Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : J-CEKI

Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kota Manado Anglia Runtuwarow; Thelma Wawointana; Fitri H. Mamonto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.6162

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penyaluran dan faktor determinan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Manado. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara, dengan analisis deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif. Fokus penelitian adalah penyaluran KUR (sosialisasi, persyaratan, manfaat terhadap UMKM, dan monitoring oleh bank) serta faktor determinan (suku bunga kredit). Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KUR di Manado Tahun 2023 belum optimal, terutama dalam sosialisasi program. Meskipun demikian, KUR memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha UMKM dengan persyaratan mudah dan suku bunga rendah. Disarankan adanya kerjasama antara pemerintah dan lembaga penyalur untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi persuasif kepada nasabah guna menghindari kendala seperti kredit macet.
Implementasi Kebijakan Izin Usaha Ketenagalistrikan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah (ESDMD) Provinsi Sulawesi Utara Micriority Yearsy Maki; Thelma Wawointana; Fitri H. Mamonto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.6163

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan izin usaha ketenagalistrikan di Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara dengan fokus pada struktur organisasi, koordinasi antar lembaga, penerapan SOP, serta sikap dan komitmen pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi dan SOP sudah ada, terdapat kendala dalam koordinasi dengan Dinas PMPTSPD dan inkonsistensi penerapan SOP. Penerima izin kesulitan memahami proses perizinan, dan masyarakat merasa kurang sosialisasi. Sikap pemangku kepentingan menunjukkan komitmen, tetapi terbatasnya sumber daya menghambat efektivitas. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga, optimalisasi SOP, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Sub Bagian Umum Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Marcelino Semuel Joram Lumi; Jetty E. H. Mokat; Fitri H. Mamonto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.6265

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sub Bagian Umum Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan analisis dokumen. Berdasarkan laporan Rekapitulasi Kehadiran Tahun 2023, ditemukan bahwa dari 44 PNS, terdapat 2 pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin ringan dan 2 lainnya menerima teguran tertulis, dengan total akumulasi keterlambatan mencapai 6.842 menit. Hasil penelitian juga mengacu pada laporan Kemendagri (2022) yang mengidentifikasi bahwa 30% PNS dinilai memiliki kualitas rendah, 30% kurang mampu memberikan pelayanan maksimal, dan 10% gagal mencapai target kerja. Evaluasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menegaskan pentingnya objektivitas dalam penilaian kinerja berbasis sistem prestasi dan karier. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan disiplin, etos kerja, dan kualitas pelayanan PNS.
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Landi Wohon; Sisca B. Kairupan; Fitri H. Mamonto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.6336

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan yang mengutamakan kepentingan negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 4 huruf c. Hasil penelitian mengungkapkan sejumlah permasalahan. Subfokus komunikasi antara atasan penilai dan bawahan yang dinilai menunjukkan kurangnya transparansi, inkonsistensi umpan balik, serta terbatasnya ruang diskusi. Kompetensi penilai mengalami kendala berupa kurangnya pengalaman, konflik kepentingan, serta minimnya pelatihan berkelanjutan. Kondisi sosial budaya penilai dan yang dinilai diwarnai bias relasional, konflik kepentingan, dan komunikasi yang tidak efektif. Struktur birokrasi kepangkatan juga memperlihatkan pengaruh hubungan sosial yang membatasi objektivitas. Disarankan Dinas Pendidikan mengembangkan panduan penilaian, menyediakan pelatihan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran budaya bagi seluruh pegawai. Selain itu, sistem birokrasi perlu diperkuat melalui mekanisme yang transparan dan responsif.