Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Legal Implications of Electronic Contracts in Civil Law: A Case Study in the Digital Era Simamora, Pinta N. S.; Ginting, Grenaldo; Rantung, Cindy Mariam Magdalena; Kaunang, Pingkan Dewi; Dewi, Putri Maha
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 3 (2025): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i3.1272

Abstract

This study explores the legal implications of electronic contracts (e-contracts) within the framework of Indonesian civil law, emphasizing the challenges and opportunities presented by digital transactions in the contemporary marketplace. Utilizing a qualitative research methodology, data were collected through literature reviews, document analysis, and semi-structured interviews with legal practitioners, academics, and e-commerce representatives. The findings reveal three key themes: Legal Validity, highlighting issues related to authentication and evidence admissibility; Legal Clarity, underscoring the need for specific regulations governing e-contracts and emerging technologies like smart contracts; and Consumer Protection, addressing jurisdictional complexities and the necessity for enhanced consumer awareness. The study concludes that while Indonesia recognizes e-contracts as legally binding, significant gaps remain in the regulatory framework that must be addressed to foster trust and innovation in the digital economy. Recommendations include developing clearer regulations, improving authentication processes, and strengthening consumer protection laws. This research contributes to the ongoing discourse on electronic contracting in Indonesia, providing insights that are essential for stakeholders navigating the evolving landscape of digital transactions.
Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Pembinaan Narapidana Ginting, Grenaldo; Wendur, Jhonly; Wowor, Karel; Bawembang, Nopesius; Polii, Johanis
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2467

Abstract

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara meneliti studi bahan kepustakaan atau library research. Pembinaan Top Down Approach adalah bentuk pembinaan dengan melakukan pembinaan dari atas ke bawah. Pembinaan ini diterapkan oleh petugas lapas terhadap narapidana sesuai dengan kemampuan dan kepribadian narapidana. Pembinaan Bottom Up Approach merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya. Metode Top Down Approach atau pembinaan dari atas kebawah dapat kita ketahui pada waktu petugas menghimbau narapidana untuk menjalankan wujud pembinaan kepribadian yang disediakan Lapas tanpa terkecuali misalnya ibadah sesuai dengan kepercayaannya.
Diplomacy and International Law ASEAN's Role in the South China Sea Conflict Amer, Nabih; Ginting, Grenaldo; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Utama, Liza; Suci Meinarni, Ni Putu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8239

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kekuatan geopolitik Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut Cina selatan dalam persepsi kekuatan dan diplomasi militer. Penelitian ini merupakan sebuah kajian pustaka metode kualitatif dengan menggunakan teknik historis di mana data penelitian didapatkan dari berbagai literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan dan sumber-sumber lainnya yang dipublikasi baik secara domestik maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan termasuk sebagai negara claimant dalam sengketa Laut Cina Selatan, sebagai negara bagian dari ASEAN dengan ketertarikan nasional di wilayah Laut Cina Selatan, Indonesia berperan aktif dalam mengawasi kedaulatan negara, terutama pada kasus kedaulatan Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia beserta seluruh jajaran pertahanan yang terlibat terus memantau dinamika yang terjadi di Laut China Selatan serta mendorong perdamaian negara-negara ASEAN melalui upaya diplomasi perdamaian di tingkat bilateral dan regional dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan dalam rangka melindungi kestabilan keamanan. Tindakan diplomatik dan militer Indonesia dapat dikatakan berhasil seiring dengan hasil signifikan dari Kerjasama bilateral dan internasional dalam menghadapi ketegangan di Laut China Selatan. Kedepannya, koordinasi antar institusi nasional Indonesia terus ditingkatkan guna melindungi kepentingan nasional Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan dapat dipusatkan pada upaya bilateral, regional (pertemuan Menteri Luar Negeri maupun melalui aktor legislatif seperti ASEAN Inter-Parlimentary Assembly dan forum internasional dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian di ASEAN.
Kajian Hukum Penerapan Ketentuan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Ginting, Grenaldo
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2442

Abstract

Corruption is categorized as an extraordinary crime where the impact can be very detrimental to the country and can even have a very bad impact on the economy and development of the country. Efforts to deal with and eradicate criminal acts of corruption as meant in Law Number 31 of 1999 which has been amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, put forward several important points and main ideas and are considered capable of providing a deterrent effect against the perpetrators of this extraordinary crime, namely the principle of reversed proof and severe legal sanctions, including the death penalty. This research is a normative legal research. The main characteristics of normative legal science research in conducting legal studies are primary and secondary legal materials, using interpretation methods, and using normative juridical analysis. The result of this research is that the regulation on capital punishment in the PTPK Law is stated in Article 2 paragraph (2) which formulates "in the event that a criminal act of corruption as referred to in paragraph (1) is committed in certain circumstances the death penalty can be imposed". The specific situation in question is a situation that can be used as a reason for criminal aggravation for perpetrators of corruption, namely if the crime is committed against funds earmarked for overcoming a dangerous situation. Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution formulates that: "Indonesia is a state based on law". The consequence of a rule of law is the protection of human rights, including the right to life. Thus, the imposition of death penalty for corruptors who have been hampered by human rights issues, especially the right to life can be upheld.