Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.314
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Pandecta Jurnal Komunikasi Hukum JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal LEX SPECIALIS Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Komunitas Yustisia Wijayakusuma Law Review Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Case Law Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum Universitan Pendidikan Ganesha
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Kendala Dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum Bagi Anak Korban Penyebaran Video Pornografi Di Kabupaten Buleleng Desak Komang Tria Swandewi; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4317

Abstract

Pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban penyebaran video pornografi menjadi kebutuhan yang semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Meskipun berbagai aturan hukum telah tersedia, pelaksanaan pendampingan di lapangan masih menghadapi beragam kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pendampingan hukum terhadap anak korban penyebaran video pornografi di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi peraturan perundang-undangan, wawancara, dan pengamatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala tidak hanya berasal dari aspek kelembagaan, seperti keterbatasan tenaga pendamping dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti stigma masyarakat, rasa malu korban, serta rendahnya kesadaran hukum keluarga. Selain itu, keterbatasan layanan pemulihan yang berkelanjutan turut memengaruhi efektivitas pendampingan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa dukungan sistem yang kuat dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga pendamping, peningkatan kerja sama lintas sektor, serta edukasi publik agar pendampingan hukum dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar melindungi kepentingan terbaik bagi anak.
Hambatan dalam Implementasi Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng Komang Diky Sukma Trijaya; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4319

Abstract

Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bentuk perlindungan hukum bagi setiap orang yang mengalami salah tangkap, salah penahanan, salah penuntutan, atau salah putusan melalui pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Meskipun ketentuan ini telah diatur secara jelas, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Sangsit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan dalam implementasi Pasal 95 KUHAP terhadap korban salah tangkap di Desa Sangsit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi Pasal 95 KUHAP meliputi rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta kurang optimalnya peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak korban. Kondisi tersebut menyebabkan hak korban atas ganti kerugian dan rehabilitasi belum terpenuhi secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperluas akses bantuan hukum, serta memperkuat komitmen aparat penegak hukum guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan efektif.
Modus Penipuan Berkedok Giveaway di Era Digital: Cara Mengenali dan Menghindarinya Ida Ayu Parami Cintiya; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v3i1.909

Abstract

The giveaway phenomenon in the digital era has become a popular strategy to increase interaction on social media. However, this popularity is also used by irresponsible individuals to commit fraud under the guise of giveaways. This article aims to identify the modus operandi of giveaway fraud, provide guidance on recognizing the characteristics of fraud, and present preventive measures to avoid it. The methods used include literature review of digital fraud cases, analysis of cybercrime patterns, and interviews with digital literacy experts. The results show that the fraud mode often uses fake accounts that resemble official organizers, asks for personal information or payment of certain fees, and offers rewards that are too fantastic to lure victims. Low digital literacy is one of the main factors in the high number of victims of this fraud. By raising public awareness through education about the characteristics of fraud and methods of verifying information sources, the potential for victims can be minimized. In conclusion, systematic prevention efforts and active participation of the community in disseminating related information are important to protect internet users from the threat of giveaway fraud. This article recommends improving digital literacy programs and strengthening regulations against cybercrime as a long-term step.
Keadilan Restoratif di Persimpangan Jalan: Analisis Implementasi dan Masa Depan dalam Sistem Pidana Kita Sebastian Yordan Pa; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v3i1.952

Abstract

This article explores the concept and implementation of restorative justice in Indonesia, an approach currently at a crucial crossroads within the criminal justice system. Rather than solely focusing on punishment, restorative justice offers a path towards repairing relationships between victims, offenders, and the community, seeking solutions oriented around conflict resolution. Through comprehensive analysis, this paper identifies the philosophical foundations and regulations supporting the adoption of restorative justice, while dissecting the dynamics of its application across various levels of legal processes in Indonesia. However, this noble endeavor is not without its challenges, ranging from institutional resistance and uneven understanding to harmonization with the conventional criminal law framework. Behind every case lies a human story yearning for more substantive justice. Therefore, this article argues that the success of restorative justice does not merely lie in its legal umbrella, but in our ability to understand and embrace the human dimension in every dispute resolution process. Consequently, this paper recommends adaptive and collaborative strategies to strengthen the role of restorative justice, ensuring it can guide our criminal justice system towards a more just and dignified future for all parties.
Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dilakukan Oleh Civilian Combatants dalam Konflik Bersenjata Internasional Jessica Carina Baptista Ferreira; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2026): Februari : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v3i1.1515

