Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.5
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Jurnal Hukum Progresif Jurnal Kedokteran Brawijaya Diponegoro Law Journal Prosiding Seminas Competitive Advantage Lentera Hukum Jurnal Cita Hukum Berkala Kedokteran Jurnal Daulat Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science Diponegoro Private Law Review Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Yuridis Performance Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan MULTINETICS SIGn Jurnal Hukum JOURNAL OF RESEARCH IN MANAGEMENT Pamulang Law Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Devotion: Journal of Research and Community Service JHCLS Jurnal Serambi Abdimas Pancasila and Law Review Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Hukum dan Pembangunan Lingkar Ekonomika: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ary yunanto
Univ. Jenderal Soedirman
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 81 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search
Journal : NOTARIUS

 1   2 
Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta yang Berhubungan dengan Pertanahan Amal, Hifdul Lisan; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.65741

Abstract

ABSTRACTNotaries, who previously only drafted authentic deeds outside the land sector, are now authorized to draft deeds related to land matters without transferring PPAT functions. This research explores the ideal implementation of a Notary's duties and authority under the 2014 UUJN and proposes solutions for the roles of Notaries and PPATs. Using a normative juridical method, the study highlights that the relationship between a Notary's authority to draft land deeds and the requirements for appointment as a PPAT emphasizes that a Notary, while authorized to draft land deeds, does not automatically become a PPAT without fulfilling the educational and examination requirements set by the National Land Agency (BPN). To address inconsistencies between regulations and practice, revisions to UUJN 2014 and consistent law enforcement are recommended.Keywords: Notary; Land Dee; PPAT.ABSTRAKNotaris yang sebelumnya hanya membuat akta autentik di luar bidang pertanahan, kini juga berwenang untuk membuat akta terkait pertanahan tanpa pengalihan fungsi PPAT. Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep ideal pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris menurut uujn 2014, dan solusi implementasi tugas dan kewenangan notaris dan PPAT. Metode penelitian menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kewenangan notaris membuat akta tanah dan syarat pengangkatan sebagai ppat menegaskan bahwa Notaris, meskipun memiliki kewenangan membuat akta tanah, tidak otomatis menjadi PPAT tanpa memenuhi syarat pendidikan dan ujian yang ditetapkan BPN. Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik, perlu revisi UUJN 2014, penyusunan Peraturan Presiden, dan penegakan hukum yang konsisten guna menyelaraskan tugas dan kewenangan Notaris dan PPAT.Kata Kunci:   Notaris; Akta Pertanahan; PPAT.
Pertanggungjawaban Lurah Selaku PPATS Terhadap Kelalaian Dalam Pembuatan SKJB Tanah Kawasan Hutan Amal, Ichlasul; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.51556

Abstract

ABSTRACTLurah or camat to do good deeds in areas where PPAT is scarce. As PPATS, the Lurah has the authority to serve the community by providing security in the form of a land SKJB. The purpose of this paper is to identify the Lurah as PPATS who were negligent in the creation of the SKJB Forest Area land. The study makes use of doctrinal research, specifically study concentrated on the concept of law as a set of regulations and laws arranged systematically according to sequence with function of harmonization. The study's findings indicate that the Lurah's certificate of sale and purchase of land is legally flawed, and he may face sanctions as accountability for his actions in the form of administrative, criminal, or civil liability.Keywords: Accountability; PPAT; SKJB; Forest AreaABSTRAKLurah atau camat  melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Lurah selaku PPATS berwenang untuk melayani masyarakat, memberikan kepastian dalam bentuk SKJB tanah. Tujuan dari penulisan adalah guna mengidentifikasi pertanggungjawaban Lurah selaku PPATS terhadap kelalaian dalam pembuatan SKJB tanah kawasan hutan. Penelitian menggunakan tipe penelitian doktrinal yakni penelitian yang memfokuskan kepada konsepsi hukum dilihat selaku seperangkat peraturan perundangan-undangan yang tersusun sistematis menurut tata urutan dengan ciri khas berupa harmonisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keterangan jual beli tanah oleh Lurah merupakan surat keterangan yang cacat hukum dan atas kelalaiannya dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya, berupa pertanggungjawaban administrasi, pidana mau pun perdata.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; PPATS; SKJB; Kawasan Hutan
Proses Jual Beli Tanah Harta Warisan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Pekalongan Zulfa, Diah Ayu Kholivia; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.57144

