Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.246
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
La Ode Husen
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

 1 
Efektivitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Study Kasus Di Universitas Muslim Indonesia) Arneta A. Putri Salman; La Ode Husen; Agussalim A. Gadjong
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out and analyze the arrangement and implementation of MakassarCity Regulation No. 4 of 2013 on Non-Smoking Areas at the Muslim University of Indonesia. This research uses empirical normative research methods.The results of this study that the regulation on Non-Smoking Areas has been comprehensively regulated in the legislation. However, the implementation of such arrangements, especially at the Muslim University of Indonesia in order to follow up the Makassar City Regulation No. 4 of 2013 on Non-Smoking Areas, when viewed from legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors and cultural factors are still not implemented effectively. As for theecomendasi of researchers in order for the implementation of Non-Smoking Areas in the Muslim University of Indonesia to run effectively, namely, the need for the University of Muslim Indonesia needs to comprehensively protect passive smokers by establishing special rules that bind the No Smoking Area at the Muslim University of Indonesia as a form of support for the implementation of Makassar City Regulation No. 4 of 2013 on Non-Smoking Areas. And the need for socialization and education from the makassar city government and the Indonesian Muslim University directly or indirectly about the No Smoking Area that must be applied in the place of teaching and learning process and improve the facilities and prasana so that the application of Non-Smoking Areas in the Muslim University of Indonesia can be carried out effectively. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta implementasi Peraturan Daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok telah diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pelaksanaan pengaturan tersebut khususnya di Universitas Muslim Indonesia dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, jika dilihat dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya masih belum terlaksana secara efektif. Adapun rekomendasi penelitian ini agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia berjalan efektif yaitu, perlunya pihak Universitas Muslim Indonesia perlu melakukan perlindungan terhadap perokok pasif secara komprehensif dengan cara membentuk aturan khusus yang mengikat mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia sebagai bentuk dukungan implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dan perlunya sosialisasi serta edukasi dari pemerintah kota Makassar serta pihak Universitas Muslim Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang wajib diterapkan di tempat proses belajar mengajar serta meningkatkan sarana dan prasana agara penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muslim Indonesia dapat terlaksana dengan efektif.
Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Transportasi Online Tasbiany Fauziah; La Ode Husen; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to find out and understand what the driver's position is like in a partnership agreement with online transportation entrepreneurs and what are the legal forms of protection, the criteria for potential partnership agreement disputes with entrepreneursproviding online application-based applications. This thesis research uses Legal Research with the type of normative legal research, which is a study that examines the law based on statutory regulations and is supported by the addition of case approach data that uses primary legal material sources, namely as the main basis used in The framework of this research is the Civil Code and other related regulations and the second is secondary legal material, namely legal material that is closely related to primary legal materials such as research results, works from legal circles, and other documents related to partnership agreements. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seperti apakah kedudukan pengemudi dalam perjanjian kemitraan dengan pengusaha transportasi online dan apa sajakah perlindungan bentuk hukum kriteria adanya potensi perselisihan perjanjian kemitraan dengan pengusaha penyedia aplikasi berbasis aplikasi online. Penelitian skripsi ini menggunakan Penelitian Hukum (Legal Research) dengan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji ‎hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh ‎penambahan data pendekatan case yang menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan lainnya yang berkaitan dan yang kedua yaitu bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.
Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Penggunaan Elektronik Money Untuk Jasa Tol Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen Raodatul Jannah; La Ode Husen; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The results showed that consumers of toll service use still have difficulty using e-money, such as in the process of refilling e-money. This research is a normative research. As for what is used as an object in this Normative research is data in the form of primary legal materials, secondary legal materials,and tertiary legal materials. This study describes the purpose of knowing and analyzing the laws and regulations relatedtu the use of electronic money and the mandatory use of electroni c money and its relation to laws and regulations in the field of consumer protection. Abstrak Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen daripenggunaan pelayanan jasa tol masih kesulitan dalam menggunakan e-Money, seperti dalam proses isi ulang e-money. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Normatif, Adapun yang di jadikan obyek dalam penelitian yang bersifat Normatif ini adalah data-data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggambarkan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penggunaan elektronik money dan kewajiban penggunaan Elektronik money serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen
Tinjauan Terhadap Constitutional Complaint Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Muh Aldi ; La Ode Husen; Hamza Baharuddin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze how the protection of the constitutional rights of citizens in a state of law and to find out how the authority of the Constitutional Court is in adjudicating and deciding cases of constitutional complaint in Indonesia. This research uses normative research methods. The data source used is secondary data. Data collection techniques, literature (library research). Data analysis, namely all data obtained from primary and secondary legal materials, the author then analyzes and classifies to produce quality data conclusions in the form of regular, sequential, logical, non-overlapping and effective sentences so as to facilitate data interpretation and analysis. The results of this study indicate that in a constitutional state prioritizing the protection of the constitutional rights of citizens and the Constitutional Court of the Republic of Indonesia does not have the authority to decide and adjudicate cases of constitutional complaint. The research recommendation is that the Constitutional Court is expected to have the authority to hear constitutional compalint cases. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum dan untuk mengetahui bagaiman kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara constitutional complaint di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah data Sekunder. Teknik pengumpulan data, kepustakaan (library research). Analisis data yakni seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder penulis selanjutnya menganalisis dan mengklasifikasikan untuk menghasilkan kesimpulan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpung tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam negara hukum memprioritaskan terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memutus dan mengadili perkara constitutional complaint. Rekomendasi penelitian bahwa diharapkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili perkara constitutional compalint.Hak Konstitusional, Constitutional Complaint, Mahkamah Konstitusi.
