Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.813
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Pandecta Jurnal Komunikasi Hukum JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal LEX SPECIALIS Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Komunitas Yustisia Wijayakusuma Law Review Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Case Law Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum Universitan Pendidikan Ganesha
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI PASAL 75 HURUF (J) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DI POLRES BULELENG Tri Sundari Dewi, Komang; Rai Yuliartini, Ni Putu; Gede Sudika Mangku, Dewa
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33030

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi pihak Polres Buleleng dalam pelaksanaan teknik penyidikan terkait pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang Narkotika terkait teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Polres Buleleng tidak sepenuhnya berhasil karena lebih berisiko untuk gagal dan tingkat keberhasilan juga tidak dapat dipastikan, karena target operasi tidak dengan mudah membeli narkotika kepada orang yang tidak dikenalnya, (2) kendala yang dihadapi Polres Buleleng dalam pelaksanaan teknik penyidikan terkait pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan adalah kendala internal yaitu kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, terbatasnya biasa operasional, dan kendala eksternal yaitu mendapatkan informan, dan menentukan lokasi.
IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAP JIKI DI KABUPATEN BULELENG Damma Vijananda, I Gede; Rai Yuliartini, Ni Putu; Gede Sudika Mangku, Dewa
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Non Probability Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng belum diterapkan secara maksimal hal tersebut dikarenkan adanya faktor pendorong dari masyarakat yang mempengaruhi sehingga perjudian itu masih tetap terjadi, yaitu faktor ekonomi, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, faktor iseng-iseng dan faktor lingkungan, serta (2) upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polres Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng adalah upaya pre-emtif, preventif, dan refresif.
IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN POS BANTUAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Brahmanta Awatara, Nyoman Genta; Rai Yuliartini, Ni Putu; Gede Sudika Mangku, Dewa
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33031

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap pengadaan pos bantuan hukum pada proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) implementasi pasal 3 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya penyimpangan dari beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan pos bantuan hukum menjadi kurang. Serta (2) Upaya yang dilakukan pihak Posbakum dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam meningkatkan penggunaan pos bantuan hukum yaitu dengan melakukan sosialisasi serta berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng serta media informasi internet dan media cetak untuk memberikan informasi secara meluas kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI KABUPATEN BULELENG Fajar Adi Pranata, I Gede; Rai Yuliartini, Ni Putu; Gede Sudika Mangku, Dewa
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :(1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidanapenebangan liar di Kabupaten Buleleng, (2) Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidanapenebangan liar di Kabupaten Buleleng. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng,yaituDinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Utara, Kepolisian Resor Buleleng,Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Jenis Penelitian ini adalahpenelitian hukum empiris. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalahteknik non probability sampling dengan cara yang digunakandalammenentukan subjek penelitianadalah dengan teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakancara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidanapenebangan liar sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan proses penyidikan, penyelidikandilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan denganmengacu pada Undang-Udanng Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan. Adapun upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penebangan liar diKabupaten Buleleng adalah berupa upaya-upaya yang meliputi sosialisasi atau melakukan pembinaandan melakukan kegiatan rutin berupa patroli keadaan sekitar kawasan hutan lindung.
STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN DALAM SENGKETA BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Era Daniati, Ni Putu; Gede Sudika Mangku, Dewa; Rai Yuliartini, Ni Putu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32874

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Di Lihat Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (2) Sanksi Atau Penegakan Hukum Yang Bisa Dilakukan Terhadap Negara Pengguna Jasa Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsepsual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pada peraturan yang mengatur tentang Hukum Humaniter Internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori hukum humaniter internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Status hukum tentara bayaran diakui secara sah keberadaannya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang”, (2) Sanksi yang bisa diterapkan dalam pelanggaran hukum tentara bayaran yaitu, Complaint, Reprisal, Pembayaran Ganti Rugi atau Kompensasi.
KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM PERSPEKTIF ASEAN Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.975 KB)

Abstract

Dalam artikel ini membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar. Metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan dengan penyajian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, perjanjian internasional (Piagam ASEAN), makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Berdasarkan hasi pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan apapun yang ditujukan kepada etnis Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar tidak dapat dibenarkan apalagi hal tersebut masih dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, sebagai suatu negara anggota ASEAN sudah saatnya Myanmar tunduk terhadap Piagam ASEAN yang telah disepakati secara bersama oleh sepuluh negara angota ASEAN yang lainnya serta terbentuknya Badan HAM ASEAN digunakan sebagai suatu pedoman untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Asia Tenggara khususnya kepada Etnis Rohingya di Mynmar. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Etnis Rohingya, Piagam ASEAN dan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN
INVESTIGATION OF CHILDREN AS A CRIMINAL CONDUCT OF DEATH LEADING ABUSE (A CASE STUDY IN THE LEGAL AREA OF THE BULELENG RESORTS POLICE) Tjok Istri Nirwikara .R.; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28614