Abstract

ABSTRACTThe sale of inherited assets can be carried out because they have become the right of the heir, thus making waqf, gift, or sale entirely the heir's rights, considering that the rights related to the inherited assets have been fulfilled. The aim of the research is to analyze the legal strength of judicial decisions in the process of buying and selling inherited land, and to analyze the process itself. The method used is an empirical legal research approach. Based on the results of an examination of the process of buying and selling the husband's inherited land conducted at a notary/PPAT, according to the decision of the Pekalongan City Religious Court, every action is legal, with similar consequences for PPAT's disobedience.Keywords: Buying and Selling Inheritance; Court ruling                                                                        ABSTRAKPenjualan harta warisan dapat dilakukan karena harta peninggalan telah menjadi hak pewaris, sehingga wakaf, hibah, atau penjualan sepenuhnya menjadi hak ahli waris dengan memperhatikan hak-hak yang terkait dengan harta warisan telah dipenuhi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kekuatan hukum putusan peradilan di proses jual beli tanah warisan dan menganalisis proses jual beli tanah warisan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis pendekatan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses jual beli tanah warisan suami yang dilakukan di notaris/PPAT berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan bahwa setiap perbuatan selalu sah. akibat yang sama dengan pantasnya tindakan PPAT yang tidak patuh.Kata Kunci: Jual Beli Waris; Putusan Pengadilan
Peran Kode Etik Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Jabatannya sebagai Pejabat Umum Yudhoyono, Gatot Eko; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.69433

Abstract

ABSTRACTNotaries play a vital role in ensuring legal certainty through the creation of authentic deeds in civil transactions. Professionalism and ethics are essential to prevent legal violations and maintain public trust. This study aims to explore how the notarial code of ethics contributes to upholding the notary's status as a public official. Using a normative juridical approach, this research analyzes secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings show that the notarial code of ethics serves as a key guideline in preserving integrity and public confidence, while ensuring digital practices align with legal and ethical principles. The urgency of ethics in the notarial profession lies in its role in maintaining integrity, public trust, and professional resilience in the digital era.Keywords: Profession; Notary; Code of Ethics; Electronics.ABSTRAKNotaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik dalam transaksi keperdataan. Profesionalisme dan etika notaris menjadi kunci dalam mencegah pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kode etik notaris berkontribusi dalam menjaga kedudukan profesi notaris sebagai pejabat publik. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif, dengan mengevaluasi menggunakan sumber data sekunder, termasuk teks bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kode etik notaris menjadi pedoman penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, sekaligus memastikan praktik digital tetap sejalan dengan prinsip hukum dan etika di era 4.0 menuju 5.0. Urgensi etika dalam profesi notaris di era digital terletak pada fungsinya menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan peran notaris dalam sistem hukum yang adil dan berdaya tahan.Kata Kunci: Profesi; Notaris; Kode Etik; Elektronik.
Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pemisahan Harta Pasca Perkawinan Al Ayubi, Shalahuddin; Yunanto, Yunanto; Ernawati, Briliyan; Widiyanti, Ida
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.74709

