Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Juridical Study for Drivers who Smuggle and Embezzle Type of ll Solar Fuel Using Expedion Truck in West Bangka (Case Studies PN Mentok Decion Number: 43/Pid.B/Lh.2023/PN.Mtk) Herlina, Herlina; Riyadi, Eko; Dewi, Virna; Yuliana, Sri; Pawari, Rahmiati Ranti; Rindiani, Anis
JYRS: Journal of Youth Research and Studies Vol 5 No 1 (2024): Jurnal JYRS Juni 2024
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/jyrs.v5i1.4522

Abstract

Fuel oil is one of the vital elements needed to serve the wider community, both in poor countries, developing countries and even in countries with developed country status. The current use of fuel oil not only has implications for a country's foreign policy which has a significant influence on the country's economic growth, but also has a global impact resulting in human suffering. The type of research used in this research is normative juridical research which examines the law of internal perspective with the object of research being legal norms. Normative legal research functions to provide juridical arguments when there is a vacuum, ambiguity and conflict of norms. This means that normative legal research plays a role in maintaining critical aspects of legal science as normative science.
Pemenuhan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan Dewi, Virna; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri; Pawari, Rahmianti Ranti
VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2768

Abstract

One of the principles of a rule of law is the principle of legality, which means that every government legal action must be based on applicable laws and regulations or every government legal action must be based on the authority granted by laws and regulations. By relying on the principle of legality, the government carries out various legal actions. Because every legal action implies the use of authority, it implies an obligation to be responsible. In accordance with the principle "geen bevoegodheidzonder verantwoordelijkheid." The government's responsibility towards citizens or third parties is adhered to by almost all countries based on law. It is clear that every use of authority contains responsibility, however, it must also be stated about the methods of obtaining and exercising authority. Because not all state administration officials who carry out government authority automatically bear legal responsibility. Each country has its own laws and regulations. There is a juridical basis for education in Indonesia which has a set of laws and regulations which are the starting point for the education system in Indonesia. In the future, we will find that there are still many laws that have not achieved their goals, because the Indonesian nation is a pluralistic nation, therefore it is certainly not easy to achieve all goals quickly and briefly. To achieve our educational goals we need positive support from all aspects of society, education providers and the government. because the aim of providing good education and in accordance with educational foundations and implementing education based on law is to make education providers focused, orderly and in accordance with the roots of national culture. The formulation of the problem in this writing is how to analyze the implementation of the right to education as a constitutional right in Indonesia. The type of research that will be used in writing this law is normative and empirical research. This is basically a combination of a normative legal approach with the addition of various empirical elements.
Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Tugas Kantor Administrasi Pelabuhan Muntok Ditinjau Dari Undang - Undang Pelayaran Yuliana, Sri
VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2068

Abstract

Pelabuhan merupakan suatu jembatan antar daratan dan lautan sebagai sarana aktifitas manusia. Agar perdagangan di pelabuhan mengalami kemajuan perlu pengaturan dan pengolahan yang baik dan efisien. Pelabuhan dahulu hanya merupakan suatu tepian dari lautan yang sangat luas di mana kapal-kapal dan perahu-perahu bersandar dan membuang jangkar untuk melakukan pekerjaan membongkar dan memuat barang-barang, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemudian sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi, pelabuhan yang pada jaman dahulu sederhana berkembang menjadi suatu daerah atau lingkungan yang cukup luas yang perlu perhatian dari pemerintah dimana pelabuhan itu berada. Pelabuhan yang telah dikelola terdapat berbagai fasilitas yang diperlukan guna menyelenggarakan pemuatan dan pembongkaran barang dari dan ke kapal sesuai dengan bentuk atau desain kapal untuk pelayanan kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang, barang dan hewan.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap bongkar muat di Pelabuhan Muntok. Penelitian menggunakan metode dan teknik penelitian yuridis normatif yaitu dengan Penelitian kepustakaan dan penelitian dokumen.Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkukuh ketahanan nasional 
PELANGGARAN HAK MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Yuliana, Sri; Arc, Raja Agung Kesuma; Oswan, Jonli
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.272 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v7i1.1661

