Articles
<![CDATA[Permodelan Tsunami dan Implikasinya Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Palu ]]>
<![CDATA[Pratomo, Rahmat Aris]]>;
<![CDATA[Rudiarto, Iwan]]>
<![CDATA[ JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA Vol 9, No 2 (2013): JPWK Vol 9 No 2 June 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Pembangunan Wilayah dan Kota,Undip ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1951.989 KB)
|
DOI: 10.14710/pwk.v9i2.6534
<![CDATA[The City of Palu, Central Sulawesi is one of the regions in Indonesia which are vulnerable to tsunami and require a preventive action plan and mitigation to reduce potential risks. This study analyzed tsunami inundation zones and their implications regarding disaster mitigation in the city. This study employed quantitative approach using Geographical Information System (GIS) to map tsunami disaster prone areas. Cost Distance was used to model tsunami disaster; spatial analyst and network analyst were used to analyze the level of danger, vulnerability, and risk of tsunami, and also the establishment of evacuation routes. Analysis indicated the followings: (1) The City of Palu has large potential for tsunami inundation, (2) tsunami danger area comprises 9,63% of total city area, (3) tsunami vulnerable area 9,83% of total city area, (4) tsunami risk area 3,83% of total city area, and (5) there are 50 shelters acting as evacuation points and 108 evacuation routes in around the city. The built up area around the coast of Palu Bay area was identified as having high risk of tsunami disaster. Evacuation routes are scattered in the built up areas with the number of routes corresponding to population density.]]>
<![CDATA[Guna Lahan di Kawasan Sekitar Bandar Udara Mutiara Kota Palu ]]>
<![CDATA[Pratomo, Rahmat Aris]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Eddi Basuki]]>;
<![CDATA[Prayitno, Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol 1, No 1 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kondisi perkembangan lahan terbangun di kawasan sekitar Bandar Udara Mutiara terutama pada jalur yang sejajar dengan daerah landasan pacu sebagai area lepas landas maupun jalur pendaratan pesawat di Bandar Udara Mutiara semakin meningkat hingga kini. Kawasan tersebut berkembang menjadi sebuah kawasan dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi sehingga dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Belum adanya dokumen yang mengatur secara khusus guna lahan kawasan sekitar bandara akan menimbulkan kesemerawutan perkembangan kota. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah dengan mendeskripsikan karakteristik fisik dan perkembangan guna lahan di wilayah studi dari tahun 1998 hingga tahun 2008 yang merupakan tahun awal realisasi pengembangan Bandar Udara Mutiara, mengetahui kemampuan lahan di wilayah studi sebagai salah satu acuan pengembangan kawasan terbangun di wilayah studi, mengetahui dampak aktivitas penerbangan terhadap lingkungan di sekitar Bandara Udara Mutiara yang meliputi batasan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan batasan Kawasan Kebisingan. Hasil akhir dari studi ini berupa guna lahan di kawasan sekitar Bandar Udara Mutiara.Kata kunci : guna lahan, Bandar Udara Mutiara]]>
<![CDATA[RURAL FLASH-FLOOD BEHAVIOR IN GOUYAVE WATERSHED, GRENADA, CARIBBEAN ISLAND ]]>
<![CDATA[Rahmat Aris Pratomo]]>;
<![CDATA[Victor Jetten]]>;
<![CDATA[Dinand Alkema]]>
<![CDATA[ Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning Vol 3, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1810.43 KB)
|
DOI: 10.14710/geoplanning.3.2.161-170
<![CDATA[Flash-flood is considered as one of the most common natural disasters in Grenada, a tropical small state island in Caribbean Island. Grenada has several areas which are susceptible to flooding. One of them is Gouyave town which is located in the north-west of Grenada. Its land-use types are highly dominated by green areas, especially in the upper-part of the region. The built-up areas can only be found in the lower-part of Gouyave watershed, near the coastal area. However, there were many land conversions from natural land-use types into built-up areas in the upper-part region. They affected the decrease of water infiltration and the increase of potential run-off, making these areas susceptible to flash-flood. In addition, it is also influenced by the phenomenon of climate change. Changes in extreme temperature increase higher potential of hurricanes or wind-storm, directly related to the potential escalation of flash-flood. To develop