Articles
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur ]]>
<![CDATA[Yulinar, Nanda]]>;
<![CDATA[Akmal, M.]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen, Iskandar]]>;
<![CDATA[Abubakar, Muhammad Bin]]>;
<![CDATA[Zulhilmi, Zulhilmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Transparansi Publik (JTP) - November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jtp.v3i2.15192
<![CDATA[Studi ini mengkaji pengembangan Kawasan Minapolitan Aceh Timur, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyusun 2 (dua) dokumen pendukung yaitu RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) dan Master Plan Minapolitan Aceh Timur (Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2022). Kebijakan Minapolitan merupakan salah satu intervensi yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan produktifitas kelautan dan perikanan melalui program Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Hasil penelitian menyampaikan bahwa kelembagaan kawasan minapolitan di dalam kolaborasi bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai leading sektor, sebagai pendukung BPBAP dalam melaksanakan riset, sebagai anggota kolaborasi dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), serta dukungan masyarakat Desa Matang Rayeuk berada di lingkungan kawasan minapolitan belum berjalan dengan baik. Diantara 7 Kecamatan yang mempunyai tambak terintegrasi Hanya di kawasan Desa Matang Rayeuk yang sudah melakukan pengembangan klaster tambak udang vaname seharusnya sesuai dengan ketetapan yang berlaku kawasan minapolitan yang taerintegrasi tambak bias dikembangkan menjadi klaster tambak berkelanjutan namun anggaran belum memadai. Pemerintah harus lebih banyak mensosialisasikan tentang program klaster ini kepada masyarakat setempat agar masyarakat lebih yakin untuk memberikan surat tanah dan memenuhi kebutuhan lahan tambak untuk program klaster ini, dan bias memenuhi sarana dan prasaran yang dibutuhkan seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tandon air.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG LOKASI PETERNAKAN (PERUWEREN) UBER-UBER DAN BLANG PAKU KABUPATEN BENER MERIAH ]]>
<![CDATA[Arita, Cut Susi]]>;
<![CDATA[Nazaruddin, M.]]>;
<![CDATA[Abubakar, Muhammad Bin]]>
<![CDATA[ Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Transparansi Publik (JTP) - May 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jtp.v2i1.7719
<![CDATA[Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan kawasan peternakaan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah melalui Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang paku Kabupaten Bener Meriah. Tujuan dari pembentukan kawasan peternakan tersebut untuk melestarikan fungsi strategis peternakaan tradisional yang sudah dilakukan masyarakat adat setempat, tetapi implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 serta faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi atau kepustakaan. Hingga kini, upaya pengembangan sapi potong dan kerbau belum mampu memenuhi kebutuhan daging di Kabupaten Bener Meriah. Hal ini ditandai dengan tidak adanya peningkatan jumlah populasi dalam kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, dikarenakan masih banyaknya sikap mental yang menjadi tradisi peternak dalam masyarakat yang hanya ingin memiliki bantuan ternak yang diberikan Pemda setempat tanpa rasa ingin mengembangkan dan memberdayakan bantuan tersebut dalam mengoptimalkan kawasan peternakan. Selain itu, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang peternakan seperti Medik Veteriner yaitu dokter hewan, dan Paramedik yaitu sarjana peternakan, juga menjadi faktor penghambatnya implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011, sehingga tidak terkontrolnya manajemen peternakan dalam kawasan tersebut. Peneliti melakukan penelitian untuk menemukan bagaimana mengoptimalkan kawasan peternakan tersebut sehingga implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang paku Kabupaten Bener Meriah bisa berjalan dengan semestinya]]>
<![CDATA[Efektivitas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Sistem Merit (Meryt System) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Kusmana, Didi]]>;
<![CDATA[-, Zulham]]>;
<![CDATA[Abubakar, Muhammad Bin]]>
<![CDATA[ Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Transparansi Publik (JTP) - November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jtp.v2i2.8695
