Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Yuridis terhadap Kendala Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Bima Adi Al Faisal; Taufik Firmanto; Amar Ma'arij
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1577

Abstract

The formation and expansion of villages in Bima Regency are part of decentralization efforts to improve public services and regional development. However, this policy faces several obstacles, such as unsynchronized regulations between central and local governments and weak institutional capacity. This study employs a normative juridical method through document analysis to examine legal aspects and implementation. The findings reveal that the village expansion process has not been optimal and does not fully adhere to the principles of good governance. Therefore, strengthening local regulations and cross-sectoral coordination is necessary to achieve effective, transparent, and accountable village expansion policies.
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Pariwisata Mada Oi Tampuro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Wira Purdiawan Putra; Taufik Firmanto; Gufran
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1598

Abstract

Mada Oi Tampuro tourism has significant potential as a leading destination in Bima Regency. However, its development still faces several structural and policy obstacles. This article analyzes the local government's policies in supporting tourism development in the area. The results indicate that the policies are not yet optimally integrated between planning, regulation, and community empowerment. It concludes that synergy between stakeholders, institutional strengthening, and sustainable infrastructure development are crucial.
Perlindungan Hukum Produk Lokal Tembe Nggoli Bima sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi dalam Perspektif Sustainable Development Goals Fitrah; Taufik Firmanto; Nasrullah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1627

Abstract

This study examines the legal protection of Tembe Nggoli, a traditional product from Bima, in the context of achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Using a mix-methods approach, the research found weak protection in both regulatory and practical aspects. The absence of specific local regulations, low legal literacy, and minimal institutional support are key challenges. Yet, local products have strong potential to improve welfare, preserve culture, and enhance economic competitiveness. Therefore, systematic and sustainable legal protection is essential to support the development of a local economy rooted in cultural wisdom.
Ratio Legis Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat Ikbal; Taufik Firmanto; Amar Ma'arij
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1656

Abstract

The establishment of Sumbawa Island Province as a new autonomous region (DOB) in West Nusa Tenggara reflects the spirit of decentralization and the aspirations of the community to achieve equitable development and efficient governance. This research uses a normative-juridical approach by examining relevant regulations, literature, and policy documents. The study shows that philosophically, the idea of ​​DOB is based on the principle of distributive justice, legally grounded in the 1945 Constitution and Law No. 23 of 2014, and sociologically supported by the demands of the Sumbawa Island community. However, administrative, economic, and human resource challenges demand a clear and sustainable development roadmap.
Tantangan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Bima Nabil Fajaruddin; Taufik Firmanto; Aman Ma'arij
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1708

Abstract

This study examines the level of participation of first-time voters in the 2024 Simultaneous Elections in Bima City, a strategic group in determining the nation's political direction. Based on legal, sociological, and philosophical approaches, it was found that first-time voter involvement is still influenced by a lack of political education, family factors, and the influence of social media. This study suggests the need to strengthen political education and the active role of educational institutions and the regional General Elections Commission (KPU). Bima City was chosen as the research location because it has a significant number of first-time voters and quite complex local political dynamics, making it representative in describing the political participation of the younger generation.
Dari Ma’at Ke Legitimasi Kekuasaan: Sejarah Dan Eksistensi Sistem Hukum Mesir Kuno Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Modern Agus Awaluddin; Sirajuddin; Chairul Fatihin; Taufik Firmanto; Iswanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3503

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran sentral Ma'at, prinsip kebenaran, keadilan, dan tatanan kosmik Mesir kuno, dalam membentuk teologi politik dan hukum era Firaun, serta warisannya dalam yurisprudensi modern. Ma'at, yang ditetapkan sejak penciptaan dari kekacauan (Nun) dan berlawanan dengan Isfet (ketidakadilan), berfungsi sebagai fondasi eksistensi dan standar etika yang mengatur hubungan manusia-dewa. Analisis mendalam menunjukkan bagaimana Firaun, sebagai 'Penguasa Ma'at', memanfaatkan prinsip ini untuk legitimasi politik dan otoritas yudisial terpusat melalui pejabat seperti Wazir, yang bertindak sebagai 'Imam Ma'at'. Meskipun kodifikasi hukum komprehensif jarang ditemukan, sistem peradilan Mesir menunjukkan koherensi signifikan melalui dekrit kerajaan dan tradisi. Lebih lanjut, temuan ini mengungkap pengaruh Ma'at pada sistem hukum Mediterania selanjutnya, menegaskan model etika Mesir Geru Maa sebagai nenek moyang konseptual bagi ho spoudaios dalam hukum Yunani dan paterfamilias dalam hukum Romawi, yang mendasari konsep orang yang rasional dalam hukum modern. Implikasinya, warisan Ma'at terletak pada penekanannya pada ketidakberpihakan sosial dan keadilan distributif, prinsip fundamental dalam etika hukum kontemporer dan pencarian global untuk akses universal terhadap keadilan.
Dialektika Hukum Islam Dan Modernitas Global: (Studi Historis Terhadap Perkembangannya di Indonesia) Firdaus; Muhamad Ajrin; Nur Mutmainnah; Wusiat; Taufik Firmanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3625