effective mitigation strategies, understanding the behavior of flash-flood is required. The purpose of this paper was to observe the behavior of flash-flood in Gouyave watershed in various return periods using OpenLISEM software. It was used to develop and analyse the flash-flood characteristics. The result showed that the climatic condition (rainfall intensity) and land-use are influential to the flash-flood event. Flash-flood occurs in 35 and 100 years return period. Flash-flood inundates Gouyave’s area in long duration, with below 1 m flood depth. The flood propagation time is slow. This condition is also influenced by the narrower and longer of Gouyave basin shape. To develop flash-flood reduction strategies, the overall understanding of flash-flood behavior is important. If the mitigation strategy is adapted to their behavior, the implementation will be more optimum.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI POTENSI MULTI-BENCANA DI KABUPATEN LANDAK KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[A Wahyuningtyas]]>;
<![CDATA[Rahmat Aris Pratomo]]>
<![CDATA[ Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning Vol 2, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1439.429 KB)
|
DOI: 10.14710/geoplanning.2.1.10-21
<![CDATA[One of the important aspects in studies on regional potentials and problems is the sectoral issues in a disaster. It is because disaster is an event or series of events, caused whether by natural or unnatural factors that inflict damages and losses to people and the environment. Landak Regency (Kabupaten) is categorized highly disaster-prone region by the National Disaster Management Agency (BNPB). The aim of this research is to identify the disaster-prone area of Kabupaten Landak. The identification is based on assessment variables of multi-hazards that may occur and threat Kabupaten Landak. The analysis has used geographic information systems, scoring and weighting techniques. Disaster vulnerability was measured based on the existing physical aspects, such as land use, land slope, soil type, and others. It is an explorative and evaluative research with a mix of qualitative and quantitative approaches. The results show that there are disaster potential hazards in Landak Regency, such as flood, landslide, cyclone, bushfire, and forest-fire. Each potential hazard has different vulnerability level and different distribution area based on the risk assessment. © 2015 GJGP UNDIP. All rights reserved]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PEMBANGUNAN KOTA BARU TERHADAP PERUBAHAN FISIK KAWASAN DAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT LOKAL: STUDI KASUS PEMBANGUNAN KOTA HARAPAN INDAH, BEKASI ]]>
<![CDATA[Rahmat Aris Pratomo]]>;
<![CDATA[Susiyowati Indah Ayuni]]>;
<![CDATA[Dwi Fitrianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengembangan Kota Vol 9, No 2: Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1177.299 KB)
|
DOI: 10.14710/jpk.9.2.204-214
<![CDATA[Ketidakmampuan kota utama dalam menerima tekanan akibat peningkatan aktivitas perkotaan telah mendorong terjadinya perluasan pembangunan ke daerah pinggiran. Fenomena ini juga terlihat pada daerah pinggiran Kota Jakarta dan Kota Bekasi dengan adanya pembangunan Kota Harapan Indah (KHI) yang dianggap sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan perkotaan, memperluas ketersediaan perumahan dan infrastruktur, dan mengurangi disparitas antara kota utama dan daerah pinggiran kota. Pembangunan skala besar selain mengubah fisik kawasan pinggiran, juga tampak memberikan konsekuensi terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal. Mereka yang awalnya mendiami dan menggantungkan kehidupannya pada kawasan tersebut tampak mengalami pemindahan baik secara langsung (primary displacement) maupun tidak langsung (secondary displacement). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pembangunan kota baru terhadap perubahan fisik kawasan dan kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami pemindahan akibat pembangunan. Selain itu penelitian ini juga menginvestigasi bagaimana hubungan antara karakteristik ekonomi masyarakat lokal yang mengalami pemindahan dengan tipe dan penyebab pemindahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan GIS untuk overlay data spasial dan pengujian statistik chi-square. Hasil temuan membuktikan bahwa terjadi perubahan fisik kawasan berupa perubahan penggunaan lahan yang signifikan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur perkotaan. Selain itu, sebesar 89% masyarakat lokal mengalami tipe pemindahan langsung akibat pembangunan kota baru. Hasil statistik memperlihatkan bahwa tipe pemindahan berkorelasi kuat dengan jenis pekerjaan setelah pemindahan maupun jumlah pendapatan setelah pemindahan. Sedangkan penyebab masyarakat lokal mengalami pemindahan berhubungan erat dengan jenis pekerjaan setelah pemindahan, serta pendapatan baik sebelum dan setelah pemindahan.]]>
