Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.962
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN LAW REFORM JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM Jurnal Panorama Hukum Journal on Education Medical Scope Journal (MSJ) Indonesian Journal of International Law International Journal of Applied Business and International Management Journal of the Community Development in Asia International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific Innovative: Journal Of Social Science Research
Waha, Caecilia J. J.
Universitas Sam Ratulangi
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Existence of the Rights of Indigenous People in the Implementation of Regional Autonomy Gainau, Helben; Maramis, Ronny A.; Kalalo, Merry Elisabeth; Waha, Caecilia J. J.
International Journal of Applied Business and International Management Vol 8, No 2 (2023): August 2023
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/ijabim.v8i2.2426

Abstract

In essence, regional autonomy is given to the people as a legal community unit that is given the authority to regulate and manage its own government affairs given by the central government to the regions and in its implementation is carried out by the regional head and DPRD with the assistance of regional apparatus.The goal of this research is to examine and analyze how indigenous peoples' rights are construed legally on a national and international level, as well as how their protection can be used as a tool for participation in the implementation of regional autonomy. It also aims to produce conclusions about the existence of indigenous peoples' rights in the implementation of regional autonomy.A statutory approach, conceptual approach, historical approach, case approach, and comparative approach are some of the study methods utilized in normative legal research. 25  2The results showed (1) The concept of indigenous peoples in international law and international indigenous law is the main subject of international law, (2) Strictly speaking, there is no recognition and regulation of the rights of indigenous peoples in national legal instruments to develop their existence and culture and involve indigenous peoples in aspects of development programs and projects, (3) The involvement of indigenous peoples in the administration of local government is not yet optimal, including the recognition of customary government organisational structures.    
Tanggungjawab Direksi Terhadap Risiko Terjadinya Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mokoagow, Hikmatullah Afryadi; Waha, Caecilia J. J.; Pinori, Josepus J.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.18752

Abstract

Tanggung jawab direksi terhadap risiko kerugian akibat kepailitan perusahaan menjadi isu krusial dalam dinamika bisnis. Pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung pada kontribusi perusahaan, terutama Perseroan Terbatas (PT). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjadi landasan hukum utama dalam mengatur pengelolaan dan tanggung jawab organ PT, termasuk Direksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab Direksi terhadap risiko kerugian akibat kepailitan perusahaan berdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007 serta menganalisis kebijakan perusahaan terhadap Direksi yang menyebabkan kerugian akibat kepailitan. Melalui studi kasus PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Dewata Abdi Nusa, penelitian ini menyoroti bagaimana kelalaian atau tindakan di luar kewenangan Direksi dapat berujung pada tanggung jawab pribadi atas kerugian perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum bagi Direksi dalam menghadapi risiko kepailitan dan menjadi kontribusi teoritis serta praktis dalam pengembangan hukum perusahaan di Indonesia. Kata Kunci : Kepailitan Perusahaan, Perseroan Terbatas (PT), Risiko kerugian.
The Implementation of Law Enforcement In Combating Terrorist Financing in Indonesia Pati, Nova Vincentia; Senewe, Emma Valentina; Kalalo, Merry Elisabeth; Waha, Caecilia Johanna; Lumunon, Theodorus HW
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement in Indonesia terrorism has encountered enormous difficulties when it comes to combating terrorist financing. In contrast, the terrorists who have been imprisoned found that the punishment given by the judge in the court and the deradicalization programs offered by BNPT, the National Counter Terrorism Agency, does not deter them from recidivism. Our research question is whether or not the implementation of law enforcement in combating terrorist financing in Indonesia has deterred terrorists from re-offending. The methodology used in this research is a qualitative method that employs two case studies through in-depth interviews to determine whether or not the implementation of law enforcement in combating terrorist financing through penal and non-penal laws in Indonesia has made ex-convict terrorists refrain from rejoining terrorist organizations. The findings show a gap in the law that needs to be corrected to make the implementation of law enforcement in combating terrorist financing work properly. The spirit of progressive law, namely to offer justice and to provide happiness to the people and aligned with the aims of forming the Indonesian government, was stated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Pancasila, and the body of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It concerned human rights principles, and a former convict of terrorist funding is a victim of economic, social, cultural, psychological, and political injustice. The main reason for former convicts of terrorist funding joining terrorist funding groups is because they experienced mistreatment by their families, their communities, and even their government, who in this case is the Indonesian government.
Rehabilitasi Bagi Korban Perempuan Dan Anak Dalam Eksploitasi Seksual Di Kota Manado Abidin, Petra O. Z.; Sondakh, Devy K. G.; Waha, Caecilia J. J
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 1 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v6i1.21409

