Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.921
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Ilmu Administrasi Publik EMPATI : JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL ARISTO Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial Jurnal Politikom Indonesiana jurnal syntax admiration Jurnal Adhikari Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat SWARNA DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Innovative: Journal Of Social Science Research PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies Jurnal Multidisipliner Kapalamada Pubmedia Social Sciences and Humanities Indonesian Journal of Public Administration Review Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Multidisiplin Indonesia MARAS : Jurnal Penelitian Multidisplin Government & Resilience JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Journal of Governance and Social Policy
Nurdin
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender Kepada Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tangerang Nurdin, Nurdin; Fatkhuri, Fatkhuri
JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 6 (2025): JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jgen.v3i6.1280

Abstract

Peran organisasi perempuan masih belum optimal dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait peningkatan kesetaraan gender di daerah. Pemerintah Kabupaten telah meningkatkan komitmen politik dalam upaya mengintegrasikan isu-isu gender berupa regulasi daerah dengan mensahkan peraturan daerah terkait pengarusutamaan gender. Melalui peraturan daerah ini Pemerintah Kabupaten berharap partisipasi aktif organisasi-organisasi wanita dalam mensukseskan program pembangunan responsif gender. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender kepada Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tangerang terkait peningkatan pemahaman kelompok-kelompok kepentingan perempuan terhadap program pembangunan responsif gender di Kabupaten Tangerang. Metode kegiatan ini dilakukan melalui seminar dan diskusi mendalam terkait substansi dan implikasi dari penetapan Perda PUG Kabupaten Tangerang. Hasil kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman atas peran dan kontribusi GOW dalam mendorong keberhasilan implementasi program pembangunan daerah responsif gender. Peningkatan pemahaman ini dapat diimplementasikan melalui kerja sama antara GOW dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bentuk kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pertukaran informasi, monitoring dan akuntabilitas dalam pengimplementasian PUG di Kabupaten Tangerang.
Relasi Kuasa Negara dan Masyarakat Adat dalam Konflik Agraria Mesuji Ayu, Nia; Ilmi, Amanda; Evandy, Marcello; Nurdin; Jumaynah, Fullah
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 3 (2026): January
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v3i3.542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa negara terbentuk dalam konflik tersebut, serta bagaimana posisi kerentanan dan strategi perlawanan masyarakat lokal muncul sebagai respons terhadap struktur kekuasaan yang timpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, memanfaatkan data sekunder berupa laporan lembaga advokasi, pemberitaan media, regulasi agraria, serta penelitian terdahulu mengenai konflik agraria dan politik sumber daya. Analisis dilakukan melalui teknik reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi teoritik berbasis pendekatan politik agraria kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara membangun konfigurasi dominasi melalui kebijakan penetapan kawasan hutan negara, pemberian konsesi kepada PT Silva Inhutani Lampung, serta penggunaan kombinasi koersi dan hegemoni untuk mempertahankan klaim penguasaan. Aliansi ekonomi-politik antara negara dan korporasi memperkuat marginalisasi masyarakat lokal, terlihat dari stigmatisasi sebagai “perambah”, kriminalisasi, eksklusi administratif, dan keterbatasan akses terhadap tanah maupun layanan publik. Di sisi lain, masyarakat lokal menunjukkan berbagai bentuk resistensi melalui advokasi, aksi kolektif, dan upaya mempertahankan ruang hidup, meskipun ruang tawarnya tetap lemah dalam struktur kekuasaan yang asimetris. Temuan ini menegaskan bahwa konflik agraria di Register 45 bukan sekadar sengketa klaim tanah, tetapi mencerminkan struktur politik agraria nasional yang menempatkan masyarakat lokal sebagai kelompok paling rentan dalam relasi kuasa negara.
Negara, Korporasi, dan Masyarakat Sipil: Dinamika Demokrasi dalam Konflik Agraria Kendeng, Jawa Tengah Mega Arinda Pramessella; Tias Rahma Dewi; Revalyza Misbah; Nurdin Nurdin; Fullah Jumaynah
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i4.2680

