Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.948
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Hukum Volkgeist Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) NALAR: Journal Of Law and Sharia SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law and Justice Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Journal of Transcendental Law Journal of Excellence Humanities and Religiosity Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat
Firmanto, Taufik
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kiprah Dan Usaha Muhammadiyah Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Sebagai Negeri Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur Firmanto, Taufik; Sanusi, Gufran
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v9i2.25

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum dengan kajian kiprah dan usaha Muhammadiyah mewujudkan negara hukum indonesia sebagai negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur. Tujuan dari artikel ini diharapkan tumbuh diskusi lebih serius dan upaya implementatif mewujudkan negara hukum Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana konsep negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur yang menjadi semangat pengabdian Muhammadiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Simpulan artikel ini menyajikan bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Gerakan Muhammadiyah telah mendampingi Negara Hukum Republik Indonesia, sejak dari meraih kemerdekaan, mempersiapkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, hingga saat ini menjaga dan merawat bangsa yang besar ini agar tetap bersatu dan berdaulat. Namun mesti disadari bahwa hingga saat ini, bangsa Indonesia masih berkutat menjalankan negara hukum formal. Sebagai negara hukum, bangsa ini lebih sibuk dengan prosedur formalitas, menegakkan hukum namun justeru abai pada esensi tujuannya untuk kemanusiaan dan kesejahteraan. Untuk itu bangsa ini perlu lebih fokus pada cita-cita kemerdekaan dan tujuan bangsa mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semangat mewujudkan baldatun thoyyibatun wa rabbhun ghaffur.
Pelaksanaan Tugas Polri Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 -, Iswidodo; Firmanto, Taufik; Amin, Muhammad
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i2.56

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis pelaksanaan tugas Polri guna mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudya situasi kamtibmas yang kondusif. Metode yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, antara lain; pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan historis. Hasil temuan menunjukkan bahwa sesuai fungsinya, Polri telah melaksanakan tugas guna mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudya situasi kamtibmas yang kondusif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara antara lain: Pertama, preventif: menerbitkan STR untuk panduan anggota melaksanakan Tindakan-tindakan pada masa pandemi dan masa transisi Normal Baru, Binmas, Sabhara, Lalu Lintas dan satker-satker lainnya terlibat aktif memberikan informasi dan penyadaran pada masyarakat. Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, misalnya dengan CCTV, drone, aplikasi-aplikasi online. Merangkul masyarakat dengan humanis, sehingga masyarakat yang terdampak Covid-19 secara kesehatan maupun secara ekonomi dapat survive. Kedua: preemtif: melakukan patrol-patroli dan razia-razia untuk mencegah kejahatan. Ketiga: penegakan hukum sebagai upaya terakhir bagi orang-orang yang melakukan perlawanan meski melanggar, termasuk memerintahkan pengendara motor dan mobil untuk putar balik karena larangan mudik Lebaran.
Culture Of Law: Transcendental Approach Ridwan, Ridwan; Firmanto, Taufik; Budiono, Arief
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i2.91

Abstract

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk membuat analisis perpskriptif terhadap tatanilai yang menjadi kultur hukum dengan menggunakan pendekatan transcendental.Metodologi: Penelitian ini merupupakan jenis penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, dimana hukum dimanakan sebagai kumpulan nilai, asas-asas dan moral yang memiliki misi suci kebenaran, dan keadilan.Temuan Utama: Agar hukum benar-benar menjadi mutiara, dan tempat persemaian kebenaran yang mengemban misi suci, maka ada beberapa tatanilai yang dibutuhkan dalam membangun kultur hukum (kesadaran hukum), yakni hukum harus menjadi alat integrasi social, sarana yang meningkatkan kualitas idividu, berhukum harus dipandu oleh standar moral, keadilan menjadi mahkota hukum, dan hukum harus mampu mendorong pembebasan. Penerapan penelitian ini: Hasil pemikiran ini dapat menjadi alternative pemikiran tata nilai dalam membangun kultur hukum oleh pengemban hukum dan masyarakat luas.Kebaruan/Originalitas dari penelitian ini: Kebaruan dari pemikiran ini adalah perspektif baru dalam kultur hukum dengan pendekatan transendental, berupa nilai yang yang menjadi kultur hukum yang dielaborasi dari berbagai pemikiran.Kata Kunci: Kultur, Hukum, Transendental, Tatanilai.
Konstitusionalitas Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024 Firmanto, Taufik
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.143

