Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan: Studi Kasus Penggunaan Muro Ami di Perairan Bangka Belitung Betty, Lea; Hariansah, Syafri; Yuliana, Sri
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, In proggress
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.49735

Abstract

Fishing using the Muro Ami method is one of the destructive fishing practices that severely harms marine ecosystems. This study aims to analyze the legal framework and the effectiveness of law enforcement against the use of Muro Ami in the Bangka Belitung waters. The research employs a normative juridical approach with field case studies, referring to national legislation and international legal instruments related to marine environmental protection. The results show that the Muro Ami practice is explicitly prohibited by various regulations, such as Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 45 of 2009, along with its derivative regulations. However, law enforcement implementation faces obstacles such as limited supervision, weak inter-agency coordination, and the persistence of offenders engaging in this illegal practice. Therefore, strengthening law enforcement capacity, enhancing monitoring, and continuous community education are necessary. This research is expected to contribute academically to the development of environmental and fisheries law in Indonesia.Penangkapan ikan dengan metode Muro Ami merupakan salah satu praktik perikanan destruktif yang berdampak buruk terhadap ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan metode Muro Ami di perairan Bangka Belitung. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus di lapangan, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional terkait perlindungan lingkungan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Muro Ami secara tegas dilarang dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta peraturan turunan lainnya. Namun, implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pengawasan, lemahnya koordinasi antar-instansi, serta masih adanya pelaku yang melakukan praktik ilegal ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas penegakan hukum, peningkatan pengawasan, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat pesisir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum lingkungan dan perikanan di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kecamatan Simpang Rimba Bangka Selatan YURIDIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KECAMATAN SIMPANG RIMBA BANGKA SELATAN Ahmad Fajri; Yuliana, Sri; Rasyid, Bustami
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.45

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga ketika Pemerintah Republik Indonesia tidak menerapkan UU No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004 di Kecamatan Simpang Rimba, dan tantangan yang dihadapi korban KDRT untuk mengimplementasikan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 di Kecamatan Simpang Rimba. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data berupa data primer dan data sekunder. Dengan memanfaatkan observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai pendekatan pengumpulan data, informasi tersebut kemudian diteliti secara kualitatif. Penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, pelanggaran hukum dalam konteks rumah tangga adalah beberapa dampak yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Simpang Rimba. Kendala yang berasal dari masyarakat, keluarga korban, keluarga pelaku, dan pasangan atau orang terdekat korban. Berdasarkan hal ini, langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah untuk memeranginya, termasuk kegiatan sosialis dan bekerja dengan organisasi terkait.
Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelalaian Jasa Ekspedisi Id Express Di Pangkalpinang Nissa, Nayu; Effendi, Farid; Dewi, Virna; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.97

Abstract

Tujuan dan fokus pada penelitian ini yaitu membahas tentang untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kegiatan pertambangan timah ilegal dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kegiatan penambangan timah di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan studi lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa memberi sanksi terhadap pelaku penambang timah ilegal, berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan BatuBara sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku penambang timah ilegal, akan tetapi fakta lapangannya masih ada pelaku penambang ilegal didalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol sampai saat ini.
Analisis Implementasi Perjanjian Kerja antara Pemilik dan Sopir Bus Pariwisata di Indonesia Ramrada, Aldila; Vedercia, Arri; Pratama, Robby; Duwaswita, Rosi; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.137

Abstract

Tanggung jawab pemilik bus terhadap kecelakaan lalu lintas sering kali menjadi perdebatan, termasuk dalam hal kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Terutama berkaitan dengan kelalaian sopir yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya, yang mana terdapat hubungan hukum antara pemilik bus dan sopir berdasarkan pada hukum perdata berupa perjanjian kerja yang mendasari hubungan kerja. Kewajiban pertangggung jawaban pemilik bus pariwisata terhadap kecelakaan lalu lintas dapat diulik dengan memahami bagaimana perjanjian kerja berdasarkan hukum perdata yang berlaku.