Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.948
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Hukum Volkgeist Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) NALAR: Journal Of Law and Sharia SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law and Justice Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Journal of Transcendental Law Journal of Excellence Humanities and Religiosity Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Teras Pengabdian Masyarakat
Firmanto, Taufik
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kolonisasi Lifeworld: Telaah Teori Kritis Jürgen Habermas atas Kerusakan Lingkungan di Bima Nusa Tenggara Barat Ardiansyah, Irfan; Hardinandar, Fajrin; Ridwan; Firmanto, Taufik
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis penyebab kerusakan lingkungan dengan menggunakan kacamata teori kritis Jürgen Habermas dan hubungan kolonisasi lifeworld oleh sistem dengan transformasi ekonomi politik yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Kabupaten Bima. Metode penelitian menggunakan pendekatan filosofis dan normatif-empiris. Temuan kami menunjukkan bahwa, kerusakan lingkungan disebabkan upaya pemerintah meningkatkan produksi pertanian, khususnya jagung. Program PUAP, PNPM, UPSUS, GRATIEKS mendorong perluasan lahan, mengakibatkan perambahan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan (PBPH) dibuat untuk memberikan batasan terhadap pemanfaatan hutan, namun secara paradoksal memungkinkan perambahan hutan untuk proyek strategis Nasional dan pemulihan ekonomi. Akhirnya, kami menemukan korespondensi yang kuat antara Teori Habermas, di mana sistem kapitalistik-libertarian telah mengkolonisasi dunia kehidupan (lifeworld) masyarakat Kabupaten Bima untuk merambah hutan dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Uma Lengge Masyarakat Adat Maria Kabupaten Bima: Realizing Food Security Based on Local Wisdom of Uma Lengge Maria Indigenous Community Bima Regency Taufik Firmanto; Gufran
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.282

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggali nilai kearifan local eksistensi Uma Lengge berupa lumbung pangan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat adat Maria Kabupaten Bima. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan menemukan nilai kearifan lokal berupa eksistensi Uma Lengge yang terbukti bermanfaat bagi masyarakat adat Maria Kabupaten Bima dalam menjaga ketahanan pangan dan menghindari ancaman bahaya krisis pangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima NTB. Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara/interview secara mendalam. Hasil atau Luaran menunjukan bahwa Uma Lengge berperan integral dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat adat Maria dengan menyediakan fasilitas penyimpanan, pusat perencanaan dan dukungan sosial budaya. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dan menjaga praktik tradisional, Uma Lengge membantu masyarakat mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan, menjamin ketersediaan pangan, dan melestarikan budaya mereka. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal dengan mempertimbangkan praktik Uma Lengge, berbagai langkah strategis dapat diambil. Praktik Uma Lengge yang berhubungan dengan penyimpanan pangan, perencanaan pertanian, dan pelestarian budaya dapat diintegrasikan dengan inovasi modern dan penyesuaian terhadap tantangan kontemporer. Kata Kunci: bima; kearifan lokal; ketahanan pangan; masyarakat adat maria; uma lengge
Legal Consequences of the Honorary Council's Decision on Ethical Violations by Constitutional Judges Arifin, Anas -; Firmanto, Taufik
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v5i1.28092

Abstract

This research aims: firstly to examine the position and authority of the Honorary Council, and secondly to examine the binding force and legal consequences of the Honorary Council's decisions. The method used is a normative legal research method with several approaches including: analytical approach, philosophical approach, statutory approach, conceptual approach and historical approach. The position of the Honorary Council is as a device established by the Constitutional Court to maintain and uphold the honor, nobility, dignity and Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges with authority, maintain the dignity and honor of the Constitutional Court, examine and decide on alleged violations of the Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges. can be done within a maximum period of 30 (thirty) working days from the time the report is recorded in e-BRLTP, and if the specified time is still in the process of being examined, it can be extended by another 15 (fifteen) working days. The decision of the Honorary Council has binding force for Constitutional Judges and the Constitutional Court. The legal consequences of the decision of the Honorary Council of the Constitutional Court are in the form of sanctions against judges who violate ethics, namely verbal warnings, written warnings, or dishonorable dismissal.
Juridical Analysis of Regional Government Policies in The Protection and Empowerment of Farmers in Bima Regency Vemansyah, Bimo; Firmanto, Taufik; Gufran, Gufran
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i2.374