Abstract

The agrarian conflict in the Kendeng Mountains, Central Java, arose due to the construction of a cement factory by PT Semen Indonesia, which was supported by the state through the issuance of environmental permits, even though several permits had been revoked by court decisions. The local community rejected the project because it threatened their water sources, environment, and livelihoods. This study aims to analyze the relationship between the state, corporations, and civil society in the agrarian conflict in Kendeng, as well as the role of civil society movements in responding to this conflict. The research uses qualitative methods with a literature study of journals and related news reports. Using Karl Marx's theory of conflict and Charles Tilly's theory of social movements, the study finds that the state tends to side with corporate interests, while civil society continues to build resistance through collective action, legal advocacy, public campaigns, and ecofeminist movements. The Kendeng conflict reflects the imbalance of power relations and the weakness of substantive democracy in natural resource management. The need for increased transparency in licensing, community participation, and ecological protection are the main solutions.
Politik Agraria Laut dan Kontestasi Tata Ruang di Raja Ampat: Analisis Konflik Tambang dalam Kawasan Konservasi Khaliq Pohan, Khalifa Nur; Apasha, Rahma; Sizdah, Raisha; Nurdin, Nurdin; Jumaynah, Fullah
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 1 (2025): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i1.5226

Abstract

Ekspansi pertambangan nikel yang dilakukan di Pulau Gag-Raja Ampat, menunjukkan ironi antara proyek pembangunan nasional dan masalah keberlanjutan kawasan konservasi. Penelitian ini menganalisis konflik konsesi tambang PT Gag Nikel melalui pendekatan kualitatif studi kasus dengan kerangka political ecology, governance of natural resources, dan environmental justice. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dan dipertahankannya izin tambang di Pulau Gag yang berada dalam kawasan konservasi menciptakan degradasi ekologis berupa deforestasi, sedimentasi pesisir, kerusakan terumbu karang, serta risiko pencemaran air tawar. Dampak tersebut juga beriringan dengan dislokasi sosial masyarakat adat Maya yang kehilangan ruang hidupnya, akses terhadap laut dan hutan yang dibatasi bahkan menghilang, serta otoritas adat seperti praktik sasi yang ikut terdampak. Proses perizinan pun menunjukkan bahwa dominasi kebijakan yang bersifat top-down, lemahnya keadilan dalam konteks prosedural, serta minimnya implementasi prinsip FPIC sehingga eksistensi masyarakat adat rentan termarginalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa konflik konsesi tambang di Pulau Gag bukan hanya sekedar persoalan legalitas izin, tetapi menjadi bentuk ketidakadilan ekologis dan agraria laut yang menuntut perubahan tata kelola menuju pengakuan hak adat dan pemulihan ekologis kawasan konservasi Raja Ampat.
Mewujudkan E-Demokrasi Lokal Melalui e-Partisipasi: Studi Kasus Pemanfaatan Fitur JakLapor Pada Aplikasi JAKI Nurdin, Nurdin
MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Maret 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/maras.v4i1.1495

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pemanfaatan fitur JakLapor pada aplikasi JAKI oleh warga yang berdampak pada Indeks Demokrasi Lokal Jakarta. Penelitian ini mengkaji penerapan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu inisiatif e-Government yang bertujuan untuk memperkuat partisipasi elektronik warga Jakarta dalam mewujudkan demokrasi elektronik di tingkat lokal melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penelitian ini pun mengkaji keberhasilan pemanfaatan fitur JakLapor dalam aplikasi JAKI, yang didesain sebagai bentuk e-partisipasi bagi warga Jakarta untuk melaporkan berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti permasalahan infrastruktur, layanan publik, dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan, berita online dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fitur JakLapor telah menjadi kanal e-partisipasi populer dan efektif bagi warga Jakarta untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berdampak terhadap peningkatan Indeks Demokrasi Jakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat tantangan, implementasi JAKI dan fitur JakLapor secara signifikan telah berkontribusi terhadap peningkatan layanan publik. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam konteks penerapan demokrasi elektronik untuk mendorong tata kelola pemerintahan terbuka di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Resistensi Perempuan Iran terhadap Kebijakan Wajib Berhijab: Studi Perbandingan dengan Pelarangan Hijab di Tajikistan Najla Dara Ayunda; Marsya Zusrieka; Chifra Zeila Pramesyanti; Muhamad Kahar Mudzakar Ramzy Sarman; Nurdin Nurdin
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2678

