Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH PEMBELAJARAN TEMA 5 WIRAUSAHA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN DIFERENSIASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS 6 SDN GUNUNG SARI II MAKASSAR Wahyudi, Bambang; As, Husain.; Sulolipu, Andi Annisa
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 No. 4 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 4 Nomor 4, Desember 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v4i4.1315

This study aims 1) To analyze and explain the application of the differentiation approach to learning activities on the 5th theme of entrepreneurship for students in class VI at SD Negeri Gunung Sari II Makassar, 2) To analyze and explain the effect of applying the differential approach to learning on the 5th theme of entrepreneurship on learning achievement class VI students at Gunung Sari II Public Elementary School, Makassar City. The population in this study were all grade VI of SD Negeri Gunung Sari II Makassar City. Based on the criteria that have been determined, the sample processed is 22 students in the entrepreneurship theme 5 learning activities. The collection of data used is observation, questionnaires and documentation. The data analysis technique used is the normality test and hypothesis testing technique which consists of descriptive statistical analysis and Inferential Statistical Data Analysis using SPSS software version.22. The results of this study indicate that 1) The average score obtained by students in the Class VI Pre Test at SD Negeri Gunung Sari II Makassar City is 69.91 which is in the medium category and the average score obtained by students in the Post Test Class V at SD Gunung Sari II State of Makassar City is 74.14 which is in the medium category. The results show that the use of a differentiation approach in learning activities on the theme of 5 entrepreneurship is effective for class VI students at SD Negeri Gunung Sari II Makassar City. 2) The results of data analysis obtained sig. 0.000. It turns out that the value of sig. 0.000 is smaller than the probability value of 0.05 or in other words the value of 0.05 > 0.000. So it can be concluded that there is a significant influence of the differentiation approach on learning activities on the 5th theme of entrepreneurship for class VI students at SD Negeri Gunung Sari II Makassar City.

Persepsi Masyarakat Pada Instruksi Mendagri No.6 Tahun 2020 Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pilkada Serentak Haryanto, Bambang Agus; Abduh, Mohamad; Wahyudi, Bambang
Jurnal Citizenship Virtues Vol. 4 No. 1 (2024): Harmoni Budaya: Pendidikan Karakter, Kesadaran Hukum, Kearifan Lokal, dan Parti
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37640/jcv.v4i1.1972

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat pada instruksi Mendagri No.6 tahun 2020 untuk pengendalian penyebaran Covid-19 terhadap partisipasi politik dalam Pilkada serentak di Sukmajaya Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Data penelitian dikumpulkan menggunakan angket skala sikap untuk variabel persepsi masyarakat pada Instruksi Mendagri No.6 tahun 2020, menggunakan angket skala perilaku untuk variabel pengendalian penyebaran covid-19 dan variabel partisipasi politik dalam pilkada serentak juga menggunakan angket skala perilaku. Instrumen tersebut di validasi untuk mengetahui validitas dan reliabilitas butir instrument. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat yaitu uji validitas dan uji relibilitas, bila terpenuhi syarakat maka dilakukanlah uji hipotesis menggunakan rumus korelasi produkct umum. Hasil penelitisan ini menunjukkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak. (2) Terdapat pengaruh Persepsi Kebijakan New Normal terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak. (3) Terdapat pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 dan Persepsi Kebijakan New Normal terhadap dan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak. Diketahui nilai R Square sebesar 0,634, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 dan Persepsi Kebijakan New Normal terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak adalah sebesar 63,4%.