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian atas isue penundaan pemilu serentak nasional tahun 2024. Isue hukum ini berkembang memanas seiring suhu politik-hukum Indonesia yang terus meningkat. Diskursus penundaan pemilu bergema sejak tahun 2022 didengungkan oleh kalangan elit dengan berbagai skenario subjektif dan tidak rasional, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi, dimana salah satu ciri pemilu demokratis adalah penyelenggaraan pemilu secara periodik/ berkala. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan regulasi yang mengatur periodesasi/keberkalaan pemilu, serta menganalisis isue konstitusionalitas penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan antara lain; pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan filsafat. Hasil/temuan penelitian ini, bahwa pengaturan perihal periodesasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia setiap lima tahun telah diatur secara tegas dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan juga Pasal 7 ayat (1) yang memberikan batasan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun, hanya dapat untuk dua kali masa jabatan. Penundaan pemilu hanya dapat dilakukan pada situasi/kondisi hal ikhwal kegentingan yang memaksa, atau adanya ancaman/gangguan yang sifatnya luar biasa (extra ordinary). UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur perihal penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden, sehingga setiap gerakan penundaan pemilu/ penambahan masa jabatan Presiden merupakan gerakan yang inkonstitusional. Secara subtansif, penundaan Pemilu 2024 dianggap mengkhianati amanat reformasi, pelecehan terhadap konstitusi (contempt of the constitution), dan merampas hak rakyat. Penundaan Pemilu tanpa alasan extra ordinary akan berdampak pada delegitimasi pemerintah, instabilitas nasional, dan menjadi preseden buruk untuk demokrasi Indonesia.
Legal Protection of Local Product of Tambora Coffee as A Product of Geographical Indications in West Nusa Tenggara Province Saputri, Ika; Taufik Firmanto; Ilyas; Zuhrah; Erham; Ainun Wulandari
Law and Justice Vol. 10 No. 1 (2025): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v10i1.2133

Abstract

This article is a legal research that discusses the legal protection of local tambora coffee products as a product of geographical indications in the province of West Nusa Tenggara (NTB). Writing this article aims to analyze the form of legal protection for local Tambora coffee products as a product of geographical indications in the Province of NTB. Method the method used is normative legal research, with several approaches used, namely, the statutory approach, the concept approach, the historical approach, and the analytical approach. Novelty , from this research it was found that legal facts had not been optimal in legal protection efforts for local Tambora coffee products as a product of geographical indications by the local government in NTB. The discussion from this study found the fact that legal protection efforts for local tambora coffee products as a product of geographical indications by the local government in NTB were not optimal. The local government in NTB needs to guarantee legal protection for Tambora coffee as a geographical indication in order to maintain the uniqueness of local products as a regional identity so as to avoid claims by other regions for local Tambora coffee products to be able to compete nationally and internationally. In conclusion , legal protection for local Tambora coffee products as a geographical indication product in NTB Province is not optimal. The lack of attention and supervision by the regional government in protecting the local Tambora coffee product as a geographical indication is at least indicated by the absence of regional legal products in the form of Regional Regulations (Perda) and/or Perkada which guarantee legal protection for local Tambora coffee products as a geographical indication product. Likewise, the implementation of legal protection and supervision of local Tambora coffee products as a product of geographical indications in the province of NTB still tends to be weak. The local government in NTB neglected to guarantee supervision and legal protection for local Tambora coffee products as a geographical indication. Even though it does not rule out the possibility that Tambora coffee can be branded /marketed as a product that is not only worth selling in the region but can also compete in national and international markets.  
Kewenangan Badan Arbitrase Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Khaerurrizal, Khaerurrizal; Firmanto, Taufik; Adnan, Adnan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1241

Abstract

This study examines the authority of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in resolving business disputes in Indonesia. Using a normative legal research method, this study explores the legal basis of arbitration and the implementation of BANI's authority based on applicable laws and regulations. The results of the study indicate that BANI has legitimate authority, but there are still obstacles in the implementation of arbitration decisions. In conclusion, strengthening BANI's role and legal certainty are needed to increase the effectiveness of resolving business disputes through arbitration.
Perlindungan Hukum Produk Lokal Tembe Nggoli Bima sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi dalam Perspektif Sustainable Development Goals Fitrah; Firmanto, Taufik; Nasrullah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1627

Abstract

This study examines the legal protection of Tembe Nggoli, a traditional product from Bima, in the context of achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Using a mix-methods approach, the research found weak protection in both regulatory and practical aspects. The absence of specific local regulations, low legal literacy, and minimal institutional support are key challenges. Yet, local products have strong potential to improve welfare, preserve culture, and enhance economic competitiveness. Therefore, systematic and sustainable legal protection is essential to support the development of a local economy rooted in cultural wisdom.
Ratio Legis Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat Ikbal; Firmanto, Taufik; Ma'arij, Amar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1656