Abstract

This study discusses to analyze, the implementation of research on children who oppose criminal acts of persecution carried out in the jurisdiction of the Buleleng Resort Police and the protection needed by investigators in the process of investigating children. This research uses empirical research, with descriptive research types, data and data sources are divided into primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary materials and tertiary materials, then using data merging techniques with document study techniques, observation techniques, and interview technique, in the sample selection technique using non-probability sampling techniques, namely purposive sampling, the data of this study were processed and analyzed qualitatively presented in a descriptive qualitative manner. The location of the study was conducted at the Buleleng Police Station. The subjects of this study were the parties involved in the study involving deaths carried out by minors. The results showed that the investigation carried out in accordance with the juvenile justice system, the investigation continues to prioritize child protection. Related to what is broadcast by the investigator during the process of education which is well done which is carried out with the consent of the children but concerns issues that are classified as minors who have been known in advance from the time limit for conducting the investigation which is demanded quickly will lead to investigators in terms of looking for evidence, witnesses, questions and answers.
KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM PERSPEKTIF ASEAN Dewa Gede Sudika Mangku
Media Komunikasi FPIPS Vol. 12 No. 2 (2013)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/mkfis.v12i2.1708

Abstract

ABSTRAK Dalam artikel ini membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar. Metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan dengan penyajian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, perjanjian internasional (Piagam ASEAN), makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Berdasarkan hasi pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan apapun yang ditujukan kepada etnis Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar tidak dapat dibenarkan apalagi hal tersebut masih dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, sebagai suatu negara anggota ASEAN sudah saatnya Myanmar tunduk terhadap Piagam ASEAN yang telah disepakati secara bersama oleh sepuluh negara angota ASEAN yang lainnya serta terbentuknya Badan HAM ASEAN digunakan sebagai suatu pedoman untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Asia Tenggara khususnya kepada Etnis Rohingya di Mynmar. Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Etnis Rohingya, Piagam ASEAN dan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN ABSTRACT In This article discusses the human rights violations against the Rohingya by the Government of Myanmar. The method used is the method by presenting descriptive literature and analyzed qualitative research done by library materials such as books, magazines, international treaty (the ASEAN Charter), papers, journals, article-arikel, newspapers as well as site-internet site associated with the object is written. Based on the discussion, it can be concluded that any form of violence aimed at ethnic Rohingya were conducted by the Government of Myanmar can not be justified moreover it is still within the Southeast Asian region, as an ASEAN member state Myanmar is time subject to the ASEAN Charter which has been mutually agreed by ten ASEAN countries as well as other members of the formation of the ASEAN human rights body is used as a guideline to minimize violations of human rights that occurred in Southeast Asia, especially the Rohingya in Myanmar. Keywords: Human Rights, Ethnic Rohingyas, the ASEAN Charter and the ASEAN Human Rights Body
ANALISIS TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA OLEH MYANMAR KEPADA ETNIS ROHINGNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Ketut Alit Putra; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28662

Abstract

Masyarakat rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada kejahatan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak bagi orang-orang rohingya dibatasi secara ketat dan dikeluarkannya Undang-Undang Citizhenship Law yang mengakibatkan Myanmar dengan bebas melakukan diskriminasi kepada masyarakat yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu tindakan yang dilakukan oleh Myanmar merupakan sebuah kejahatan genosida, serta upaya penyelesaian sengketa antara Myanmar dengan etnis rohingnya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan studi kepustakaan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan genosida, serta menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Myanmar kepada etnis muslim rohingnya memang benar merupakan suatu kejahatan genosida, yang didasari dari beberapa unsur sesuai dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998. Upaya Penyelesaian Sengketa dilakukan secara litigasi, karena penyelesaian secara non litigasi tidak dapat menemukan titik terang dari sengketa tersebut, dan yang menangani kasus tersebut adalah Mahkamah Pidana Internasional dengan pengadilan ICC. Kesimpulannya bahwa Myanmar telah melakukan tindak kejahatan genosida terhadap etnis rohingnya serta diskriminasi terhadap kaum minoritas. Selanjutnya upaya dari penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara litigasi atau melalui mekanisme hukum dan ditangani oleh ICC (International Criminal Court).
PENYELESAIAN SENGKETA KEPULAUAN SENKAKU ANTARA CHINA DAN JEPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Kadek Try Suka Adnyana; Dewa Gede Sudika Mangku; Ratna Artha Windari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28669

