Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.306
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Al-'Adl Journal on Education Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Innovative: Journal Of Social Science Research YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Mizan: Journal of Islamic Law
Agus Muchsin
IAIN Parepare
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Dinamika Sistem Pemerintahan Kesultanan Ternate: Analisis Kritis Integrasi Ino Mano Nako dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Abdullah, Baharuddin; Ali, Radia; Fikri; Saidah; Muchsin, Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6952

Abstract

This study elaborates on the governance pattern of the Ternate Sultanate as a form of integration between customary law and Islamic law through modern constitutional concepts. This research is significant for enriching the discourse on the diversity of governance systems based on local Indonesian values, which remains limited compared to studies on modern systems. A qualitative method was applied through the study of historical manuscripts, literature, and intensive dialogue with key actors. The findings reveal that this tiered structure represents a harmonious integration of customary law is represented by the Bobato Dunia institution and the Fala Raha council, Islamic law is represented by the Bobato Akhirat institution in the spiritual system, while modern constitutional law concepts are evident in the division of powers and the leader selection mechanism, which reflects an elite democracy. This governance model of the Sultanate demonstrates the adaptation of local values within a modern state system. It also recommends the formal validation of customary governance systems and policies that support regional autonomy without compromising national integration. Further research is required on public perception and comparative studies with other sultanates.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PASCA CERAI MATI STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SINJAI Ita Purnamasari; Fikri; Saidah; Agus Muchsin; Budiman; Nur Hazmi Asyikin
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 12 No 1 (2026): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v12i1.332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pasca cerai mati dengan membandingkan konsep keadilan normatif dalam hukum Islam dan praktik yuridis di Pengadilan Agama Sinjai. Permasalahan utama terletak pada belum jelasnya mekanisme pembagian harta bersama dalam poligami yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim serta panitera di Pengadilan Agama Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hukum Islam menekankan keadilan proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing istri, baik material maupun non-material. Namun, dalam praktik yuridis, pembagian harta bersama cenderung dilakukan secara umum dan formalistik karena keterbatasan pembuktian, regulasi yang belum rinci, serta orientasi pada kepastian hukum. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara keadilan normatif dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif dalam penyelesaian perkara harta bersama dalam perkawinan poligami.
REINTERPRETASI KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: ANTARA KEPATUHAN NORMATIF DAN KEADILAN RELASIONAL M. Agus M. Agus; Islamul Haq; Saidah; Fikri; Agus Muchsin
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i1.15376

Abstract

Konsep nusyuz dalam kerangka hukum keluarga Islam tradisional secara historis sering kali diinterpretasikan melalui kacamata patriarki, yang secara dominan dipandang sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap otoritas suami. Pendekatan kepatuhan normatif yang sepihak ini kerap mengabaikan kompleksitas dinamika kekuasaan dalam rumah tangga, sehingga berpotensi melahirkan ketidakadilan sistemik, menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga, dan menghilangkan hak-hak esensial perempuan. Artikel ini bertujuan untuk mendekonstruksi dan mereinterpretasi konsep nusyuz dengan menggeser paradigma dari sekadar pelanggaran normatif menuju analisis komprehensif berbasis maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) dan teori keadilan relasional. Menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal dan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji literatur fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, serta putusan-putusan pengadilan agama kontemporer. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada integrasi antara keadilan relasional Arthur Miller dan Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir, yang dipadukan dengan pendekatan teori sistem Jasser Auda terhadap maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nusyuz harus dipahami secara kontekstual sebagai kegagalan resiprokal dalam kewajiban relasional oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri. Lebih jauh, tindakan seperti kepergian istri dari rumah kediaman bersama untuk menghindari kekerasan atau penelantaran tidak dapat dikategorikan secara hukum sebagai nusyuz; melainkan merupakan manifestasi sah dari hifz al-nafs (perlindungan jiwa dan integritas psikologis) dan hifz al-nasl (perlindungan ekosistem keluarga dan generasi penerus). Dengan menegakkan keadilan relasional, hukum keluarga Islam dapat bertransisi dari struktur hierarkis yang kaku menuju kerangka egaliter yang adaptif, yang secara hakiki memantulkan idealisme Islam tentang sakinah, mawaddah, dan rahmah.  
Analisis Implikasi Kebijakan Penghapusan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur terhadap Trauma Psikologis Jangka Panjang pada Generasi Muda di Kabupaten Majene Abdul Samad; Ahmad Ahmad; Sudirman L; Syafaat Anugrah Pradana; Agus Muchsin; Aris Aris
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.7629

