Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.653
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Hukum Volkgeist Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum NALAR: Journal Of Law and Sharia SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law and Justice Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Journal of Transcendental Law Journal of Excellence Humanities and Religiosity Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat
Firmanto, Taufik
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kolonisasi Lifeworld: Telaah Teori Kritis Jürgen Habermas atas Kerusakan Lingkungan di Bima Nusa Tenggara Barat Ardiansyah, Irfan; Hardinandar, Fajrin; Ridwan; Firmanto, Taufik
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis penyebab kerusakan lingkungan dengan menggunakan kacamata teori kritis Jürgen Habermas dan hubungan kolonisasi lifeworld oleh sistem dengan transformasi ekonomi politik yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Kabupaten Bima. Metode penelitian menggunakan pendekatan filosofis dan normatif-empiris. Temuan kami menunjukkan bahwa, kerusakan lingkungan disebabkan upaya pemerintah meningkatkan produksi pertanian, khususnya jagung. Program PUAP, PNPM, UPSUS, GRATIEKS mendorong perluasan lahan, mengakibatkan perambahan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan (PBPH) dibuat untuk memberikan batasan terhadap pemanfaatan hutan, namun secara paradoksal memungkinkan perambahan hutan untuk proyek strategis Nasional dan pemulihan ekonomi. Akhirnya, kami menemukan korespondensi yang kuat antara Teori Habermas, di mana sistem kapitalistik-libertarian telah mengkolonisasi dunia kehidupan (lifeworld) masyarakat Kabupaten Bima untuk merambah hutan dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Uma Lengge Masyarakat Adat Maria Kabupaten Bima: Realizing Food Security Based on Local Wisdom of Uma Lengge Maria Indigenous Community Bima Regency Taufik Firmanto; Gufran
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.282

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggali nilai kearifan local eksistensi Uma Lengge berupa lumbung pangan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat adat Maria Kabupaten Bima. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan menemukan nilai kearifan lokal berupa eksistensi Uma Lengge yang terbukti bermanfaat bagi masyarakat adat Maria Kabupaten Bima dalam menjaga ketahanan pangan dan menghindari ancaman bahaya krisis pangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima NTB. Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara/interview secara mendalam. Hasil atau Luaran menunjukan bahwa Uma Lengge berperan integral dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat adat Maria dengan menyediakan fasilitas penyimpanan, pusat perencanaan dan dukungan sosial budaya. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dan menjaga praktik tradisional, Uma Lengge membantu masyarakat mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan, menjamin ketersediaan pangan, dan melestarikan budaya mereka. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal dengan mempertimbangkan praktik Uma Lengge, berbagai langkah strategis dapat diambil. Praktik Uma Lengge yang berhubungan dengan penyimpanan pangan, perencanaan pertanian, dan pelestarian budaya dapat diintegrasikan dengan inovasi modern dan penyesuaian terhadap tantangan kontemporer. Kata Kunci: bima; kearifan lokal; ketahanan pangan; masyarakat adat maria; uma lengge
Legal Consequences of the Honorary Council's Decision on Ethical Violations by Constitutional Judges Arifin, Anas -; Firmanto, Taufik
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v5i1.28092

Abstract

This research aims: firstly to examine the position and authority of the Honorary Council, and secondly to examine the binding force and legal consequences of the Honorary Council's decisions. The method used is a normative legal research method with several approaches including: analytical approach, philosophical approach, statutory approach, conceptual approach and historical approach. The position of the Honorary Council is as a device established by the Constitutional Court to maintain and uphold the honor, nobility, dignity and Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges with authority, maintain the dignity and honor of the Constitutional Court, examine and decide on alleged violations of the Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges. can be done within a maximum period of 30 (thirty) working days from the time the report is recorded in e-BRLTP, and if the specified time is still in the process of being examined, it can be extended by another 15 (fifteen) working days. The decision of the Honorary Council has binding force for Constitutional Judges and the Constitutional Court. The legal consequences of the decision of the Honorary Council of the Constitutional Court are in the form of sanctions against judges who violate ethics, namely verbal warnings, written warnings, or dishonorable dismissal.
Juridical Analysis of Regional Government Policies in The Protection and Empowerment of Farmers in Bima Regency Vemansyah, Bimo; Firmanto, Taufik; Gufran, Gufran
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i2.374

