Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.337
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Ilmu Administrasi Publik EMPATI : JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL ARISTO Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial Jurnal Politikom Indonesiana Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) jurnal syntax admiration Jurnal Adhikari Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat SWARNA DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Innovative: Journal Of Social Science Research PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies Jurnal Multidisipliner Kapalamada Pubmedia Social Sciences and Humanities Indonesian Journal of Public Administration Review Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Multidisiplin Indonesia MARAS : Jurnal Penelitian Multidisplin Government & Resilience JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Journal of Governance and Social Policy
Nurdin
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN UU POKOK AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 TERHADAP KONFLIK TANAH ADAT DI IBU KOTA NUSANTARA Azka Alycia Yahya; Amalia Pratiwi; Santi Mulyady; Dr. Nurdin; Fullah Jumaynah, M.I.P
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/cj2yx458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). No. 5 Tahun 1960 terhadap konflik tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara khusus studi ini mengkasi sejauh mana prinsip keadilan agraria UUPA mampu melindungi hak masyarakat adat di tengah pembangunan strategis nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana data dikumpulkan melalui studi literatur yang bersumber dari berbagai tulisan ilmiah terdahulu yang relevan. Dengan menggunakan teori konflik milik Karl Marx peneliti berusaha untuk memahami pertentangan kepentingan dan relasi kekuasaan struktural antara negara, investor dan masyarakat adat. Hasilnya adalah implementasi UUPA di IKN bersifat kontradiktif. Meskipun UUPA mengakui Hak Ulayat, namun pengakuan tersebut bersifat kondisional dan mudah dibantah dengan doktrin Hak Menguasai dari Negara (HMN) atas nama kepentingan nasional. Lambatnya pendaftaran hak Ulayat membuat masyarakat adat membuat komunitas masyarakat adat rentan atas klaim tanah negara. Hal ini kemudian diperburuk oleh pendekatan top-down dimana pemerintah minim melibatkan masyarakat adat. Konflik ini merupakan manifestasi pertarungan struktural antara kelas yang menguasai sumber daya dan masyarakat rentan, memperlihatkan bahwa UUPA memiliki celah hukum yang melegitimasi pengambilalihan lahan.
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender Kepada Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tangerang Nurdin, Nurdin; Fatkhuri, Fatkhuri
JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 6 (2025): JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jgen.v3i6.1280

Abstract

Peran organisasi perempuan masih belum optimal dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait peningkatan kesetaraan gender di daerah. Pemerintah Kabupaten telah meningkatkan komitmen politik dalam upaya mengintegrasikan isu-isu gender berupa regulasi daerah dengan mensahkan peraturan daerah terkait pengarusutamaan gender. Melalui peraturan daerah ini Pemerintah Kabupaten berharap partisipasi aktif organisasi-organisasi wanita dalam mensukseskan program pembangunan responsif gender. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender kepada Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tangerang terkait peningkatan pemahaman kelompok-kelompok kepentingan perempuan terhadap program pembangunan responsif gender di Kabupaten Tangerang. Metode kegiatan ini dilakukan melalui seminar dan diskusi mendalam terkait substansi dan implikasi dari penetapan Perda PUG Kabupaten Tangerang. Hasil kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman atas peran dan kontribusi GOW dalam mendorong keberhasilan implementasi program pembangunan daerah responsif gender. Peningkatan pemahaman ini dapat diimplementasikan melalui kerja sama antara GOW dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bentuk kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pertukaran informasi, monitoring dan akuntabilitas dalam pengimplementasian PUG di Kabupaten Tangerang.
Negara, Korporasi, dan Masyarakat Sipil: Dinamika Demokrasi dalam Konflik Agraria Kendeng, Jawa Tengah Mega Arinda Pramessella; Tias Rahma Dewi; Revalyza Misbah; Nurdin Nurdin; Fullah Jumaynah
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i4.2680