Abstract

This article examines the legal ambiguities surrounding the status of civilians actively engaged in hostilities (civilian combatants) within the framework of International Humanitarian Law (IHL) and International Human Rights Law (IHRL). While the 1949 Geneva Conventions and the 1998 Rome Statute establish a clear demarcation through the distinction principle, the phenomenon of direct participation in hostilities (DPH) poses a significant legal challenge, as civilians forfeit their protected status upon taking part in combat. Using a normative-legal approach, this study analyzes how acts of violence committed by armed civilians can be categorized as war crimes, crimes against humanity, or gross human rights violations. The findings demonstrate that civilian status does not grant impunity for individuals who commit atrocities. Under the principle of individual criminal responsibility, the International Criminal Court (ICC) and national tribunals possess the jurisdiction to prosecute offenders, regardless of their formal military standing. Such legal enforcement is paramount to upholding the integrity of humanitarian principles and ensuring justice for victims within the landscape of modern armed conflict.
Pengaruh Teknologi Komunikasi terhadap Perubahan Pola Interaksi Sosial Masyarakat Putu Bangli Suri Artani; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 1 (2026): Februari: Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v3i1.1516

Abstract

The rapid development of communication technology in the digital era has had a significant impact on people's interaction patterns. One of the important aspects in this case is its influence on communication behavior, both in social, economic, and political life. The Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) which was passed in Indonesia in 2008, acts as a regulation to regulate the use of communication technology, especially in cyberspace, with the aim of protecting the public from misuse of technology such as defamation, fraud, and hate speech. This research aims to analyze how the influence of the ITE Law on changes in community interaction patterns in digital space, both positively and negatively. Research results show that although the ITE Law provides a clear legal framework, there are challenges in its implementation that have the potential to hinder freedom of opinion and change the way people interact online. On the other hand, this regulation also spurs the public to be more careful and responsible in communicating through digital platforms.  
Penyebaran Foto Dan Video Pribadi Yang Mengandung Unsur Pornografi Dapat Dipidana Kadek Bayu Sukrisnawan; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4281

Abstract

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hampir semua aspek kehidupan tersasar oleh teknologi. Pemanfaatan teknologi yang tepat akan menghasilkan dakpak yang positif bagi diri sendiri dan orang lain. Namun dari kemajuan tersebut dapat memunculkan dampak negatif yang sangat signifikan. Teknologi informasi saat ini telah menjadi lading bagi oknum-oknmum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan sebauh tindakan yang melawan hukum. Menyebarkan video atau foto orang lain tanpa izin merupakan sebuah tindakan melawan hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tidak hanya video dan foto orang lain, menyebarkan video pribadi yang mengandung unsur negatif dan membuat terganggunya ketertiban masyarakat juga merupakan sebuah tindak pidana. Tidak semata karena video atau foto tersebut milik pribadi seseorang dapat menyebar luaskan video dan foto begitu saja kepada publik. Terdapat regulasi yang diataur dalam hukum Indonesia berkaitan dengan penyebaran foto dan video yang mengandung unsur pornografi, sebagaiaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Imformasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” Tentang perubahan kedua atas “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Imformasi dan Transaksi Elektronik.
Kendala Implementasi Lajur Khusus Sepeda Listrik Di Wilayah Hukum Singaraja Saputra, I Gede Baskara Amerta; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4578

Abstract

Penggunaan sepeda listrik sebagai moda transportasi alternatif di wilayah hukum Singaraja mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang praktis dan ramah lingkungan. Namun, peningkatan tersebut belum diimbangi dengan penyediaan lajur khusus sepeda listrik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan keselamatan dan pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kendala implementasi lajur khusus sepeda listrik di wilayah hukum Singaraja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang dilakukan melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, observasi lapangan, serta kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi lajur khusus sepeda listrik belum terlaksana secara optimal karena beberapa kendala utama, yaitu belum adanya regulasi daerah yang bersifat teknis, keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas, tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan, serta belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran infrastruktur sepeda listrik dalam kebijakan transportasi daerah. Selain itu, ketiadaan fasilitas pendukung seperti marka dan rambu lalu lintas khusus juga meningkatkan risiko konflik dan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan daerah yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung penyediaan lajur khusus sepeda listrik guna mewujudkan keselamatan, kesejahteraan, dan kepastian hukum dalam lalu lintas.
Peran Kepolisian Hutan Dalam Mencegah Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Buleleng Michael Ranto Situmeang; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran kepolisian hutan dalam mencegah tindak pidana illegal logging di Kabupaten Buleleng serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian hutan di Buleleng sudah mencakup kegiatan preventif seperti patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan instansi lain. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta edukasi hukum berkelanjutan kepada masyarakat. 
Perlindungan Korban dalam Penyebaran Video Kecelakaan Lalu Lintas di Era Digital: Perspektif Viktimologi dan Hukum Positif Indonesia Komang Erlan Budana; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4615

