Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.194
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publikasi Pendidikan Hasanuddin Law Review Jambe Law Journal Undang: Jurnal Hukum Berumpun: international journal of social, politics and humanities Jurnal Sains Sosio Humaniora PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Jurnal Karya Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Joong-Ki Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Joong-Ki
Yulia Monita
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Masyarakat Mudung Darat Kabupaten Muaro Jambi Najemi, Andi; Hafrida, Hafrida; Monita, Yulia; Erwin, Erwin; Prasna, Adeb Davega
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 2 No. 9 (2026): April
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v2i9.267

Abstract

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin banyak terjadi. Sehingga diperlukan tindakan dan  perhatian khusus, karena kasus ini  bukan lagi  persoalan individu (privasi) tetapi telah menjadi persoalan negara (public). Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam Masyarakat  seperti kekerasan fisik, seksual dan psikis.  Hal tersebut tidak terlepas dari dari  masih sedikit korban yang berani untuk melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum,  adanya perasaan takut, ketidaktahuan, serta struktur budaya yang masih belum dipahami sebagian masyarakat dan juga mereka beralasan tidak mau tersebar karena menganggap adalah aib keluarga,  dianggap sebagai urusan yang privat yang masih ditutup-tutupi yang mana orang lain tidak berhak ikut campur permasalahan keluarganya. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan dalam pencegahan KDRT adalah melalui penyuluhan hukum,  Dari kondisi yang ada  masyarakat  belum mengetahui bahwa siapa saja yang dapat melaporkan dan selain itu belum mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja yang dapat dilaporkan. Sehingga sebagai akademisi yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga perlu melakukan upaya pencegahan bersama dalam meminimalisir adanya kasus KDRT di lingkungan sekitarnya melalui penyuluhan hukum. Program pengabdian ini  dilakukan guna memberikan bekal kepada mitra    agar mitra dapat mengetahui pencegahan perbuatan KDRT dan cara penyelesaiannya melalui Restorative Justice apabila terjadi kasus KDRT di lingkungan sekitarnya.
Penerapan Double Track System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak Syahputra, Rendi; Monita, Yulia; Erwin, Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v7i1.51255

Abstract

Drug abuse by children is a serious problem that requires special handling within the juvenile criminal justice system in Indonesia to provide effective legal protection. This research aims to analyze the extent to which the double track system rules are accommodated in the Juvenile Criminal Justice System Law and to assess the suitability of its application with the principle of child protection. In addition, this research also examines how the application of the double track system can provide legal protection for children who become perpetrators of drug abuse. The research method used is normative juridical with a statutory, case, conceptual, comparative approach and court decision. The research findings reveal a normative conflict between the Narcotics Law and the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law, where the Juvenile Criminal Justice System Law and the Child Protection Law should be positioned as lex specialis. In addition, a normative vacuum was also found in the law which does not regulate the technical implementation of the double track system for children if applied simultaneously. This condition is dominated by the tendency of judges who are fixated on the quantitative threshold in the Supreme Court Circular No. 4 of 2010 which does not provide special exceptions for children. As a result, inconsistent decisions occur that tend to prioritize imprisonment and make it difficult for children to obtain their rehabilitation rights guaranteed by law, so that the goal of restorative justice has not been achieved. Therefore, a separation is needed between adult and child drug perpetrators in the Narcotics Law to ensure legal certainty and child rights protection. ABSTRAK Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia guna memberikan perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana aturan mengenai double track system diakomodasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menilai kesesuaian penerapannya dengan prinsip perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana penerapan double track system dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konsep, perbandingan dan Putusan Pengadilan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa adanya konflik norma antara Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, yang mana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak seharusnya diposisikan sebagai lex specialis. Selain itu ditemukan pula kekosongan norma dalam undang-undang yang tidak mengatur mengenai teknis pelaksanaan double track system bagi anak, jika hal tersebut diterapkan secara bersamaan. Kondisi ini didominasi oleh kecenderungan hakim yang terpaku pada ambang batas kuantitatif dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang tidak memberikan pengecualian khusus bagi anak. Akibatnya, terjadi inkonsistensi putusan yang cenderung mengutamakan pidana penjara dan membuat anak sulit untuk mendapatkan hak rehabilitasinya yang dijamin dalam undang-undangnya, sehingga tujuan keadilan restoratif belum tercapai. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemisahan antara pelaku narkotika dewasa dan anak yang ada dalam Undang-undang Narkotika untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.
Co-Authors Adri, Nadita Agustin, Lidya Ana Indah Cahyani Andi Najemi Andi Najemi, Andi Andrean Dwi Yulianto Arfa'i Arfa'i Arsyad Arsyad Arsyad Arsyad Bustanuddin . Bustanuddin Bustanuddin Daud, Sulhi Muhmad Daulay, Nisrina Ramadhani Dessy Rakhmawati Dheny Wahyudi Elisabeth Siregar, Elisabeth Elizabeth Siregar Elizabeth Siregar Elly Sudarti Erwin Erwin Erwin Erwin Fatni, Indriya Fauzi Syam Hafrida Haryadi - Haryadi Haryadi Hendri Diansah Indriya Fathni Kabib Nawawi M. Zikron Mohamad Rapik Monalisa Monalisa Monika Monika Munandar, Tri Imam Nurholidah Nurholidah Nys. Arfa Prasna, Adeb Davega Raffles Raffles Raffles Raffles Rakhmawati, Dessy Retno Kusniati Retno Kusniati Rosmidah Rosmidah Sahuri Lasmadi Sasmiar Sasmiar Sidiq, Muhamad Simanjuntak, Goklas Christian Siregar, Elizabeth SRI RAHAYU Sri Rahayu Sugiharto, Melyana Sulistiani Sulistiani Syahputra, Rendi Syofyan Nur Taufik Yahya Taufik Yahya Tiwi Sasmita Tri Imam Munandar Tri Nada Sari Umar Hasan Umar Hasan Usman Usman Uswatun Hasanah Wahyuning Robbi, Suci