Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.725
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam International Journal of Law Reconstruction Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Bayani Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Familia: Jurnal Hukum Keluarga COMPARATIVA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Transformasi: Journal of Economics and Business Management Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Fastabiq: Jurnal Studi Islam Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Keadilan Pemilu Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam International Journal of Nusantara Islam Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Legislasi Indonesia
Muhammad Husni Abdulah Pakarti
Universitas Muhammadiyah Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)

 1 
ITSBAT NIKAH SEBUAH UPAYA MENDAPATKAN MENGAKUAN NEGARA (STUDI PENGADILAN AGAMA GARUT) Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Iffah Fathiah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v5i2.10064

Abstract

Artikel ini  menjelaskan  bagaimana pelaksanaan Itbat Nikah di Inkuisisi Garut serta  kendala dan upaya penyelesaian masalah Itbat Nikah di Inkuisisi Garut. Dan penelitian ini terkait dengan Pasal 1(1)(1) Undang-Undang Perkawinan 1974  yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan  ayat (2) menyatakan bahwa semua perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perkawinan kelelawar di Inkuisisi Garut dilakukan, dan untuk mendorong upaya penyelesaian isu dan isu yang berkaitan dengan perkawinan kelelawar di Inkuisisi Garut untuk mengetahuinya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan  mewawancarai informan seperti hakim pengadilan agama Garut, wakil panitera pengadilan agama Garut, dan pemohon. untuk pernikahan kelelawarnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akta Nikah Inkuisisi Garut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Edukasi tentang pentingnya pencatatan nikah, dan pemahaman  yang kuat dari mereka yang meyakini bahwa nikah beda agama itu sah sepanjang tidak melanggar syariat.This article describes how to carry out Itbat Nikah in the Garut Inquisition as well as the obstacles and efforts to resolve the issue of Marriage Inquisition in the Garut Inquisition. And this research is related to Article 1(1)(1) of the 1974 Marriage Law which states that marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. And paragraph (2) states that all marriages must be recorded in accordance with the applicable laws and regulations. The purpose of this study is to explain how the marriage of bats in the Garut Inquisition was carried out, and to encourage efforts to resolve issues and issues related to bat marriage in the Garut Inquisition to find out. The research method used is a qualitative research type, and in this study the data collection technique was carried out by interviewing informants such as the judges of the Garut religious court, the deputy clerk of the Garut religious court, and the applicant. for his bat wedding. Based on the results of this study, it can be concluded that the Garut Inquisition Marriage Certificate is in accordance with the existing laws and regulations, but faces obstacles in its implementation. Education about the importance of registering marriages, and a strong understanding of those who believe that interfaith marriages are legal as long as they do not violate the Shari'a.
TALAK PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: PERINTAH TUHAN MENERAPKAN EGALITER DI DALAM RUMAH TANGGA Diana Farid; Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Mohamad Hilal Nu’man; Hendriana Hendriana; Iffah Fathiah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.10849

Abstract

This article tries to discuss divorce from a gender perspective, this research arises from the understanding of a handful of Islamic societies regarding the use of divorce rights to break marriage ties. The belief that divorce is the authoritative right of men causes husbands to treat their wives as they please. So this is very contrary to gender equality and protection of women. This article aims to create an understanding of Divorce from a gender perspective. The method used in this article is library research with a qualitative form. Data was collected from articles in journals, books and other library materials which were then narrated. The results of the study found that divorce from a gender perspective is interpreted as equal rights between a husband and wife in filing for divorce, such as khuluk and fasahk.
PERAN HUKUM ISLAM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Utama, Sofyan Mei; Farid, Diana; Mabruri, Kemal Al Kautsar; Nu’man, Mohamad Hilal
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.12450

Abstract

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang merongrong stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatasi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memberantas korupsi. Metode penelitian yang digunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif  agar fokus pada pengamatan yang mendalam terkait peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi, selain itu data dikumpulkan dari teks-teks hukum Islam, jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait. Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk memudahkan menarik hasil kesimpulan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif dalam penanggulangan korupsi melalui prinsip-prinsip moral, etika, dan hukuman yang adil. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan institusi, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi masyarakat, peran hukum Islam dapat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Corruption is one of the serious problems that undermine social, economic, and political stability in various countries, including Indonesia. The role of Islamic law in tackling corruption has significant relevance in addressing this challenge. This study aims to analyze the role of Islamic law in tackling corruption, focusing on the principles of Islamic law that can make a positive contribution in efforts to eradicate corruption. The research method used by literature studies with a qualitative approach to focus on in-depth observations related to the role of Islamic law in tackling corruption, in addition to data collected from Islamic legal texts, academic journals, books, and related research reports. Data analysis uses a descriptive analysis approach to make it easier to draw the right conclusions. The results showed that Islamic law has great potential in making a positive contribution in tackling corruption through the principles of morals, ethics, and just punishment. With a holistic approach that involves strengthening institutions, strict law enforcement, and public education, the role of Islamic law can play an important role in creating an environment free from corruption. 
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM BUDAYA MERARIQ SUKU SASAK DI DESA MEREMBU KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT Haerani, Ruslan; Safriani, Laela; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Surasa, Ais; Husain, Husain
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i2.13622

