Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : ipssj

HUBUNGAN HUKUM DAN MASYARAKAT Muhammad Arya Dimas Baihaqi; Muhammad Aini
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 03 Agustus (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksistensi hukum pada masyarakat sangat urgent, karna hukum mengatur perilaku manusia. hukum tak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya, sebab selain aturan itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif pada mengontrol setiap tindakan individu serta selalu berusaha membawa rakyat kedalam suatu perubahan yg terencana. aturan yg berlaku pada warga , pada dasarnya berasal berasal rakyat itu sendiri serta secara sengaja jua dibebankan kepadanya, supaya duduk perkara/konflik bisa diminimalisirkan. Seyogyanya aturan yg diterapkan selalu memperhatikan kaidah yuridis, kaidah filosofish, kaidah utilities/sosiologi sebagai akibatnya tidak bertentangan menggunakan nilai-nilai yg hidup pada masyarakat. aturan yang didesain pada rakyat memiliki tujuan buat menciptakan perdamaian, ketentraman, dan  ketertiban pada rakyat serta menyampaikan kepastian aturan. Tujuan aturan bisa dirasakan secara komprehensif pada rakyat, Jika hukum itu bisa berfungsi dalam rakyat. dengan demikian hukum dan  warga  mempunyai korelasi yg sangat signifikan. warga  tanpa hukum, maka akan terjadi rancu balau dan  terjadi tindakan yg sewenang-wenang, begitu juga kebalikannya hukum tanpa terdapat rakyat, maka aturan itu tidak berarti sama sekali.
PERLINDUNGAN HAK PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI WUJUD PELAYANAN PUBLIK YANG INKLUSIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Rima Melati; Muhammad Aini
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 06 Juni (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan pada penyandang disabilitas menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu produk undang undang yang digunakan adalah undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas. Pada Pemilu 2024, hak-hak penyandang disabilitas berusaha diwujudkan lewat sistem pengambilan suara yang adil dan inklusif. Namun, usaha tersebut kerap dinilai hanya sebagai upaya birokratis sebab pada dasarnya banyak hak dari penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi. Penelitian ini merupakan analisis kritis pada pengimplementasian hak penyandang disabilitas terutamanya dalam berpolitik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi saat ini, penyandang disabilitas sering terpinggirkan dan tidak dapat menyalurkan aspirasinya secara utuh.