Abstract

This study aims to analyze the regional government's policy in Bima Regency regarding the legal protection and empowerment of farmers. Referring to Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers, local governments are mandated to ensure farmers' welfare through legal protection, access to agricultural inputs, and capacity strengthening. This study adopts a mixed methods approach, integrating both normative (doctrinal) and empirical (non-doctrinal) legal research. The normative dimension examines statutory frameworks, while the empirical component captures socio-legal realities through field data. The findings indicate that although a regional regulation exists to support these efforts, its implementation faces numerous challenges such as limited budget, weak dissemination, inadequate infrastructure, and low farmer participation in policy-making and evaluation. The juridical analysis reveals a significant gap between legal norms and social realities, resulting in suboptimal policy execution. This study recommends a more participatory policy reformulation, strengthening of farmer institutions, and the utilization of digital technology to support sustainable agricultural development. [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Bima terkait perlindungan hukum dan pemberdayaan petani. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan petani melalui perlindungan hukum, akses terhadap sarana produksi pertanian, dan penguatan kapasitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yang menggabungkan penelitian hukum normatif (doktrinal) dan empiris (non-doktrinal). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kerangka regulasi, sedangkan pendekatan empiris bertujuan untuk menangkap realitas sosial-hukum melalui data lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan daerah yang mendukung upaya tersebut, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya sosialisasi, infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi petani dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Analisis yuridis mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dan realitas sosial, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan yang lebih partisipatif, penguatan kelembagaan petani, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.]
KEDUDUKAN MORAL DAN HUKUM DALAM BANGUNAN HUKUM INDONESIA Firmanto, Taufik
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v1i1.81

Abstract

Discoursing between law and morality is an interesting conversation among a legal scholars and jurists. Observing of legal developments are reviewed historically, the morality of jurisprudence from time to time undergoes sharp reductions. In the early stages of modern human civilization, the morality of jurisprudence still stands firmly on the foundation of the religion (christian). Moral judgments about good or bad, right or wrong, are consistently restored to the divine rules. Faced with the power of the church and the kings, came the antithesis of contradictory extreme thought, the idea that denied the existence of God or rejected the hegemony of religion and the church. The opposing of two rivals in concepts, theories and practices are concerning of the moral role of life. In turn, it had a significant influence on the development of jurisprudence in Europe at the time, leading to the spread of colonization in the eastern hemisphere.
Edukasi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bima Firmansyah, Muhd; Darmin, Darmin; Firmanto, Taufik; Ma'arij, Aman; Noris, M.; Rosmiati, Rosmiati
Journal of Excellence Humanities and Religiosity Vol. 2 No. 2 (2025): July (2025)
Publisher : Journal of Excellence Humanities and Religiosity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/joehr.v2i2.407

Abstract

Kesehatan Reproduksi Remaja Merupakan Kondisi Kesehatan Yang Menyangkut Masalah Kesehatan Organ Reproduksi, Yang Kesiapannya Dimulai Sejak Usia Remaja Ditandai Oleh Haid Pertama Kali Pada Remaja Perempuan Atau Mimpi Basah Bagi Remaja Laki-Laki. Kegiatan Ini Merupakan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Oleh Dosen Dan Mahasiswa Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima. Tujuan Dari Kegiatan Tersebut Adalah Untuk Menigkatkan Pengetahuan Dan Pemahaman Siswa/I Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Dan Mencegah Sejak Dini Terkait Kasus Kasus Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. Kegiatan Penyuluhann Ini Diikuti Oleh 32 Siswa/I. Metode Kegiatan Terdiri Dari 3 Tahap Meliputi Tahap Persiapan, Tahap Konfirmasi Kegiatan, Tahap Penyuluhan Dan Edukasi. Diharapkan Dengan Adanya Program Seperti Ini Dapat Menurunkan Dan Meminimalisir Risiko Masalah-Masalah Penyakit Menular Seksual Termasuk HIV/AIDS Kota Bima, Terbentuknya Perilaku Hidup Sehat, Serta Terpenuhinya Gizi Seimbang Yang Mendorong Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul.
Partisipasi Bermakna dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora Firmanto , Taufik; Gufran, Gufran
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.6174