Abstract

ABSTRAKTradisi Merarik di Desa Merembu, Lombok Barat, menjadi sorotan menarik dalam kajian antropologi hukum. Praktik perkawinan di bawah umur yang marak dalam tradisi ini menghadirkan tantangan dalam konteks hukum positif Indonesia. Penelitian ini secara mendalam mengurai mekanisme penyelesaian perkawinan Merarik, dengan fokus pada implikasi hukum yang timbul. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif dengan data primer dari lokasi penelitian dan data sekunder dari sumber terpercaya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Tradisi Merarik di Desa Merembu, Lombok Barat, meski sarat dengan nilai budaya, namun berpotensi menimbulkan permasalahan hukum akibat ketidaksesuaiannya dengan ketentuan perkawinan dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya mencari titik temu antara hukum dan budaya untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan kepastian hukum dalam konteks perkawinan adat. Temuan ini mengindikasikan adanya pertentangan antara nilai-nilai budaya lokal dengan ketentuan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kedua aspek tersebut, sehingga perlindungan hukum bagi individu, khususnya perempuan dan anak, dapat terjamin tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. The Merarik tradition in Merembu Village, West Lombok, is an interesting highlight in the study of legal anthropology. The rampant practice of underage marriage in this tradition presents challenges in the context of Indonesian positive law. This research deeply analyzes the mechanism for resolving Merarik marriages, with a focus on the legal implications that arise. The research method uses empirical legal methods and a qualitative approach with primary data from the research location and secondary data from trusted sources. Data collection techniques include observation, interviews, and document studies. The results of this study reveal that the Merarik Tradition in Merembu Village, West Lombok, although full of cultural values, has the potential to cause legal problems due to its incompatibility with the provisions of marriage in Indonesian positive law. The research highlights the importance of finding common ground between law and culture to protect individual rights and ensure legal certainty in the context of customary marriage. The findings indicate a conflict between local cultural values and national legal provisions. Therefore, efforts are needed to find solutions that can accommodate both aspects, so that legal protection for individuals, especially women and children, can be guaranteed without ignoring local wisdom values.  
Co-Authors Abdurrohman, Yusup Afifah Nur Hamidah Ais Surasa Al Kautsar Mabruri, Kemal Amiruddin Andriyani Andriyani Arfi Hilmiati Armai Arief Azhar Muhamad Akbar Banaesa, Iba Basuni, Ilyas Dety Mulyanti Diana Farid Diana Farid Diana Farid Diana Farid Diana Farid Diana Farid Diana Farid Edy Saputra Farid, Diana Farid, Diana Fathiah, Iffah Fikfik Taufik Ghina Ulpah Ghina Ulpah Ghina Ulpah Ghina Ulpah Gilang Sukma Permana Gunawan, Moh Sigit Haerani, Ruslan Harmono HARMONO HARMONO Hasan, Muhammad Farid Hasna Amiroh Malda Hendra Maulana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana, Hendriana Hendriana, Hendriana Hendriana4 Heni Mulyasari Hilma Fanniar Rohman Husain Husain Husain I Made Kariyasa Iffah Fathiah Iffah Fathiah Indra Budi Jaya Judijanto, Loso Kadir, Taqyuddin Kemal Al Kautsar Mabruri Kemal Al Kautsar Mabruri Kemal Al Kautsar Mabruri Mabruri Khasna Rif'atunnabilah Kurniawan, Lexy Fatharany Lexy Fatharany Kurniawan Lina Marlina Susana Mabruri, Kemal Al Kautsar Masyitoh Chusnan Mochamad Faizal Almaududi Aziz Dachlan Moh. Imron Taufik Mohamad Hilal Nu'man Mohamad Hilal Nu’man Mohamad Muidul Fitri Atoilah Mohammad Ridwan Muhammad Afif Muhammad Maisan Abdul Ghani Muhammad Maisan Abdul Ghani Muhammad Nur Muhajir Nada Siti Hasanah Nahdia Nazmi Noor, Tajuddin Nur Alim Nur Azizah Nurdin, Rahmat Nurul Afifah Nu’man, Mohamad Hilal Otong Syuhada Ratu Tiara Zilliavirni Rheza Fasya Ridha Romdiyani Ridwan Ridwan Robet Andika Saputra Roby Putra Yahya Saepullah, Usep Safriani, Laela Sistyawan, Dwanda Julisa Siti Mustaghfiroh Sofyan Mei Utama Sofyan Mei Utama Sofyan Mei Utama Sofyan Mei Utama, Sofyan Mei Surasa, Ais Suwarsono, Hendri Taufid Hidayat Nazar Taufik Maulana Ulpah, Ghina Ulummudin, Ulummudin Usep Saepulloh Wahidin, Jenal Wasdikin Wasdikin Yahya, Roby Putra Yogi Iskandar Yudi Daryadi Zulkifli Makkawaru