build the city of Banda Aceh based on the teachings of Islam and guided by us the holy Al-Quran, where civil society has special characteristics with the culture and civilization that adheres to the system divinity and application of the Quranic system in all aspects of community life and want to re-manifest the age of Islamic glory of yore. Illiza Sa'aduddin Jamal's thinking about the concept of Madani City in Banda Aceh is based on the majority of Acehnese people who are Muslim and form Islamic culture, by placing the values of justice, the principle of legal equality, freedom, pluralism, guarantee of welfare for all levels of society and to improve a better economic life and able to improve community welfare through tourism sector.. Keywords: Civil Islam[1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing
Co-Authors A tika Abdul Karim Murtadha Ady Muzwardi aghoffar aghoffar Agustina, Soraya Ahmady, Iqbal alam syah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah, S.IP., M.IP Angga Ramadhana Aqil Munawar Ardiansyah, S.IP, MA Arif Abdillah armia armia Asmi dar Aulia Rahmat Aulia Syafahri Siregar Cut Maisarah Dafril Efendi darwin darwin Dedy Tabrani Fadhil Ilhamsyah Fathia Fernanda Fauzal Zahri Feby Gustira Harahap Feryda Rinjani firdaus firdaus Furqan Furqan Haji Hamil, Haji Jamaie Haji Jamaie Haji Hamil Helmi Helmi Helmi Helmi HENDRA WISMA Hendrayana Hendrayana Heri Kusmanto, Heri Herizal Herizal Humaizi, Humaizi Ikhsan Ikhsan Ikhsan Ikhwan Rahmatika Latif Iqbal Ahmady Irpan Syahputra JUMAR LIN Khalisni Khalisni Lailatul Qadri Lisdar Payung Maimun Maimun Mardhatillah, Muntaha Meilany Putri Yurendra Meilizar Meilizar Mida wati Mira Sawitri Muhammad Elmuava Sani Muhammad Firdaus Muhammad Ichwan Muhammad Kausar Muhammad Luthfi Muhammad Ridho Muhammad Syuhaha MUHAMMAD YASAL Muhammad Zamzami Mukhrijal Mukhrijal Mukhrijal, Mukhrijal Mulia wati Muliadi, Mus Muliawati Muliawati Muliawati, S.IP., M.IP Munawwar Munawwar Mursyidin Zakaria Mushallin Mushallin Nazarul Ahya Nofriadi Nofriadi Nofriadi Nofriadi Novita Purba Novita Sari Novita Sari, S.IP., M.IP Nurlisa Nurlisa Nurlisa Nurlisa Nurwijayanti Raja Ansari Rangga Yolanda Ratu Adinda Nurtafdhilla Reci Farma Redha Risfandy Risfandy Riska Budiana Rizki Ramadhana Rizky Andyka Rudy Aulianda Risky Salsabila, Aura Sartina wati shahibul izar siti fajrina Sri Widari Subhilhar, Subhilhar susan tari rizki Syukrina Syukrina Tajrian Rahmad Tata Moeda Taqwa Teuku Muhammad Razeki Teuku Naufal Mufid Tgk. Zulfikar Trisna Winda Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah, Ubaidullah Ubaidulllah Ubaidulllah Ubaidulllah, Ubaidulllah Vellayati Hajad Yasmin Anatasya Ridhatul Aisy Yofandi Febriansyah Putra Yunda Pharadhisa zaini safitri Zuhra Savitri