Abstract

This study aims to analyze the regional government's policy in Bima Regency regarding the legal protection and empowerment of farmers. Referring to Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers, local governments are mandated to ensure farmers' welfare through legal protection, access to agricultural inputs, and capacity strengthening. This study adopts a mixed methods approach, integrating both normative (doctrinal) and empirical (non-doctrinal) legal research. The normative dimension examines statutory frameworks, while the empirical component captures socio-legal realities through field data. The findings indicate that although a regional regulation exists to support these efforts, its implementation faces numerous challenges such as limited budget, weak dissemination, inadequate infrastructure, and low farmer participation in policy-making and evaluation. The juridical analysis reveals a significant gap between legal norms and social realities, resulting in suboptimal policy execution. This study recommends a more participatory policy reformulation, strengthening of farmer institutions, and the utilization of digital technology to support sustainable agricultural development. [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Bima terkait perlindungan hukum dan pemberdayaan petani. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan petani melalui perlindungan hukum, akses terhadap sarana produksi pertanian, dan penguatan kapasitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yang menggabungkan penelitian hukum normatif (doktrinal) dan empiris (non-doktrinal). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kerangka regulasi, sedangkan pendekatan empiris bertujuan untuk menangkap realitas sosial-hukum melalui data lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan daerah yang mendukung upaya tersebut, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya sosialisasi, infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi petani dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Analisis yuridis mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dan realitas sosial, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan yang lebih partisipatif, penguatan kelembagaan petani, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.]
KEDUDUKAN MORAL DAN HUKUM DALAM BANGUNAN HUKUM INDONESIA Firmanto, Taufik
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v1i1.81

Abstract

Discoursing between law and morality is an interesting conversation among a legal scholars and jurists. Observing of legal developments are reviewed historically, the morality of jurisprudence from time to time undergoes sharp reductions. In the early stages of modern human civilization, the morality of jurisprudence still stands firmly on the foundation of the religion (christian). Moral judgments about good or bad, right or wrong, are consistently restored to the divine rules. Faced with the power of the church and the kings, came the antithesis of contradictory extreme thought, the idea that denied the existence of God or rejected the hegemony of religion and the church. The opposing of two rivals in concepts, theories and practices are concerning of the moral role of life. In turn, it had a significant influence on the development of jurisprudence in Europe at the time, leading to the spread of colonization in the eastern hemisphere.
Edukasi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bima Firmansyah, Muhd; Darmin, Darmin; Firmanto, Taufik; Ma'arij, Aman; Noris, M.; Rosmiati, Rosmiati
Journal of Excellence Humanities and Religiosity Vol. 2 No. 2 (2025): July (2025)
Publisher : Journal of Excellence Humanities and Religiosity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/joehr.v2i2.407

Abstract

Kesehatan Reproduksi Remaja Merupakan Kondisi Kesehatan Yang Menyangkut Masalah Kesehatan Organ Reproduksi, Yang Kesiapannya Dimulai Sejak Usia Remaja Ditandai Oleh Haid Pertama Kali Pada Remaja Perempuan Atau Mimpi Basah Bagi Remaja Laki-Laki. Kegiatan Ini Merupakan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Oleh Dosen Dan Mahasiswa Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima. Tujuan Dari Kegiatan Tersebut Adalah Untuk Menigkatkan Pengetahuan Dan Pemahaman Siswa/I Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Dan Mencegah Sejak Dini Terkait Kasus Kasus Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. Kegiatan Penyuluhann Ini Diikuti Oleh 32 Siswa/I. Metode Kegiatan Terdiri Dari 3 Tahap Meliputi Tahap Persiapan, Tahap Konfirmasi Kegiatan, Tahap Penyuluhan Dan Edukasi. Diharapkan Dengan Adanya Program Seperti Ini Dapat Menurunkan Dan Meminimalisir Risiko Masalah-Masalah Penyakit Menular Seksual Termasuk HIV/AIDS Kota Bima, Terbentuknya Perilaku Hidup Sehat, Serta Terpenuhinya Gizi Seimbang Yang Mendorong Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul.
Partisipasi Bermakna dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora Firmanto , Taufik; Gufran, Gufran
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.6174