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PENDEKATAN NILAI SIRI NA PACCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SIKAP KORUPSI Ahmad Alyadi Rahman; La Ode Husen; Syarifuddin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze and find out two things, namely how should the regulation of anti-corruption education through planting the cultural values ​​of Siri 'Na Pacce in Kab. Bone and to provide consideration and input for the district government. Bone in formulating policies related to anti-corruption education through the inculcation of the cultural values ​​of Siri 'Na Pacce. This research uses empirical normative research method. The results of this study indicate that the higher the cultivation of the siri na pacce cultural value of a person, the smaller the corrupt behavior that grows in him and corrupt practices or known in Bugis language Manre Pasoso can be avoided. This is because the existing officials and law enforcers can suppress corrupt behavior by trying to prioritize the value of siri in the traditional government processes of the Bugis community so that the influence and opportunity to commit criminal acts of corruption can be reduced. In order for this to run as desired, the authors suggest that the district government of Bone form a regulation on anti-corruption education through the method of cultivating the cultural values ​​of Siri 'Na Pacce in the District. Bone.
Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Oleh Penyidik Kepolisian Dhea Ramadhani Putri; La Ode Husen; Abdul Agis
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify and analyze the efforts of the police in investigating gambling crimes in the city of Makassar and to analyze the factors that influence gambling crime in the city of Makassar. This study uses an empirical method that is supported by field research. Empirical Legal Research is a legal research method that uses Empirical facts taken from human behaviour, both verbal behaviour obtained from human behaviour and verbal behaviour obtained from interviews and real behaviour through direct observation. The results of this study indicate that the implementation of the investigation process on the crime of gambling at the Makassar Police is basically the same as the ordinary criminal investigation but is focused on the arrest of the perpetrator. The process of investigating gambling crimes begins with a police report which is followed up by arrest, detention, search and confiscation to obtain evidence and suspects in accordance with the provisions of article 110 and article 138 of the Criminal Procedure Code and Article 184 KUHAP. The recommendation of this research is that the Police should conduct patrols more frequently by mobilizing every Sector of Police in Makassar City. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perjudian dikota Makassar dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perjudian di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode Empiris yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta Empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari perilaku manusia maupun perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian di Polrestabes Makassar pada dasarnya sama dengan Penyidikan tindak pidana biasa akan tetapi difokuskan pada penangkapan pelaku. Proses Penyidikan tindak pidana Perjudian diawali dengan adanya laporan polisi yang ditindak lanjuti dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mendapatkan alat bukti dan tersangka sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 KUHAP dan pasal 184 KUHAP. Rekomendasi penelitian ini Kepolisian harus lebih sering melakukan patroli dengan menggerakkan setiap Kepolisian Sektor yang ada di Kota Makassar.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR Yusril Yusril; La Ode Husen; Mulyati Pawennei
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This research is aimed to determine factors that cause the distribution of traditional liquor in Makassar , and also to understand the steps and preventive efforts taken by the police and pp police in handling crimes of traditional liqior distribution in Makassar. The research method that the author uses is the empirical method, namely with the data in the field as the main source , the results of interviews and observations. Factors that affecting people in Makassar distributing traditional liquor are: Economic Factors , Family Factors and Social environment. Besides, Factors that causing people in Makassar consuming traditional liquor are: Social Environmental Factors , Family Factors , State Task and Leisure . Next, efforts taken by the police officers and pp police in handling the distribution of traditional liquor in Makassar , are: Pre- emtive Efforts, Preventive efforts and Repressive efforts. The suggestion of this research is the need for efforts to control , supervise , circulation of traditional liquor byconducting socialization or coaching to the community about the dangers of consuming liquor. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar dan untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya penanggulangannya oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris yaitu dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber utama , hasil wawancara dan observasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kota Makassar mengedarkan minuman keras tradisional adalah Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial. Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kota Makassar mengkonsumsi minuman keras tradisional adalah: Faktor Lingkungan Sosial , Faktor Keluarga , Karena TugasNegara dan Sebagai Hiburan . Upaya-Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar , yaitu: Upaya Pre-emtif , Upaya Preventif dan Upaya Represif. Saran penelitian ini adalah perlunya upaya pengendalian ,pengawasan , peredaran minuman keras tradisional dengan cara mengadakan sosialisasi atau pembinaan pada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras.
