Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.001
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekonomi dan Keuangan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Akta Yudisia LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Visi Eksakta Nommensen Journal of Legal Opinion Jurnal Hukum PATIK Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Social Research Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Journal of Law, Poliitic and Humanities Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora Yuris: Journal of Court and Justice Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Golden Ratio of Data in Summary Journal Liaison Academia and Society JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Law and Legal Reform Jurnal Kajian Ilmu Hukum International Journal of Law and Society Jurnal Ilmu Multidisiplin
Herlina Manullang
Universitas HKBP Nommensen
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Criminal Law Policy in Indonesia Regarding the Distribution of Pornographic Videos on Social Media Fajar Sitorus; Herlina Manullang; July Esther
International Journal of Law and Society Vol. 2 No. 1 (2025): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v2i1.326

Abstract

The objective of this study is to evaluate the effectiveness of criminal law policies in Indonesia in addressing the dissemination of pornographic videos on social media. The spread of pornographic videos on social media has become a serious issue in Indonesia, affecting societal morality, particularly among the younger generation. This study aims to analyze the criminal law policies implemented in Indonesia to combat the distribution of pornographic videos through social media platforms. Social media refers to tools or platforms used for communication via networks. This research adopts a normative approach by analyzing relevant regulations, such as the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and criminal laws governing pornography. The findings indicate that while several regulations address the dissemination of pornographic content, the effective implementation of these laws remains limited. Challenges include a lack of legal awareness, difficulties in enforcing laws in the digital realm, and weak coordination among law enforcement agencies. Therefore, this study recommends strengthening policies, enhancing public education on the negative impacts of pornography dissemination, and improving the capacity of law enforcement officers to tackle cybercrimes.
Kewenangan Jaksa Melakukan Penyidikan Dalam Menangani Kasus Kredit Macet Di Bidang Perbankan Harefa, Agusman Rudin Martin; Manullang, Herlina
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v2.i1.15

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang penting dalam sistem peradilan pidana, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan bertanggung jawab untuk menuntut perkara pidana dan memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik. Selain itu Kejaksaan juga berperan dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan bukan hanya penuntutan perkara pidana, tetapi juga dalam memberikan perlindungan hukum di bidang perdata dan administrasi. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan penyidikan dalam kasuskasus pidana tertentu. Salah satu isu penting yang sering dihadapi adalah kredit macet di sektor perbankan, di mana debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Hal ini dapat berdampak besar pada stabilitas ekonomi. Kewenangan Jaksa dalam konteks penyidikan di sektor perbankan meliputi penggeledahan, pemeriksaan saksi, dan pemanggilan pihak terkait untuk membantu dalam proses penyelidikan dan pengumpulan bukti.
PENERAPAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN PADA TINGKAT KEJAKSAAN Siringoringo, Ruhut; Manullang, Herlina
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5329

Abstract

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pada dasarnya, PERMA dikeluarkan untuk mengatur tindak pidana apa pun, termasuk tindak pidana ringan, dan menyesuaikan kembali nilai kerugian pada objek perkara.
PERAN KEJAKSAAN MEWUJUDKAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENADAHAN Purba, Daniel Christopel; Manullang, Herlina
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5328

Abstract

Peran Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan restoratif pada tindak pidana penadahan sangat penting, sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Sebagai penuntut umum, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus dengan fokus pada korban dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kejaksaan bertindak sebagai penyaring kasus, fasilitator mediasi, dan pengawas kesepakatan, serta menawarkan alternatif penyelesaian untuk mengurangi beban sistem peradilan. Tantangan yang dihadapi termasuk batasan waktu, kesulitan membangun kepercayaan, dan kurangnya kesadaran hukum. Edukasi dan sosialisasi mengenai keadilan restoratif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga keadilan holistik dan perdamaian dapat tercapai. Dengan melibatkan semua pihak, Kejaksaan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.
CRIMINAL LIABILITY OF ONLINE GAMBLERS ON THE INVINCIBLE ELEPHANT PLATFORM: Study of Decision No. 1681/Pid.Sus/2024/PN MDN Simamora, Afric; Manullang, Herlina; Sihotang, Lesson
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 4 Issue 1 (2025)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v4i1.704