Abstract

The agrarian conflict in the Kendeng Mountains, Central Java, arose due to the construction of a cement factory by PT Semen Indonesia, which was supported by the state through the issuance of environmental permits, even though several permits had been revoked by court decisions. The local community rejected the project because it threatened their water sources, environment, and livelihoods. This study aims to analyze the relationship between the state, corporations, and civil society in the agrarian conflict in Kendeng, as well as the role of civil society movements in responding to this conflict. The research uses qualitative methods with a literature study of journals and related news reports. Using Karl Marx's theory of conflict and Charles Tilly's theory of social movements, the study finds that the state tends to side with corporate interests, while civil society continues to build resistance through collective action, legal advocacy, public campaigns, and ecofeminist movements. The Kendeng conflict reflects the imbalance of power relations and the weakness of substantive democracy in natural resource management. The need for increased transparency in licensing, community participation, and ecological protection are the main solutions.
Resistensi Perempuan Iran terhadap Kebijakan Wajib Berhijab: Studi Perbandingan dengan Pelarangan Hijab di Tajikistan Najla Dara Ayunda; Marsya Zusrieka; Chifra Zeila Pramesyanti; Muhamad Kahar Mudzakar Ramzy Sarman; Nurdin Nurdin
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2678

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan terhadap penggunaan hijab di negara Iran dan Tajikistan, serta respon dari kaum perempuan dari keluarnya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif serta data sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial-budaya dan bentuk resistensi sebagai hasil dari intervensi negara terhadap tubuh perempuan. Dari hasil penelitian, negara Iran mewajibkan pemakaian hijab sebagai bentuk dari implementasi ideologi islam pasca revolusi 1979. Namun, Tajikistan dengan negara dengan mayoritas muslim, melarang penggunaan hijab sebagai dalih menjaga nilai-nilai budaya nasional, dan pembangunan identitas nasional yang sekuler. Dengan diberlakukannya sanksi administratif serta dibuatnya pembatasan pergi ke area publik bagi pengguna hijab. Meski memiliki perbedaan pada kepentingan, kedua negara menunjukan kesamaan pada kebijakan tentang berpakaian, yang digunakan sebagai alat kontrol negara atas tubuh perempuan. Kebijakan kewajiban dan pembatasan tersebut telah memicu respon kaum perempuan dari kedua negara, dengan melakukan gerakan-gerakan resistensi, mulai dari protes yang dilakukan di publik seperti gerakan “white wednesday”, hingga di protes yang dilakukan pada ruang digital, seperti gerakan “My Stealthy Freedom”. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan di kedua negara tersebut merupakan hasil manifestasi kontrol politik atas perempuan yang mencerminkan konflik dari hak kebebasan individu atas tubuhnya sendiri. implikasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan agar disusun secara transparan dan melibatkan masyarakat, Serta memastikan kebijakan tersebut tidak mencederai hak kebebasan berekspresi. Penulis memberikan saran kepada penelitian selanjutnya untuk lebih mendalami kembali literatur dan juga media online untuk mengikuti terus perkembangan dari kebijakan serta gerakan resistensi di kedua negara.
Dampak Keterwakilan Perempuan di DPR RI terhadap Kebijakan Cuti Melahirkan dan Kesetaraan Gender: Studi Kasus Revisi UU Ketenagakerjaan Syahdina Azahwa; Tiara Julianti Haryanto; Huwayda Rahmania; Nurdin
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2681