Abstract

Child marriage remains prevalent in Indonesia despite the enactment of legal restrictions through Law No. 16 of 2019, with Majene Regency in West Sulawesi recording high case numbers driven by cultural, economic, and educational factors. This study aims to analyze the impact of the policy on the long-term psychological trauma of young people in Majene, focusing on mental rehabilitation and the formulation of local policy recommendations for victim recovery. A qualitative case study approach was employed, involving 25 participants aged 18–25 with a history of early marriage (70% female), selected using purposive and snowball sampling techniques. Data were collected through semi-structured interviews, community observations, and documentation, supported by the Trauma Symptom Checklist and descriptive statistical analysis using SPSS. Data were analyzed thematically following the Braun and Clarke approach. The findings reveal that although the policy reduced the number of cases from 193 in 2023 to 20 in 2025, the post-policy trauma rate increased, with 60% of participants exhibiting an average PTSD score of 2.8. Manifestations of trauma included chronic depression (72%), domestic violence (12 cases), suicidal ideation (10 cases), and a 1.98-fold higher risk of child stunting. Access to rehabilitation services remained low (40%), although support from the PKK (Family Welfare Movement) was found to reduce trauma intensity. These findings underscore the urgency of implementing culturally grounded trauma-informed care based on Mandar traditions and integrating holistic policies that combine peer counseling and economic support to break the cycle of intergenerational trauma and strengthen victim recovery at the local level.
Batasan Intervensi Mertua dalam Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam Muh. Tahir; Agus Muchsin; Muhiddin Bakri
AHKAM Vol 5 No 2 (2026): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i2.9957

Abstract

Although family dynamics have been widely studied, research that specifically discusses the limits of parents-in-law’s intervention in their children’s households from the perspective of Islamic family law remains limited. This study aimed to identify forms of parents-in-law’s intervention, analyze their limits based on rights and obligations in Islamic family law, and evaluate their impact on family independence. This study used a qualitative approach with a normative juridical design supported by limited empirical data. The research participants consisted of 10 married couples selected using purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews and literature study, and were then analyzed using thematic analysis. The results showed that parents-in-law’s intervention generally occurred in family decision-making, economic management, and child-rearing patterns. Excessive intervention tended to reduce couples’ autonomy and trigger conflict within the household. From the perspective of Islamic family law, such intervention may conflict with the principle of qawwāmah and the wife’s right to proper housing (haq al-maskān) when it exceeds the limits of advice. These findings emphasize the importance of balancing the obligation to be dutiful to parents (birr al-wālidayn) and the independence of the nuclear family. Thus, this study contributes to the development of Islamic family law studies by offering a clarification of the limits of parents-in-law’s intervention so that interfamily relations remain harmonious, just, and do not disrupt the autonomy of the children’s household.
Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Mediasi di Era Digital Nasruddin; Agus Muchsin; M. Ihsan Darwis; Rahmawati; Islamul Haq
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 4 (2025): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i4.2490

Abstract

The rapid advancement of digital technology has fundamentally transformed various dimensions of human life, including the mechanisms of legal dispute resolution. This study aims to comprehensively analyze the legal awareness of the Muslim community in Parepare City, South Sulawesi, regarding the implementation of electronic mediation (e-mediation) in the digital era. Operating within the framework of the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022, the shift from conventional face-to-face mediation to virtual platforms presents significant sociological, psychological, and theological challenges. This research employs a qualitative descriptive method with normative-theological and empirical-juridical approaches, utilizing data from the Parepare Religious Court, Parepare Police Department, and the National Land Agency of West Bacukiki. The findings indicate that while the Muslim community in Parepare demonstrates a high preference for non-litigation dispute resolution, heavily influenced by the local culture of Siri' na Pacce and the Islamic concept of Islah (peacemaking), their adoption of fully digital mediation remains sub-optimal. The primary inhibiting factors include a stark digital literacy deficit, unstable internet infrastructure, privacy concerns, and most crucially, the loss of emotional intuition ("feel to feel") between the mediator and the disputing parties. To bridge this gap, this study proposes an optimization strategy grounded in the principles of Maqashid Al-Syariah and Restorative Justice, emphasizing the need for technical assistance hubs, culturally responsive digital training for mediators, and the development of proprietary encrypted judicial platforms to ensure confidentiality and maintain the sacredness of the mediation process.
Dekonstruksi Narasi Toxic Relationship di Media Sosial Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Sindrom Fear of Marriage pada Gen Z Nur Hazmi Asyikin; Rusdaya Basri; Budiman Budiman; Agus Muchsin; Aris Aris
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 8 No 1 (2026): Volume 8, Nomor 1, Juni 2026
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v8i1.11553

