Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.749
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Elkom: Jurnal Elektronika dan Komputer YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah International Journal of Law Reconstruction Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Halu Oleo Law Review Mesin Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Jurnal Jatiswara Justisia Ekonomika El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam Sakina: Journal of Family Studies Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Istinbath : Jurnal Hukum MEANS (Media Informasi Analisa dan Sistem) Prophetic Law Review Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika Invest Journal of Sharia & Economic Law NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) INFORMATIKA Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Kartika: Jurnal Studi Keislaman MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law Jurnal Antologi Hukum Journal of Technology Informatics and Engineering Constitution Journal Journal of Economics, Law, and Humanities El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Ilmiah Sistem Informasi JIMEB: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Abstrak: Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media dan Desain Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Ignite: Journal Islamic Global Network for Information Technology and Entrepreneurship Lex Scientia Law Review Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Indonesian Journal of Sharia and Socio-Legal Studies Journal of Engineering, Electrical and Informatics Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen
Lukman Santoso
IAIN Ponorogo
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 93 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 93 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PERBANDINGAN SISTEM CIVIL LAW DAN HUKUM ISLAM SERTA INTERAKSINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Santoso, Lukman
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study efforts to explore the comparation two legal systems, that are Islamic law and civil law that color historical system legal of Indonesia. Civil law system more emphasizes the written tradition of law, while Islamic legality system which tends the moral-religious values. This study also examines how civil law and Islamic law synergy each other and also interact in implementating legal system in Indonesia. From the comparison of the two legal system above, it can be concluded. First, there is a distinction between civil law system and islamic legal system, in the legal principles and characteristic. Some of that distinction includes, basicly civil law emphasizes the written law that is the an heritage of Roman tradition, while Islamic law more emphasizes the moral-religious values which is sourced from revelation. Moreover, civil law system tends rigid and textual meanwhile Islamic law system looks more dynamic and flexible or electric. Second, in development of Indonesian legal system, even though initially it is more characteristic of Civil Law, but Islamic legal System can also synergy, besides of course common law system and custom law. Interaction of Islamic law in Indonesian legal system which is in any regulation, in particular of Islmaic privat law, for example the marriage and heritage. In variety of legal system that synergies and completes each other, surely shows that Indonesian legal system is efforting to realise an Indonesian legal system that characterized of Indonesia. Kajian ini berupaya mengeksplorasi perbandingan dua sistem hukum, yakni islamic law dan civil law system yang mewarnai perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia. Sistem civil law lebih mengedepankan tradisi hukum tertulis, sementara sistem hukum Islam (Islamic legality system) yang mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan. Kajian ini juga akan mengupas bagaimana civil law dan hukum Islam bersinergi serta berinteraksi dalam implementasi sistem hukum di Indonesia. Dari kajian perbandingan dua sistem hukum diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Terdapat perbedaan antara civil law system dengan islamic law system, dalam hal prinsip-prinisp dan karakteristik berhukum. Beberapa perbedaan itu diantaranya, secara mendasar civil law lebih mengedepankan hukum tertulis yang merupakan warisan tradisi Romawi, sementara hukum Islam lebih mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan yang bersumber dari wahyu. Selain itu, sistem hukum sipil cenderung kaku dan tekstual sementara sistem hukum Islam tampak lebih dinamis dan fleksibel atau eklektik. Kedua, dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, meski awalnya lebih berkarakter Civil Law, namun sistem hukum Islam juga dapat bersinergi, selain juga tentunya common law system dan hukum adat. Interaksi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia terlihat dalam berbagai regulasi, khususnya hukum perdata Islam, semisal perkawinan dan warisan. Dalam keaneka ragaman sistem hukum yang saling bersinergi dan melengkapi, tentu menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tengah mewujudkan suatu sistem hukum Indonesia yang berkarakteristik ke-Indonesia-an.
KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN TANPA BEA MATERAI Santoso, Lukman
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2017): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v14i1.742

Abstract

Legal Commitments in essence is the governing law of interest between individuals. Subject engagement in the modern era, there are all kinds nomenclature attached to a deed of contract. This paper aims to peel around Strength Without Legal Deed Stamp Duty. Functions seal as defined in the law No. 13 is a tax on documents used by the people in the traffic law to prove a situation, the fact and deed that is civil. Submitted written evidence in civil procedure should be affixed with a seal to be used as evidence in court. But this does not mean the absence of the stamp in written evidence causing it unlawful legal act performed, only the deed of legal actions that do not qualify to be used as evidence in court. As for determining the validity of the deed of contract is pursuant to Article 1320 of the Civil Code. Hukum Perikatan pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur tentang kepentingan antara perseorangan. Perihal perikatan di era modern, muncul beragam nomenklatur yang melekat dalam sebuah akta perjanjian. Tulisan ini bertujuan mengupas seputar Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Tanpa Bea Materai. Fungsi meterai yang sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang No 13 Tahun adalah sebagai pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum untuk membuktikan suatu keadaan, kenyataan dan perbuatan yang bersifat perdata. Alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi meterai agar dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Namun hal ini bukan berarti dengan tiadanya materai dalam alat bukti tertulis menyebabkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, hanya saja akta dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Adapun yang menentukan sahnya akta perjanjian adalah sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.
Transformasi Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Digital Ahsan, Ikhwan Fuad; Santoso, Lukman
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v16i2.1703