Abstract

Hukum Lingkungan yang ketentuan pokoknya diatur dalam Undang- Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU. No 4 Tahun 1982 yang telah diganti menjadi UU No 23 Tahun 1997 yang disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2009 dengan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya sustainable development (pembangunan berkelanjutan). UU No.23 Tahun 1997 jo UU Nomor 32 Tahun 2009 mengandung berbagai ketentuan aspek hukum, yakni Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahan dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara. Hak dan kewajiban masyrakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat terlaksana dengan baik apabila subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Memahami dan mengakui hak asasi manusia berati juga melindungu lingkungan hidup sekaligus juga dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Namun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga meiliki kelemahan. Kelemahan Undang-undang yaitu dari penegakan hukum lingkungan baik pada bidang hukum administratif, bidang perdata, serta bidang pidana. Pada umumnya permasalahan lingkungan hidup berumla daritidak dijalankan dengan baik proses perizinan yang seharusnya terpenuhi sebelum dijalnkannya usaha atau kegiatan yang bersangkutan pada lingkungan bidang administrasi, atau pada kurang efektifnya proses penyelesaian sengketa pada jalur litigasi maupun sulitnya pengawasan kesepakatan yang diraih pada jalur nonlitigasi paada bidang perdata, maupun pada kerancuan delik Undang-undang Pokok Lingkungan (UUPPLH) dengan Undang-undang bidang lingkungan lainnya yang menyebabkan banyaknya putusan yang merugikan masyarakat. Hal ini juga diakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta pejabat penyelenggara pemerintahan dalam isu terkait lingkungan hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaannya selain pemanfaatan sumber daya dari lungkungan.
PENDAMPINGAN PEMBUATAN LOGO DAN MEREK SEBAGAI IDENTITAS UMKM DI DESA SUNGKAP KECAMATAN SUNGAI SELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH Dewi, Virna; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri; Alenda, Ina
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 06 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam peningkatan perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Bangka Tengah. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala terkait pemahaman dan keterampilan dalam membangun identitas usaha melalui logo dan merek dagang yang profesional dan memenuhi persyaratan hukum. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan kegiatan pendampingan pembuatan logo dan merek sebagai identitas usaha UMKM di Desa Sungkep, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan pendampingan langsung kepada para peserta. Melalui serangkaian aktivitas seperti sesi pelatihan, pendampingan praktis, dan evaluasi, kami berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya logo dan merek sebagai elemen identitas usaha yang berdaya saing serta memahami aspek legalitas terkait dengan pendaftaran merek sesuai dengan regulasi yang berlaku di Kabupaten Bangka Tengah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu mendesain logo dan memahami manfaat pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan usaha. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan waktu dan pengetahuan awal peserta sebelum pelatihan. Melalui kegiatan ini, peserta merasa lebih siap untuk melanjutkan proses pendaftaran merek dagang dan mengembangkan usaha mereka dengan memiliki identitas usaha yang profesional. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat, terutama dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM melalui penguatan aspek branding dan legalitas usaha.
Analisis Nilai Profil Siswa Pancasila Dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Na IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Yuliana, Sri
JURNAL MAHASISWA PENDIDIKAN Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jmapen.v5i2.6809

Abstract

Adapun  tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan nilai profil pelajar pancasila dalam membentuk karakter siswa kelas X SMA Negeri 1 Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan atau menjelaskan secara terperinci menggunakan kata-kata tentang kondisi atau situasi yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti turun langsung untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengatasi situasi dan permasalahan mengenai Penerapan Profil Pelajar Pancasila pada kelas X SMA Negeri 1 Na IX-X.Lokasi penelitian ini  di SMA Negeri 1 Na IX-X yang beralamat di Jl. SMA Aek Kotabatu, Kecamatan Na IX-X , Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Indonesia dengan kode pos 21454. Penelitian ini di rencanakan berlangsung selama dua bulan, yakni dari Desember tahun 2023 sampai dengan Januari tahun 2024. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain yaitu, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer terdiri dari 45 responden dengan menggunakan rumus skala lekert . Dan sumber data sekunder terdiri dari 2 narasumber yakni, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: reduksi data, pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan penerapan profil pelajar pancasila dapat berjalan dengan baik karena adanya kerja sama dan kesadaran antara guru dan siswa, yang mana guru sebagai pemandu atau petunjuk untuk semua program yang dijalankan yang terkait pada profil pelajar pancasila dan sebagai siswa yang sudah pasti menjadi sasaran program yang ada harus siap memahami dan menjalankannya.
Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia Yuliana, Sri
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1777