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan terhadap penggunaan hijab di negara Iran dan Tajikistan, serta respon dari kaum perempuan dari keluarnya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif serta data sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial-budaya dan bentuk resistensi sebagai hasil dari intervensi negara terhadap tubuh perempuan. Dari hasil penelitian, negara Iran mewajibkan pemakaian hijab sebagai bentuk dari implementasi ideologi islam pasca revolusi 1979. Namun, Tajikistan dengan negara dengan mayoritas muslim, melarang penggunaan hijab sebagai dalih menjaga nilai-nilai budaya nasional, dan pembangunan identitas nasional yang sekuler. Dengan diberlakukannya sanksi administratif serta dibuatnya pembatasan pergi ke area publik bagi pengguna hijab. Meski memiliki perbedaan pada kepentingan, kedua negara menunjukan kesamaan pada kebijakan tentang berpakaian, yang digunakan sebagai alat kontrol negara atas tubuh perempuan. Kebijakan kewajiban dan pembatasan tersebut telah memicu respon kaum perempuan dari kedua negara, dengan melakukan gerakan-gerakan resistensi, mulai dari protes yang dilakukan di publik seperti gerakan “white wednesday”, hingga di protes yang dilakukan pada ruang digital, seperti gerakan “My Stealthy Freedom”. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan di kedua negara tersebut merupakan hasil manifestasi kontrol politik atas perempuan yang mencerminkan konflik dari hak kebebasan individu atas tubuhnya sendiri. implikasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan agar disusun secara transparan dan melibatkan masyarakat, Serta memastikan kebijakan tersebut tidak mencederai hak kebebasan berekspresi. Penulis memberikan saran kepada penelitian selanjutnya untuk lebih mendalami kembali literatur dan juga media online untuk mengikuti terus perkembangan dari kebijakan serta gerakan resistensi di kedua negara.
Dampak Keterwakilan Perempuan di DPR RI terhadap Kebijakan Cuti Melahirkan dan Kesetaraan Gender: Studi Kasus Revisi UU Ketenagakerjaan Syahdina Azahwa; Tiara Julianti Haryanto; Huwayda Rahmania; Nurdin
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2681

Abstract

Kehadiran perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap isu-isu gender. Penelitian ini mengkaji bagaimana anggota DPR perempuan mempengaruhi perumusan dan revisi peraturan cuti melahirkan, dengan fokus pada revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari artikel akademis, laporan resmi, dan analisis kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPR RI perempuan memberikan perspektif kritis dan mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif, seperti memperpanjang cuti melahirkan dan mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja. Meskipun ada resistensi struktural dan politik dari faksi dominan dan kepentingan industri, anggota DPR perempuan terus mendorong keterwakilan substantif melalui komitmen etis dan keterlibatan langsung dalam diskusi legislatif. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya wacana legislatif dengan narasi kehidupan nyata dari para pekerja perempuan, tetapi juga memperkuat fondasi untuk reformasi ketenagakerjaan yang inklusif. Namun, keterbatasan dalam dinamika kekuasaan seringkali menghalangi proposal mereka untuk diadopsi sepenuhnya. Oleh karena itu, dukungan kelembagaan dan kesadaran publik sangat penting untuk memperkuat upaya mereka dan membangun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil bagi semua.
Politik Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit: Studi Kasus Perebutan Lahan di Kalimantan Barat Huwayda Rahmania; Haifa Luthfi; Dwi Hadinugroho; Nurdin; Fullah Jumaynah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik agraria dalam ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Barat, mengidentifikasi faktor-faktor pemicu konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, serta menjelaskan peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, dengan menelaah jurnal akademik, laporan lembaga masyarakat sipil, dan dokumen kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lahan dan praktik konsesi perkebunan sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan dipicu oleh tumpang tindih perizinan, minimnya partisipasi bermakna masyarakat dalam proses pemberian konsesi, serta ketidaktransparanan skema kemitraan yang menyebabkan ketidaksetaraan posisi tawar. Ketidakpastian status tanah adat turut menempatkan masyarakat pada posisi subordinat secara hukum, sementara perusahaan memperoleh legitimasi melalui konsesi yang dikeluarkan negara. Temuan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran ambivalen karena kebijakan dan keputusan yang diambil sering beririsan dengan kepentingan ekonomi lokal dan jaringan patronase politik, sehingga penyelesaian konflik cenderung bersifat prosedural dan tidak menyentuh akar struktural permasalahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola agraria yang menekankan keadilan substantif, penguatan pengakuan hak masyarakat adat, serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang independen, inklusif, dan partisipatif untuk menciptakan relasi agraria yang lebih setara dan berkelanjutan.
Politik Anggaran dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Ponggok, Kabupaten Klaten Haifa Luthfia; Huwayda Rahmania; Andini Putri; Nurdin; Gema Pertiwi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik anggaran dan dinamika kepemimpinan desa memengaruhi arah penggunaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Kajian ini dilakukan melalui metode studi literatur dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah dari Google Scholar yang relevan dengan tata kelola desa, kepemimpinan lokal, dan pengelolaan Dana Desa. Analisis dilakukan dengan metode critical appraisal untuk mengidentifikasi pola relasi kekuasaan, proses negosiasi antaraktor, serta pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap prioritas anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah penggunaan Dana Desa di Ponggok sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang inklusif dan komunikatif, relasi yang relatif harmonis antara perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, serta jaringan kekuasaan lokal yang mampu menggerakkan dukungan terhadap program prioritas. Temuan lain menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif, tetapi juga oleh kemampuan aktor lokal membangun konsensus politik dalam penentuan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik anggaran di tingkat desa merupakan proses yang melibatkan kepemimpinan, negosiasi, dan dinamika kekuasaan, sehingga penguatan partisipasi dan akuntabilitas publik menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih demokratis dan berkelanjutan.
Politik Agraria dan Ekspansi Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan Papua: Studi Kasus Konflik Lahan di Kabupaten Boven Digoel Kayla Azalia Putri Rasono; Devira Egistin; Andini Nathania Putri; Nurdin; Fullah Jumaynah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3495