Abstract

Kehadiran perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap isu-isu gender. Penelitian ini mengkaji bagaimana anggota DPR perempuan mempengaruhi perumusan dan revisi peraturan cuti melahirkan, dengan fokus pada revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari artikel akademis, laporan resmi, dan analisis kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPR RI perempuan memberikan perspektif kritis dan mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif, seperti memperpanjang cuti melahirkan dan mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja. Meskipun ada resistensi struktural dan politik dari faksi dominan dan kepentingan industri, anggota DPR perempuan terus mendorong keterwakilan substantif melalui komitmen etis dan keterlibatan langsung dalam diskusi legislatif. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya wacana legislatif dengan narasi kehidupan nyata dari para pekerja perempuan, tetapi juga memperkuat fondasi untuk reformasi ketenagakerjaan yang inklusif. Namun, keterbatasan dalam dinamika kekuasaan seringkali menghalangi proposal mereka untuk diadopsi sepenuhnya. Oleh karena itu, dukungan kelembagaan dan kesadaran publik sangat penting untuk memperkuat upaya mereka dan membangun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil bagi semua.
Politik Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit: Studi Kasus Perebutan Lahan di Kalimantan Barat Huwayda Rahmania; Haifa Luthfi; Dwi Hadinugroho; Nurdin; Fullah Jumaynah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik agraria dalam ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Barat, mengidentifikasi faktor-faktor pemicu konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, serta menjelaskan peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, dengan menelaah jurnal akademik, laporan lembaga masyarakat sipil, dan dokumen kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lahan dan praktik konsesi perkebunan sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan dipicu oleh tumpang tindih perizinan, minimnya partisipasi bermakna masyarakat dalam proses pemberian konsesi, serta ketidaktransparanan skema kemitraan yang menyebabkan ketidaksetaraan posisi tawar. Ketidakpastian status tanah adat turut menempatkan masyarakat pada posisi subordinat secara hukum, sementara perusahaan memperoleh legitimasi melalui konsesi yang dikeluarkan negara. Temuan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran ambivalen karena kebijakan dan keputusan yang diambil sering beririsan dengan kepentingan ekonomi lokal dan jaringan patronase politik, sehingga penyelesaian konflik cenderung bersifat prosedural dan tidak menyentuh akar struktural permasalahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola agraria yang menekankan keadilan substantif, penguatan pengakuan hak masyarakat adat, serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang independen, inklusif, dan partisipatif untuk menciptakan relasi agraria yang lebih setara dan berkelanjutan.
Politik Anggaran dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Ponggok, Kabupaten Klaten Haifa Luthfia; Huwayda Rahmania; Andini Putri; Nurdin; Gema Pertiwi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik anggaran dan dinamika kepemimpinan desa memengaruhi arah penggunaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Kajian ini dilakukan melalui metode studi literatur dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah dari Google Scholar yang relevan dengan tata kelola desa, kepemimpinan lokal, dan pengelolaan Dana Desa. Analisis dilakukan dengan metode critical appraisal untuk mengidentifikasi pola relasi kekuasaan, proses negosiasi antaraktor, serta pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap prioritas anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah penggunaan Dana Desa di Ponggok sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang inklusif dan komunikatif, relasi yang relatif harmonis antara perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, serta jaringan kekuasaan lokal yang mampu menggerakkan dukungan terhadap program prioritas. Temuan lain menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif, tetapi juga oleh kemampuan aktor lokal membangun konsensus politik dalam penentuan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik anggaran di tingkat desa merupakan proses yang melibatkan kepemimpinan, negosiasi, dan dinamika kekuasaan, sehingga penguatan partisipasi dan akuntabilitas publik menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih demokratis dan berkelanjutan.
Politik Agraria dan Ekspansi Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan Papua: Studi Kasus Konflik Lahan di Kabupaten Boven Digoel Kayla Azalia Putri Rasono; Devira Egistin; Andini Nathania Putri; Nurdin; Fullah Jumaynah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3495

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of agrarian politics and the expansion of oil palm plantations in forest areas of Papua, with a specific focus on land conflicts in Boven Digoel Regency. The research examines how agrarian regulations, licensing practices, and power relations between the state, corporations, and Indigenous peoples shape social, economic, and ecological outcomes. This study employs a qualitative approach using a literature review method, drawing on academic journals, policy documents, NGO reports, and legal sources relevant to agrarian governance and oil palm development in Papua. Data were analyzed thematically using the frameworks of Political Ecology and Property Rights Theory to understand structural inequalities and overlapping land claims.The findings indicate that oil palm expansion in Boven Digoel has resulted in extensive deforestation, ecological degradation, and the erosion of Indigenous customary land rights. Non-transparent licensing processes, weak enforcement of environmental regulations, and violations of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle have intensified land conflicts between Indigenous communities, the state, and corporations. Economically, the expansion has shifted Indigenous livelihoods from subsistence-based forest management to precarious wage labor, increasing dependency and vulnerability. Socially and culturally, land conversion has disrupted sacred spaces, cultural identity, and collective social structures of Indigenous peoples.
Transparency in E-Participation Management through the SIMONAS Application: The Impact of Trust, Legitimacy and Accountability of the Jakarta Provincial Parliament Artanti Paramesti; Nurdin
Journal of Governance and Social Policy Vol. 6 No. 2 (2025): Vol. 6 No. 2 (2025): DECEMBER 2025
Publisher : Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v6i2.11