Abstract

ABSTRACT The development of digital technology has brought about major changes in the way people express their opinions in Indonesia. On the one hand, the digital world opens up new spaces for expression, participating in public discussions, and disseminating information widely. The government has also issued various regulations to regulate activities in the digital realm, one of which is the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). This research aims to examine how digital regulations can be aligned with freedom of speech in the context of the Indonesian rule of law. The method used in this research is the normative juridical method, with approaches based on laws, legal theories, and comparisons with other countries. The results of the analysis show that currently there is still an imbalance between the state's interest in regulating the digital world and the protection of citizens' rights to express opinions. To overcome this problem, there needs to be a harmonization step. Some of the ways that can be done include: clarifying the content of legal rules so that they are not multi- interpretive, ensuring that law enforcement is in favor of protecting human rights, and establishing independent oversight institutions to ensure that the implementation of digital regulations is carried out fairly and not repressive. These steps are important so that technological advances are not used as an excuse to limit the space for freedom of speech, which is an important part of democracy and the principle of neutrality. Keywords: Freedom of Speech, Rule of Law, Regulation, Human Rights.
PREVALENSI PENDERITA OSTEOARTHRITIS LUTUT YANG MENDAPATAKAN PELAYANAN FISIOTERAPI DI RS YUKUM MEDICAL CENTER, LAMPUNG TENGAH Khasanah, Al Um Aniswatun; Fitri, Diah Purnama; Yudistira, Efraldo; Yuliana, Sri; Fadhil Dzil Ikrom Al Hazmi, Dhofirul
JURNAL PROFESIONAL FISIOTERAPI Vol. 2 No. 1 (2023): JANUARY
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/fisioterapi.v2i1.3288

Abstract

Osteoartritis lutut ini lebih umum seiring mengenai apabila seiring bertambahnya usia.Modalitas konservatif yang tersedia untuk pengobatan Osteoartritis lutut dengan melakukan pelayanan fisioterapi yang mana fisioterapi membantu memulihkan gerak dan fungsi pada tubuh manusia, dan fokus utama dalam manajemen Osteoartritis lutut adalah mempromosikan manajemen diri, mengurangi rasa sakit, mengoptimalkan fungsi, dan memodifikasi proses penyakit dan efeknya.Untuk itu perlu mengetahui bagaimana prevalensi kasus Osteoartritis lutut yang mendapatkan pelayanan fisioterapi terutama di RS Yukum Medical Center, Lampung Tengah. Rancangan Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik Penelitian dilakukan bulan Januari 2023, dan data penelitian diperoleh dari bulan Januari- Desember 2022, dengan kriteria data sampel yang diambil diagnosa oleh dokter Osteoartritis lutut yang melakukan pelayanan Fisioterapi di RS Yukum Medical Center, Lampung Tengah dengan jumlah sampel yaitu 143. dari data tersebut diperoleh bahwa penderita Osteoarthritis Lutut paling banyak direntang usia 51-60 tahun, jenis kelamin perempuan paling banyak, pekerjaan petani juga paling banyak mengalami Osteoarthritis Lutut dan rata-rata dalam 6x kunjungan fisioterapi mengalami penurunan nyeri.
Efektivitas Metode Elastic Band Exercise Terhadap Keseimbangan Dinamis Pada Lansia Yuliana, Sri; Nawarani Putri, Aulia; Nur Afifah, Zulaika; Fadhil Dzil Ikrom Al Hazmi, Dhofirul; Yudistira, Efraldo; Muhammad Akbar, Bota; Shiddiqi, Toumi; Ardiaviandaru Siamy, Hapy; Fairuz Fajri A.Zain, Afif
JURNAL PROFESIONAL FISIOTERAPI Vol. 4 No. 2 (2025): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/fisioterapi.v4i2.8382

