Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

PENDAMPINGAN PEMBUATAN BUBUR EKSTRAK SARANG BURUNG WALET UNTUK MENCEGAH STUNTING PADA POSYANDU BAJO KETA DESA LERE NTB Avila, Dea Zara; Khatimah, Nur Husnul; Alkhair, Alkhair; Nursani, Nursani; Akbar, Muhammad; Firmanto, Taufik; Israjunna, Israjunna
Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jpml.v7i1.1614

Abstract

Pemanfaatan pangan lokal merupakan salah satu cara penanggulangan masalahstunting. Desa Lere merupakan salah satu desa penghasil sarang burung waletdan sarang burung walet bermanfaat mengatasi gizi buruk, meningkatkan dayatahan tubuh dan metabolisme tubuh. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakatini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akanmanfaat mengkonsumsi bubur ekstrak sarang burung walet dan dapat diaplikasikan sebagai makanan tambahan pada saat kegiatan posyandu. Metodeyang digunakan adalah pelatihan dan penyuluhan tentang manfaat, kandungangizi serta cara pembuatan bubur sarang burung walet. Peserta dalam pengabdianini adalah seluruh ibu balita yang hadir dalam kegiatan posyandu. Pengabdian inidilakukan di Posyandu Bajo Keta Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten BimaNusa Tenggara Barat pada tanggal 3 Agustus 2023 pukul 09.00 WITA sampaiselesai. Hasil dari kegiatan aparat desa, kader posyandu memiliki ketertarikanuntuk menjadikan bubur sarang burung walet ini sebagai salah satu makanantambahan untuk balita di desa tersebut.
Sosialisasi Penegakan Hukum Dan Teknologi Kunci Utama Menuju Generasi  Emas 2045 Ramadhan, Sahrul; Munir; Hadijah; Syamsuddin; Zuhrah; Taufik Firmanto
Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2025): Vol 1, No 1, January (2025)
Publisher : PT. Teras Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 membutuhkan sinergi antara penegakan hukum yang efektif dan penerapan teknologi yang inovatif. SMA Muhammadiyah Kota Bima sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan memiliki keterampilan teknologi yang relevan. Artikel ini membahas pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, integritas, dan tanggung jawab pada siswa, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Program pengabdian yang dilaksanakan melalui seminar ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya kedua aspek tersebut sebagai kunci menuju Generasi Emas 2045. Dalam seminar tersebut, peserta diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban siswa dalam sistem pendidikan, serta cara penegakan hukum yang adil dan transparan melalui teknologi. Hasil seminar menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang hukum dan teknologi meningkat, serta kesadaran akan pentingnya kedua aspek tersebut dalam kehidupan mereka. Penegakan hukum yang kuat dan pemanfaatan teknologi yang inovatif diyakini akan menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang adil, inovatif, dan berdaya saing global, serta mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan pada tahun 2045.  
Studi Yuridis-Empiris Tentang Penegakan Hukum Korban KDRT Oleh Polsek Dompu Permata, Suyandi; Firmanto, Taufik; Ihlas, Ihlas; Hikmah, Hikmah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polsek Dompu. Permasalahan yang diangkat berfokus pada efektivitas implementasi hukum, respons institusi kepolisian terhadap korban, serta hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi jalannya proses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat kepolisian memiliki kesadaran normatif terhadap pentingnya perlindungan korban, praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan perlakuan yang berpihak pada korban. Faktor seperti keterbatasan fasilitas khusus, minimnya petugas yang terlatih secara profesional, dan tekanan budaya patriarki menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak-hak korban. Di samping itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung lainnya belum berjalan optimal, sehingga mengakibatkan proses penanganan yang parsial dan tidak terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan berbasis perspektif gender bagi aparat, serta sistem layanan terpadu agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, humanis, dan efektif dalam melindungi korban KDRT. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih responsif terhadap korban.
Disaster Mitigation Policy by The Government Of Bima In Realizing A Disaster Resilient City Firmanto, Taufik; Ridwan; Gufran; Andi, Andi
Law and Justice Vol. 7 No. 1 (2022): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v7i1.758