Abstract

The establishment of Sumbawa Island Province as a new autonomous region (DOB) in West Nusa Tenggara reflects the spirit of decentralization and the aspirations of the community to achieve equitable development and efficient governance. This research uses a normative-juridical approach by examining relevant regulations, literature, and policy documents. The study shows that philosophically, the idea of ​​DOB is based on the principle of distributive justice, legally grounded in the 1945 Constitution and Law No. 23 of 2014, and sociologically supported by the demands of the Sumbawa Island community. However, administrative, economic, and human resource challenges demand a clear and sustainable development roadmap.
Tantangan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Bima Fajaruddin, Nabil; Firmanto, Taufik; Ma'arij, Aman
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1708

Abstract

This study examines the level of participation of first-time voters in the 2024 Simultaneous Elections in Bima City, a strategic group in determining the nation's political direction. Based on legal, sociological, and philosophical approaches, it was found that first-time voter involvement is still influenced by a lack of political education, family factors, and the influence of social media. This study suggests the need to strengthen political education and the active role of educational institutions and the regional General Elections Commission (KPU). Bima City was chosen as the research location because it has a significant number of first-time voters and quite complex local political dynamics, making it representative in describing the political participation of the younger generation.
Forest Damage on Sumbawa Island West Nusa Tenggara in an Ecological Justice Perspective Yahya, M.; Ridwan, Ridwan; Firmanto, Taufik; Wulandari, Ainun; Gufran, Gufran; Sukirman, Sukirman; Adnan, Adnan; Amin, Muhammad
Journal of Transcendental Law Vol. 6 No. 1 (2024): Journal of Transcendental Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v6i1.2357

Abstract

This article is the result of legal research that analyzes forest destruction on Sumbawa Island, West Nusa Tenggara from the perspective of ecological justice, focusing on the concept of ecological justice in forest management on Sumbawa Island, and policies on forest utilization on Sumbawa Island with the corn industry program which actually resulted in a crisis. environment in the form of forest destruction. The purpose of this study was to analyze forest destruction on Sumbawa Island, West Nusa Tenggara Province from the perspective of Ecological Justice, by conducting an analysis of forest management policies on Sumbawa Island. The method used in this study is a normative research method with a conceptual approach, statutory approach, conceptual approach, comparative approach, and analytical approach. The results of this study indicate that there has been massive forest destruction, for this reason the application of the concept of ecological justice in forest management on Sumbawa Island still needs to be implemented massively. This departs from the fact that massive forest destruction (natural exploitation) and/or environmental damage continues to occur, but an effective settlement of environmental cases has not yet been found. Likewise with the forest utilization policy on Sumbawa Island which still really needs a concrete role from the government and also the regional government of NTB . For the sake of realizing ecological justice, it cannot be separated from the role of the government as an institution authorized to implement laws and regulations. As the government as the guardian and/or executor of the law on the protection and management of the environment provides a sense of fairness in managing the environment. Keywords: Ecological Justice; Deforestation; West Nusa Tenggara; Sumbawa Island.
Co-Authors -, Iswidodo Adnan Adnan Ainun Wulandari Ainun Wulandari Alkhair, Alkhair Aman Ma’arij Andi Andi Arief Budiono Arifin, Anas - Darmin Darmin, Darmin Dea Zara Avila Dediansyah Erham Faisal, Adi Al Fajaruddin, Nabil Firdaus Firmansyah, Muhd Fitrah Gufran Gufran Gufran Sanusi Gufran, Gufran Hadijah Hadijah Hadijah Hajairin Hardinandar, Fajrin Hikmah Hikmah Ihlas, Ihlas Ikbal Iksan, Iksan Ilyas Indrayana, Bima Irfan Ardiansyah Israjunna, Israjunna Iswidodo - Junaidin Kasmar , Kasmar Kasmar, Kasmar Khaerurrizal, Khaerurrizal Khas Sukma Mulya Khatimah, Nur Husnul Kusuma Wijaya, Edi M. Noris M. Yahya Ma'arij, Aman Ma'arij, Amar Masrin, Masrin Miskun, Miskun Muhamad Amin Muhammad Akbar Muhammad Amin Muhammad Rasyad Al Fajar Munir Nasrullah Nastion, Nastion Ndapa, Damianus Wanda Nur Faiza Nuratika Nursani nursani, nursani Nuruzzakiyah Salsabila Permata, Suyandi Purdiawan Putra, Wira Ramadhan, Sahrul Ridwan Ridwan Ridwan, Ridwan Rizky Amelia Rosmiati Rosmiati Roy Moonti RR. Ella Evrita Hestiandari Sahidah, Sahidah Salahudin Pakaya Sanusi, Gufran Saputri, Ika Suherman Sukirman Sukirman Sukirman Syahrul Syamsuddin Syamsuddin Vemansyah, Bimo Yusrianto Kadir Zuhrah