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan fokus pada tema Partisipasi bermakna dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode Penelitian menggunakan penelitian Hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Hasil temuan menunjukkan, partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora telah dilaksanakan namun belum betul-betul diterapkan berdasar pada prinsip-prinsip hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan, hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Telah ada upaya-upaya sinergis yang dilakukan, namun pada praktiknya, partisipasi Masyarakat seringkali masih terjebak pada aspek prosedural dan insidental semata. Program partisipasi dilaksanakan untuk sekadar menunaikan kewajiban, menggugurkan perintah undang-undang. Belum terwujud kesadaran terencana secara kolektif antara Masyarakat dengan para pemangku kepentingan untuk betul-betul menerapkan partisipasi bermakna (meaningful participation) yang dilaksanakan berdasar pada pemenuhan prinsip-prinsip hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.
Kiprah Dan Usaha Muhammadiyah Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Sebagai Negeri Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur Firmanto, Taufik; Sanusi, Gufran
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v9i2.25

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum dengan kajian kiprah dan usaha Muhammadiyah mewujudkan negara hukum indonesia sebagai negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur. Tujuan dari artikel ini diharapkan tumbuh diskusi lebih serius dan upaya implementatif mewujudkan negara hukum Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana konsep negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur yang menjadi semangat pengabdian Muhammadiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Simpulan artikel ini menyajikan bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Gerakan Muhammadiyah telah mendampingi Negara Hukum Republik Indonesia, sejak dari meraih kemerdekaan, mempersiapkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, hingga saat ini menjaga dan merawat bangsa yang besar ini agar tetap bersatu dan berdaulat. Namun mesti disadari bahwa hingga saat ini, bangsa Indonesia masih berkutat menjalankan negara hukum formal. Sebagai negara hukum, bangsa ini lebih sibuk dengan prosedur formalitas, menegakkan hukum namun justeru abai pada esensi tujuannya untuk kemanusiaan dan kesejahteraan. Untuk itu bangsa ini perlu lebih fokus pada cita-cita kemerdekaan dan tujuan bangsa mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semangat mewujudkan baldatun thoyyibatun wa rabbhun ghaffur.
Pelaksanaan Tugas Polri Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 -, Iswidodo; Firmanto, Taufik; Amin, Muhammad
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i2.56

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis pelaksanaan tugas Polri guna mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudya situasi kamtibmas yang kondusif. Metode yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, antara lain; pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan historis. Hasil temuan menunjukkan bahwa sesuai fungsinya, Polri telah melaksanakan tugas guna mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudya situasi kamtibmas yang kondusif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara antara lain: Pertama, preventif: menerbitkan STR untuk panduan anggota melaksanakan Tindakan-tindakan pada masa pandemi dan masa transisi Normal Baru, Binmas, Sabhara, Lalu Lintas dan satker-satker lainnya terlibat aktif memberikan informasi dan penyadaran pada masyarakat. Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, misalnya dengan CCTV, drone, aplikasi-aplikasi online. Merangkul masyarakat dengan humanis, sehingga masyarakat yang terdampak Covid-19 secara kesehatan maupun secara ekonomi dapat survive. Kedua: preemtif: melakukan patrol-patroli dan razia-razia untuk mencegah kejahatan. Ketiga: penegakan hukum sebagai upaya terakhir bagi orang-orang yang melakukan perlawanan meski melanggar, termasuk memerintahkan pengendara motor dan mobil untuk putar balik karena larangan mudik Lebaran.
Culture Of Law: Transcendental Approach Ridwan, Ridwan; Firmanto, Taufik; Budiono, Arief
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i2.91

