Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.544
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Al-'Adl Journal on Education Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Riset Hukum Keluarga islam AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Innovative: Journal Of Social Science Research Mizan: Journal of Islamic Law
Agus Muchsin
IAIN Parepare
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Handling of Crimes of Abuse Committed by Children (Case Study in Parepare City) Renaldi; Muchsin, Agus; Saidah
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.201 KB) | DOI: 10.35905/delictum.v1i2.3416

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh jasa Umrah Abu Tours, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengkaji bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakuakan jasa umrah Abu Tours, sehingga merugikan komsumen dalam pelaksanaaan ibadah umrah dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi Abu tours. Pencucian uang atau di kenal dengan istilah money laundring, istilah money laundring sudah tidak lazim digunakan dalam menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor” yang mereka peroleh dari hasil tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris. Tipe penelitian ini melakukan penelitian lapangan yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan sumber yang telah ditetapkan sebelumnya.
Legal Protection for Victims of Car Buying and Selling Fraud Through Facebook Social Media Fajrina, Nur; Muchsin, Agus; Wahidin
DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.648 KB) | DOI: 10.35905/delictum.v1i2.3444

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang 1) Bagaimanakah Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian, terhadap korban penipuan kejahatan transaksi elektronik dikota parepare ? 2) Bagaimanakah Analisis dari Perlindungan hukum oleh Kepolisian berdasarkan hukum Islam mengenai perlindungan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik? Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan peran perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian, terhadap korban penipuan kejahatan transaksi elektronik dikota parepare serta mengetahui analisis hukum Islam mengenai perlindungan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota Parepare engan menggunakan wawancara yang bersifat terbuka dan analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif dengan mengkaji dan meneliti secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis , aparat kepolisian polres kota parepare sebagai upaya dalam memberikan bentuk perlindungan hukum Polresta Kota Parepare juga melakukan beberapa upaya pencegahan dan peminimalisiran penipuan transaksi elektronik seperti melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan transaksi elektronik, upaya tersebut. Oleh sebab itu hukuman yang diberikan kepada siapapun yang telah berlaku curang dengan cara penipuan yaitu hukuman tazir suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang atas pelanggarannya dalam hukum Islam apabila suatu kejahatan yang hukumannya belum ditentukan maka hukuman yang diberikan adalah Ta’zir. Dalam kasus ini hukuman yang dapat diberikan kepada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam adalah Jarimah Ta’zir.
The Debate Between Customary Traditions and Islamic Family Law: Parental Dominance in Arranged Marriages Following Divorce in Pangkep Al Bahri, Ulil Azmi; Agus Muchsin; Zainal Said
Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society Vol 6 No 1 (2025): Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/aliftah.v6i1.14412

Abstract

This study aims to examine the phenomenon of parental dominance in the practice of arranged marriages, specifically in the context of divorces resulting from such arrangements in Ma’rang District, Pangkep Regency. Employing a qualitative approach with a case study design, this research collects primary data from parents who have arranged marriages for their children, individuals who were involved in arranged marriages, religious leaders, and community figures. Secondary data were obtained from scholarly literature discussing similar themes. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. The analysis framework is built upon domination theory, conflict theory, and the concept of maqāṣid al-sharī‘ah. The findings indicate that parents exercise dominance through three approaches: persuasive, authoritative, and coercive. This dominance has significant implications, including marital disharmony, psychological distress, divorce, post-marriage trauma, and interfamily conflict. From the perspective of Islamic family law, arranged marriages that exclude the children's consent are inconsistent with the core values of maqāṣid al-sharī‘ah—specifically the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), and progeny (ḥifẓ al-nasl). It also violates Article 16 (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law, which mandates the mutual consent of both parties in a marriage contract. Based on these findings, the study recommends that family decision-making processes prioritize open dialogue and individual autonomy in order to build marriages that reflect Islamic ideals of sakinah, mawaddah, and rahmah. In addition, the study encourages policymakers and religious authorities to strengthen community awareness regarding the legal and ethical dimensions of marriage decisions.
The Construction of Academic Fiqh in the Faculty of Shariah in Disruption Era Muchsin, Agus
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 16 No 1 (2023): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan (Sinta 3)
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v16i1.5897