Abstract

Eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berdampak multidimensi, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum, salah satunya melalui rehabilitasi bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan serta efektivitas rehabilitasi bagi korban perempuan dan anak dalam eksploitasi seksual di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta lembaga rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi telah dilaksanakan melalui rehabilitasi kesehatan, sosial, dan reintegrasi sosial, namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sarana, koordinasi antarinstansi, serta faktor gaya hidup dan lingkungan sosial korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan sinergi antarinstansi, serta pendekatan rehabilitasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kata kunci: Rehabilitasi, Perempuan dan Anak, Eksploitasi Seksual, Perlindungan Hukum.
TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMIDANAAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA AKIBAT KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 Nur Haliza Zalianty Roringkon; Jacobus Ronald Mawuntu; Caecilia Johanna Julietta Waha
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kerugian Perseroan terbatas yang dilakukan Direksi Badan Usaha Milik Negara dan untuk mengetahui bentuk pemidanaan Direksi BUMN yang mengakibatkan kerugian perseroan terbatas berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap kerugian Perseroan Terbatas pada BUMN menempatkan Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang mewajibkan Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik. 2. Pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN berlaku apabila tindakan Direksi terbukti mengandung unsur melawan hukum, baik dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, mengingat modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kata Kunci : pemidanaan, direksi, BUMN
From Recognition to Investment: Sustaining the Monibi Indigenous Community Waha, Caecilia Johanna Julietta; Kumar Jha, Gautam
LAW REFORM Vol 22, No 1 (2026)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v22i1.72215

Abstract

The safeguarding of Economic, Social, and Cultural Rights (ESCR) for Indonesia's indigenous populations is essential but precarious, as exemplified by the Monibi people. Although recognized nationally as Intangible Cultural Heritage since 2016, the Monibi possess no regional legal status, resulting in a regulatory void. In the absence of prompt legal action, this extended uncertainty jeopardizes the physical and cultural existence of the community. This engenders significant tensions where customary territories intersect with National Park areas, limiting traditional access to vital resources. This research utilizes a socio-legal methodology to investigate the conflict between statutory conservation mandates and the socioeconomic conditions of the Monibi. The report advocates for a paradigm change towards a sustainable investment model as the principal means of rights enforcement. The findings indicate that a customized investment framework is critically required to address the impasse between governmental entities and traditional land users. This research presents an innovative legislative framework that employs equitable investment strategies to harmonize conservation objectives with the safeguarding of indigenous ESCR.
Discretion of Government Officials in the Perspective of Corruption Crime Reviewed from the Theory of Criminal Removal Reason Altje Agustin Musa; Jemmy Sondakh; Wempie Jh. Kumendong; Caecilia J.J. Waha
Journal of The Community Development in Asia Vol 5, No 1 (2022): January 2022
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/jcda.v5i1.1389

Abstract

Providing welfare for all citizens is the goal of the Indonesian state. In government administration, government officials are often faced with concrete social situations urgently to be addressed, while regulations are unclear. To overcome government stagnation, government officials are given the authority to act based on their own considerations, called discretion. The study aims to analyze the discretionary case and find the relationship between discretion in the perspective of corruption and the theory of criminal removal reason. The study finds that Criminal Code regulates Criminal Removal Reasons concerning defending to save on body, soul, or goods of someone/others, not government officials discretion to defend social interest. The Corruption Law does not regulate Criminal Removal Reason. In judicial corruption in Indonesia, Government officials' discretion was not sentenced because the decision/act is based on considerations of urgency, for the public interest, and does not benefit the government officials/others.
LEGAL DISCRETION AND STATE RESPONSIBILITY TO REALIZE POLITICAL HUMAN RIGHTS LAW FOR FOREIGNERS WITHOUT DOCUMENTS Valent Pontororing; Ronald Mawuntu; Jemmy Sondakh; Caecilia Waha
Journal of The Community Development in Asia Vol 5, No 3 (2022): September 2022
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/jcda.v5i3.1798

Abstract

The population living without documents in Indonesia continues to grow from year to year. Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship and Immigration Law. Number has not provided a solution regarding their residence permit status and citizenship.Problems that arise the number of people who are settlers without documents increases, especially if they have mixed marriages with Indonesians. The handling so far that has been carried out by the government is only unclear and tends to ignore the problem of how the state's discretion and responsibility towards foreign citizens are without documents. By using normative research methods, research is carried out. The results of the study a. the immigration office's discretion regarding the status of foreigners without documents is unclear. b. The state is not responsible for the status and existence of foreign citizens without documents by neglecting their civil rights status c. Politics of protecting human rights against foreign nationals without documents are unclear until now. Keywords: Foreign Citizens Without Documents, Discretion, and Immigration
The Court Ruling Regarding Gender Change in Human Rights Law Fernando J. M. M. Karisoh; Caecilia J. J. Waha; Jemmy Sondakh; Emma V. T. Senewe
Journal of The Community Development in Asia Vol 4, No 3 (2021): September 2021
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/jcda.v4i3.1183