Abstract

Gambling, traditionally viewed as a crime, has evolved with the internet, leading to significant social issues, including addiction and financial distress among participants. This research addresses the growing concern of online gambling, particularly on the Invincible Elephant platform, which has become increasingly accessible due to technological advancements. This research focuses on the legal implications and criminal liability of individuals engaging in online gambling activities, as highlighted in Decision No. 1681/Pid.Sus/2024/PN MDN. The rise in online gambling has raised questions on the adequacy of existing laws and the effectiveness of enforcement measures against such activities. This research aims to analyze the criminal liability of online gamblers on the Invincible Elephant platform and to understand the judicial considerations in imposing sanctions on these individuals based on the aforementioned legal decision. This research employs a normative legal methodology, utilizing secondary data that includes primary legal materials, such as the relevant decision and laws, as well as secondary sources like books and journals related to online gambling. The analysis is descriptive, aiming to provide a clear depiction of the issues surrounding online gambling crimes. Findings indicate that online gambling not only poses a risk to individual players, but also contributes to broader societal problems, including increased crime rates and social disruption. It is revealed that the legal framework surrounding online gambling is still evolving, necessitating further regulatory measures to address the challenges posed by this modern form of gambling.
Legal Analysis of Unlawful Acts in Corruption Crimes (Study of Decision Number 44/PID.SUS-TPK/2024/PN MDN) Willem Cahyadi Halawa; Janpatar Simamora; Herlina Manullang
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i1.13833

Abstract

Legal accountability in corruption crimes is a legal consequence or liability that must be borne by the perpetrators of corruption crimes due to the losses they have caused. In the context of Indonesian law, corruption crimes are clearly regulated in Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes (UU PTPK). In this writing, the author focuses on the forms of criminal liability in corruption crimes and acts against the law within corruption crimes, particularly in the case study of decision number 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. This study emphasizes a normative legal research method with a descriptive approach, where the research results aim to further examine the judicial considerations in deciding a case, particularly corruption cases.
Implementation of the Rights of Correctional Inmates According to Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections Harry Julius Pratama Manalu; Herlina Manullang; Jusnizar Sinaga
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i1.13835

Abstract

This research analyzes the implementation of the rights of correctional inmates based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, which emphasizes a humanist approach in the correctional system. This law emphasizes that inmates still have basic rights, such as education, health, family visits, and mental and social training. Using normative-empirical research methods, this research examines the implementation of these regulations at the Medan Class I Penitentiary. The research results show that although these rights have been regulated in statutory regulations, their implementation still faces various obstacles, such as the limited number of correctional officers, overcapacity conditions, and a lack of facilities and health personnel. These obstacles hinder the optimization of the community system in achieving the goal of social reintegration for inmates. Therefore, strategic steps are needed from related parties to increase the effectiveness of providing the rights of inmates in order to achieve more optimal community goals.
Legal Protection Against Under Cover Buys in Exposing Narcotics Trafficking Jekson Kipli Lumban Toruan; Herlina Manullang; Jinner Sidauruk
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i1.13861

Abstract

The phenomenon of narcotics circulation that is increasing today requires a special investigative approach, one of which is the application of under cover buy. However, the implementation of under cover buys presents a high risk for the National Police who carry it out, so comprehensive legal protection is needed. This study aims to analyze the form of legal protection provided to the National Police that acts as an under cover buy, its implementation mechanism, and the obstacles faced in providing such protection. This study uses an empirical juridical research method with a normative juridical approach. Data collection was carried out through interviews with the Medan Police Drug Investigation Unit, field observations.
A Comparative Study of Trading in Influence in Indonesian and Spanish Corruption Laws Gebi Vani Habeahan; Herlina Manullang; July Esther
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1274

Abstract

One of the eleven types of corruption covered by Articles 18 a and b of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) is trading in influence. Since trading in influence is widespread these days, it needs proper legal control to end this kind of corruption.Therefore, this research will assess the regulatory frameworks for trading in influence Spain and Indonesia, as well as the urgency of regulating trading in influence in accordance with Indonesia's anti-corruption legislation in the future. This study employs a comparative and statutory approach to normative law. According to the findings, there are notable distinctions between the two nations, particularly with regard to the legal framework. Indonesia continues to lag far behind Spain in terms of regulating trading in influence, which calls for a legislative amendment to strengthen the nation's laws.
Juridical Review of the Role of Medan City Bawaslu in Preventing and Monitoring Political Money Practices in the 2024 Election in Medan City Hisar Siregar; Nalom Siagian; Herlina Manullang; Misefa Harefa
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1367