FUNGSI PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI Andi Muhammad Reyza; La Ode Husen; Muhammad Rinaldy Bima
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to understand and analyze the function of the government in carrying out the functioning of public services during the pandemic while still paying attention to PP. No. 88 of 2019 concerning occupational health. The research method used in writing this thesis is an empirical legal research method. Empirical legal research is a type of legal research that analyzes and examines the workings of law in society. The government's function is to carry out public service functions during the pandemic by issuing Work From Home system rules and the government also imposes restrictions on management at public service offices and in protecting government employees also applies a scheduling system for employees who come to work at the office. The recommendation from this research is that the government must continue to monitor and protect employees in public services to the maximum extent so that employees feel safe and continue to carry out their functions optimally. Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memahami dan menganalisis fungsi pemerintah dalam melaksanakan jalannya fungsi pelayanan publik dimasa pandemi dengan tetap memperhatikan PP.No.88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Fungsi pemerintah dalam melaksanakan jalannya fungsi pelayanan publik dimasa pandemi dengan mengeluarkan aturan sistem Work From Home dan pemerintah juga melakukan pembatasan pengurusan di kantor pelayanan publik serta dalam melindungi pegawai pemerintah juga memberlakukan sistem penjadwalan pegawai yang masuk kerja dikantor. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Pemerintah harus terus melakukan pengawasan serta perlindungan secara maksimal terhadap pegawai di pelayanan publik agar pegawai merasa aman dan tetap menjalankan fungsinya secara maksimal juga.
Co-Authors A. Nur Fariha. AS A. Risal Aan Aswari Abd. Kahar Muzakkir Abd. Kahar Muzakkir Abd. Rasjak Abdul Agis Abdul Agis Abdurrahim Abdurrahim Achmad Alfian Nurrochim Adelia Apriyanti Adri Eddyanto Pontoh Agussalim Agussalim Ahmad Alyadi Rahman Ahmad Fadil Ahmad Fitrah Madana Arsyad Ahmad Syafri Rasyid Ahyuni Yunus Ambo Radde Junaid Andi Ahmad Wajdi Latif Andi Islamuddin Andi Muhammad Reyza Andi Muvlianti Mulyadi Andi Nur Fitriani Anggreani Arief Anis Zakaria Kama Aprilia Aprilia Aris Munandar Arneta A. Putri Salman Arri Abdi Syalman Askari Razak Asriani Baharuddin Asrul Asrul Azkari Razak Baharuddin Badaru Benyamin Buntu Dasman Dasman Dhea Ramadhani Putri Dzulkifli Syafar Nur Fatur Rochman Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hamzah Hamzah Hardianto Djanggih Harnayati Harnayati Hartono Hamzah Hasmaniar Bachrun Hendar Firdaus Ikhsan Jamaluddin Ilham Abbas Ilham Ilham Irfan Syafar Kamri Ahmad La Ode Arisian Lince Simamora M. Basir AS M. Kamal Hidjaz Muh Aldi  Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Ricky Subarkah Muhammad Fachri Said Muhammad Haryono Kartono Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Syukur Muhammad Ya'rif Arifin Muhammad Yunus Mulyati Pawennei Munawir Abdul Kamal Nasirah Nasirah Nasrullah Nasrullah Nova Aulia Pagar Alam Nur Afti Aulia Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Yusriyyah Bakhtiar Nurul Qamar Nurwana Abubakar Rahmat Rahadi Raodatul Jannah Ridwan Ridwan Rizmayana Ma’rif Appe Rudianto Rudianto Said Sampara Salle Salle Satri Satri Satrih Satrih Sri Lestari Poernomo Sufirman Rahman Susi Aryani Manangin Sutiawati Sutiawati Syahrul Gunawan Syahrul Nasution Syamsuddin Pasamai Syarifuddin Tasbiany Fauziah Vonny Ameliani Suardi Yusril Mahendra Yusril Yusril Zulfachmy Zulfachmy Zulkifli Zulkifli