Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.725

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Journal of Governance and Public Policy Journal of Government and Civil Society Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) JWP (Jurnal Wacana Politik) SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Kemudi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik community: Pengawas Dinamika Sosial Jurnal Public Policy Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Governance and Social Policy Journal of Political Sphere Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)

Effendi Hasan

Univeritas Syiah Kuala

Author-ID : 3828920

Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

TINGKAT EFEKTIVITAS SOSIALISASI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERIODE 2017-2022 (Studi Penelitian Terhadap Etnis Tionghoa Di Peunayong Kota Banda Aceh) Risfandy Risfandy; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.333 KB)

Pada pemilihan kepala daerah periode 2017-2022 di kawasan Gampong Peunayong Kota Banda Aceh dimana daerah tersebut sebagian besar didomisili oleh warga etnis minoritas Tionghoa, menunjukkan angka persentase partisipasi masyarakat yaitu 47,8%. Sedangkan partisipasi warga etnis Tionghoa berdasarkan data dari Yayasan Hakka Aceh hanya berkisar diantara 46%. Perbandingan dengan pemilihan umum Presiden/Legislatif 2014 partisipasi etnis warga etnis Tionghoa sedikit lebih tinggi yaitu berkisar diantara 49%.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari kurangnnya partisipasi warga etnis Tionghoa dan faktor-faktor penghambat KIP Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan Pilkada 2017 serta sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh kepada warga etnis Tionghoa.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Semua data yang diperlukan diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan-informan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh terhadap warga etnis Tionghoa masih tidak efektif dan kurang maksimal dengan melihat ada beberapa faktor yang menjadi penghambat hal tersebut. KIP Kota Banda Aceh diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga etnis Tionghoa.Bentuk sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh kepada warga etnis Tionghoa antara lain; pertama, KIP Kota Banda Aceh seharusnya membentuk tim Relawan Demokrasi yang dapat memberikan sosialisasi khusus kepada warga etnis Tionghoa. Kedua, KIP Kota Banda Aceh harus mengagendakan jadwal sosialisasi khusus sejak pra pemilihan kepala daerah. Ketiga, KIP Kota Banda Aceh seharusnya menyasar atau mendatangi langsung kawasan berbasis etnis Tionghoa dan melakukan sosialisasi dalam bentuk pawai. Kata Kunci : KIP, Sosialisasi, Partisipasi, Etnis Tionghoa, Pilkada 2017. The gubernatorial election for the period of 2017 to 2002 in GampongPeunayong Banda Aceh, where most of the population was minority ethnic Tionghoa, suggests that the percentage of participation in politics of those who live this area was 47.8%. The data from Hakka Aceh Foundation showed that the participation of Tionghoa was 46%. This percentage was slightly lower compared to Presidency Election in 2014 with 49%. This evidence was not in line with the expectation of the Independent Election Commission of Banda Aceh, abbreviated as KIP, to they reach at least 50% voters to participate.The objectives of this study was were to know the factors that prevent KIP of Banda Aceh in socializing 2017’s regional election and to know the proper way used in doing socialization for Tionghoa.This study employed descriptive qualitative approach. All of the needed data were obtained by conducting library study and field study. The field study was performed by interviewing the selected informants, and the library or literature study was done by reading books, scripts, journals, laws, and other related references.The results showed that the socialization carried out by KIP of Banda Aceh was not effective which was signed by the existence of several factors as obstacles. KIP was unable to level up the participation level of Tionghoa who live in Banda Aceh to take part in the election.There are several forms of socialization that can be performed by KIP of Banda Aceh i.e. first, KIP can establish a team consisting volunteers for democracy to provide special socialization for Tionghoa. Second, KIP of Banda Aceh should provide a schedule for special socialization in pre-election. Third, KIP of Banda Aceh should have a direct visit to the area where Tioghoa live and provide socialization in the form of parade. Keywords: KIP, Socialization, Participation, Tionghoa Ethnic, Regional Election of 2017.

Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Pembuang Sampah Sembarangan Di Kota Banda Aceh Muhammad Kausar; Dr. Effendi Hasan, M.A.; Aminah, S.IP., M.IP
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan, kebijakan ini merupakan penegakan dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam Qanun itu diatur mengenai sanksi bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah dari dalam mobil ke jalan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda maksimal 10 juta rupiah, jika kita mengacu kepada regulasi tersebut maka tidak ada lagi pihak manapun yang melakukan buang sampah sembarangan, namun faktanya masyarakat tidak menghiraukan aturan tersebut dan masih membuang sampah sembarangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dalam mengimplementasikan kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pembuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dan mengetahui kendala yang di hadapi DLHK3 dalam mengimplementasikan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori George C. Edwards III terkait Implementasi Kebijakan dan Konsep Efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, penelitian ini didapatkan dari wawancara dan observasi ke lapangan serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh DLHK3 dalam mengimplementasikan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan yaitu melakukan penyuluhan secara langsung menggunakan mobil sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat kemudian juga melakukan sosialisasi melalui media baik itu media cetak, radio, life flat, dan pemasangan pamflet himbauan di sekitaran Kota Banda Aceh. Peneliti menemukan ada kendala yang di hadapi DLHK3 dalam mengimplementasikan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan yaitu, tidak adanya pedoman yang jelas terkait jadwal pelaksanaan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan, tidak adanya dukungan berupa anggaran dalam penerapan kebijakan OTT tersebut, dan ketidaksesuain pemberian sanksi yang di terapkan. Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh DLHK3 belum berjalan dengan baik.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, efektifitas kebijakan, Banda Aceh.

KEMENANGAN AMINULLAH USMAN DAN ZAINAL ARIFIN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 Aqil Munawar; effendi hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.919 KB)

ABSTRAKH.Aminullah Usman SE. AK,MM dan Drs. H. Zainal Arifin berhasil memenangkan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017. Menurut hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan, Pasangan Aminullah Usman dan Zainal Arifin unggul mendapatkan 66,77% atau 60.689 suara dari total keseluruhan 90.896 suara yang sah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemenangan pasangan H. Aminullah Usman SE.AK,MM dan Drs. H. Zainal Arifin serta faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan pasangan H. Aminullah Usman SE, AK.MM dan Drs.H. Zainal Arifin pada Pilkada tahun 2017 di kota Banda Aceh. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Pengumpulan data diperoleh dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan informan sedangkan data sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga strategi yang digunakan H.Aminullah Usman SE.AK,MM dan Drs. H. Zainal Arifin pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017, pertama strategi komunikasi politik berupa komunikasi intensif untuk menanamkan kesan tertentu dalam benak masyarakat. Kedua strategi lobi politik terhadap partai GOLKAR, PAN, NASDEM, dan GERINDRA seta tokoh masayarakat. Ketiga stategi isu politik yaitu isu tentang kepemimpinan perempuan di Aceh. Dan ada 3 faktor yang mempengaruhi kemenangan H.Aminullah Usman SE. AK.MM dan Drs.H. Zainal Arifin, pertama faktor ketokohan sama-sama mempunyai karakter ketokohan yang kuat dengan kepemimpinan yang peduli dengan rakyat, kedua Visi dan Misi yaitu mewujudkan Banda Aceh yang Gemilang, ketiga melakukan kampanye dengan menggunakan metode Marketing Politik suapaya masyarakat dapat mengenal lebih dekat dengan kandidat. Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah ketertarikan masyarakat terhadap strategi pemenangan Walikota dan Wakil Walikota dipengaruhi oleh visi-misi dan juga latar belakang dari calon kandidat, serta dalam membangun kepercayaan dan image publik H.Aminullah Usman SE. AK.MM dan Drs.H. Zainal Arifin menggunakan metode kampanye yaitu “Marketing Politik”.Kata Kunci: Strategi, Komunikasi Politik, Marketing Politik ABSTRACTH.AminullahUsman SE. AK, MM and Drs. H. ZainalArifin won the Mayor Election and Vice Mayor of Banda Aceh in 2017. According to the results of rapid counting conducted by the Election Commission and Independent Election Commission, AminullahUsman and ZainalArifin pair winning 66.77% or 60,689 votes out of a total of 90,896 legitimate voice. The purpose of this study to determine the strategy of winning the couple H. AminullahUsman SE.AK, MM and Drs. H. ZainalArifin and any factors that affect the victory of the couple H. AminullahUsman SE, AK.MM and Drs.H. ZainalArifin in the 2017 elections in the city of Banda Aceh. This research uses qualitative method and descriptive. Collection data obtained by two ways, namely primary data and secondary data. Primary data is data obtained from the field through direct interviews with informants while secondary data obtained from literature research is by reading textbooks, journals, and other reading materials related to this research. The results showed that there are three strategies used H.AminullahUsman SE.AK, MM and Drs. H. ZainalArifin at Mayor Election and Vice Mayor of Banda Aceh 2017, the first political strategy of intensive communication is to instill a certain impression of minds the people. The two political strategies of the GOLKAR, PAN, NASDEM, and GERINDRA parties belong to the public figures. The three political issues are issues of women leadership in Aceh. And there are 3 factors that influence victory H.AminullahUsman SE. AKMM and Drs.H. ZainalArifin, have a strong character with a caring leadership of the people, both Vision and Mission is to realize a bright Banda Aceh, the third campaign by using the method of Marketing Politics for people to know more closely with the candidate. It can be concluded to winning the strategy of Mayor and Deputy Mayor influenced by vision and mission as well as background of candidate, and in building trust public image H.AminullahUsman SE. AKMM and Drs.H. ZainalArifin uses the campaign method of "Political Marketing".Keywords: Strategy, Political Communication, Political Marketing