<![CDATA[Keberlanjutan Wilayah: Keterkaitan Desa-Kota dalam Aktivitas Minapolitan di Kabupaten Malang ]]>
<![CDATA[Wawargita Permata Wijayanti]]>;
<![CDATA[Rahmat Aris Pratomo]]>
<![CDATA[ Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Vol. 3 No. 3 (2019): Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangu ]]>
Publisher : <![CDATA[P4W LPPM IPB ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.927 KB)
|
DOI: 10.29244/jp2wd.2019.3.3.180-188
<![CDATA[Regional Sustainability: Rurban Linkage on the Context of Minapolitan Activity in Malang Regency A rurban linkage is one of the aspects to achieve sustainable regional development, which emphasizes on balancing functions and interrelationships between rural and urban. This linkage is very important to increase the chain of economic activity, including on developing minapolitan area. However, due to bias of rural and urban function, the linkage between urban and rural became difficult to be actualized, thus creates an increasing gap between the regions. This research aims to determine the typology of rural and urban and its relationship in minapolitan activity in Malang Regency. The analysis is carried out using cluster analysis in order to determine rural and urban typology in Malang Regency. Furthermore, it is continued by using rurban linkage matrix for mapping linkages of minapolitan activities. Results show that majority of districts (20 out of 33 districts) in Malang Regency are included in the category of highly rural and only 3 districts have strong urban characteristics (rurban type A). In relation to the minapolitan, rurban linkage has begun to be well formed on fishing activity. Meanwhile, linkage in aquaculture is hard to be formed due to the development of minapolitan activity that tend to be stagnant, specifically only developing at producing areas. Findings can be used as consideration for formulating rurban linkage strategies on developing minapolitan activity.]]>
<![CDATA[Implementasi Instrumen Zoning Regulation dalam Penanganan Lahan Kritis di DTA Kaskade Mahakam ]]>
<![CDATA[Luhur Bintang Taufan]]>;
<![CDATA[Rahmat Aris Pratomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 10, No 2 (2022): August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jwl.10.2.151-165
<![CDATA[The rapid growth of critical land in the Mahakam Cascade catchment area has caused environmental damage and land degradation. There was an increase in this critical land during the last ten years in this area. It was recorded that about 15.54% of the critical land area increased from 2013 to 2018. The condition of land degradation continuously occurs due to increased land use complexity, which does not match the characteristics of the land. As a result, the carrying capacity of the land is getting worst. In responding to this condition, it is necessary to have a different instrument to handle these critical lands. This study aims to formulate directions for handling critical land in the Mahakam Cascade DTA based on the direction of critical land zoning. The first stage was to determine the zoning of critical land vulnerability levels to determine critical land zoning using the weighted overlay method. The following stage was to formulate directives on land management and use with zoning regulations using the Delphi analysis method for key stakeholders. The main findings show that six zoning classifications of critical land are divided into three protected and cultivated areas. From these findings, directions are then drawn up for critical handling of land with the concept of zoning regulation covering land use functions (permitted, limited permitted, conditionally permitted, and prohibited). The zoning regulation directive adjusts to the criticality level of the land and its use function as well as conservation and rehabilitation techniques, i.e., civil engineering approach and irrigation, vegetative, infiltration and drainage wells, which have different settings in each zoning criticality level of critical land.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kawasan Kumuh Pulau-Pulau Kecil (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Padei Laut, Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali) ]]>