Abstract

Fenomena penyebaran video kecelakaan lalu lintas yang menampilkan kondisi korban secara eksplisit di media sosial tanpa persetujuan (consent) telah menimbulkan persoalan serius terkait pelindungan hak privasi dan martabat manusia di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk (1). menganalisis kekosongan dan fragmentasi norma dalam hukum positif Indonesia terkait fenomena penyebaran video kecelakaan lalu lintas tanpa persetujuan, (2). menggali relevansi perspektif viktimologi sebagai landasan dalam reformulasi kebijakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistematis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). saat ini masih terdapat fragmentasi pengaturan dan kekosongan normatif parsial antara UU ITE, UU PDP, dan KUHP Baru, di mana belum ada satu formulasi utuh yang secara khusus mengualifikasikan penyebaran video korban sebagai tindak pidana tersendiri. (2). dari perspektif viktimologi, tindakan perekaman dan penyebaran tersebut merupakan bentuk nyata dari viktimisasi sekunder (secondary victimization) yang memperluas penderitaan korban secara psikologis, masif, dan permanen. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju victim-oriented criminal policy melalui pengakuan yuridis yang eksplisit, harmonisasi regulasi, dan penguatan mekanisme preventif berupa notice and take down oleh Penyelenggara Sistem Elektronik demi menjamin pelindungan martabat kemanusiaan.
Co-Authors Adhistya Prawiradika, Gst Ngr Aditya Madra, Gede Surya Afri Levisa Bibina Br Sebayang Angga Adi Utama, I Gede Bagus Adi Putra, Salit Ngurah Brahmanta Awatara, Nyoman Genta Christina G.W, Risca Damma Vijananda, I Gede Desak Komang Tria Swandewi Endah Rantau Itasari, Endah Era Daniati, Ni Putu Erika - Fajar Adi Pranata, I Gede Galang Mahendra Ardiansyah Gede Dendi Teguh Wahyudi Gusti Ayu Christina Ira Yanti Gusti Ayu Dyah Gayatri I Gede Engga Suandita I Gede Ferary Aditya Dharma I Kadek Dwi Meret Adyaksa Putra I Kadek Subadra I Ketut Radiasta I Komang Yudik Kresna Putra I Made Mardika I Nengah Suastika I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I Wayan Lasmawan Ida Ayu Parami Cintiya Ivan Putra Lesmana Jericho Owen Geraldo Manalu Jessica Carina Baptista Ferreira Kadek Bayu Sukrisnawan Kadek Dwi Siva Juliani Kadek Putra Yasa Kadek Radhitya Vidianditha Kadek Rosiana Dewi Kadek Teguh Werdi Kadek Try Suka Adnyana Ketut Agus Oktariawan Ketut Alit Putra Ketut Anjaya Wilansa Wisna Ketut Awet Putra Karyawan Klisliani Serpin Komang Diky Sukma Trijaya Komang Erlan Budana Luh Putu Putri Indah Pratiwi Luh Putu Risma Vicantari M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Desi Ratna Dewi Made Rio Satya Paramarta Sidharta Made Sugi Hartono Michael Ranto Situmeang Muhammad Adam Firdaus Muhammad Ivan Arta Maulana Nathalia Christie, Sally Ni Kadek Ayu Ariyani Ni Kadek Citra Pardani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Luh Putu Intan Mega Sari Ni Luh Putu Trisna Yuliartini Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Ita Ariani Ni Nyoman Larasari Ni Nyoman Trisna Pradewi Ni Putu Era Daniati Ni Putu Mahaditha Dimaswari Ni Putu Rai Yuliartini Ni Putu Wulan Noviarini Ni Wayan Eka Pramanik Widya Puri Nyoman Tia Resita Dewi Nyoman Wiwin Tri Devi Okta Riawan, Kadek Putri, Putu Pipit Pricellia Eka Putu Agus Harry Sanjaya Putu Bangli Suri Artani Putu Febrilia Maha Yani Putu Rai Yuliartini, Ni Putu Ryanniva Karenina Rahayu Subekti Rahmat Dwi Pangestu Rahmawati, Efvi Ratna Artha Windari Saputra, I Gede Baskara Amerta Sebastian Yordan Pa Tjok Istri Nirwikara .R. Tri Sundari Dewi, Komang Widi Astiniasih, Kadek Widya Setiyawati Ningrum Wulan Noviarini, Ni Putu Yoga Budiman