KEPERCAYAAN POLITIK PADA PILAR DEMOKRASI (Suatu Analisis terhadap Independensi JSI Kota Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Survey Pra Pilkada 2017)KEPERCAYAAN POLITIK PADA PILAR DEMOKRASI (Suatu Analisis terhadap Independensi JSI Kota Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Survey Pra Pilkada 2017) Feryda Rinjani; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 1, No 4 (2016): November 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.182 KB)

ABSTRAK Survei merupakan pilar terbaru dari demokrasi. Survei dilakukan menjelang pilkada guna mengetahui persepsi publik terhadap popularitas sosok pemimpin calon kepala daerah. Survei penting dilakukan khususnya bagi kepentingan publik. Lembaga yang menyelenggarakan survei haruslah independen. Independensi penyelenggaraan survei dimaksud tidak melakukan keberpihakan kepada salah satu calon. Lembaga survei harus bersikap terbuka kepada publik terkait siapa sumber penyandang dananya. Hal ini penting guna menakar kemungkinan adanya bias pada hasil survei. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui independensi lembaga survei JSI Kota Banda Aceh dalam melakukan survei pra Pilkada 2017, serta dampak tidak adanya kepercayaan politik pada lembaga survei JSI Kota Banda Aceh terhadap eksistensi demokrasi di Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan dan dokumentasi didapatkan melalui buku, jurnal, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan survei yang dilakukan JSI Kota Banda Aceh belum begitu teruji integritasnya. Terkait dengan sumber pendanaan survei, JSI Kota Banda Aceh juga tidak menjelaskannya dengan transparan. Dalam hal ini dampaknya apabila lembaga tersebut tidak mampu objektif dalam mensurvei, maka akan mengganggu stabilitas demokrasi dan akan terjadinya defisit demokrasi. Diharapkan kepada lembaga yaang menjalankan survei agar kedepan dapat lebih objektif dan jujur demi kemajuan bangsa. Kata Kunci : Kepercayaan Politik, Independensi, Defisit Demokrasi. ABSTRACT A survey is the latest pillar of democracy. The surveyis conducted before the local elections to determine public perceptions on the popularity of the prospective leader figure for the future. The surveyis particularly important to be done for the public interest. An institution that conducts the survey must be independent. The independence of the surveyorganization is not partiality to one of the candidates. The survey organization should be open to the public regarding their funding sources. It is importantto avoid bias in the survey results. The purpose of this study was to determine the independence of the JSIpollsterof Banda Aceh inconducting surveys pre-local elections 2017, as well as impacts of political trust of JSI survey in Banda Aceh on the existence of democracy in Aceh. The techniques of data collection used in this study were interviews and documentation. The interview was done directly with the source persons and documentation obtained through the book, Journal, and documents. The results showed that the survey conducted by JSI in Banda Aceh is not so tested his integrity. Related to funding sources, JSI alsodid not explain transparently. The negative impact if theJSI is not able to be objective in the survey is that it will disrupt the stability of democracy and the occurrence deficit of democracy. It is expectedthat theorganization running survey could be more objectiveand honest for the sake of the nation’sdevelopment. Keywords: Political Trust, Independence, Democracy Deficit

Tanggapan Masyarakat Pidie Terhadap Partai Politik Berasaskan Islam Nazarul Ahya; Dr. Effendi Hasan, MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2506.01 KB)