Akselerasi Agenda Women, Peace, and Security (WPS) dalam Pembangunan Nasional untuk Pertahanan Negara Maysarah, May May; Sjamsoeddin, Sjafrie; Samudro, Eko G.; Wahyudi, Bambang
Civil and Military Cooperation Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Maret
Publisher : PT. Civil Military Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di tengah dinamika pertahanan negara, peran perempuan telah menjadi faktor penting yang sering kali tidak diperhatikan secara memadai. Wanita dianggap sebagai ‘kaum lemah’ dan membutuhkan perlindungan, khususnya dalam situasi perang atau konflik bersenjata. resolusi-Resolusi PBB tentang Women, Peace, and Security telah diterbitkan untuk menekankan pentingnya memperhitungkan peran serta kepentingan perempuan dalam segala aspek kebijakan keamanan dan perdamaian. Women, Peace, and Security (WPS) Agenda adalah sebuah agenda internasional yang bertujuan untuk mengakui peran penting dan kontribusi perempuan dalam upaya perdamaian dan keamanan global. Perempuan membawa perspektif yang unik dan berharga terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan juga berdampak pada kebijakan pertahanan negara, ketika perempuan memiliki keterwakilan yang lebih besar di lembaga-lembaga politik, isu-isu seperti kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam konflik mendapat perhatian yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Pelibatan perempuan dianggap dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengikuti proses resolusi konflik secara damai. Dengan kata lain, perempuan dapat membangun perdamaian dengan memanfaatkan kemampuannya untuk menjalin hubungan (people-to people contact) dengan perempuan lainnya di wilayah konflik. Dukungan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pertahanan merupakan komitmen untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi secara holistik dalam seluruh aspek kebijakan dan program pertahanan. Model ideal untuk akselerasi agenda WPS dalam pembangunan nasional untuk pertahanan negara adalah suatu kerangka kerja yang menyeluruh dan terkoordinasi, yang didasarkan pada empat pilar utama: partisipasi, perlindungan, pencegahan, dan pemulihan.

DINAMIKA KONFLIK SOSIAL DI KELURAHAN MANGGARAI â€“ TEBET - JAKARTA SELATAN Michico Moningkey, Sanra; Hidayat, Eri R.; Wahyudi, Bambang; Wilopo, Wilopo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4528-4540

Ada banyak jenis dan ragam gesekan sosial yang sering terjadi di masyarakat, baik dari segi penyebab maupun sumber konflik. Baik kuantitas maupun kualitas konflik cenderung naik. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdapat salah satu wilayah yang rawan gesekan sosial, yaitu Kelurahan Manggarai, sering terjadi gesekan sosial antar kelompok warga. Hal ini mendorong dilakukannya riset untuk mendapatkan keterangan mengenai tata kota dan situasi urban kota, sebab-musabab terjadinya gesekan antar warga, serta solusi apa saja yang sudah dilaksanakan untuk menangani gesekan itu. Oleh karena itu kita harus mengumpulkan keterangan dari subyek primer dan sekunder atau narasumber penelitian tentang perebutan parkir, peredaran narkoba, tidak adanya pekerjaan, kebutuhan makanan, dan tuntutan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif naratif dengan mendeskripsikan semua penyebab dan akar permasalahan tawuran di Manggarai dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh warga setempat adalah dengan membentuk forum-forum yang sudah terbentuk di masyarakat dengan melibatkan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Selanjutnya diberdayakan pemberdayaan dan pendayagunaan hal-hal yang dapat mendukung kesejahteraan bersama, untuk menciptakan situasi dan kondisi yang normal selamanya.

SISTEM PERINGATAN DINI KRISIS KESEHATAN AKIBAT BANJIR LUAPAN SUNGAI CITARUM DI WILAYAH BANDUNG SELATAN Sholeh Hermawan, Candra; Heridadi, Heridadi; Wahyudi, Bambang; Widodo, Pujo; Wilopo, Wilopo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3312-3319

