Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Jatiswara GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Kompilasi Hukum Collegium Studiosum Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Pepadu Jurnal Wicara Desa Jurnal DIskresi
AD. Basniwati
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search
Journal : Jurnal DIskresi

 1   2 
Aspek Hukum PSBB Dan PPKM Dalam Penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Iqozul Himam; Kafrawi Kafrawi; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1314

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami aspek hukum pembentukan PSBB dan PPKM dalam penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang dikatakan sebagai sebuah produk hukum yang cacat secara formil materil. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau Legal research yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangandengan sifat analisis dan Preskriptif yang berarti memberikan argumentasi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap peristiwa hukum. Hasil penelitian Pertama, ditemukan bahwa pembentukan PSBB dan PPKM yang berdasarkan PP No. 21 Tahun 2020 dan Inmendagri No. 7 Tahun 2021 sebagai produk hukum yang cacat namun dikategorikan sebagai Freies Ermessen atau aturan kebijakan. Kedua, kedudukan hukum pembentukan PSBB dan PPKM ini sudah sesuai dengan lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penetapan Anggaran Serta Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Kecamatan Batukliang) Subandi Subandi; Kafrawi Kafrawi; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1317

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan anggaran serta pendapatan asli desa. Penelitian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang- Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sosiologis . Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan. Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya serta pendapatan asli desa (PAdes)
Fektivitas Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kabupaten Lombok Tengah) Baiq Nurminah; RR. Cahyowati; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2823

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan konsep Zero Waste dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan konsep Zero Waste dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerapan konsep zero waste dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah tergolong kurang efektif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor efektifitas meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan konsep zero waste yaitu tidak ada peraturan pelaksana yang diundangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Sarana dan prasarana yang tidak memadai, Sosialisasi yang tidak merata dan tidak optimal, Kurangnya kesadaran masyarakat.
Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Berdasarkan Uu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Muhamad Sahril Gunawan; Haeruman Jayadi; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2824

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan kekuatan mengikat Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan kajian yang dilakukan ditemukan bahwa kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berada pada level yang sama dengan Peraturan Menteri dan berada satu tingkat di atas peraturan provinsi dan kabupaten/kota dan berada di bawah Peraturan Presiden. Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki kekuatan mengikat secara eksternal dan Internal.
Pelaksanaan Pemanfaatan Dengan Sewa Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Di Bpkad Lombok Barat) Ine Indriani; Kafrawi Kafrawi; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2831

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan mengkaji serta memahami pelaksanaan pemanfaatan dengan sewa dalam pengelolaan barang milik daerah ditinjau dari PP No 28 Tahun 2020 dan pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah Lombok Barat berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa sudah berjalan melalui Instruksi Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang memberikan penugasan kepada setiap Kepala Desa untuk menjalankan pelaksanaan sewa barang milik daerah berupa tanah di masing-masing desa. Adapun mengenai pengamanan aset tanah berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 sudah berjalan sebagaimana ketentuan karena terlaksananya pengamanan aset tanah secara fisik, hukum dan administratif.
Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Al Abid, Fathan; Minollah, Minollah; Basniwati, AD
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mampu meringankan beban masyarakat dan mengurangi jumlah pajak terhutang (TMDU) wajib pajak dan apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang didapat adalah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mampu meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengurangi jumlah pajak terhutang (WP TMDU) berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh BAPPENDA Provinsi NTB untuk SAMSAT Praya yakni sejumlah 30.965 dimana realisasi sejumlah 22.742 dengan presentase 73,44% yang dimana realisasi tersebut melebihi presentase 50% dari target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung terlaksananya Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor yaitu, faktor penegak hukumnya yang kompeten dan faktor sarana atau fasilitasnya yang memadai.
Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Fauziah; Sofwan, Sofwan; Basniwati, AD
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3668