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan fokus pada tema Partisipasi bermakna dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode Penelitian menggunakan penelitian Hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Hasil temuan menunjukkan, partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora telah dilaksanakan namun belum betul-betul diterapkan berdasar pada prinsip-prinsip hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan, hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Telah ada upaya-upaya sinergis yang dilakukan, namun pada praktiknya, partisipasi Masyarakat seringkali masih terjebak pada aspek prosedural dan insidental semata. Program partisipasi dilaksanakan untuk sekadar menunaikan kewajiban, menggugurkan perintah undang-undang. Belum terwujud kesadaran terencana secara kolektif antara Masyarakat dengan para pemangku kepentingan untuk betul-betul menerapkan partisipasi bermakna (meaningful participation) yang dilaksanakan berdasar pada pemenuhan prinsip-prinsip hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.
Mediasi Oleh Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Dea Lanta Kabupaten Bima) Indrayana, Bima; Firmanto, Taufik; Kasmar, Kasmar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1489

Abstract

This study examines the role of village heads in mediating land dispute resolution through non-litigation channels in Lanta Village, Bima Regency. The background of this study is based on the high number of land dispute cases that are not resolved through the courts. The results of the study indicate that village heads have a central role as mediators trusted by the community, with a family and deliberation approach. In conclusion, mediation by village heads can be an alternative for effective, efficient, and equitable dispute resolution, although it still faces obstacles such as limited authority and potential conflicts of interest.
Tinjauan Yuridis terhadap Kendala Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Bima Faisal, Adi Al; Firmanto, Taufik; Ma'arij, Amar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1577

Abstract

The formation and expansion of villages in Bima Regency are part of decentralization efforts to improve public services and regional development. However, this policy faces several obstacles, such as unsynchronized regulations between central and local governments and weak institutional capacity. This study employs a normative juridical method through document analysis to examine legal aspects and implementation. The findings reveal that the village expansion process has not been optimal and does not fully adhere to the principles of good governance. Therefore, strengthening local regulations and cross-sectoral coordination is necessary to achieve effective, transparent, and accountable village expansion policies.
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Pariwisata Mada Oi Tampuro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Purdiawan Putra, Wira; Firmanto, Taufik; Gufran
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1598

Abstract

Mada Oi Tampuro tourism has significant potential as a leading destination in Bima Regency. However, its development still faces several structural and policy obstacles. This article analyzes the local government's policies in supporting tourism development in the area. The results indicate that the policies are not yet optimally integrated between planning, regulation, and community empowerment. It concludes that synergy between stakeholders, institutional strengthening, and sustainable infrastructure development are crucial.
Co-Authors -, Iswidodo Adnan Adnan Ainun Wulandari Ainun Wulandari Alkhair, Alkhair Aman Ma’arij Andi Andi Arief Budiono Arifin, Anas - Darmin Darmin, Darmin Dea Zara Avila Dediansyah Erham Faisal, Adi Al Fajaruddin, Nabil Firdaus Firmansyah, Muhd Fitrah Gufran Gufran Gufran Sanusi Gufran, Gufran Hadijah Hadijah Hadijah Hajairin Hardinandar, Fajrin Hikmah Hikmah Ihlas, Ihlas Ikbal Iksan, Iksan Ilyas Indrayana, Bima Irfan Ardiansyah Israjunna, Israjunna Iswidodo - Junaidin Kasmar , Kasmar Kasmar, Kasmar Khaerurrizal, Khaerurrizal Khas Sukma Mulya Khatimah, Nur Husnul Kusuma Wijaya, Edi M. Noris M. Yahya Ma'arij, Aman Ma'arij, Amar Masrin, Masrin Miskun, Miskun Muhamad Amin Muhammad Akbar Muhammad Amin Muhammad Rasyad Al Fajar Munir Nasrullah Nastion, Nastion Ndapa, Damianus Wanda Nur Faiza Nuratika Nursani nursani, nursani Nuruzzakiyah Salsabila Permata, Suyandi Purdiawan Putra, Wira Ramadhan, Sahrul Ridwan Ridwan Ridwan, Ridwan Rizky Amelia Rosmiati Rosmiati Roy Moonti RR. Ella Evrita Hestiandari Sahidah, Sahidah Salahudin Pakaya Sanusi, Gufran Saputri, Ika Suherman Sukirman Sukirman Sukirman Syahrul Syamsuddin Syamsuddin Vemansyah, Bimo Yusrianto Kadir Zuhrah