Abstract

This study aims to analyze Jakarta citizens' e-participation in e-government initiatives through the SIMONAS application to achieve transparency and efficiency in managing public aspirations at the Jakarta Provincial Parliament (DPRD). Using a descriptive qualitative method, this study evaluates the working mechanisms, challenges, and impacts of implementation based on theories of transparency and digital government efficiency. The results indicate that the SIMONAS application has improved public information openness online and integrated internal workflows between departments. The transparency of e-participation management is proven to increase public trust, evidenced by the resolution of aspirations by the DPRD. This implementation reflects the DPRD's political commitment to accommodating public input for regional policies. However, challenges such as low consistency in data updates and overlapping responsibilities were identified. Overall, SIMONAS strengthens the legitimacy and performance of the Jakarta DPRD, although managerial improvements remain necessary for long-term system optimization
PELATIHAN PENINGKATAN PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI APARATUR DESA DI KABUPATEN TANGERANG Nurdin Nurdin
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 2 (2025): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Juni 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i2.3952

Abstract

The problem of low understanding of Village Apparatus in the Tangerang Regency Government environment has become a concern for the Regional Government. In the era of globalization, global ideology that has become a culture in village communities has become a challenge for Village Apparatus to master the values ​​of Pancasila as a guide in organizing village government. This training aims to improve the competence of Village Apparatus in Tangerang Regency in integrating Pancasila values ​​into the preparation of programs and activities managed by the village government. This training uses a learning presentation approach method related to mastery of concepts, theories and practices to achieve training objectives. The results of this training show that participants have been able to integrate Pancasila values ​​into programs and activities as draft documents for village government development planning in Tangerang Regency.
Co-Authors Abdul Aziz SR Adinda Sekar Kinanthi Al-Fadani, Syauqi Raihan Ali Vardan Aminudin, Muhamad Allymatul Allymatul Allymatul Alvisha Najwannida Amalia Pratiwi Amanda Ilmi Andini Nathania Putri Andini Putri Anisa Octaningrum Annaera Arastha Annisa Risky Zuniati Aprilia, Aisyah Dwi Arsita, Lia Yuni Artanti Paramesti Ayu Safitri, Hindun Ratna Azahra, Shalwa Azka Alycia Yahya Bunga Almadinah Chifra Zeila Pramesyanti Devira Egistin Dwi Hadinugroho Efrida Primani Sunarto Fatkhuri, Fatkhuri Fitraya Ramadhanny Fullah Jumaynah Gema Pertiwi Haifa Luthfi Haifa Luthfia Hasanah, Rizka Luluatul Heny Nur Aulia Huwayda Rahmania Huwayda Rahmania Kayla Azalia Putri Rasono Khalifa Nur Khaliq Pohan Kirsanto, Talitha Nabila Laksmi, Adinda Nafiza Linggar Vandito, Revo Marcello Evandy Marsya Zusrieka Mega Arinda Pramessella Michelle Anastasya Supriyadi Muhamad Kahar Mudzakar Ramzy Sarman Muhammad Ariel Azfar Hadi Mulyady, Santi Nabila Fitria Ariyanti Najla Dara Ayunda Najwa Aqilah Ferrysca Nia Ayu Paramesti, Artanti Rahma Apasha Rahmadhanti, Firdha Raisha Sizdah Restu Rahmawati Revalyza Misbah Sadewa, Ardhanareshwara Salsabila, Ananda Syifa Santi Mulyady Sefani, Ainur Shabrina Shabrina, Shabrina Shofi Dwi Syifa Faujiah Syahdina Azahwa Syauyiid Alamsyah Tiara Julianti Haryanto Tias Rahma Dewi Vanera, Argesthin Ayu Wahyu Gunawan Zalvadhia, Nabila Kheisya zelia, Ana Aufa