Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.827
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Jatiswara Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum jurnal ilmiah hospitality JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON LEGAL BRIEF Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Indonesia Berdaya Devotion: Journal of Research and Community Service International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Empiricism Journal Jurnal Kolaboratif Sains IBLAM Law Review JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Cakrawala Ilmiah LEBAH Bacarita Law Journal Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Commerce Law Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Ex Aequo Et Bono Journal of Law Law and Economics Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Journal of Community Empowerment Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment Ulil Albab
Firzhal Arzhi Jiwantara
Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Jatiswara

 1 
Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif) Taufiqurrahman Taufiqurrahman; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.527

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji tentang sistem penyelesaian sengketa pada pemilihan umum disetiap negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, Brasil dan Filipina. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif murni dan adapun pendekatan penelitiannya terdiri dari Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus dan Pendekatan. Jenis dan sumber data pada penelitian adalah menggunakan data primer dan data skunder dengan mengunakan metode pengumpulan data penelitian dengan cara studi kepustakaan dan tehnik analisis data ialah deskriptif kualitatif. Studi ini mengidentifikasi bahwa penyelesaian sengketan pemilihan umum pada negara yang menganut system demokrasi terhadap masalah yang dialami dalam pemilihan umum yang dimana peneyelesaian akan dibawa ke lembaga peradilan tertinggi dari setiap negara. Masalah penyelenggaraan pemilu karena ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau menyangkut pelanggaran pidana dan administrasi yang mempengaruhi hasil pemilu. Dimana sengketa pemilu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga tertinggi yang memiliki tangung jawab dan wewenang sesuai supremesi hukum guna memberikan keputusan terkait hasil pemilihan umum.
Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Arzhi Jiwantara, Firzhal
JATISWARA Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i2.203

Abstract

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrastif, yang merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa konsep mengenai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Isu hukum dalam penelitian ini pertama apakah upaya administratif wajib (mandatory) ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN; dan kedua apakah akibat hukum terhadap tidak dilaksanakan upaya administrasitif oleh pihak penggugat; Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan pengetahuan hukum tentang upaya administratif terdiri dari Keberatan dan Banding bagi rakyat khususnya dalam hal Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara seteleh menempuh upaya administratif.
Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia Arzhi Jiwantara, Firzhal
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.216

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perspektif jenis dan hierakhi Peraturan Perundang-Undangan yaitu Surat Keputusan Bersama antar kementerian/lembaga non departemen maupun Surat Keputusan Bersama antar lembaga negara dari optik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak termasuk di dalam jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), dan jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena Surat Keputusan Bersama nomenklaturnya tidak terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 sehingga tidak termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Hafid Abi Harun Arroisi Ady Supryadi Afrihadi, Faisal Agustinus F. Paskalino Dadi Alpan Hadi Arief Fahmi Lubis Asmuni Asmuni Baiq Silvia Yustiari Baiq Silvia Yustiari Baiq Silvia Yustiari Burhanuddin Burhanuddin Dani Elfah Dewanti, Yuvana Dewi Komalasari Dewi, Anies Prima Edy Sony Efendi Kusnandar Ernesta Arita Ari Erwin, Yulias Fadil, Lalu Muhammad Fikri, Zainul Gede Harimbawa Guntur Ilman Putra Guntur Ilman Putra Hani Usmandani Haq, Hilman Syarial Hasanah , Siti Hasyim, Hafid Heri Budianto Herlambang, Rudy Husni, Muhamad Idhar Idhar Idhar, Idhar Ihsan, Khaerul Ikang Satrya Medyantara Imalah Imran Imran Inka Nusamuda Pratama IRMAN PUTRA Johny Koynja Jumawal, Jumawal Kaspul Hadi Khaerul Ihsan Kukoh Iqbal Kusnandar, Efendi Lalu Rakhmat Suryaningrat Lukman Lukman Lukman LUKMAN, LUKMAN M. Dawud Rizkyandi Muhaemin Muhaemin Muhammad Padil Akbar Mukhlishin, Mukhlishin Nasaruddin Nasaruddin Nasaruddin Nasution Nasution Nasution Nasution Nurdin Nurdin Nurjannah S Nyiayu Arma Nurlailiy Nyiayu Arma Nurlailiy Primasari, Shinta Putra, Bayu Karunia Putra, Guntur Ilman Ridwan, Ridwan Rizan, Lalu Samsu Rohayu H, Rina Rossi Maunofa Widayat S, Nurjannah Sahlan Sahlan Sahrul, Sahrul Sakaki Sakaki Salahudin Salahudin Salahudin Salahudin Samsul Hadi Santi Mandasari Sarip Sarip Shinta Primasari Siti Hasanah Siti Hasanah Siti Hasanah Siti Hasanah Siti HasanahSiti Hasanah Sri Solehah Suhaep Ashady Suhartono Suhartono Suyadi Suyadi Syafruddin Syafruddin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Tauhid, Tauhid Ufran Ufran, Ufran Usman Munir Wardika, Made Wijatono, Setia Yogi Hadi Ismanto