Abstract

Belakang Hasil survei lanjut usia yang aktif di Indonesia pada tahun 2020 yaitu 9,78% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 270,20 jiwa. Pertambahan penduduk lanjut usia meningkat sebanyak 7,57% seiring juga dengan meningkatnya gangguan keseimbangan pada lansia..Lanjut usia adalah puncak dalam siklus kehidupan, semakin bertambahnya usia akan mengalami penurunan fungsi pada organ tubuhnya. Gangguan keseimbangan salah satu masalah yang muncul akibat dari perubahan fisiologis yang akan berdampak pada gangguan patologis secara degeneratif. Gangguan keseimbangan adalah ketidak mampuan seseorang dalam mempertahankan pusat gravitasi ketika dalam posisi tegak maupun gerak. Sehingga lansia ingin melakukan pengobatan terkait dampak dari gangguan keseimbangan. Salah satu upaya untuk meningkatkan keseimbangan yaitu dengan modalitas fisioterapi. Banyak intervensi yang dapat diberikan fisioterapi, salah satunya elastic band exercise. Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek Elastic Band Exercise dalam meningkatkan keseimbangan dinamis pada lanjut usia. Metode penelitian : Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan study case.Hasil : Setelah di lakukan penatalaksanaan fisioterapi dengan metode elastic band exercise sebanyak 24 kali selama 8 minggu terdapat peningkatan dinamis pada lansia. Kesimpulan : Elastic band exercise dapat meningkatkan keseimbangan dinamis pada lansia. Kata kunci : Lansia, Elastic band, Keseimbangan, Dinamis.
Confirmatory Factor Analysis to Reduce the Knowledge and Economic Dimensions of the Behavior of Cerebral Palsy Parents Khasanah, Al Um Aniswatun; Yuliana, Sri; Ikrom, Dhofirul Fadhil Dzil; Sholiha, Sangidatus; Dewi, Wardhani Utami
JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika) Vol 8, No 3 (2024): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jtam.v8i3.22952

Abstract

This research is important to understand the behavior of parents of Cerebral Palsy (CP) children by reducing the complexity in understanding knowledge and economic dimensions, thus providing a structured approach to identifying factors that influence the psychology of children with CP. This study aimed to identify and reduce the dimensions that influence the behavior of parents of children with CFA.This study aimed to reduce the socio-economic dimensions and knowledge of the behavior of parents of Cerebral Palsy (CP) children using CFA. A quantitative approach with a cross-sectional design was used in this study to comprehensively examine the behavior of parents of children with CP. Purposive sampling was used to select 200 participants from various backgrounds. The instrument used was a 28-item questionnaire which was distributed online to collect data. The questionnaire has gone through rigorous testing, including CFA, determinant KMO test, Bartlett test PCA, and grouping of variables based on identified factors.Research methods , a quantitative approach with cross-sectional design, and purposive sampling were used to select 200 parents of children with CP from various backgrounds. The instrument in the form of a questionnaire with 28 statement items was distributed online. Data analysis was carried out using CFA, including the determinant test, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test, Bartlett test, Principal Components Analysis (PCA), and grouping variables based on factors. Research in Lampung shows that the number of boys with CP is slightly higher, with the majority aged 1-5 years. Factor analysis identified three main dimensions: parental knowledge about CP, family economic situation, and parental behavior. Better knowledge and a stable economic situation are positively correlated with better parental behavior in caring for children with CP. Many parents experience high levels of stress due to the physical, emotional, and financial burden of caring for a child with CP. The research conclusion shows that the 28 statement items were successfully reduced to three main dimensions (knowledge, economics, and behavior) which have a significant relationship in the care of children with CP. These findings suggest the need for interventions to increase parental knowledge about CP and family economic stability to increase parental participation in child care.Findings the sex distribution of children with cerebral palsy in Lampung showed a slight excess in the number of boys, with the majority of children being in the age range of 1-5 years. Factor analysis identified three main dimensions: parental knowledge of CP, family economic situation, and parental behavior, where better knowledge and stable economic situation positively correlated with better parental behavior in caring for children with CP. Many parents experience high levels of stress in caring for a child with CP because of the physical, emotional, and financial burden that the condition brings. In conclusion, the 28 items of the statement are reduced to 3 dimensions or factors, including knowledge, economics, and behavior. Each dimension has a relationship with each other significantly to the behavior of parents of CP children.