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi dan mengkaji 1) status Kepulauan Senkaku menurut Hukum Internasional, 2) Penyelesaian Sengketa Internasional Kepemilikan Kepulauan Senkaku antara China dan Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan pedekatan fakta (fact approach). Data yang diperoleh dan diolah adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan mengunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupabahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data-data tersebut kemudian disusun secara sistemmatis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Kepulauan Senkaku, Kepulauan yang tidak ada penghuni dan Kepulauan yang dalam setatus Quo, terbukti kedua negara China dan Jepang saling meng klaim ketika mengetahi adanya sumberdaya alam yang melimpah di Kepulauan Senkaku. 2) Dari semua perjanjian yang pernah dilakukan China dan Jepang tidak juga menemukan titik temu, China dan Jepang dapat menempuh cara-cara penyelesaian sengketa internasional. Sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB yang menyatakan, para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, harus pertama-tama mencarai penyelesaian dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, abitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisas-organisasi atau badan-badan regional, atau cara- cara penyelesaian damai laiannya yang mereka pilih. Maka penyelsesaian yang harus dilakukan China dan Jepang yaitu penyelesaian sengketa secara damai, seperti Negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik dan apabila tidak juga menemukan penyelesaian, dapat menempuh International Court Of Justice / Mahkamah Internasional.
Co-Authors Adhistya Prawiradika, Gst Ngr Aditya Madra, Gede Surya Afri Levisa Bibina Br Sebayang Angga Adi Utama, I Gede Bagus Adi Putra, Salit Ngurah Brahmanta Awatara, Nyoman Genta Christina G.W, Risca Damma Vijananda, I Gede Desak Komang Tria Swandewi Endah Rantau Itasari, Endah Era Daniati, Ni Putu Erika - Fajar Adi Pranata, I Gede Galang Mahendra Ardiansyah Gede Dendi Teguh Wahyudi Gusti Ayu Christina Ira Yanti Gusti Ayu Dyah Gayatri I Gede Engga Suandita I Gede Ferary Aditya Dharma I Kadek Subadra I Ketut Radiasta I Komang Yudik Kresna Putra I Made Mardika I Nengah Suastika I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I Wayan Lasmawan Ivan Putra Lesmana Jericho Owen Geraldo Manalu Kadek Dwi Siva Juliani Kadek Putra Yasa Kadek Radhitya Vidianditha Kadek Rosiana Dewi Kadek Teguh Werdi Kadek Try Suka Adnyana Ketut Agus Oktariawan Ketut Alit Putra Ketut Anjaya Wilansa Wisna Ketut Awet Putra Karyawan Klisliani Serpin Komang Diky Sukma Trijaya Luh Putu Putri Indah Pratiwi Luh Putu Risma Vicantari M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Desi Ratna Dewi Made Sugi Hartono Muhammad Adam Firdaus Nathalia Christie, Sally Ni Kadek Ayu Ariyani Ni Kadek Citra Pardani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Luh Putu Intan Mega Sari Ni Luh Putu Trisna Yuliartini Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Ita Ariani Ni Nyoman Larasari Ni Nyoman Trisna Pradewi Ni Putu Era Daniati Ni Putu Mahaditha Dimaswari Ni Putu Rai Yuliartini Ni Putu Wulan Noviarini Nyoman Tia Resita Dewi Nyoman Wiwin Tri Devi Okta Riawan, Kadek Putri, Putu Pipit Pricellia Eka Putu Agus Harry Sanjaya Putu Febrilia Maha Yani Putu Rai Yuliartini, Ni Putu Ryanniva Karenina Rahayu Subekti Rahmat Dwi Pangestu Rahmawati, Efvi Ratna Artha Windari Tjok Istri Nirwikara .R. Tri Sundari Dewi, Komang Widi Astiniasih, Kadek Widya Setiyawati Ningrum Wulan Noviarini, Ni Putu Yoga Budiman