Abstract

ABSTRACTConstitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 allows a marital property separation agreement to be made after marriage with legalization by an authorized registrar or a Notary. The principle of prudence is necessary because no implementing regulation outlines the procedure. This study analyzes how Notaries apply this principle when drafting post-marital property separation deeds and the legal consequences if it is not properly implemented. Using a normative juridical method with a literature-based approach, the study shows that prudence is carried out through verifying the parties, examining documents, and preparing deeds that comply with legal requirements. Its importance has increased with the recognition of postnuptial agreements. If neglected, the deed may contain defects, become void or voidable, and result in losses as well as liability for the Notary.Keywords: Notary; Prudence; Agreement; MarriageABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur bahwa perjanjian pemisahan harta dapat dibuat setelah perkawinan dengan pengesahan pejabat pencatat perkawinan atau Notaris. Asas kehati-hatian penting diterapkan karena belum tersedia peraturan pelaksana yang mengatur mekanismenya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan, serta apa akibat hukumnya apabila asas tersebut tidak diterapkan secara tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Asas kehati-hatian wajib diterapkan Notaris dalam perjanjian pemisahan harta melalui verifikasi para pihak, pemeriksaan dokumen, serta penyusunan akta yang sesuai hukum. Pentingnya asas ini meningkat setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengakui perjanjian postnuptial. Jika diabaikan, akta berpotensi cacat, batal atau dapat dibatalkan, serta menimbulkan kerugian dan pertanggungjawaban bagi Notaris.Kata Kunci: Notaris; Kehati-hatian; Perjanjian; Perkawinan
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra AFFANDI, FAKHRUN Agus Sarono, Agus Agus Suroso Al Ayubi, Shalahuddin Al-Asyari, Shella Virgina Umma Alam, Faris Satria Alfi Syahrin Rahazade, Raden Roro Hanny Alriski, Mochammad Fadhil Niko Amal, Hifdul Lisan Amal, Ichlasul Anggraeni, Lisa Angkawidjaja, Elizabeth Vania Ardhita, Bunga Cheta Kharisma Ari Asnani Ariyani, Noor Aida Arviana Yuliasari, Arviana BAMBANG SUNARKO Bella, Nadia Putri Salsa Briliyan Ernawati Chandra Kirana Daryono Daryono, Daryono DITA PERWITASARI Dwi Budi Santoso Edi Widjajanto Erminawati erminawati Fajriyah, Bunga Sita Roihanul Hafidh Prasetyo, Mujiono Hafiz, M. Al Halim, Pricilia Gunawan Hastono, Broto Hendriyono, F.X. Hidayat, Abia Kalila Imelda Martinelli, Imelda Irawati Irawati Joko Priyono KA, Ryamizard Haritzidane Legianty, Fanny Amelia Lumbanraja, Anggita Doramia M Aris Widodo Maharani Sukma, Novira Manurung, Samuel Karunia Marbun, Bachtiar MS Chandra Ndokii, Pongki Paulus Ni’mah, Alna Fadliah Ais Fatchun Noor, Muhammad Rifky Ersadian Novira Maharani Sukma, Novira Maharani Nugrantara, Pafta Ubay Ongriwalu, Adolf Djatmiko Partogi Sihombing , Januardo Sulung Prasasti, Inicafony Priyono, F.X. Joko Pudji Andayani, Pudji Purbaningtyas, Brian Jati Purwanto Purwanto Putra, Yoga Abiansyah Dwi Rachman, Tasya Putri Radam, M. Robyanoor Ahyadi Rakhmawati, Yuli Ramadhanty, Diva Azmia Ramadita, Ivan Yosa Ari Ratno Purnomo Renny Aditya Rizky Mutiara Lestari, Rizky Mutiara Rizkyana, Muhamamd Agung Sadtyafitri, Murti Safitri, Fanti Indriana Salim, Monica Anggriana Sandy, Valencya Arya Saputra, Dimas Saraswati , Retno Septian Rheno Widianto siti wulandari Suci, Vebricia Rahmah Suliyanto . Suliyanto Suliyanto Surjadi, Tresty Putri Sutarmin Sutarmin, Sutarmin Syahid, Annisa Fitri Nur Tambunan, Jonathan Hiero Tarumingkeng, Meilinda Tobing, Samuel L. Triawanti Triawanti Turymshayeva , Arida Undri Rastuti Valencia Granetta, Vio Wardhana, Wisnu Cakra Wawan Setiawan Weni Novandari Westi, Adella Putri Wibowo, Widiyo Suryo Wibowo Widiyanti, Ida Yoga, Yoga Yos Johan Utama Yudha, Ahmad arie Yudhoyono, Gatot Eko Zulaicha, Ratni Zulfa, Diah Ayu Kholivia