<![CDATA[The Regional Secretariat of the Bener Meriah Regency in 2019 is the location of this study, which explores the efficacy of raising state public servants' performance using the merit system. The goal of the study is to comprehend how the spoil system can impede efforts to increase ASN performance as well as the efficacy of enhancing ASN performance through the merit system. Hani Handoko's theory of effectiveness, which uses outcome indicators (results) from the execution of programs/activities, is the theoretical framework that is applied. A qualitative research method was adopted for the study. The findings revealed that improving the performance of ASN through the Merit System at the Bener Meriah Secretariat in 2019 was still ineffective due to the low quality of the ASN serving in the Bener Meriah Secretariat due to the influence of the spoil system implementation due to the element of closeness or kinship with political officials in the area. Regency Bener Meriah The spoil system has a significant impact and hinders the effectiveness of improving the performance of ASN in the Bener Meriah Secretariat in 2019, because if the spoil system is still used in the placement and recruitment of ASN placed in the Setdakab, it will have an impact on the performance of other ASN, because the roles of ASN are different because ASN roles that are placed based on ability and competence qualifications will be defeated by ASN that is dominated by a spoil system because it is based on political power or through political intervention and power.]]>
<![CDATA[Dinamika Formulasi Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur dalam Wilayah Kota Lhokseumawe ]]>
<![CDATA[Sofianus, T]]>;
<![CDATA[Nazaruddin, M]]>;
<![CDATA[Abubakar, Muhammad Bin]]>
<![CDATA[ Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Transparansi Publik (JTP) - May 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jtp.v3i1.10271
<![CDATA[The issue with the formation of the Kandang Makmur sub-district is that the conditions for political, territorial, and administrative aspects, such as the length of the design process and the discussion of regional expansion, are such that they are not met. The expansion of the Kandang Makmur District underwent a long process and involved many parties. According to David Easton, in the discussion process to analyze problems using political system theory in public policy formulation, which consists of input, withinput, and output, Researchers choose to use a qualitative approach because a qualitative approach is believed to be able to assist researchers in interpreting and describing the phenomena that occur. The sub-district expansion process in Kandang Makmur is full of political elements. The political element is the efforts of Mayor Suaidi Yahya and the Aceh Party to control the legislature and the expansion agenda of the Kandang Makmur sub-district. This is in accordance with the concept that in the policy-making process there is the use of interests and power in order to form a policy. So in the formulation process, there was a tug-of-war between the executive and the legislature. It is hoped that the Lhokseumawe DPRK, as the legislature, rationalizes the expansion policy of Kandang Makmur District by providing alternative policies to the executive, which is the party proposing the expansion policy of Kandang Makmur District. so that the next researcher can continue the discussion related to the implementation of the Qanun for regional expansion in Kandang Makmur District]]>
<![CDATA[Tantangan Pelaksanaan Program Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kota Lhokseumawe ]]>
<![CDATA[12, Zahniar]]>;
<![CDATA[Nazaruddin, M.]]>;
<![CDATA[Abubakar, Muhammad Bin]]>
<![CDATA[ Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Transparansi Publik (JTP) - November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jtp.v2i2.8697
<![CDATA[There were issues with the open and Assessment Center-based process used to fill the Primary High Leadership Position (JPT) in Lhokseumawe City in 2018. Political interference was still very strong, and there were still likes and dislikes (and dislikes), so the selection of ASN for the Primary High Leadership Position did not follow the merit system based on competence, education, and experience (merit system). Descriptive and qualitative research methodologies are used in the study of the Primary High Leadership Position (JPT) selection analysis in the Lhokseumawe City Government. Many employees who find it challenging to participate in the position auction or open selection are among the obstacles that are experienced. been untested. Each apparatus only possesses a small amount of leadership spirit, which has an impact on how employees behave when they aren't competitive enough to compete in a succession of job auction selection processes before particular positions become open. The provision of additional resources, specifically the budget for facility and infrastructure upkeep, is necessary to assist the Lhokseumawe City Government's success in supplying human resources and infrastructure.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Parwisata Hutan Manggrove di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe ]]>
<![CDATA[Rahman, Dahlan A]]>;
<![CDATA[Abubakar, Muhammad Bin]]>;
<![CDATA[Zulhilmi, Alwi]]>;
<![CDATA[Muchlis, Muchlis]]>;