Abstract

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk membuat analisis perpskriptif terhadap tatanilai yang menjadi kultur hukum dengan menggunakan pendekatan transcendental.Metodologi: Penelitian ini merupupakan jenis penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, dimana hukum dimanakan sebagai kumpulan nilai, asas-asas dan moral yang memiliki misi suci kebenaran, dan keadilan.Temuan Utama: Agar hukum benar-benar menjadi mutiara, dan tempat persemaian kebenaran yang mengemban misi suci, maka ada beberapa tatanilai yang dibutuhkan dalam membangun kultur hukum (kesadaran hukum), yakni hukum harus menjadi alat integrasi social, sarana yang meningkatkan kualitas idividu, berhukum harus dipandu oleh standar moral, keadilan menjadi mahkota hukum, dan hukum harus mampu mendorong pembebasan. Penerapan penelitian ini: Hasil pemikiran ini dapat menjadi alternative pemikiran tata nilai dalam membangun kultur hukum oleh pengemban hukum dan masyarakat luas.Kebaruan/Originalitas dari penelitian ini: Kebaruan dari pemikiran ini adalah perspektif baru dalam kultur hukum dengan pendekatan transendental, berupa nilai yang yang menjadi kultur hukum yang dielaborasi dari berbagai pemikiran.Kata Kunci: Kultur, Hukum, Transendental, Tatanilai.
Co-Authors -, Iswidodo Adi Al Faisal Adnan Adnan Adnan Agus Awaluddin Ahkyar Ainun Wulandari Ainun Wulandari Alkhair, Alkhair Aman Ma’arij Amar Ma'arij Amar Ma'arij Andi Andi Arief Budiono Arifin, Anas - Bima Indrayana Chairul Fatihin Darmin Darmin, Darmin Dea Zara Avila Dediansyah Eka Turkiani Erham Fadli, Dzul Firdaus Firdaus Fitrah Gufran Gufran Gufran Sanusi Gufran, Gufran Hadijah Hadijah Hadijah Hajairin Hardinandar, Fajrin Herman Hikmah Hikmah Ihlas, Ihlas Ikbal Iksan Iksan Ilyas Irfan Ardiansyah Israjunna, Israjunna iswanto Iswidodo - Junaidin Kasmar Kasmar , Kasmar Khaerurrizal Khaerurrizal Khas Sukma Mulya Khatimah, Nur Husnul Kusuma Wijaya, Edi M. Noris M. Yahya Ma'arij, Aman Mahisa Mareati Maskur Masrin, Masrin Miskun, Miskun Muhamad Ajrin Muhamad Amin Muhammad Akbar Muhammad Amin Muhammad Rasyad Al Fajar Muhd Firmansyah Munir Nabil Fajaruddin Nasrullah Nastion, Nastion Ndapa, Damianus Wanda Nur Faiza Nur Mutmainnah Nuratika Nursani nursani, nursani Nuruzzakiyah Salsabila Permata, Suyandi Puspitasari, Essy Ramadhan, Sahrul Ramdin, Ramdin Ridwan Ridwan Ridwan, Ridwan Rizky Amelia Ronis Rosmiati Rosmiati Roy Moonti RR. Ella Evrita Hestiandari Sahidah, Sahidah Salahudin Pakaya Sanusi, Gufran Saputri, Ika Sirajuddin Suherman Sukirman Sukirman Sukirman Syahrul Syamsuddin Syamsuddin Vemansyah, Bimo Wira Purdiawan Putra Wusiat Yusrianto Kadir Zufriadi Zuhrah