Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PMI BERMASALAH (PERLEVA) DI UPTP2TK JAWA TIMUR Raga Cahya Putra; Supri Hartono; Hasan Ismail
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2833

Abstract

Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia, sekaligus mencatatkan angka pengaduan PMI yang cukup tinggi dengan 190 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menempatkan UPTP2TK Jawa Timur pada posisi strategis sebagai pelaksana Program PERLEVA (Pemberdayaan dan Perlindungan PMI Bermasalah). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program PERLEVA di UPTP2TK Jawa Timur serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Model Implementasi Kebijakan Winter (2012) yang mencakup tiga dimensi, yaitu perilaku hubungan antar organisasi, perilaku birokrasi garis depan, dan perilaku kelompok sasaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERLEVA berjalan cukup efektif ditopang oleh kerangka regulasi yang kuat (UU No. 18 Tahun 2017, Perda Jawa Timur No. 2 Tahun 2022, dan Pergub No. 62 Tahun 2018), komitmen tinggi pelaksana yang bersedia melayani 24 jam, serta respons positif dari kelompok sasaran. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia pada Seksi PERLEVA, kesenjangan pelatihan antara ASN dan non-ASN, keterbatasan anggaran untuk kasus darurat, serta variasi kemampuan administrasi keluarga PMI. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PERLEVA sangat bergantung pada komitmen pelaksana lapangan yang mampu mengompensasi keterbatasan struktural yang ada.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI KELURAHAN GUNUNGSARI KECAMATAN DUKUH PAKIS KOTA SURABAYA Elizabeth Olivia Letek Goran; Supri Hartono; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori ini menekankan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan Gunungsari, Staf Tata Usaha SDN Gunungsari I, serta orang tua siswa penerima manfaat Program KIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya berhasil. Pada aspek komunikasi, pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil karena informasi mengenai Program KIP telah disampaikan melalui berbagai saluran, seperti sekolah, kelurahan, RT/RW, media sosial, dan pelayanan informasi secara langsung. Pada aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam membantu masyarakat selama proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan. Namun, pada aspek sumber daya masih ditemukan keterbatasan jumlah petugas yang menangani administrasi program sehingga proses pelayanan dan pembaruan data belum berjalan secara optimal. Selain itu, pada aspek struktur birokrasi masih terdapat kendala berupa proses verifikasi dan validasi data yang melibatkan berbagai instansi sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses penetapan dan penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari telah berjalan cukup baik karena mampu membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam memperoleh bantuan pendidikan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan sumber daya pelaksana serta penyederhanaan proses koordinasi dan verifikasi data agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Evaluasi Kebijakan Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur Anita Evilia; Indah Murti; Supri Hartono
Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 2 (2026): Juni: Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/kajian.v3i2.1089

Abstract

This study aims to identify and analyze the evaluation of policies concerning the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) in East Java Province. The research employs William N. Dunn’s policy evaluation theory, which consists of five key indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. A descriptive qualitative approach was used in this study, with data collected through observation, interviews, and documentation techniques. The data were analyzed through several stages, including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the Indonesian Migrant Worker Protection Policy at the UPT P2TK of East Java Province has generally been successful and has achieved positive outcomes. These achievements can be seen in terms of policy effectiveness in reaching its objectives, efficiency in utilizing available resources, adequacy of services provided to migrant workers, equitable access to protection services, and responsiveness to the needs and concerns of migrant workers. Nevertheless, several technical challenges remain and require further improvement, including the integration of One-Stop Integrated Service Centers (LTSA), the readiness of protection facilities, and the enhancement of rapid response mechanisms. Therefore, efforts are needed to strengthen service digitalization, expand village-based outreach programs, increase human resources capacity, develop migrant worker empowerment programs, strengthen international cooperation, optimize shelter services, and conduct regular policy evaluations to improve the quality and sustainability of migrant worker protection in East Java.
Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pacitan Buffon Yoppy Trie Ambodo; Anggraeny Puspaningtyas; Supri Hartono
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 3 No. 3 (2026): Juli: Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v3i3.1094