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of agrarian politics and the expansion of oil palm plantations in forest areas of Papua, with a specific focus on land conflicts in Boven Digoel Regency. The research examines how agrarian regulations, licensing practices, and power relations between the state, corporations, and Indigenous peoples shape social, economic, and ecological outcomes. This study employs a qualitative approach using a literature review method, drawing on academic journals, policy documents, NGO reports, and legal sources relevant to agrarian governance and oil palm development in Papua. Data were analyzed thematically using the frameworks of Political Ecology and Property Rights Theory to understand structural inequalities and overlapping land claims.The findings indicate that oil palm expansion in Boven Digoel has resulted in extensive deforestation, ecological degradation, and the erosion of Indigenous customary land rights. Non-transparent licensing processes, weak enforcement of environmental regulations, and violations of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle have intensified land conflicts between Indigenous communities, the state, and corporations. Economically, the expansion has shifted Indigenous livelihoods from subsistence-based forest management to precarious wage labor, increasing dependency and vulnerability. Socially and culturally, land conversion has disrupted sacred spaces, cultural identity, and collective social structures of Indigenous peoples.
Co-Authors Al-Fadani, Syauqi Raihan Ali Vardan Aminudin, Muhamad Allymatul Allymatul Allymatul Amalia Pratiwi Andini Nathania Putri Andini Putri Anisa Octaningrum Annisa Risky Zuniati Apasha, Rahma Aprilia, Aisyah Dwi Arsita, Lia Yuni Artanti Paramesti Ayu Safitri, Hindun Ratna Ayu, Nia Azahra, Shalwa Aziz SR, Abdul Azka Alycia Yahya Chifra Zeila Pramesyanti Devira Egistin Dwi Hadinugroho Evandy, Marcello Fatkhuri, Fatkhuri Fitraya Ramadhanny Fullah Jumaynah Fullah Jumaynah Fullah Jumaynah Fullah Jumaynah, M.I.P Gema Pertiwi Haifa Luthfi Haifa Luthfia Hasanah, Rizka Luluatul Heny Nur Aulia Huwayda Rahmania Huwayda Rahmania Ilmi, Amanda Kayla Azalia Putri Rasono Khaliq Pohan, Khalifa Nur Kirsanto, Talitha Nabila Laksmi, Adinda Nafiza Linggar Vandito, Revo Marsya Zusrieka Mega Arinda Pramessella Michelle Anastasya Supriyadi Muhamad Kahar Mudzakar Ramzy Sarman Muhammad Ariel Azfar Hadi Mulyady, Santi Najla Dara Ayunda Paramesti, Artanti Rahmadhanti, Firdha Restu Rahmawati Revalyza Misbah Sadewa, Ardhanareshwara Salsabila, Ananda Syifa Santi Mulyady Sefani, Ainur Shabrina Shabrina, Shabrina Shofi Dwi Syifa Faujiah Sizdah, Raisha Syahdina Azahwa Syauyiid Alamsyah Tiara Julianti Haryanto Tias Rahma Dewi Vanera, Argesthin Ayu Wahyu Gunawan Zalvadhia, Nabila Kheisya zelia, Ana Aufa