<![CDATA[Rizwan, M.]]>
<![CDATA[ Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jmm.v2i1.9244
<![CDATA[Lingkungan merupakan sebuah aspek yang paling penting dalam upaya pelestariannya untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Namun yang paling terpenting adalah dapat menambah nilai ekonomis bagi masyarakat dalam wujud kesejahteraan.Maka Gampong Meunasah Mesjid di kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe memiliki potensi tersebut. Pengambangan destinasi pariwisata lingkungan di Gampong Meunasah Mesjid perlu dilakukan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelestarian kawasan hutan manggrove. Tentu seluruh unsur perangkat gampong Meunasah Mesjid juga ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam melakukan pengembangan kawasan pariwisata hutan manggrove dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini juga mampu mengembangkan potensi destinasi pariwisata baru di kota Lhokseumawe. Sehingga pembinaan yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat mempu memberi peluang bagi masyarakat daalam upaya melestarikan lingkungan sekaligus sebagai destinasi pariwisata baru yang ada di Gampong Meunasah Mesjid. Metode yang digunakan lebih ke aspek pemberdayaan pada masyarakat. Luaran yang direncanakan seperti Publikasi Ilmiah pada jurnal pengabdian berbasis OJS status accepted, Publikasi kegiatan pada media cetak atau online Published, selanjutnya adanya MoA antara Tim Pegabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh dengan pemerintah Gampong Meunasah Mesjid di kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Luaran Tambahan nantinya akan terdaftar pad HKI sebagai Hak Cipta Kekayaan Intelektual. diharapkan nantinya akan menjadi model pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kawasan pariwisata hutan manggrove di Kota Lhokseumawe. Hasil Kegiatan ini menunjukkan bahwa Potensi pengembangan parwisata hutan manggrove sangat besar peluangnya dikembangkan di Gampong Meunasah Mesjid dan ini menjadi sebuah gampong percontohan destinasi pariwisata lingkungan yang ada di Kota Lhokseeumawe. Jika ini mampu dikembangkan maka akan terus dilakukan pembinaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan Gampong Meunasah Mesjid menjadi desa binaan dalam model pengembangan kawasan pariwisata lingkungan dalam pembudidayaan manggrove. Selain itu juga dapat terwujud konsep wisata Halal dan menuju aspek ekowisata bahari.]]>
<![CDATA[Pendampingan Melalui Sosialisasi Tentang Bahaya Perundungan atau Bullying Pada Anak di Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara ]]>
<![CDATA[A. Rahman, Dahlan]]>;
<![CDATA[Abubakar, Muhammad Bin]]>;
<![CDATA[Zulhilmi, Zulhilmi]]>;
<![CDATA[Abdullah, Taufik]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Mulyadi]]>;
<![CDATA[Rizwan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Faisal, Naidi]]>;
<![CDATA[Muchlis, Muchlis]]>
<![CDATA[ Jurnal Solusi Masyarakat (JSM) Vol. 2 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jsm.v2i1.17408
<![CDATA[Fenomena perundungan atau bullying memberikan sebuah fakta bahwa hal tersebut terjadi di kalangan orang dewasa, remaja dan anak. Karena berawal dari candaan menjadi hal yang serius dan berujung kepada hilangnya kepercayaan diri korban oleh pelaku perundungan atau bullying. Maka tidak mengherankan fenomena tersebut membuat hal yang dianggap lumrah namun membawa dampak yang besar bagi perkembangan mental korban perundungan. Hal ini yang sering membuat terjadinya ganguan mental dan traumatik sehingga perlu adanya penanganan yang lebih intens dilakukan oleh semua pihak termasuk peran dari orang tua. Jadi perundungan bukan hal yang biasa namun perlu adanya penanganan serius dari semua pihak sehingga tidak banyaknya korban dari anak-anak tersebut. Kegiatan Pkm ini dilaksanakan di desa Bangka Jaya terkait dengan sosialisasi terkait bahaya perundungan atau bullying pada anak. Maka pelaksanaan kegiatan PkM ini diharapkan mampu meningkatkan karakter anak-anak yang berbudi luhur dan memiliki rasa empati dan humanis. Sehingga perilaku perundungan atau bullying dapat dihindari yang paling penting dukungan dari semua pihak sehingga permasalahan ini bisa dihindari dan dimasa yang akan dating tidak ada lagi kasus perundungan atau bullying pada anak di desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan dapat menjadi percontohan sebagai wilayah yang bebas dari perilaku perundungan pada anak secara nasional.]]>
<![CDATA[Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru ]]>
<![CDATA[A Rahman, Dahlan]]>;
<![CDATA[bin Abubakar, Muhammad]]>;
<![CDATA[Rizwan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Muntasir, Muntasir]]>;
<![CDATA[Hidayat, Bimby]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 9 No. 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indo Global Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v9i3.4459