Abstract

One of the key strategic sectors that contributes significantly to driving economic growth, improving community welfare, and strengthening regional development is tourism. Pacitan Regency possesses significant potential in natural tourism, cultural tourism, and the creative economy; however, its development still faces various challenges, including limited infrastructure, accessibility issues, and coordination among stakeholders. The application of collaborative governance in Pacitan Regency's tourist growth is the main subject of this study, which also looks at the enabling and impeding variables. A descriptive qualitative approach is used in the study. Data were obtained through interviews, observations, documentation, and document studies, and were subsequently analyzed by applying the Miles and Huberman interavtive model. Ansell and Gash's Collaborative Governance model, which incorporates initial contextual factors, facilitative leadership, institutional design, and the collaborative process, served as the foundation for the analysis. The findings suugest that collaborative governance in tourism development in Pacitan Regency has been implemented relatively well. The Department of Tourism, Culture, Youth, and Sports plays an active role as a facilitator of collaboration, supported by clear regulations, regular coordination forums, and the involvement of government agencies, tourism awareness groups (Pokdarwis), business actors, the media, and local communities. The main supporting factors are the region’s substantial tourism potential and the established cooperation among stakeholders, while the inhibiting factors include differences in perspectives among actors and limitations in infrastructure. This study implies the importance of strengthening stakeholder synergy, enhancing community capacity, and improving infrastructure development to achieve sustainable tourism development in Pacitan Regency.
Co-Authors Achluddin Ibnu Rochim Achluddin Ibnu Rochim, Achluddin Ibnu Ade Daoed Saputra Adjeng Vierlyana Puteri Afifa Afifa Afiyah Alfarizi, Risa Alif Latippan Parmanto Andi Fatwa Mahdika Candra Angelia Dyah Ayu Larasati Anggraeny Puspaningtyas Anggraeny Puspaningtyas Anggraeny Puspaningtyas Anita Evilia Anjani, Shafa Jihan Arianto, Rivaldi Arief Darmawan Arif Darmawan Ati, Norbertus Darius Audrey Aprilia, Rizky Aziz, Ronan Agung Azizah Fitri Azarah Azmi sugiyanto, Moch ulil Bali Sari Korebima, Apolinarius Bambang Kusbandrijo Basuki, Muhammad Arief Basuki Buffon Yoppy Trie Ambodo Chairus M. Nasution, Ute Christiaan, Priscila Margaret Chyintiya Dhea Puspitasari Daoed Saputra, Ade Dhani Ananda Tongka, Andreas Diaz Putra Prakoso Dida Rahmadanik Dimas Ardi Pranata Dimung, Oktavia Triany Diska Paras Ayu Djoko Widodo Doan Widhiandono Elisabet U.B, Christina Sopia Elizabeth Olivia Letek Goran Endang Indartuti Endang Indartuti Endang Indartuti Endang Indartuti Erisca Dian Aprilia Fahrur Rozi Fitria Bahari, Yuna Hari Wibowo, Yudhi Haris Fauzan Almuzavar Hasan Ismail ibnu rochim, Achluddin Idwar, Widya Arzetiya Ilman, Ghulam Maulana Indah Murti, Indah Jauhari, Hamdan Mukhlis Jihan Nabilah Adinda Putri Kholifah Saputriani, Yunda Lilis Rahmadhanti M Kendry M. Kendry Widiyanto Martini, Renanda Yulio Putri Mohammad Iqbal Syahriar Muhammad Roisul Basyar Mulyati, Diana Juni Nabilla Larasati Nisa Dwi Arini Nur Fajriati Ohorella Tini Nur Taufiq Nurhalizah, Siti Nurul Aulia Ridwan Octavia Fransiska Paulina Cendy Ardilia Prabawanti, Banun Pratiwi, Ni Made Ida Pratiwi, Soffanah Dina Puspitasari, Erika Aprilia Qurnia Annashrida Rachmawati, Nadila Rizki Tri Radjikan Radjikan Radjikan Radjikan Radjikan Radjikan Radjikan, Radjikan Raga Cahya Putra Rena Eprilly Widodo Ria, Catur Ajeng Kartika Rikza Mega Rini Kusumawati Rosantika Rosantika Salsabila, Hilda Nurtin Salwa Marsa Nafillah Sultoni Satriyo Cahyo Utomo Savira Uswatun Chasana Shandy Octafialdo Wijanarko Sufi Anggraini, Sabrina Talitha Zitha Vasthi Tamahdur Jahro Fajariyyah Theresia Arcell Arinjani Marsudi Ute Ch. Nasution Ute Ch. Nasution Uthe Ch. Nasution Widiyanto, M. Kendry Widya Anggraini, Inneke Yafie Amaratus Sania Yakub Fisabillillah Yeni Widiyawati Yoachim Rivaldo Watu Raka Yunda Kholifah Saputriani Yunisar, Devani Marlia Yusuf, Hariyoko Zulfia Rahma Firdausa