Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum MONOGRAF Jurnal Cita Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara Sosio Dialektika Indonesia Berdaya Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Unram Journal of Community Service (UJCS) Jurnal Konstitusi Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Mataram Journal of International Law
Muh. Risnain
Facully Of Law University Of Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pembatasan Pembatasan Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan Melalui Mekanisme Uniting for Peace Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa: Restrictions on the Use of Security Council Veto Rights Through the United Nations General Assembly's Uniting for Peace Mechanism Maya, Lailatil; Risnain, Muh; Nugraha, Lalu Guna
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.6175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, menganalisis pengaturan hak veto dalam Piagam, dan kedua, menganalisis akibat hukum resolusi Majelis Umum bagi pembatasan penggunaan hak veto Dewan Keamanan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perjanjian internasional, konseptual dan sejarah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis kualitatif preskptif untuk memberikan penilaian terhadap masalah yang sedang diteliti. Simpulan, mekanisme Uniting for Peace mampu mengatasi ketidakmampuan Dewan Keamanan dalam menjalankan tugasnya akibat dari pemberian veto oleh anggota tetap dan memungkinkan tindakan cepat dalam situasi darurat. Namun, resolusi yang dihasilkan bersifat rekomendasi dan tidak mengikat secara hukum, sesuai dengan Article 14 UN Charter dan berakibat pada pelaksanaannya yang tergantung pada negara anggota. Akibat hukum ini membuat kekuatan resolusi Majelis Umum terbatas dan tidak sekuat resolusi Dewan Keamanan, sehingga efektivitasnya dalam membatasi hak veto Dewan Keamanan menjadi lebih terbatas. Di lain sisi, meskipun mampu membatasi kekuasaan hak veto Dewan Keamanan namun dalam pelaksanaannya mekanisme Uniting for Peace memiliki tantangan dalam implementasinya seperti, tidak dilaksanakannya resolusi oleh semua negara karena tidak memiliki kekuatan mengikat, tingginya kepentingan politik diantara negara-negara, munculnya anggapan keberadaan mekanisme Uniting for Peace mengambil kekuasaan Dewan Keamanan yang terdapat dalam ketentuan Article 24 Paragraph one UN Charter untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dan yang terakhir adalah karena tidak ada aturan yuridis yang mengadopsi mekanisme ini dalam Piagam.
PENYELESAIAN SENGKETA EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA PADA KASUS DS593 Farhan, Muhammad Ammar; Risnain, Muh; Nugraha, Lalu Guna
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.6503

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara kebijakan penolakan impor minyak kelapa sawit Indonesia melalui Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegected Act Uni Eropa terhadap aturan perdagangan Internasional di WTO. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa data kepustakaan. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah telaah perjanjian Internasional. Hasil dari penelitian ini adalah kebijkan Uni Eropa RED II dan Delegected Act dari persepektif prinsip non diskriminasi bertentangan dengan General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Panel DSB telah memutuskan bahwa Uni Eropa melanggar pasal Pasal I:1 GATT 1994, Pasal III:4 GATT 1994, Pasal 2.1 TBT Agreement yang mana ini membuat Uni Eropa dinyatakan kalah dalam putusan panel dengan nomor DS593. Kata Kunci: CPO; MFN; panel; RED II Abstract This study aims to analyze the compatibility between the rejection policy of Indonesia’s palm oil export through Renewable Energy Directive II (RED II) and Delegated Act of European Union towards WTO’s international trade regulation. This study was normative legal research which applied statute, conceptual, and cases approaches. The applicable legal materials were primary and secondary types, and collected with library study. Moreover, they are assesses based on international agreement framework. Result of this study illustrates that European Union’s Red II and Delegated Act policies according to the principle of non-discrimination are in conflict with the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). The Dispute Settlement Body’s panel declared that the European Union violated the provisions in Article I:1 GATT 1994, Article III:4 GATT 1994, and Article 2.1 TBT Agreement. This resulted in the losses of the EU according to panel decision number DS593. Keywords: CPO; MFN; panel; RED II
PELINDUNGAN DATA PENGGUNA DALAM PENGGUNAAN ALGORITMA OLEH PLATFORM MEDIA SOSIAL Ramadan, Galih; Muhammad Risnain; Lalu Guna Nugraha
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 2 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/z9ttkc13