Abstract

World progress has been increasingly visible in the last three years, namely during the outbreak of the Covid-19 pandemic with the impression of destroying social activities (af'al al mukallafin) between individuals with each other, thus triggering the birth of a new community culture as a form of response to the policy of limiting social activities. This assumption is very relevant to the etymological definition of fikhi as al fahmu (understanding) or al sains bi syain (knowledge of something), in its pathosophical framework chart, that understanding will rest on nisby (relative) truth. The writing method uses qualitative with library research companions as support. The results of the study said that the development of science and technology has an influence on the progress of civilization from social and religious aspects such as in the fields of economics, culture, politics and law so that the construction of academic Fikhi theoretically paradigms through the concept of dialectics.
Analisis Implikasi Kebijakan Penghapusan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur terhadap Trauma Psikologis Jangka Panjang pada Generasi Muda di Kabupaten Majene Samad, Abdul; Ahmad, Ahmad; L, Sudirman; Pradana, Syafaat Anugrah; Muchsin, Agus; Aris, Aris
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.7629

Abstract

Child marriage remains prevalent in Indonesia despite the enactment of legal restrictions through Law No. 16 of 2019, with Majene Regency in West Sulawesi recording high case numbers driven by cultural, economic, and educational factors. This study aims to analyze the impact of the policy on the long-term psychological trauma of young people in Majene, focusing on mental rehabilitation and the formulation of local policy recommendations for victim recovery. A qualitative case study approach was employed, involving 25 participants aged 18–25 with a history of early marriage (70% female), selected using purposive and snowball sampling techniques. Data were collected through semi-structured interviews, community observations, and documentation, supported by the Trauma Symptom Checklist and descriptive statistical analysis using SPSS. Data were analyzed thematically following the Braun and Clarke approach. The findings reveal that although the policy reduced the number of cases from 193 in 2023 to 20 in 2025, the post-policy trauma rate increased, with 60% of participants exhibiting an average PTSD score of 2.8. Manifestations of trauma included chronic depression (72%), domestic violence (12 cases), suicidal ideation (10 cases), and a 1.98-fold higher risk of child stunting. Access to rehabilitation services remained low (40%), although support from the PKK (Family Welfare Movement) was found to reduce trauma intensity. These findings underscore the urgency of implementing culturally grounded trauma-informed care based on Mandar traditions and integrating holistic policies that combine peer counseling and economic support to break the cycle of intergenerational trauma and strengthen victim recovery at the local level.
The Tradition of Surrendering Penne Anreang in a Bugis Suppa Marriage Muchsin, Agus; Anwar, Wirani Aisiyah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.26444

Abstract

Penne anreang is a hereditary tradition that is carried out during weddings, the Suppa community assumes that the penne anreang tradition is a social aspect because it is seen as something important and has high traditional values. The impact if this tradition is not carried out will have an impact on social sanctions in the community itself, such as ridicule and gossip from neighbors and people in the area. This study aims to analyze the tradition of submission of penne anreang which is reviewed in Islamic law. The results show that this tradition looks so simple but from its simplicity, many messages will be conveyed, for example, people are required to respect and respect each other. Knowing the rights and obligations as husband and wife, how to deal with problems both in domestic life, the realization of the wife's responsibility in navigating the household ark, being able to serve her husband both physically and mentally, as well as in society. Seeing from the meaning implied in the submission of penne anreang, it can be concluded that this tradition is still carried out and does not conflict with the teachings of Islam because every meaning that will be conveyed all leads to goodness
Implikasi Tradisi Mappasiewa Ada’ terhadap Harmonisasi Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Hasliyawatih T.; Basri, Rusdaya; Rahmawati; Sudirman L.; Muchsin, Agus
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 20 No. 2 (2024): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v20i2.5223