<![CDATA[Rahmat Aris Pratomo]]>;
<![CDATA[Khairinrahmat]]>;
<![CDATA[Rezki Awalia]]>
<![CDATA[ COMPACT: Spatial Development Journal Vol 1 No 1 (2022): COMPACT ]]>
Publisher : <![CDATA[Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1914.686 KB)
|
DOI: 10.35718/compact.v1i1.735
<![CDATA[Permukiman kumuh menjadi salah satu masalah kompleks dalam penataan ruang. Penanganan kawasan ini juga sekaligus merupakan perwujudan salah satu upaya bersama para pelaku pembangunan dalam mencapai perkembangan kota yang berkelanjutan. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi dan holistik didukung dengan perencanaan penanganan yang terpadu. Pemerintah Indonesia saat ini telah berupaya keras dalam menangani perumahan dan permukiman kumuh dengan salah satu programnya yaitu “zero kumuh”. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kurang lebih 41% dari keseluruhan pulaunya di huni oleh masyarakat, pembangunan pulau-pulau kecil di Indonesia tentu saja menghadapi tantangan yang sangat besar, termasuk permasalahan permukiman kumuh. Bahkan, masalah kumuh ini tampak telah menjadi masalah laten yang dialami oleh pulau-pulau kecil, tidak terkecuali di Padei laut, Menui Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kekumuhan permukiman di pulau-pulau kecil dengan fokus terhadap aspek fisik dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan Teknik analisis skoring mengacu pada Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 sebagai standar penilaian tingkat prioritas kekumuhan. Temuan penelitian menunjukan bahwa tingkat kekumuhan permukiman kumuh Padei Laut adalah prioritas 2 yang berarti klasifikasi kumuh sedang. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman terhadap karakteristik permukiman kumuh di wilayah pulau-pulau kecil.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor Penghambat Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah ]]>
<![CDATA[Resty Annisa Kusnadi]]>;
<![CDATA[Mohtana Kharisma Kadri]]>;
<![CDATA[Rahmat Aris Pratomo]]>;
<![CDATA[Arief Hidayat]]>
<![CDATA[ COMPACT: Spatial Development Journal Vol 2 No 2 (2023): COMPACT ]]>
Publisher : <![CDATA[Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35718/compact.v2i2.910
<![CDATA[In order to guarantee legal certainty regarding land ownership and control, the government is conducting land registration throughout Indonesia. Based on data quoted from the 2022 Integration DAK Document, it is stated that Kampung Pasole Banar has land problems, namely the lack of ownership of land title certificates. The formulation of the problem in this study is what are the inhibiting factors of the community in registering land in the RT. 17 Village of Pasole Banar, Sidodamai Village from the public's perception. The type of research used in this research is quantitative research with exploratory factor analysis methods. The results of the study show that the community's inhibiting factors in land registration at RT. 17 Kampung Pasole Banar Sidodamai Village is divided into two, namely the inhibiting factors from the community and the inhibiting factors from the government.]]>
<![CDATA[Dampak Embung Sempaja Terhadap Intensitas Kejadian Banjir Pada Simpang Empat Sempaja, Kota Samarinda ]]>
<![CDATA[Tasya Yumna Agustin]]>;
<![CDATA[Mohtana Kharisma Kadri]]>;
<![CDATA[Rahmat Aris Pratomo]]>;
<![CDATA[Umar Mustofa]]>
<![CDATA[ COMPACT: Spatial Development Journal Vol 2 No 2 (2023): COMPACT ]]>
Publisher : <![CDATA[Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35718/compact.v2i2.912
<![CDATA[Penanganan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi banjir yang terjadi pada simpang empat sempaja yaitu dengan pembangunan embung. Dampak dari keberadaan embung sempaja hanya mampu mengurangi durasi tergenangnya air banjir. Namun embung sempaja dinilai minim akan perawatan, hal ini dapat menyebabkan kurang optimalnya embung sempaja dalam menampung air. Dengan melihat permasalahan ini maka dilakukan pendelineasian area yang terdampak banjir untuk mengetahui area yang terdampak banjir sebelum dan sesudah adanya embung agar dapat menilai dampak embung sempaja terhadap intensitas kejadian banjir pada simpang empat sempaja. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan Partisipatory Mapping atau pemetaan partisipatis.Dengan menggunakan analisis deskriptif hasil pemetaan yang dilakukan masyarakat akan didapatkan hasil berupa peta luasan area yang terdampak banjir sebelum dan sesudah adanya embung yang akan dijelaskan secara deskriptif.]]>