Abstract

The purpose of this research is to describe the local government policies in realizing Bima as a Disaster Resilient City and to describe the form of disaster mitigation policies by the Bima government in realizing a Disaster Resilient City. Research method of this research is normative-empirical legal research (Mix Methods), using a statutory approach (Statute Approach), and a conceptual approach, the type of data used is secondary data and is supported by primary data. The result shows that the disaster mitigation policy efforts developed by the Bima City government are in the form of Structural (Physical) Mitigation, drainage systems, retention dams, construction of retaining dams, making check dams, dams, earthquake-resistant house river embankments. Non-Structural (Non-Physical) Mitigation legislation, training, socialization. The policy forms of the Bima Government indicate that a Regional Regulation is made which includes the establishment of development policies that pose a risk of disaster, disaster prevention activities, emergency response and rehabilitation. In addition, other policies are 7 priority Regional Resilience Index (IKD) and 71 Regional Resilience Index Indicators in 2020/2021. The usefulness of this research is academically, this research is expected to be useful for further researchers as well as the development of legal science in the future, practically, this research is expected to be a reference for further researchers and the Government in particular in studying how disaster mitigation policy arrangements by Bima Government in order to realize Disaster Resilient City. The authenticity of this research lies in the regulation of disaster mitigation policies, as far as the authors search that the policies carried out by the City government already exist, but in the post-disaster period, those who have conducted research on other objects. Therefore, it is considered important to do research.
Implementation of Know Your Customer Principle in Banking Practices at Bank BNI 46 Bima Branch Miskun, Miskun; Iksan, Iksan; Kasmar , Kasmar; Taufik Firmanto; Ainun Wulandari; Masrin, Masrin; Sahidah, Sahidah; Nastion, Nastion
Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i2.2135

Abstract

Artikel ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer) dalam praktik perbankan, hal ini sangat penting dilakukan untuk dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan sejak dini, dan meminimalkan berbagai risiko, seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko transaksi terkonsentrasi, dan risiko reputasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, dengan mengambil lokus di Bank BNI 46 Cabang Bima. Temuan baru yang ditemukan dari penelitian ini adalah pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan di mana bank diizinkan untuk mengetahui identitas nasabah terkait dengan profil dan karakter transaksi nasabah. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Bank BNI 46 Cabang Bima menerapkan Prinsip know your customer. Aturan Know Your Customer sebagaimana tercantum dalam PBI Nomor 3/10/PBI/2001 yang kemudian diubah oleh Bank Indonesia Mengenai Penerapan Prinsip dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Kenal Nasabah. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, bank dapat mencurigai transaksi yang diduga berasal dari hasil kejahatan, seperti penyelundupan uang, suap, tindak pidana korupsi, penyelundupan tenaga kerja, dan kejahatan perbankan. Selain itu, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah perusahaan juga patut dicurigai. Kesimpulannya, prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) adalah salah satu prinsip penting dalam dunia perbankan dan keuangan, yang telah diimplementasikan oleh Bank BNI 46 Cabang Bima mengacu pada kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh lembaga keuangan untuk memastikan identitas dan karakteristik nasabah sebelum memberikan layanan keuangan kepada mereka. Namun, hal ini justru bertentangan dengan tradisi kerahasiaan antara bank dan nasabahnya, yang menjadi pilar utama membangun hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya.     This article is a legal research that analyzes the application of the principles get to know customers (know your customer ) in banking practice, this is very important to do to be able to identify transactions early suspicious, and minimize various risks, such as operational risk, legal risk, risk of concentrated transactions, and reputation risk. The method used in this research is an empirical legal research method, by taking the locus at BNI 46 Bima branch. novelty What is found from this research is a violation of the principle of confidentiality where the bank is allowed to know the identity of the customer related to the profile and the character of the Customer's transaction. The results and discussion show that BNI has 46 Bima branches apply Know Your Customer Principles. Know Your Customer Rules as set forth in PBI Number 3/10/PBI/2001 which was later amended by Bank Indonesia Concerning Application of Principles with Bank Indonesia Regulation Number 5/21/PBI/2003 Concerning the Second Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 3/10/PBI/ 2001 concerning Application of Know Your Customer Principles . In implementing the principle of knowing your customer, banks can suspect transactions that are suspected of originating from the proceeds of crime, for example money smuggled, bribery, corruption crimes, labor smuggling, banking crimes. In addition, financial transactions that deviate from the profiles, characteristics or habits of the company's customer transaction patterns are also suspect. In conclusion, the principle of knowing your customer (know your customer principle) is one of the important principles in the world of banking and finance, which has been implemented by Bank BNI 46 Bima Branch referring to the policies and procedures implemented by financial institutions to ensure the correct identity and characteristics of their customers before provide financial services to them. However, this is precisely the opposite of the tradition of secrecy between the bank and its customers, which is the main pillar for building a trusting relationship between the bank and its customers.
Tinjauan Konstitusional Terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkoba Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dediansyah; Ndapa, Damianus Wanda; Syahrul; Suherman; Hajairin; Firmanto, Taufik
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2475

Abstract

Tujuan Penelitian ini: 1) untuk Menguraikan Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia; 2) Pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Metode Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan penalaran deduktif untuk mengkaji rehabilitasi pengguna narkoba sebagai pemenuhan hak atas kesehatan menurut UUD 1945 dan instrumen hukum terkait. Hasil penelitian bahwa Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan hak atas kehidupan sehat dan pelayanan kesehatan layak bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk pengguna narkoba. Meski Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi bagi pecandu, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan fasilitas, sehingga banyak pengguna tetap dipidana tanpa rehabilitasi. Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan praktik kebijakan rehabilitasi di Indonesia.