Abstract

The phenomenon of gender change in Indonesia shows that many people want to change their gender. This study aims to examine and analyze legal arrangements in the field of human rights regarding gender change, the implementation of court decisions in Indonesia regarding gender change and the effect of the formation of laws and regulations that specifically regulate gender change on court decisions in Indonesia. Normative research carried out by means of law, conceptual and case approaches. The results showed international agreements and national legislation have not specifically regulated gender change. The court ruling is based on consideration of the results of the medical examination and legal considerations. The establishment of legislation in particular can strengthen court ruling.
The Existence of Nedosa Customary Offence in the Sangihe Community Related to the Development and Renewal of the National Criminal Law Michael Barama; J. Ronald Mawuntu; Caecilia J. J. Waha; Jemmy Sondakh
Journal of The Community Development in Asia Vol 5, No 1 (2022): January 2022
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/jcda.v5i1.1393

Abstract

The purpose of this research is to conduct an analysis and study related to how the existence of the Nedosa offense as a Sangihe customary crime and how this offense is included in the renewal of the national criminal law. The prohibition of Nedosa is still existed nowadays and is obeyed by the community and traditional leaders, the settlement is still using customary law methods even though the judicial system has been implemented by the general court. By using a normative juridical research method that focuses on the study of documents and legal materials, both laws and customary decisions are found to be (1) Judiciary, using Law No. 1 Drt/1951 concerning Provisional Measures to Organize Unitary Powers and Procedures for Civil Courts. (2) The case of Donor or “Blood Pollution” (Delik Nedosa) is a unique crime that only exists in the Sangihe Talaud Customary Rules. Both 1917 and 1932 customary rules as well as the 1951 declaration stated that marriage is forbidden between people whose families are in a straight line up and down, cousins, and siblings. The maximum penalty is 5 years in prison. Therefore, the role of the Nedosa offense is very important in the customary law which is still respected and obeyed by the Sangihe Talaud community today. Nedosa's offense is wider than Zinah in the Criminal Code because this offense is related to religion and the perpetrator will be thrown into the sea.
Co-Authors Aaltje E. Manampiring Abidin, Petra O. Z. Aime Sumolangi Altje Agustin Musa Andre M. Watulingas Aprianto Sandry Lebang Apriliane Janet Mongilala Apriska Pattinasarany Brigitta Hemadhanita Rares Ho Budi H. Panjaitan Cornelis Dj. Massie Dani R. Pinasang Devy Sondakh Dicky J. Paseki Emma V .T. Senewe Emma V.T Senewe Enjelina Venesia Mokaliran Erwin G. Kristanto Esti Nikolin Mata Fahdia Amannah Siahaan Fernando J. M. M. Karisoh Gainau, Helben Gracia Jeslin Rangka Helben Gainau Hui Lie Geta Imelda Amelia Tangkere Imelda Tangkere Indri Ribka Siregar J. Ronald Mawuntu Jacobus Ronald Mawuntu Jason Theogives Lamandasa Jemmy Sondakh, Jemmy Jestika Erika Lambanon Kumar Jha, Gautam Leonardo Latsiano Dade Lumunon, Theodorus HW Lusy K.F.R. Gerungan Maarthen Y, Tampanguma Machio Tambayong Masrina Yanggolo Massie, Steve Michael Mawuntu, J. Ronald Mawuntu, Ronald J. Max Karel Sondakh Mefia J. Pertiwi Melisa Goreti Tiara Saisap Michael Barama Mokoagow, Hikmatullah Afryadi Muhammad Hero Soepeno Natalia Lengkong Novita Bernadeth Serena Linu Nur Haliza Zalianty Roringkon Nurhikmah Nachrawy Pahotan Butarbutar Pakaja, Muhammad Hasan Panjaitan, Budi H. Pati, Nova Vincentia Renaldy William Tendean Revino W. Mumek Revino Wahyu Mumek Ricardo Juanito Kalangi Ronald Mawuntu Ronny A. Maramis Rudolf Sam Mamengko Senewe, Emma V T Senewe, Emma Valentina Sindriani Akase Sondakh, Devy K. G. Stefan Obaja Voges Stefan Voges Tesalonika Gabriel Walangare Thor Bangsaradja Sinaga TIMOTHY JUNIVER SAMBUAGA Turangan, Doortje D. Valent Pontororing Vecky Yani Gosal Vini H. R. Gosal Virlando, Christian Shandy Wempie Jh. Kumendong