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dengan mengambil 3 sampel desa. Yakni desa terdekat yaitu desa Jorok,desa tertengah yakni desa Stowebrang, dan desa terjauh yakni desa Sabedo. Metode yang digunakan yaitu metode empiris yang menggunakan teknik analisis deskriptif yakni menggambarkan dan meringkas kondisi suatu variabel. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar kuesioner, wawancara,dan observasi. Terdapat dua kelompok populasi yaitu perangkat desa dan masyarakat, perangkat desa , dalam penentuan sampel menggunakan purposive sampling untuk perangkat desa dan masyarakat menggunakan teknik random sampling. Jenis dan sumber data menggunakan data primer,sekunder dan tersier. Berdasarkan teknik analisis yang dilakukan maka hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa cukup terlaksana. Cukup terlaksana ini diartikan bahwa pelaksanaan pembinaan kemasyarakat di Kecamatan utan sudah dilaksanakan namun masih belum optimal. Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan yakni partisipasi masyarakat yang aktif, sumberdaya manusia yang berkualitas, kelembagaan dan regulasi yang efektif, keterampilan dan pengetahuan kepala desa yang memadai serta kerjasama dengan pemerintah daerah.Adapun faktor penghambat yang tediri dari partisipasi masyarakat yang masih minim kepeduliannya,ketersediaan fasilitas yang masih belum memadai, pengarahan dan sosialisi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum optimal, dan sumber daya manusia yang masih kurang.
Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Inges Sukma Fatimah Putri; AD. Basniwati; Ashari Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5078

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara ialah dari iuran anggota, sumbagan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah dipergunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik dan operasional seketariat. Penggunaan dana partai politik yang ideal akan menciptakan sistem demokrasi yang baik dan pertanggungjawaban keuangan partai politik ialah memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan berupa penerimaan dan juga pengeluarannya apabila tidak memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap dana bantuan yang diterimanya, maka partai politik tersebut akan dikenai sanksi administratif. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Partai Politik, Keuangan Negara
Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Studi Kab. Lombok Timur) Muhammad Zulkarnain; Rusnan Rusnan; AD. Basniwati; Khairul Umam
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5079

Abstract

Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Lombok Timur dalam Penyedian Ruang Terbuka Hijau Publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari data yang diterima jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Selong sampai tahun 2023 masih sangat jauh dari 20% yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29. Jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik yang saat ini dimiliki oleh Kota Selong sebanyak 21,005 ha atau sebesar 0,2100500 km2. Sedangkan luas wilayah Kota Selong 316. 800 ha atau 31,68 km2. Dengan luas wilayah Kota Selong maka kebutuhan seharusnya Ruang Terbuka Hijau Publik yang harus ada sebanyak 6,336 km2 atau sama dengan 20% wilayahnya. Kata Kunci: Implementasi, Ruang Terbuka Hijau Publik
Efektivitas Pengawasan Dana Desa dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat) Wisnu Hilmantio; Minollah Minollah; AD. Basniwati; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5084

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan pengawasan dana desa dalam pemerintahan desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan bagaimanakah dampak adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosio-legal (sosio legal approach). Pengawasan terhadap dana desa yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat secara intren sudah cukup efektiv dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat secara ekstern sangat efektiv karena membentuk tim yang langsung turun dan menggunakan program Gardu-MenTe. Dampak dari adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa ini sangat berdampak positif yang dimana adalah pemerintah desa transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga dana desa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Dana Desa, Efektivitas, Pengawasan
Co-Authors Abdul Khair agung setiawan Akbar, Sand Al Abid, Fathan Amalia, Riska Ari Ashari Ashari Ashari Baiq Nurminah Cahayani, Ayu Septina Danu Firman Solihin Dimara, Kristi Joy Oktofifteen Fauziah Haeruman Haeruman Jayadi Haeruman Jayadi HAERUMAN JAYADI Haeruman Jayadi Hikmah, Ayu Nurul Hikmah Humairoh, Tata Ine Indriani Inges Sukma Fatimah Putri Iqozul Himam Jayadi , Haeruman Johannes Johny Koynja Kafrawi Kafrawi Kaharuddin Kaharuddin Kaharuddin Khairul Umam Khairul Umam Kusuma, Rahmawati Lalu Guna Nugraha Lalu Guna Nugraha Lalu Guna Nugraha Lalu Yazid Ferdiansyah M. SALEH M. Saleh Mahendra Wijaya Kusuma Malik, Deni Putra Minollah Minollah Minollah, Minollah Muh. Alfian Fallahiyan Muhamad Sahril Gunawan Muhammad Saleh Muhammad Zulkarnain Mustika Fuji Astuti Nugraha, Lalu Guna Nurdiansyah, Andi Pitaloka, Diva Pratiwi, Mita Ayu Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Rajiburrahman, Rajiburrahman Rr. Cahyowati Rusnan Rusnan Sapitri, Diana Satria Budi Kusuma Sofwan Sofwan Sofwan Sofwan Sri Hariati Subandi Subandi Wisnu Hilmantio