Abstract

Penelitian ini mengkaji dialektika antara hukum Islam dan modernitas global melalui analisis historis terhadap perkembangannya di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia berkembang secara dinamis seiring dengan perubahan sosial, politik, dan sistem hukum nasional, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan nilai-nilai hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis hukum Islam di Indonesia, mengkaji bentuk dialektika antara hukum Islam dan modernitas global, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis (historical approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia mengalami transformasi berkelanjutan melalui integrasi selektif ke dalam hukum nasional, reinterpretasi dalam praktik peradilan, serta respons adaptif terhadap tantangan modernitas seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan rasionalisasi hukum. Modernitas global tidak melemahkan hukum Islam, melainkan mendorong kontekstualisasi dan penguatan relevansinya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dialektika hukum Islam dan modernitas global berkontribusi pada terbentuknya sistem hukum nasional yang adaptif, pluralistik, dan berorientasi pada nilai keadilan.
Evolusi Hukum Hindu Dan Pembentukan Sistem Hukum India : Dari Tradisi Keagamaan Ke Tata Hukum Modern Fadli, Dzul; Herman; Maskur; Eka Turkiani; Firmanto, Taufik
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2033

Abstract

Evolusi hukum Hindu di India telah melalui beberapa periode sejarah dimulai dari Periode Kuno (Zaman Weda dan Klasik), Periode Abad Pertengahan, Periode Pengaruh Inggris (Era Kolonial), dan Periode Pasca-Kemerdekaan (Era Modern) yang bersumber dari teks keagamaan hingga proses penyusunan aturan, atau norma hukum modern di bawah pengaruh Inggris dan pasca-kemerdekaan. Agama Hindu, salah satu yang tertua di dunia, muncul di India dan berkembang melalui enam fase utama: Zaman Weda, Brahmana, Purana, Sangkaracharya, Bhakti, dan Hindu Modern sehingga Pembentukan sistem hukum India merupakan proses evolusioner yang bergerak dari akar tradisi keagamaan kuno menuju tata hukum modern yang sekuler dan pluralistik, yang sangat dipengaruhi oleh era kolonial Inggris. Penelitian bertujuan untuk menguraikan bagaiman evolusi sejarah terkait hukum agama hindu yang dimulai dari zaman weda hingga pembentukan sistem tata hukum hindu modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (historical approach) dan Metode kepustakaan yang menitikberatkan pada aspek kesejarahan untuk memahami suatu fenomena, masalah, atau subjek yang sedang dipelajari. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan hukum Hindu hingga pembentukan sistem hukum india yakni adanya nilai-nilai filosofi dalam hukum penciptaan, sumber hukum Hindu dari tradisi keagamaan ke tata hukum modern.
Dari Hukum Adat Ke Sistem Nasional: Sejarah Dan Perkembangan Hukum Di Indonesia Taufik Firmanto; Mahisa Mareati; Ronis; Ahkyar; Zufriadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3504

Abstract

Penelitian ini mengkaji evolusi Hukum Adat di Indonesia dari masa kolonial hingga era modern, menyoroti tantangan dan peluang dalam integrasinya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, termasuk pengakuan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pasal 18B UUD 1945 dan Putusan MK No. 35/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hukum Adat telah mendapatkan pengakuan formal, implementasinya masih terhambat oleh dualisme hukum dan konflik dengan undang-undang sektoral yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara Hukum Adat dan hukum nasional untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, rekomendasi untuk pengesahan RUU MHA menjadi prioritas guna memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat di tengah tantangan globalisasi hukum.
Menemukan Akar Restorative Justice Dalam Hukum Kuno: Refleksi Code Of Hammurabi Terhadap Pemabaharuan Sitem Hukum Di Indonesia Apriliani Rahmalillah; Abbas Abbas; Rusdin Rusdin; Abdin Abdin; Taufik Firmanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.3339