Abstract

Harmony is something that is expected by a married couple in their marriage. This article describes the implications of the mappasiewa ada' tradition on household harmonisation in Bugis marriages in Segeri, Pangkajene and Islands Regency using descriptive qualitative research with a philosophical and normative approach and analysed with ’urf  (tradition theory) and maslahah (kindness theory). The results showed that the practice of mappasiewa ada' tradition in Bugis community marriage is still preserved as a tradition in marriage which has philosophical meaning with symbols. This tradition has a kindness (maslahah) impact and a badness (mafsadah) impact for the bride and groom in building household harmony. The mappasiewa ada' tradition is in accordance with Islamic teachings in the form of good tradition (’urf shahih) which can be preserved as long as it does not deviate from the objectives of sharia or maqashid ash-shari'ah (the purpose of Islamic law), namely: preservation of offspring (muhafadzah al-nasl). It can also be understood as optimism (tafa'ul), because every symbol in the tradition contains a hope or prayer symbolised by an object. If the mappasiewa ada' tradition is not understood comprehensively, people may consider it a practice that contains polytheism (syirik). However, if an Islamic and cultural approach is used, then cultural Islamisation can be carried out, so that the mappasiewa ada' tradition can be preserved and become an important part of the Bugis marriage tradition.
Polemik Usia Baligh Sebagai Kriteria Pemimpin Dalam Fikih Islam Ahmad, Ahmad; Agus Muchsin; Muh Nur Hidayat; Usman; Haidir Hasba
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.27850

Abstract

This study examines the polemic surrounding the concept of puberty (baligh) as a criterion for leadership in Islamic jurisprudence (fiqh). In classical Islamic fiqh, baligh marks the onset of religious and legal accountability (mukallaf), typically indicated by biological signs or an age threshold of 15-18 years, as outlined in texts like Safinatun Najah and Al-Fiqh ‘Alā Al-Mażāhib Al-Arba’ah. However, its application as a leadership criterion sparks debate due to varying interpretations across the Syafi’i, Hanafi, Maliki, and Hambali schools, particularly regarding whether puberty alone suffices or requires additional qualifications like intellectual maturity, justice, and managerial competence. Using a qualitative library research approach, this study analyzes classical fiqh texts, Qur’anic verses (e.g., Surah An-Nur: 59), hadiths, and modern academic literature. Findings reveal that while baligh is a fundamental requirement, leadership in modern political contexts, such as Indonesia’s electoral laws (e.g., UU No. 7/2023), demands a holistic maturity encompassing intellectual, emotional, and spiritual dimensions. The study contributes to bridging classical fiqh with contemporary leadership needs, highlighting the necessity of reinterpreting baligh within a maqashid syariah framework to address modern governance complexities. Recommendations include integrating pre-baligh education to foster moral and intellectual readiness and further research into harmonizing fiqh-based criteria with democratic systems.   Keywords: Jurisprudence, Puberty (Baligh), Leadership Criteria, Age Maturity, Politics.
The Shift of Siri’ Values among the Bugis in Pre-Wedding Photography: An Analysis of Islamic Family Law Prasetio, Tri Bambang; Rusdaya Basri; Zainal Said; Agus Muchsin; Islamul Haq
Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society Vol 6 No 2 (2025): Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/aliftah.v6i2.14983