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang tanggapan masyarakat Pidie terhadap partai politik berasaskan Islam pada pemilu Legislatif 2009 dan 2014 yakni terhadap partai PKS dan PDA Pidie, PKS dan PDA sulit memperoleh suara mayoritas di Pidie. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat Pidie terhadap partai PKS dan PDA, dan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya jumlah suara PKS dan PDA di Pidie pada pemilu Legislatif 2009 dan 2014. Teori yang digunakan yaitu politik identitas, dan teori partai politik. Penulis menggunakan penelitian lapangan dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian alisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mulai adanya rasa kurang menerima oleh masyarakat Pidie terhadap PKS dan PDA. Selanjutnya faktor penyebab rendanya jumlah suara partai PKS dan PDA pada pemilu Legislatif 2009 dan 2014 di Kabupaten Pidie, ada faktor internal dan ada faktor eksternal, adapun faktor internal diantaranya adalah : tercorengya nama PKS dan PDA, kurang solid dan lemahnya komunikasi antar kader partai, mesin partai yang kurang berjalan, dan kurangnya sosialisasi dengan masyarakat. Adapun faktor eksternal yaitu: intimidasi, kuatnya pengaruh partai lokal yang berbasis mantan kombatan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : adanya penurunan penerimaan masyarakat Pidie terhadap PKS dan PDA. Ada dua faktor penyebab rendahnya suara PKS dan PDA pada pemilu Legislatif 2009 dan 2014 di Pidie, Faktor internal yaitu: tercorengnya nama PKS dan PDA, kurang solidnya antar kader partai, kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, faktor eksternal yaitu : intimidasi, kuatnya pengaruh partai lokal yang berbasis mantan kombatan serta masyarakat pidie Yang lebih rasional dalam memilih.RESPONSE PIDIE COMMUNITY AGAINST POLITICAL PARTIES ASSOCIATE ISLAM ( A STUDY OF THE PKS DPD AND PIDIE PDA DPW ) ABSTRACT This study reviewed about the response of Pidie community on Islamic political parties in 2009 and 2014 legislative elections, such as PKS and PDA because both parties were difficult to get majority votes in Pidie. The research purposed to determine the response of Pidie society on PKS and PDA, and also to find out what factors that make the votes of PKS and PDA were low in Pidie in 2009 and 2014 legislative elections. Next, the researcher used identity politics theory and political parties theory. This study was field research and used descriptive analysis research approach. The result of field research showed that Pidie community was less accepting PKS and PDA. In addition, there were several factors that make the votes of PKS and PDA was low in 2009 and 2014 legislative elections of Pidie Regency; internal factor and external factor. The internal factors including the name of PKS and PDA was discredit, the party cadres were less solid and lack of communication, the party machine was stuck, and the party was lack of socialization with the society. In other occasion, the external factors were: the intimidation, the strong influence of local parties that based on ex-combatants, and less popularity of PKS and PDA cadres. The conclusion was there was a decrease acceptance of Pidie community on PKS and PDA. Besides, there were two factors that caused the votes of PKS and PDA were low in Pidie in 2009 and 2014 legislative elections, they were internal factors such as the name of PKS and PDA was discredit, the party cadres were less solid and lack of communication, the party machine was stuck, and the party was lack of socialization with the society, and the external factors such as the intimidation, the strong influence of local parties that based on ex-combatants, and Pidie people were more rational in electing.

Upaya Panwaslih Aceh Mengusut Kasus Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2017 di Pidie Jaya Aulia Rahmat; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 4 (2017): November 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.558 KB)

ABSTRAKPolitik uang pada Pilkada tahun 2017 terjadi di Desa Meunasah Baro, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya. Pelaku praktik politik uang dilakukan oleh Muhammad Nazar dan Ridwan menjelang hari pencoblosan pada tanggal 11 Februari 2017. Praktik politik yang terjadi telah dilaporkan ke Panwaslih Pidie Jaya dan sudah sampai ke Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan pihak Panwaslih Aceh dan Panwaslih Pidie Jaya telah melakukan upaya khusus dalam menangani maupun mengusut kasus politik uang yang terjadi di Pidie Jaya, diantaranya melakukan kerjasama antara Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Pidie Jaya dalam menuntaskan kasus yang terjadi, melakukan sosialisasi terkait politik uang dan penempatan spanduk berisi pesan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang, melakukan pendekatan serta pemberian informasi kepada para calon kandidat, Tim Sukses, dan partai politik pendukung. Mekanisme dalam memproses sebuah kasus adalah perlu adanya sebuah laporan, apabila sebuah laporan tidak mempunyai kejelasan, upaya pihak Panwaslih Pidie Jaya adalah meninjau langsung ke lapangan atau lokasi tempat praktik politik uang terjadi guna untuk menggali informasi lebih, kasus tersebut akan dikaji sebagai temuan, namun apabila alat bukti lengkap dan memenuhi unsur materil dan formil, maka laporan tersebut, akan dikaji lebih dalam dengan berkoordinasi langsung bersama GAKKUMDU untuk penuntasan kasus tersebut hingga sampai ke Pengadilan. Kesimpulan, kasus praktik politik uang yang dilakukan Muhammad Nazar dan Ridwan yang terjadi di Pidie Jaya sudah sampai ke pengadilan dan telah diselesaikan. Majelis hakim telah menjatuhi hukuman satu tahun penjara terhadap kedua terdakwa, dengan masa percobaan dua tahun, dan majelis hakim juga membebankan terdakwa Muhammad Nazar dan Ridwan untuk membayar denda Rp. 200 juta atau bisa diganti dengan kurungan tambahan (subsider) satu bulan penjara. Kata Kunci: Pengawasan, Upaya Mengusut, Politik Uang The Efforts Of Panwaslih Aceh In Investigating The Case Of Money Politics In Aceh Election 2017 In Pidie Jaya ABSTRACT In Aceh election in 2017 money politics occurred in Meunasah Baro Village, Bandar Dua Subdistrict, Pidie Jaya. The perpetrators of money politics practiced by Muhammad Nazar and Ridwan before the election day on February 11st, 2017. Political practice has been reported to Panwaslih Pidie Jaya and has reached the Court. The result of the research shows that Panwaslih Aceh and Panwaslih Pidie Jaya have made special efforts in handling and investigating money politics case in Pidie Jaya, among others by cooperating between Panwaslih Aceh Province and Panwaslih Pidie Jaya in solving the case, conducting socialization related to money politics and the placement of banners containing messages to the public not to engage or involve in money politics. Then, they are approaching and informing potential candidates, the team success and political parties that support the candidates. Mechanism in processing a case is very essential for a report, if a report fail to meet clarity, Panwaslih Pidie Jaya assess to the field or location where money politics practice occurred. The case will be studied as a finding, futhermore if the evidence complet and fulfill the material and formal elements, then the report, will be studied more deeply by coordinating directly with GAKKUMDU for the completion of the case up to the Court. In conclusion, the case of money politics practiced by Muhammad Nazar and Ridwan that occurred in Pidie Jaya has reached the court and has been resolved. The judges have punished a two-year prison term to the two defendants, with a two-year probation, and the judges charged the defendants Muhammad Nazar and Ridwan to pay 200 million Rupiah or it can be replaced with an additional one-month subsidence (subsider). Keywords: Supervision, Investigating Effort, Money Policy