Abstract

Indonesia is a country that adheres to a democratic system, which means that the supreme power is in the hands of the people and the people have the right to determine who becomes their leader or representative, through an election, hereinafter referred to as (Election). As stated in Article 1 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia that "Sovereignty is in the hands of the People and is exercised according to the Constitution". Thus elections are an important instrument in a democracy that adheres to a representative system. In this research the author uses a type of normative juridical research that is qualitative in nature, namely research that aims to examine legal principles, legal systematics, and legal synchronization. In this study the authors focus on discussing the juridical review of the role of Bawaslu Medan city in preventing and supervising the practice of money politics in the 2024 elections in Medan City. To examine this research, the authors make a formulation of the problem, namely, how is the regulation of Bawaslu's role in preventing and supervising the practice of political money in the 2024 elections in Medan city, how is the role of Bawaslu in preventing and supervising the practice of political money in the 2024 elections in Medan city, and what are the obstacles Bawaslu in preventing and supervising the practice of political money in the 2024 elections in Medan city. In organizing elections, it is carried out by the Election Organizing Commission (KPU), and supervised by the Election Supervisory Body (Bawaslu) which is adhoc. The institution carries out its duties, powers and obligations according to Law No. 7 of 2017 concerning General Elections and based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Every election implementation often occurs various violations, criminal acts, and also election disputes, one of which is money politics. Money politics or known as money politics is an election crime regulated in article 280 paragraph (1) of Law No. 7 of 2017 concerning elections. The efforts of Bawaslu Medan City in preventing and supervising the practice of money politics in the 2024 elections in Medan city, conducting socialization to the community, students, and also election participants, and supervising reports of alleged money politics that occurred in the Medan city area. However, Bawaslu Medan City also experienced several obstacles in carrying out its role caused by economic factors, factors of habit, tradition, and opportunity, as well as factors of lack of public understanding of politics.
Co-Authors Abung, Anista Yasinta Adirman Adirman Aditya, Yudika andreas Parulian andreas simanjuntak Antoni Arapenta Sembiring Arismani August Silaen Aventif Harapan Hulu Ayu Lestari Tambunan Batubara, Falan Besty Habeahan Binsar Manogu Tua Br.Ginting, Vini Keysa Florentina Br.Ginting daniel sinurat Debora Debora Debora Debora, Debora Enriko, Yoseph Vitaliano Demelo Erita Wage Wati Sitohang Erita Wagewati Sitohang Erni Juniria Harefa Erwin Sinaga Esther, July Fajar sitorus Fernando, Zico Junius Gebi Vani Habeahan Gulo, Samuel Habeahan, Besty Harefa, Agusman Rudin Martin Harry Julius Pratama Manalu Hisar Siregar Hottua Pakpahan Hutabarat, Dwi Natalia Martama Idarniman Nduru Ismayani Ismayani Janpatar Simamora Janpatar Simamora Jekson Kipli Lumban Toruan Jinner Sidauruk Johan Silalahi junerlin manalu Jusnizar JUSNIZAR SINAGA Kartina Pakpahan Kasman Siburian Laia, Wilda Hilda Riska Laiya, Murni Hati Lusi, Maria Icinita magerbang silaban Mare, Eli Deden Simare Marthin Simangungsong Martono Anggusti Misdawati, Misdawati Misefa Harefa Nainggolan, Yedija Martua Nanang Nduru, Idarniman Nikolas F Sagala Nur, Asrul Ibrahim Ojak Nainggolan Olga Indah Suci Paidi Hidayat Panjaitan, Octasya Pondang Hasibuan Purba, Daniel Christopel Raja Luhut Gandamana Ranap Sitanggang raymon dart Pakpahan Roida Nababan Sagala, Hasiholan Sahat Benny Risman Girsang Samah, Eri Siagian, Nalom Siahaan, Eko Sibarani, Andrew Sihombing, Sherly Marlina Sihotang, Lesson Silalahi, Keisha Anakku Putri Simamora, Afric Simamora, Feri Sanro simanjuntak, Chintya Louisa Simanullang, Witriana Siringoringo, Ruhut Sitinjak, Tracy Abeliana Sumangat Salomo Sidauruk Sumangat Sidauruk Tambunan, Mika Thensia Teja Rinanda Tulus R.G Purba Willem Cahyadi Halawa yogi parsaoran sitompul