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of toxic relationship narratives on social media and their influence on the emergence of fear of marriage syndrome among Generation Z from the perspective of Islamic family law. The widespread exposure to negative relationship content on digital platforms has shaped collective perceptions that marriage is a source of emotional harm rather than a sacred institution. This research employs a normative legal approach with conceptual and statutory methods, focusing on Islamic legal principles and maqashid sharia. The findings indicate that social media plays a significant role in constructing negative perceptions of marriage, which contradicts Islamic teachings that emphasize sakinah, mawaddah, and rahmah. This study contributes to the discourse by integrating digital media analysis with Islamic family law perspectives, offering a new framework to address contemporary challenges faced by Generation Z.
EFEKTIVITAS PENETAPAN STATUS HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI KOTA PAREPARE Sitti Faisyah Az Zahra Darwis; Agus Muchsin; Aris Aris; Fikri Fikri; Mukhtar Mukhtar
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 8 No 1 (2026): Volume 8, Nomor 1, Juni 2026
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v8i1.11566

Abstract

Child adoption is a form of child protection regulated under Indonesian positive law. However, adoption practices in Parepare City are still predominantly carried out through Bugis-Makassar customary mechanisms based on family agreements without formal legal procedures. This practice may create uncertainty regarding the legal status of adopted children, particularly in matters of inheritance, civil registration, and child rights protection. This study aims to analyze the effectiveness of legal status determination in child adoption and identify the factors influencing its implementation in Parepare City. Employing a normative juridical approach and library research method, the study analyzes statutory regulations, legal literature, and the socio-cultural context of the Bugis-Makassar community. The findings indicate that the effectiveness of legal status determination for child adoption remains low. The main obstacles include procedural complexity, limited public awareness, high administrative costs, and the strong influence of customary norms that are often prioritized over state law. These conditions reflect a gap between legal substance and legal culture. The study proposes the Customary-Legal Harmonization-Based Adoption Model (MPAHA), which emphasizes procedural simplification, financial support, collaborative legal awareness programs, and strengthened post-adoption supervision. This model is expected to enhance legal certainty while preserving the familial values of the Parepare community.
REALISASI KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT Suci Cahaya Ningsi; Agus Muchsin; Saidah Saidah; Islamul Haq; Muhiddin Bakry
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 8 No 1 (2026): Volume 8, Nomor 1, Juni 2026
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v8i1.11569

Abstract

This study examines marriages of persons with disabilities in realizing sakinah, mawaddah, and rahmah families from the perspective of fiqh munakahat. This research is a field study using a qualitative approach conducted in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving three married couples where one partner is a person with physical or sensory disabilities. The results show that efforts to build a sakinah family include mutual understanding of roles and obligations, cooperation in economic and domestic responsibilities, openness, and strengthening faith in Allah SWT. Supporting factors include spousal and family support, while inhibiting factors consist of physical limitations, unstable income, differences of opinion, and challenges in child-rearing. From the perspective of fiqh munakahat, marriages of persons with disabilities remain valid and oriented toward achieving the objectives of marriage (maqashid al-nikah), particularly tranquility, affection, and compassion within the household.
Co-Authors Abd Gaffar Abd. Karim Faiz Abdul Samad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akram Akkas Al Bahri, Ulil Azmi Ali, Radia Amiruddin Aris Aris Aris Aris Arman Arman Asyrul Baharuddin Abdullah, Baharuddin Budiman Budiman Budiman Faiz, ABD Karim Fikri Fikri Fikri Fikri Firman H. Mahmuddin Haidir Hasba Hannani Hasliyawatih T. Islamul Haq Ita Purnamasari M. Agus M. Agus M. Ihsan Darwis M. Nasri Hamang Megawati Megawati Muh Akib Muh Ishar Muh Nur Hidayat Muh. Muhyiddin R. Mahmud Muh. Tahir Muhammad Akmal Muhammad Ali Rusdi Bedong Muhammad Fadil Wildana, Muhammad Fadil Wildana Muhammad Qadaruddin Muhammad Sabir Muhammad Sabir Muhammad Saleh Muhiddin Bakry Muhiddin Muhiddin Mukhtar Mukhtar Mukhtar Yunus Mulki Sahnur Muzakkir Muzakkir NUR FAJRINA Nur Hazmi Asyikin Nurhalisa Pradana, Syafa’at Anugrah Prasetio, Tri Bambang Purwoko, Agus Rahmawati RAHMAWATI RAHMAWATI Rahmawati, Rahmawati Renaldi Rindam Nasruddin Rukiah Rukiah Rusdaya Basri, Rusdaya Saidah Saidah Saidah Saripuddin Sikra, Sikra Sitti Faisyah Az Zahra Darwis Sitti Jamilah Amin Soalehuddin Suarning Suci Cahaya Ningsi Sudirman Sudirman L Sudirman L, Sudirman Sudirman L. Sudirman Sudirman Suhartina Suhartina Suhera Sumiati Syafruddin, Rezki Amaliah Ulfa Usman Usman, M. Hasyim Wahidin Wahidin WIRANI AISYAH ANWAR, WIRANI AISYAH Zaenal Said Zainal Said zaldyputra Zulkifli Zulkifli