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pelayanan Air Bersih Muhammad Zamzami; Effendi Hasan; Novita Sari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Aminullah Usman-Zainal Arifin yang menang dalam PILKADA 2017 sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh mengutarakan janji politik berupa peningkatan layanan pemeuhan air bersih bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Realitanya, tiga tahun kepemimpinan Aminullah Usaman-Zainal Arifin, masalah buruknya pelayanan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi masalah pelayanan air bersih, serta faktor yang menhambatnya. Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut adalah teori efektivitas dan teori analisis kebijakan yang mengungkapkan 4 aspek untuk melihat efektivitas. Yaitu aspek tugas dan fungsi, aspek program, aspek peraturan dan aspek tujuan atau kondisi ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi masalah pelayanan air bersih masih belum memenuhi aspek efektivitas. Hal ini karena beberapa faktor penghambatnya berupa kebocoran pipa, umur infrastruktur pipa sejak 1975 dan tidak tersedianya air bersih padahal air bersih tersedia di sumber air bersih. Terpenuhinya faktor dukungan sumber daya manusia berupa adanya staf profesional dalam hal teknis dan administratif PDAM Tirta Daroy, serta dukungan alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang dipayungi Qanun Kota Banda Aceh No. 9 Tahun 2016 tentang Panambahan Modal untuk PDAM tersebut tidak mampu menyelesaikan faktor teknis. Aspek tugas dan fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan dan aspek kondisi ideal. Satu kebijakan hampir memenuhi semua aspek kecuali aspek kondisi ideal, yaitu kebijakan Posko Reaksi Cepat 24 Jam dan Call Center PDAM. Dua kebijakan lainnya, yaitu Distrik Meter Area (DMA) hanya memenuhi satu aspek berupa aspek tugas dan fungsi. Terkahir pembangunan Reservoir belum memenuhi satu pun aspek efektivitas kebijakan. Kata Kunci : Janji politik, Pelayanan Air Bersih, Efektivitas Kebijakan.

KEMENANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT PADA PILKADA 2017 (Suatu Penelitian Terhadap Pemasaran Politik Partai Aceh) Sartina wati; Dr. Effendi Hasan, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Pilkada serentak Kabupaten Aceh Barat telah dilaksanakan pada 15 Februari 2017 yang diikuti oleh 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan H. Ramli MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM yang diusung oleh Partai Aceh berhasil memenangkan Pilkada, sedangkan menurut hasil survei yang dilakukan Aceh Branding Institute (ABI) Dr. H. T. Alaidinsyah yang merupakan kandidat incumbent dan diusung oleh delapan Partai Nasional lebih berpotensi untuk menang pada Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat. Hasil rekapitulasi data pasangan H. Ramli MS dan H. Banta Puteh Syam, SH. MM unggul dengan perolehan sebanyak 52.538 suara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh dalam memenangkan H. Ramli MS dan mengalahkan kandidat incumbent pada Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh lebih efektif mempengaruhi pemilih di Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh pada Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat, diantaranya visi misi dan program kerja yang jelas, kampanye secara langsung ke masyarakat, penyampaian isu-isu politik, survei ke masyarakat, pencitraan calon Bupati, menghadirkan tokoh berpengaruh seperti tokoh mantan kombatan GAM, membentuk tim bayangan, serta melakukan pemetaan. Selanjutnya pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh lebih efektif mempengaruhi pemilih di Kabupaten Aceh Barat, hal ini mencakup beberapa faktor diantaranya karena figur H. Ramli MS, visi misi dan program kerja yang lebih menyentuh masyarakat, serta karena jargon kandidat. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemasaran politik Partai Aceh efektif mempengaruhi pemilih sehingga berhasil memenangkan Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat.THE VICTORY OF REGENT AND VICE REGENT OF ACEH BARAT IN REGIONAL ELECTION IN 2017 (A study of Political Marketing of Aceh Party)The regional election in Aceh Barat Regency was conducted on February 15, 2017 wherethreepairs of candidates Regent and Vice Regent took part. The pair of H. Ramli MS and H. Banta PutehSyam carried by Aceh Party success in winning this election. Based on the result of the survey conducted by Aceh Branding Institute (ABI), H. T. Alaidinsyah, the incumbent candidate whichis under theNational Party has a higher potential to win the 2017 regional election in Aceh Barat Regency. The result of data recapitulation shows that the AcehPartysurpasses the other party with 52.538 votes. This research aims to find out the political marketing which was done by Aceh Party in winning H. Ramli MS to defeat the incumbent candidate in 2017 Regional Election in Aceh Barat and to study the political marketing conducted by Aceh Party which is more effective in influencing the voters in Aceh Barat Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive using interview and literary search. The result of the research shows that several political marketing done by the Aceh Party isclear vision and mission and work program, direct campaign to the community, submission to political issues, survey to the community, excellent self-image of the candidates, presenting an influential figure such as former combatant of the Free Aceh Movement (GAM), form a shadow team, and do a mapping.Furthermore, the political marketing conducted by Aceh Party is more effective in influencing the voters in Aceh Barat Regency, which covers on some factors such as the figure of H. Ramli MS, vision and mission and work program that impress the community more, and also due to the tagline of the candidate. From the result of the research, it can be concluded that the political marketing conducted by Aceh Party is more effective in influencing the voters, thus they can win the 2017 regional election in Aceh Barat Regency.

PROSES TRANSISI POLITIK GERAKAN ACEH MERDEKA MENJADI PARTAI POLITIK LOKAL (Studi Kasus Lahirnya Partai Nanggroe Aceh) Rudy Aulianda Risky; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.742 KB)

