Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Analisis Kompetensi Aparatur dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Pengurusan Surat Ahli Waris di Kantor Kecamatan Bogor Timur Berkat Selamat Harefa; Ginung Pratidina; Neng Virly Apriliyani
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 7 (2026): JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan inovasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pelayanan satu pintu. Salah satu pelayanan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi adalah pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris karena membutuhkan ketelitian administrasi serta pemahaman terhadap aspek hukum kewarisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan PATEN pada pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Kecamatan Bogor Timur, mengidentifikasi kualitas pelayanan yang diberikan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, petugas PATEN, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur telah cukup baik pada aspek sikap pelayanan dan komunikasi dengan masyarakat, namun masih terdapat keterbatasan pada aspek pengetahuan regulasi terbaru mengenai administrasi kewarisan serta keterampilan teknis dalam proses verifikasi dokumen. Kualitas pelayanan PATEN secara umum telah memenuhi prinsip pelayanan publik, ditandai dengan adanya kepastian prosedur, transparansi pelayanan, dan koordinasi antara front office dan back office. Meskipun demikian, pelayanan masih menghadapi hambatan berupa tingginya beban kerja, proses verifikasi yang masih dilakukan secara manual, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, serta belum optimalnya pelatihan teknis bagi aparatur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, digitalisasi pelayanan, penyempurnaan standar operasional prosedur, serta penguatan koordinasi antarpetugas agar kualitas pelayanan PATEN semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
Strategi Advokasi Kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Rifqi Galan Firdaus; Denny Hernawan; Neng Virly Apriliyani
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bogor masih ditandai oleh rendahnya partisipasi masyarakat, meskipun kebijakan dan program telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi advokasi kebijakan yang dilakukan DLH Kota Bogor, bagaimana peran pemangku kepentingan, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis strategi advokasi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori strategi advokasi kebijakan Coffman & Beer (2015) dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah melaksanakan strategi advokasi kebijakan pengelolaan sampah kepada kelompok publik (public), pemengaruh (influencers), dan pengambil keputusan (decision makers) melalui sosialisasi, edukasi lingkungan, kampanye kebersihan, program Bank Sampah, pemanfaatan media digital, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Strategi tersebut telah mampu meningkatkan kesadaran (awareness) dan dukungan (will) sebagian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Namun, perubahan dalam bentuk tindakan nyata (action) masih belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum maksimalnya kolaborasi dan komunikasi partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi partisipatif, peningkatan kolaborasi lintas sektor, penyediaan fasilitas pendukung, serta evaluasi berbasis perubahan perilaku agar pengelolaan sampah di Kota Bogor dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan
Collaborative Governance dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kota Bogor Rayhan Cahya Nugraha; Ginung Pratidina; Neng Virly Apriliyani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.21490

Abstract

Pajak reklame berperan sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak. Namun demikian, di Kota Bogor masih ditemukan permasalahan signifikan, seperti pemasangan reklame ilegal, ketidakteraturan dalam perizinan, serta tunggakan pajak yang belum tertangani secara optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan tata kelola yang lebih kolaboratif antar instansi pemerintah dalam mengelola pajak reklame. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan pajak reklame sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode total sampling terhadap 59 aparatur dari Bapenda, DPMPTSP, Satpol PP, dan Dinas PUPR Kota Bogor. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner skala Likert dan wawancara mendalam, sementara analisis data menggunakan metode Weighted Mean Score (WMS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam dimensi Collaborative Governance—kondisi awal, kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaboratif, komitmen terhadap proses, dan pembangunan kepercayaan—telah diimplementasikan secara optimal, dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,23 dan masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Dimensi komitmen terhadap proses memperoleh skor tertinggi (4,30), sedangkan proses kolaboratif menjadi aspek terendah (4,08), yang mencerminkan perlunya peningkatan dalam kesetaraan partisipasi dan pengambilan keputusan bersama. Secara keseluruhan, penerapan Collaborative Governance dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak reklame di Kota Bogor, namun penguatan aspek partisipatif, koordinasi lintas sektor, serta dukungan kelembagaan tetap diperlukan guna mendukung keberlanjutan tata kelola perpajakan yang kolaboratif dan berkeadilan.
Implementasi Program Bantuan Sosial tidak Terencana Rumah tidak Layak Huni di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Muh Jamil Fitriansyah; Irma Purnamasari; Neng Virly Apriliyani
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 5 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i6.24521

Abstract

Perumahan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Situasi perumahan yang tidak memenuhi syarat dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, pemerintah bertanggung jawab untuk membantu masyarakat mendapatkan perumahan yang layak melalui berbagai program bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program bantuan sosial yang tidak terencana untuk perumahan yang tidak layak di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sampel penelitian terdiri dari penerima manfaat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yang memastikan semua responden masuk dalam sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial untuk perumahan yang tidak layak di Kecamatan Bogor Selatan secara umum dianggap berhasil. Hal ini terlihat dari indikator komunikasi, sumber daya, sikap para pelaksana program, dan sistem birokrasi yang mendukung pelaksanaannya. Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala, seperti terbatasnya anggaran, proses administrasi yang cukup panjang, dan perlunya kehati-hatian dalam memilih penerima bantuan., Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menilai dan memperbaiki efektivitas program bantuan sosial untuk perumahan yang tidak memenuhi syarat, sehingga manfaat yang diberikan dapat lebih optimal bagi masyarakat.