Abstract

This study examines the shifting meaning of Siri’ in the practice of pre-wedding photography among the Bugis community in Parepare City. In Bugis culture, Siri’ represents honor, modesty, and respect for tradition, values strictly preserved, especially by couples preparing for marriage. However, modernity and contemporary lifestyle have increased the popularity of pre-wedding photography. From an Islamic law perspective, interactions between unmarried men and women are restricted, including in pre-wedding photo sessions, creating tension between modern practices, cultural values, and religious norms.The research uses a field-based qualitative design with an empirical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Primary sources included religious leaders, photographers, and couples involved in pre-wedding photography, while secondary sources comprised literature on Siri’ and Islamic family law.The findings highlight three main points: (1) Pre-wedding photography is now part of contemporary wedding trends despite some perceptions of inappropriateness, driven by technology, social media, and visual representation. (2) There is a significant shift in Siri’s interpretation, moving from strict pre-marital modesty toward a symbolic understanding compatible with modern lifestyles. (3) Islamic law and Siri’ values respond critically and selectively; Islamic law rejects practices that violate sharia, while Siri’ has transformed yet persists in the community’s consciousness.These findings imply that Bugis cultural identity is adapting, with traditional values like Siri’ being reinterpreted rather than abandoned to accommodate modern social realities. This shift challenges communities to balance cultural expectations, religious norms, and contemporary lifestyles, highlighting the need for clearer cultural guidance and context-sensitive Islamic legal education.
Dinamika Sistem Pemerintahan Kesultanan Ternate: Analisis Kritis Integrasi Ino Mano Nako dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Baharuddin Abdullah; Radia Ali; Fikri; Saidah; Agus Muchsin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6952

Abstract

This study elaborates on the governance pattern of the Ternate Sultanate as a form of integration between customary law and Islamic law through modern constitutional concepts. This research is significant for enriching the discourse on the diversity of governance systems based on local Indonesian values, which remains limited compared to studies on modern systems. A qualitative method was applied through the study of historical manuscripts, literature, and intensive dialogue with key actors. The findings reveal that this tiered structure represents a harmonious integration of customary law is represented by the Bobato Dunia institution and the Fala Raha council, Islamic law is represented by the Bobato Akhirat institution in the spiritual system, while modern constitutional law concepts are evident in the division of powers and the leader selection mechanism, which reflects an elite democracy. This governance model of the Sultanate demonstrates the adaptation of local values within a modern state system. It also recommends the formal validation of customary governance systems and policies that support regional autonomy without compromising national integration. Further research is required on public perception and comparative studies with other sultanates.
Co-Authors Abd Gaffar Abd. Karim Faiz Abdul Samad Ahmad Ahmad Ahmad Akram Akkas Al Bahri, Ulil Azmi Amiruddin Anita Aris Aris ARIS ARIS, ARIS Arman Arman Asyrul Azzahra, Siti Faisyah Baharuddin Abdullah Faiz, ABD Karim Fikri Fikri Firman H. Mahmuddin Haidir Hasba Hannani Hannani Hasliyawatih T. Islamul Haq M. Nasri Hamang Megawati Megawati Muh Akib Muh Ishar Muh Nur Hidayat Muh. Muhyiddin R. Mahmud Muhammad Akmal Muhammad Ali Rusdi Bedong Muhammad Fadil Wildana, Muhammad Fadil Wildana Muhammad Qadaruddin Muhammad Sabir Muhammad Sabir Muhammad Saleh Mukhtar Yunus Mulki Sahnur Muzakkir Muzakkir Ningsi, Suci Cahaya NUR FAJRINA Nurhalisa Pradana, Syafa’at Anugrah Prasetio, Tri Bambang Purwoko, Agus Radia Ali Rahmawati Rahmawati, Rahmawati Renaldi Rukiah Rukiah Rusdaya Basri, Rusdaya Saidah Saidah Saripuddin Sikra Sikra, Sikra Sitti Jamilah Amin Soalehuddin Suarning Sudirman Sudirman L Sudirman L, Sudirman Sudirman L. Sudirman Sudirman Suhartina Suhartina Suhera Sumiati Syafruddin, Rezki Amaliah Syamsuryana, Nur Ulfa Usman Usman, M. Hasyim Wahidin Wahidin WIRANI AISYAH ANWAR, WIRANI AISYAH Zaenal Said Zainal Said zaldyputra Zulkifli Zulkifli