Abstract

Penelitian ini mengkaji akar historis restorative justice melalui refleksi terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Code of Hammurabi serta relevansinya bagi pembaruan sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin meluasnya penerapan restorative justice di Indonesia yang masih menghadapi tantangan konseptual dan filosofis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur restoratif dalam sistem hukum kuno serta menilai kontribusinya terhadap pembaruan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap teks hukum klasik, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Code of Hammurabi didominasi oleh paradigma retributif, terdapat mekanisme restitusi dan kompensasi yang mencerminkan nilai restoratif awal. Namun, mekanisme tersebut bersifat hierarkis dan tidak melibatkan korban secara aktif sehingga tidak sejalan dengan prinsip restorative justice modern. Dalam konteks Indonesia, restorative justice telah mengalami perkembangan signifikan melalui berbagai regulasi, termasuk sistem peradilan pidana anak dan KUHP baru, tetapi masih menghadapi kendala kultural, struktural, dan normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa refleksi historis terhadap Code of Hammurabi mempertegas keterbatasan keadilan retributif serta pentingnya penguatan kerangka restorative justice yang humanis, adil, dan akuntabel di Indonesia
Co-Authors -, Iswidodo A Adnan Abbas Abbas Abdin Abdin Adi Al Faisal Adnan Adnan Adnan Agus Awaluddin Ahkyar Ainun Wulandari Ainun Wulandari Aman Ma’arij Amar Ma'arij Amar Ma'arij Andi Andi Apriliani Rahmalillah Arief Budiono Arifin, Anas - Bima Indrayana Chairul Fatihin Charistian Charistian Damianus Wanda Ndapa Darmin Darmin, Darmin Dea Zara Avila Dediansyah Dzul Fadli DZURRIATAN THOIBAH E Erham Efi Nurnaningsih Eka Turkiani Erham Essy Puspitasari Fadli, Dzul Firdaus Firdaus Fitrah G Gufran Gufran Gufran Gufran Sanusi Gufran, Gufran Hadijah Hadijah Hadijah Hajairin Hardinandar, Fajrin Herman Herman Hikmah Hikmah Hikmah Hikmah I Ilyas Ihlas, Ihlas Ika Saputri Ikbal Iksan Ilham Ilyas Irfan Ardiansyah iswanto Iswidodo - Junaidin Kasmar Kasmar , Kasmar Khaerurrizal Khaerurrizal Khas Sukma Mulya Kusuma Wijaya, Edi M. Farizan Islam M. Irawan M. Noris M. Yahya M. Yahya Ma'arij, Aman Mahisa Mareati Maskur Masrin, Masrin Miskun, Miskun Muhamad Ajrin Muhamad Amin Muhammad Amin Muhammad Fauji Muhammad Rasyad Al Fajar Muhd Firmansyah MUHLIS RAMADHAN Munir Nabil Fajaruddin Nabila Nurul Safira Nasrullah Nastion, Nastion Nur Faiza Nur Mutmainnah Nuratika Nursani Nuruzzakiyah Salsabila Permata, Suyandi Puspitasari, Essy R Ridwan Radiatam Mardiah Rahmah, Nuzulul Ridwan Ridwan Ridwan, Ridwan Rizky Amelia Ronis Rosmiati Rosmiati Roy Moonti RR. Ella Evrita Hestiandari Rusdin Rusdin S Sukirman S Syamsuddin SABRIN Sahidah, Sahidah Sahrir Ramadhan Sahrul Ramadhan Salahudin Pakaya Sanusi, Gufran Saputri, Ika Sirajuddin Soaliha Nu’tiha Suherman Sukirman Sukirman Sukirman Suyandi Permata Syahrul Syamsuddin Vemansyah, Bimo Wira Purdiawan Putra Wusiat Yusrianto Kadir Z Zuhrah Zufriadi Zuhrah Zul Fadll