Bandung khususnyaÂ daerah Bandung Selatan merupakan wilayah rawan banjir di Kabupaten Bandung. Hal ini diakibatkan karena wilayah Bandung Selatan merupakan dataran rendah yang di aliri Sungai Citarum, sehingga apabila musim hujan selalu banjir. Banjir yang terjadi dapat menjadi ancaman keamanan nasional khususnya menyangkut tentang keamanan kesehatan dan berakibat pada timbulnya krisis kesehatan. Kesiapsiagaan krisis kesehatan dengan pelaksanaan sistem peringatan dini diperlukan sebagai antisipasi untuk mengurangi dampak bencana terhadap kesehatan. Sistem peringatan dini krisis kesehatan di Kabupaten Bandung belum dilaksanakan dengan maksimal karena adanya beberapa hambatan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem peringatan dini krisis kesehatan akibat banjir. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bandung. Penelitian mengenai sistem peringatan dini krisis kesehatan dilakukan dengan pengamatan komponen yang terlibat pada pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan data untuk pelaksanaan sistem peringatan dini dilakukan dengan metode surveilans aktif dan pasif. Rapid Health Assessment (RHA) dilakukan setelah pengumpulan data. Puskesmas di Kabupaten Bandung belum seluruhnya menggunakan formulir RHA untuk pencatatan data hasil RHA. Analisis dan interpretasi data menghasilkan kesimpulan mengenai kemungkinan kejadian krisis kesehatan. Penyebarluasan informasi belum memberikan umpan balik yang optimal dari masyarakat. Evaluasi hanya dilakukan secara internal di masing-masing instansi puskesmas dan dinas kesehatan. Keterlibatan teknologi informasi untuk pelaksanaan sistem peringatan dini belum merata di seluruh puskesmas di Kabupaten Bandung. Ketentuan yang berlaku dalam komponen pelaksanaan sistem peringatan dini krisis kesehatan belum seluruhnya dilakukan oleh puskesmas di Kabupaten Bandung

STRATEGI PENERAPAN TEKNOLOGI IOT DALAM SISTEM KOMUNIKASI KEBENCANAAN DI INDONESIA Warbung, Brian; Kusuma, Kusuma; Wahyudi, Bambang; Noor Gibran, Muhammad; Widodo, Pujo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i8.2024.3108-3117

Indonesia berisiko tinggi bencana alam; teknologi IoT penting untuk deteksi dini, pemantauan, dan respons cepat, menyelamatkan nyawa. Pengelolaan bencana yang efektif menggunakan IoT dapat meminimalkan kerugian dan menyelamatkan nyawa dalam menghadapi bencana yang sering terjadi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Strategi Penerapan Teknologi IoT dalam Sistem Komunikasi Kebencanaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan tools SWOT Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam komunikasi bencana di Indonesia memberikan solusi efektif dalam mitigasi dan penanganan bencana. Indonesia, yang rawan berbagai jenis bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi, memerlukan sistem yang mampu memberikan peringatan dini dan respons cepat. Teknologi IoT memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara real-time, memberikan data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalnya, sensor LoRa untuk pemantauan aktivitas gunung berapi, deteksi kebakaran hutan dengan sensor suhu dan kelembaban, serta penggunaan accelerometer untuk mendeteksi gempa bumi. IoT juga efektif dalam penanganan banjir dengan memantau tinggi muka air secara otomatis. Namun, tantangan seperti keamanan data, infrastruktur yang belum memadai, dan keterbatasan sumber daya manusia perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang sukses.

Ecological Justice in Islamic Family Law: Integrating Maqasid al-Shari'ah with Environmental Ethics in Post-Pandemic Societies Wahyudi, Bambang; Nabilah binti Yusof; Rahmatul Fadhil; Dody Sulistio; Achmad Yani
Islamic Law and Social Issues in Society Vol. 1 No. 2 (2025): Islamic Law and Social Issues in Society
Publisher : Tuah Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64929/ilsiis.v1i2.24

This study addresses a critical gap in Islamic legal discourse: the marginalization of ecological justice (ʻadālat al-bīʻah) within Islamic family law, despite the family’s central role in shaping consumption, education, and environmental ethics. The post-pandemic era has intensified this urgency, as lockdowns revealed both heightened household waste and increased dependence on local ecosystems, prompting a reevaluation of domestic responsibility under sharī‘ah. Drawing on Jasser Auda’s maqāṣid al-sharīʻah, Robert D. Bullard’s environmental justice theory, and Donna Haraway’s ethics of care, this research develops fiqh al-istiqlāl al-bīʻī—a jurisprudence of ecological autonomy rooted in the family. Using qualitative-descriptive methods, primary sources include MUI fatwas (41/2014, 04/2014), national environmental reports, and policy documents, analyzed through textual and contextual frameworks. Findings show that ḥifẓ al-bī’ah must be recognized as a sixth maqṣad (maqṣad sādis), as ecological degradation now directly threatens ḥifẓ al-nafs, al-nasl, and al-māl. Marginalized families in mining regions like Bangka Belitung and Kalimantan exemplify ḍarar majmū‘ - cumulative harm from environmental injustice and juristic neglect. The pandemic underscored the fragility of supply chains and overconsumption, offering a transformative lesson: the bayt (household) must become a khalīfah fī al-bayt, a stewardship unit grounded in zuhd and iḥsān. This integration positions the Muslim family not merely as a legal entity but as an agent of systemic change. While limited to Indonesian data, the framework invites cross-national application. Future research should explore ecological waqf and green marriage contracts as legal instruments. Ultimately, reforming Islamic family law into a vehicle for ecological justice is no longer optional but a normative imperative in the Anthropocene.