THE POLITICAL TRANSITION PROCESS OF THE FREE ACEH MOVEMENT BECOMES A LOCAL POLITICAL PARTY(Case Study of The Birth of a Nanggroe Aceh Party)Rudy Aulianda Risky[1]Dr. Effendi Hasan, MA[2](Rudy.a.risky@gmail.com, effendihasan23111@yahoo.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKKontestasi Pilgub di Aceh meninggalkan catatan penting dalam proses demokrasi. Setelah GAM menyatakan sikap untuk berdamai dengan pemerintah RI melalui nota kesepahaman MoU Helsinki untuk kemudian direalisasikannya butir-butir yang tertuang dalam MoU helsinki tersebut sebagai langkah konkrit komitmen perjanjian damai oleh pemerintah RI dan GAM. Langkah ini untuk selanjutnya diterjemahkan dengan dibentuknya AMM sebagai medium bagi GAM untuk bersalin format menjadi masyarakat sipil. Dari mulanya perjuangan berbasis senjata berubah menjadi perjuangan berbasis politik elektoral, tentunya hal tersebut juga tidak terlepas dari keistimewaan-keistimewaan khusus yang di dapat oleh Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). sebagai legalitas kekuatan hukum nota kesepahaman tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemberlakuan pertama kalinya jalur independent/perseorangan dalam kontestasi Pemilihan Umum di Indonesia, serta hadirnya Partai Politik Lokal yang diakui secara konstitusi yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia, hal ini menjadi catatan penting pada proses demokratisasi di Indonesia dan Aceh menjadi role modelnya. Kehadiran Partai Aceh juga menjadi katalisator bagi eks kombatan dalam mewujudkan cita-cita politik yang terbentuk pada era konflik. Namun belakangan lahirlah Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang juga besutan eks kombatan. Dan seiring waktu terjadi persaingan sengit antara PA dan PNA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang mendasari terbentuknya PNA dan untuk mengetahui Problematika apa yang dihadapi PNA selama proses transisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mendasari eks GAM membentuk Partai Nanggroe Aceh adalah karena faktor ketidakpuasan yang di alami Irwandi dkk. Hal ini di akibatkan karena tidak diusungnya Irwandi Yusuf oleh Partai Aceh pada Pilgub 2012 dan gagalnya Irwandi Yusuf pada Pilgub 2012 melalui jalur independen. Kemudian problematika yang dihadapi PNA dalam proses transisi adalah karena adanya sentimen yang dibangun di masyarakat tentang citra Irwandi dan eks GAM yang berafiliasi kepada Irwandi sebagai seorang penghianat, sehingga berimbas menjelang pemilu pertama PNA pada Pileg 2014 dengan banyak ditemuinya intimidasi fisik dan nonfisik terhadap kader PNA. Sehingga PNA dianggap partai lokal yang tidak aman untuk dimasuki. Kata Kunci : PNA, Transisi, eks GAM, Parlok, Aceh ABSTRACTThe contestation of gubernatorial election in Aceh had left an important notes in the democratic process. After GAM expressed the attitude to reconcile with the government of Indonesia through a memorandum of understanding MoU for the later realization of the items contained in the MoU as a concrete step Helsinki peace agreement commitment by the Indonesian government and GAM. This step is further translated by the establishment of the AMM as a medium for GAM in the process of being integrated back into the community as civil society. From the beginning the weapons-based struggle turned into an electoral politics-based struggle, surely it can not be separated from the special privileges achieved by the Province of Aceh which had been stated in Act No. 11 of 2006 on Governing Aceh (UUPA) which operates the clauses of the MoU. Based on this, the implementation of the first time independent path / individuals in contestation Election in Indonesia, and the presence of Local Political Parties recognized the constitution that did not previously exist in Indonesia, it is becoming important notes on the process of democratization in Indonesia and Aceh to be a role model, Presence The Aceh Party is also a catalyst for Ex-GAM Combatants in realizing the political ideals that formed in the era of conflict. But lately born The Nanggroe Aceh Party (PNA) are also made by former combatants. And over time there is fierce competition between PA and PNA. This study aims to find out what underlies the formation of PNA and to find out what problems faced by PNA during the transition process. The method used in this research is a qualitative research by applying a descriptive approach. The data were obtained through primary data sources and secondary data, the primary data were obtained through field research by conducting interview with some informants.The secondary data where obtained through the library research by collecting some related documents and books. The results of this research showed that the underlying GAM formed The Nanggroe Aceh Party was due to the dissatisfaction factor experienced by Irwandi et al. Irwandi Yusuf was not carried out by the Aceh Party in the gubernatorial election in 2012 and he also got failed through the independent line in the election. Then the problem faced by PNA in the transition process is due to the sentiments built in the community about the image of Irwandi and the former GAM affiliated with Irwandi as a traitor, so that it impacted towards the first PNA election in the 2014 legislative election with many physical and non-physical intimidation towards PNA cadres. So the PNA is considered a local party which is not safe to enter. Keywords: PNA, Transition, Ex-GAM Combatan, Local Party, Aceh [1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing

Peran Partai Partai Persatuan Pembangunan Dalam Melahirkan Qanun Pelaksanaan Syariat Islam Di ACEH Periode 2009-2014 Munawwar Munawwar; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