<![CDATA[This article aims to explore whether Aceh's special autonomy has served more as a bridge to reconciliation or as a source of new tensions in the region. The article will examine various aspects of the implementation of special autonomy in Aceh, including the political, social and economic dynamics that accompanied it. The research uses a qualitative approach with a case study method. Through a comprehensive analysis, it is found that Aceh's special autonomy is a complex concept with various accompanying dynamics. On the one hand, special autonomy can serve as a bridge to reconciliation by providing space for the people of Aceh to express their identity and be involved in decision-making processes. However, on the other hand, special autonomy can also be a source of new tensions due to different interpretations of authority, conflicts of interest among local elites, and unresolved welfare issues. The challenges and dynamics of special autonomy in Aceh after the Helsinki MoU demonstrate the complexity of the situation faced by the province. While there are challenges in implementing special autonomy, there are also opportunities to strengthen democratic processes, economic empowerment, and socio-cultural integration in Aceh.]]>
<![CDATA[Melihat Keikutsertaan Suami dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ]]>
<![CDATA[Novika Rahmayanti]]>;
<![CDATA[Muhammad bin Abubakar]]>;
<![CDATA[Muhammad Akmal]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Social Policy Vol 3, No 1 (2022): JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/gaspol.v3i1.26115
<![CDATA[The participation of men in the Family Planning (KB) program, especially the use of contraceptives in Banda Sakti District, Lhokseumawe City is still very low. The purpose of this study was to determine what factors influence men's participation in the family planning program in Banda Sakti District, Lhokseumawe City. The research design used a cross-sectional approach to 66 respondents obtained through simple random sampling technique. The results showed a significant relationship between service quality factors (p value = 0.003, OR = 11.200), knowledge (p value = 0.009, OR = 14.385) and culture (p value = 0.000, RO = 13.300) with male participation in family planning programs. There is no significant relationship between socio-demography (education, income and number of children) and access to services with male participation in family planning in Banda Sakti District, Lhokseumawe City. To increase participation, appropriate methods are needed, especially for conveying information on condom and vasectomy programs as well as increasing family planning promotion through media with attractive packaging variations so that knowledge about contraception increases. And also increase socialization about equality in the use of contraception, not always the wife, husband must also participate as a family planning acceptor.]]>
<![CDATA[Analisis Pelembagaan Partisipasi Politik Akar Rumput melalui Gerakan Kelompok Tani di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh ]]>
<![CDATA[Mulyadi, Mulyadi]]>;
<![CDATA[bin Abubakar, Muhammad]]>;
<![CDATA[Abdullah, Taufik]]>;
<![CDATA[Hidayat, Bimby]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 9 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indo Global Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v9i4.4385
<![CDATA[Increasing political participation is certainly not an easy job, there needs to be support from several parties or groups. One group that is considered capable of inviting people to increase political participation is farmer groups. Especially for people who live in rural areas. One of the villages that has a farmer group is Gampong Blang Cut, Peusangan District in Bireuen Regency. The purpose of the research is to find out the role of the farmer group in increasing community political participation and to find out the obstacles faced by farmer groups in increasing community political participation. The research method uses qualitative techniques. The results of this study indicate that; the level of participation of farmer groups tends to be low. Constraining factors such as gaps in the political capacity of farmer groups, fragmentation and limited resources, apathy and dependence on the government are often the main causes of the low political participation of farmer groups. This situation ultimately weakens the capacity of farmer groups to develop and fight for a political agenda that truly reflects their needs and aspirations. Therefore, systematic efforts are needed to restructure farmer group organizations to be more oriented towards political participation such as; (1) Recognition of Customary Values; (2) Community involvement in the decision-making process of village development; (3) Strengthening the partnership network of grassroots institutions; (4) Strengthening discussion and dialogue forums.]]>