Ecological Justice in Islamic Family Law: Integrating Maqasid al-Shari'ah with Environmental Ethics in Post-Pandemic Societies Wahyudi, Bambang; Nabilah binti Yusof; Rahmatul Fadhil; Dody Sulistio; Achmad Yani
Islamic Law and Social Issues in Society Vol. 1 No. 2 (2025): Islamic Law and Social Issues in Society
Publisher : Tuah Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64929/ilsiis.v1i2.24

This study addresses a critical gap in Islamic legal discourse: the marginalization of ecological justice (ʻadālat al-bīʻah) within Islamic family law, despite the family’s central role in shaping consumption, education, and environmental ethics. The post-pandemic era has intensified this urgency, as lockdowns revealed both heightened household waste and increased dependence on local ecosystems, prompting a reevaluation of domestic responsibility under sharī‘ah. Drawing on Jasser Auda’s maqāṣid al-sharīʻah, Robert D. Bullard’s environmental justice theory, and Donna Haraway’s ethics of care, this research develops fiqh al-istiqlāl al-bīʻī—a jurisprudence of ecological autonomy rooted in the family. Using qualitative-descriptive methods, primary sources include MUI fatwas (41/2014, 04/2014), national environmental reports, and policy documents, analyzed through textual and contextual frameworks. Findings show that ḥifẓ al-bī’ah must be recognized as a sixth maqṣad (maqṣad sādis), as ecological degradation now directly threatens ḥifẓ al-nafs, al-nasl, and al-māl. Marginalized families in mining regions like Bangka Belitung and Kalimantan exemplify ḍarar majmū‘ - cumulative harm from environmental injustice and juristic neglect. The pandemic underscored the fragility of supply chains and overconsumption, offering a transformative lesson: the bayt (household) must become a khalīfah fī al-bayt, a stewardship unit grounded in zuhd and iḥsān. This integration positions the Muslim family not merely as a legal entity but as an agent of systemic change. While limited to Indonesian data, the framework invites cross-national application. Future research should explore ecological waqf and green marriage contracts as legal instruments. Ultimately, reforming Islamic family law into a vehicle for ecological justice is no longer optional but a normative imperative in the Anthropocene.

PENGARUH WAKTU FERMENTASI TERHADAP KANDUNGAN NITROGEN, FOSFAT, DAN KALIUM PADA PUPUK ORGANIK DARI LIMBAH BAGLOG JAMUR TIRAM PUTIH DAN GUANO Nufus, Wahyu Qur'ani; Nuraini, Adila Silmi; Suprianti, Lilik; Perwitasari, Dyah Suci; Wahyudi, Bambang
BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol 10 No 4 (2025): Volume 10 Nomor 4, November 2025
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/briliant.v10i4.1997

This study aims to evaluate the fermentation process of white oyster mushroom baglog waste and bat guano as materials for producing multi-nutrient fertilizer, and to determine the optimal fermentation time that yields the highest levels of nitrogen, phosphate, and potassium by the 2019 Ministry of Agriculture standards. An anaerobic fermentation process was employed using white oyster mushroom baglog waste and bat guano as the primary materials, supplemented with an EM-4 bioactivator to accelerate decomposition. Fermentation was conducted over 20 days and was checked every 4 days. The research results indicate that fermentation time influences the nutrient content of the produced fertilizer. The highest nitrogen content of 2.81% was achieved on the 16th day of fermentation, while the highest phosphate content of 2.28% was recorded on the 8th day of fermentation. The highest potassium content of 3.59% was reached on the 16th day of fermentation. Based on these findings, a fermentation period of 16 days provided optimal results for nitrogen and potassium content, whereas an 8-day fermentation period yielded optimal results for phosphate content.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search