PPP merupakan salah satu partai politik yang berasas Islam, partai politik merupakan sarana perjuangan dalam dunia perpolitikan, PPP memiliki kewajiban sesuai dengan amanah konstitusinya untuk mendorong lahirnya qanun berkenaan dengan syariat Islam. 2009 merupakan tahun pertama partai politik lokal ikut pemilu, Kehadiran partai politik ini dapat mempermudah kinerja PPP ataupun mempersulit kinerja PPP dalam melahirkan regulasi berkenaan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Periode 2009-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peran PPP Provinsi Aceh Dalam melahirkan Qanun syariat Islam Periode 2009-2014; untuk mengetahui Strategi PPP Provinsi Aceh dalam memperjuangkan berlaku Syariat Islam Di Aceh sesuai dengan Platform Partai. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori politik kartel dan teori partai politik sebagai alat analisis menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah data primer yaitu dengan wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi/kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPP Provinsi Aceh memiliki peran yang cukup besar, dimana PPP menjadi pelopor utama dalam memberikan pandangan terhadap qanun berkenaan syariat Islam sebelum disahkah, dan mendukung draft rancangan qanun berkenaan syariat Islam yang disodorkan oleh Eksekutif, untuk menunjukkan peran mereka di Parlemen, kader PPP melakukan lobi dengan partai politik lainnya, peran ini menunjukkan bahwa PPP tidak termasuk kedalam Partai politik yang telah terkartelisasi. Strategi yang digunakan oleh PPP Provinsi Aceh dalam berjuang, telah sesuai dengan fungsi partai politik. PPP merupakan salah satu partai politik yang berasas Islam, partai politik merupakan sarana perjuangan dalam dunia perpolitikan, PPP memiliki kewajiban sesuai dengan amanah konstitusinya untuk mendorong lahirnya qanun berkenaan dengan syariat Islam. 2009 merupakan tahun pertama partai politik lokal ikut pemilu, Kehadiran partai politik ini dapat mempermudah kinerja PPP ataupun mempersulit kinerja PPP dalam melahirkan regulasi berkenaan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Periode 2009-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peran PPP Provinsi Aceh Dalam melahirkan Qanun syariat Islam Periode 2009-2014; untuk mengetahui Strategi PPP Provinsi Aceh dalam memperjuangkan berlaku Syariat Islam Di Aceh sesuai dengan Platform Partai. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori politik kartel dan teori partai politik sebagai alat analisis menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah data primer yaitu dengan wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi/kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPP Provinsi Aceh memiliki peran yang cukup besar, dimana PPP menjadi pelopor utama dalam memberikan pandangan terhadap qanun berkenaan syariat Islam sebelum disahkah, dan mendukung draft rancangan qanun berkenaan syariat Islam yang disodorkan oleh Eksekutif, untuk menunjukkan peran mereka di Parlemen, kader PPP melakukan lobi dengan partai politik lainnya, peran ini menunjukkan bahwa PPP tidak termasuk kedalam Partai politik yang telah terkartelisasi. Strategi yang digunakan oleh PPP Provinsi Aceh dalam berjuang, telah sesuai dengan fungsi partai politik.

Co-Authors A tika Abdul Karim Murtadha Ady Muzwardi aghoffar aghoffar Agustina, Soraya Ahmady, Iqbal alam syah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah, S.IP., M.IP Angga Ramadhana Aqil Munawar Ardiansyah, S.IP, MA Arif Abdillah armia armia Asmi dar Aulia Rahmat Aulia Syafahri Siregar Cut Maisarah Dafril Efendi darwin darwin Dedy Tabrani Fadhil Ilhamsyah Fathia Fernanda Fauzal Zahri Feby Gustira Harahap Feryda Rinjani firdaus firdaus Furqan Furqan Haji Hamil, Haji Jamaie Haji Jamaie Haji Hamil Helmi Helmi Helmi Helmi HENDRA WISMA Hendrayana Hendrayana Heri Kusmanto, Heri Herizal Herizal Humaizi, Humaizi Ikhsan Ikhsan Ikhsan Ikhwan Rahmatika Latif Iqbal Ahmady Irpan Syahputra JUMAR LIN Khalisni Khalisni Lailatul Qadri Lisdar Payung Maimun Maimun Mardhatillah, Muntaha Meilany Putri Yurendra Meilizar Meilizar Mida wati Mira Sawitri Muhammad Elmuava Sani Muhammad Firdaus Muhammad Ichwan Muhammad Kausar Muhammad Luthfi Muhammad Ridho Muhammad Syuhaha MUHAMMAD YASAL Muhammad Zamzami Mukhrijal Mukhrijal Mukhrijal, Mukhrijal Mulia wati Muliadi, Mus Muliawati Muliawati Muliawati, S.IP., M.IP Munawwar Munawwar Mursyidin Zakaria Mushallin Mushallin Nazarul Ahya Nofriadi Nofriadi Nofriadi Nofriadi Novita Purba Novita Sari Novita Sari, S.IP., M.IP Nurlisa Nurlisa Nurlisa Nurlisa Nurwijayanti Raja Ansari Rangga Yolanda Ratu Adinda Nurtafdhilla Reci Farma Redha Risfandy Risfandy Riska Budiana Rizki Ramadhana Rizky Andyka Rudy Aulianda Risky Salsabila, Aura Sartina wati shahibul izar siti fajrina Sri Widari Subhilhar, Subhilhar susan tari rizki Syukrina Syukrina Tajrian Rahmad Tata Moeda Taqwa Teuku Muhammad Razeki Teuku Naufal Mufid Tgk. Zulfikar Trisna Winda Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah, Ubaidullah Ubaidulllah Ubaidulllah Ubaidulllah, Ubaidulllah Vellayati Hajad Yasmin Anatasya Ridhatul Aisy Yofandi Febriansyah Putra Yunda Pharadhisa zaini safitri Zuhra Savitri

Title

Found 87 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 87 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 87 Documents
Search