Abstract

Teknologi saat ini mengalami perkembangan terkhusus penggunaan algoritma media sosial. Meningkatnya penggunaan algoritma media sosial oleh platform media sosial beresiko meningkatkan pelanggaran privasi pengguna media sosial. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan instrumen internasional seperti GDPR mampu melindungi hak privasi pengguna media sosial dalam konteks pemrosesan data oleh algoritma platform digital, serta menilai mekanisme penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana yang tersedia bagi pengguna media sosial jika terjadi penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), perjanjian internasional (international treaty approach), dan studi kasus (case approach) menunjukkan bahwa meski UU PDP telah mengadopsi prinsip GDPR, implementasinya terhambat oleh rendahnya kesadaran pengguna dan kapasitas pengawasan, belum ada kewajiban transparansi atau audit algoritma sehingga potensi bias tetap tinggi, dan upaya represif terhadap pelanggar platform masih jarang dijalankan. Perlu adanya harmonisasi hukum nasional dengan kerangka hukum internasional, pembentukan lembaga independen, dan pengaturan yang eksplisit mengenai algoritma media sosial.
IMPLIKASI ADVISORY OPINION MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG KONSEKUENSI HUKUM PENDUDUKAN ISRAEL ATAS WILAYAH PALESTINA Azmi Nasyath Nabila; Muh Risnain; Ayu Riska Amalia
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 2 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/r3qjkf40

Abstract

On July 19th 2024, the International Court of Justice issued an advisory opinion affirming that Israel's occupation of Palestinian territories is illegal under international law. The opinion states that Israel has violated the principle of prohibition of acquisition of territory by force and the right of the Palestinian people to self-determination. Although non-binding, the advisory opinion has high normative power and provides a legal and moral basis for states and international organizations to act. This research aims to analyze the legal consequences and obligations of UN member states arising from the opinion, as well as to evaluate its effectiveness in promoting the resolution of international disputes. The method used is normative legal research with an international treaty, case, conceptual, and historical approach. Legal materials were collected through literature review and analyzed qualitatively. The results of theresearch indicate that although this opinion is not legally binding, it remains an important instrument in clarifying the legal status of an action, strengthening the legitimacy of the Palestinian diplomatic struggle, and encouraging global collective action. However, its substantial implementation is still hindered by international political factors, such as the fragmentation of member states' positions. Therefore, collective efforts are needed to strengthen the influence of advisory opinions in the enforcement of international law.
ANALISIS PROVISIONAL MEASURES ICJ ATAS KASUS DUGAAN GENOSIDA DI GAZA: STUDI KASUS SENGKETA AFRIKA SELATAN V. ISRAEL Sirtufillaeli; Muh Risnain; Diva Pitaloka
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 2 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jd03ef37

Abstract

This study aims to examine the legal considerations of the International Court of Justice (ICJ) in issuing provisional measures and their impact on the situation in Gaza. The research employs a normative legal method with a case study approach, focusing on the South Africa v. Israel dispute and relevant international treaties. The legal materials used in this research include both primary and secondary sources, collected through library research. The ICJ established that it had prima facie jurisdiction and issued an order for provisional measures on 26 January 2024, which was subsequently reinforced by additional orders on 28 March and 24 May 2024. These measures were grounded in the need to protect certain rights that were plausibly at risk, the link between those rights and the requested measures, and the potential for irreparable harm if urgent action was not taken. In these orders, Israel was instructed to prevent acts that could be classified as genocide and to preserve evidence. Provisional measures issued by the ICJ are binding in nature, as affirmed in paragraph 109 of the Court's 2001 LaGrand case judgment. However, while binding, such measures are not enforceable in the sense that the ICJ lacks coercive authority to compel state compliance. Moreover, the presence or absence of specific intent (dolus specialis) is crucial in determining whether acts constitute genocide. Even if acts meet the threshold of international crimes, without this specific intent, they may not be classified as genocide.
Co-Authors Abuzar . Annisa Raudlatul Rahmah Asmara, M. Galang Ayu Riska Amalia Azmi Nasyath Nabila Bah Jatun Nadrati Diva Pitaloka Djumardin, Djumardin Dwi Putro, Widodo Erwin, Yulias Fani Shania Putri Farhan Farhan, Muhammad Ammar Galang Asmara Galang Asmara, Galang Gatot Dwi Hendro W Gatot Dwi Hendro Wibowo Gatot Dwi Hendro Wibowo, Gatot Dwi Hendro Guna Nugraha, Lalu Hafina Haula Arsy Harun, Andi Ihdal Umam Ilham Ilham Imran Imran Indra Wahyudi, Indra Irawan Kusumahadi Kaharudin Kaharudin Lalu Guna Nugraha M. Galang Asmara Maya, Lailatil Mithalina, Fatona Mithalina Muhammad Sood, Muhammad Muhammad, Teguh Ernaldi Nata Legawa, Baiq Hemas Nugraha, Lalu Guna Parman, Lalu Pitaloka, Diva Rajab Fadli, Muhamad Ramadan, Galih Rodliyah Rodliyah RR. Cahyowati Rusdianto Rusdianto, Rusdianto Sekarningrum, Elvira Alya Sembiring, Rinawati Sirtufillaeli Sri Karyati Suadi, Amran Sukma W, Pebriana Putri Tyanto, Amar Wahyudi, Ikhsan Wardhana, Yunanto Estika Widodo Dwi Putro Yunanto Estika Wardhana Zampara Mernissi Zunnuraeni Zunnuraeni, Zunnuraeni