Abstract

E-commerce merupakan bentuk transaksi perdagangan yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan e-commerce di Indonesia juga menimbulkan masalah-masalah yang baru. Dari data YLKI, didapati bahwa pengaduan terhadap e-commerce menempati peringkat ketiga dari 781 pengaduan langsung dan 1.038 pengaduan melalui telepon. Di mana salah satu permasalahan utamanya adalah penyelesaian sengketa. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai cara penyelesaian sengketa e-commerce. Sehingga para pihak memiliki kebebasan dalam memilih penyelesaian sengketa berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang paling dasar yang dilakukan tanpa adanya pihak ketiga. Sehingga rahasia para pihak tetap terjaga. Namun dalam e-commerce dimungkinkan para pihak berada di tempat yang jauh di mana membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak untuk melakukan pertemuan dan negosiasi langsung. Sedangkan dalam negosiasi online tidak terhalang oleh tempat, batas waktu dan biaya. Para pihak hanya dituntut untuk melakukan penawaran dan permintaan secara online dalam menentukan penyelesaian sengketa yang dipilih. Efektifitas dan efiensi begitu nampak dalam negosiasi online. Namun dalam negosiasi online tidak ada sentuhan kemanusiaan sehingga tidak ada aspek emosional antara para pihak yang memberikan kesan yang berbeda.
The Efficient Approach in Peer-to-Peer Systems to Achieve High Efficiency Lukman Santoso; Marcus Gunadi Wibawa; Muhamad Syarifudin; Priyadi Priyadi; Titi Christiana
Journal of Technology Informatics and Engineering Vol. 1 No. 2 (2022): August: Journal of Technology Informatics and Engineering
Publisher : University of Science and Computer Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jtie.v1i2.137

Abstract

Peer-to-peer systems nowadays are widely used because of the scalability and high reliability. File replication and consistency maintenance are widely used techniques to achieve high system performance. These techniques are connected to each other. The connection of these techniques is consistency maintenance is needed in file replication to keep the consistency between a file and the replicas. Traditional file replication and consistency maintenance methods need a high cost. The usage of IRM (Integrated file Replication and Consistency Maintenance inP2P systems) which will achieve high efficiency at a significantly lower cost can be used to solve this problem. IRM reduces redundant file replicas, consistency maintenance overhead, and unnecessary file updates.
Optimizing AI Performance in Industry: A Hybrid Computing Architecture Approach Based on Big Data Dewi, Maya Utami; Santoso, Lukman; Santoso, Agustinus Budi
Journal of Technology Informatics and Engineering Vol. 3 No. 3 (2024): December (Special Issue: Big Data Analytics) | JTIE: Journal of Technology Info
Publisher : University of Science and Computer Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jtie.v3i3.201

Abstract

In the era of Industry 4.0, integrating artificial intelligence (AI) and big data analytics in the industrial sector demands high-performance computing infrastructure to handle increasingly complex and voluminous datasets. This study investigates the optimization of AI performance by implementing a hybrid computing architecture, integrating CPUs, GPUs, FPGAs, and edge-cloud computing. The research aims to enhance processing speed, model accuracy, and energy efficiency, addressing the limitations of standalone computing systems. A quantitative methodology was employed, using over 1 TB of industrial data from IoT sensors and production logs. A hybrid architecture was implemented with dynamic workload scheduling to distribute tasks efficiently across computational components. Performance metrics included processing time, model accuracy, energy consumption, and cost analysis. Results demonstrated that hybrid architectures significantly improved performance: the CPU-GPU combination reduced processing times to 650 ms, increased model accuracy to 88.3%, and achieved an energy consumption of 2.1 kWh. Meanwhile, the CPU-FPGA configuration, while slightly less accurate (87.5%), proved more energy-efficient at 1.3 kWh. AI models developed using hybrid systems exhibited superior predictive accuracy, with Mean Squared Error (MSE) as low as 0.0248 and R² of 0.91. The study concludes that hybrid computing architecture is a transformative approach for optimizing AI systems in industrial applications, balancing speed, accuracy, and energy efficiency. These findings provide actionable insights for industries aiming to leverage advanced computing technologies for improved operational efficiency and sustainability. Future research should focus on advanced workload scheduling and cost-effectiveness strategies to maximize the potential of hybrid systems.
Comparative Study of Feature Engineering Techniques for Predictive Data Analytics Santoso, Lukman; Priyadi
Journal of Technology Informatics and Engineering Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus : Journal of Technology Informatics and Engineering
Publisher : University of Science and Computer Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jtie.v3i2.225

Abstract

In the rapidly evolving era of big data, predictive analytics has become a crucial approach in supporting data-driven decision-making across various sectors such as finance, healthcare, and marketing. However, the effectiveness of predictive models is highly dependent on the quality of features utilized in model training. This study aims to evaluate and compare various feature engineering techniques to enhance the accuracy of predictive models based on Random Forest (RF) and Extreme Gradient Boosting (XGBoost) algorithms. The research employs a quantitative experimental approach by applying different feature engineering techniques, including SHAP-based feature importance, Principal Component Analysis (PCA), and categorical variable encoding. The evaluation results indicate that the implementation of SHAP-based feature importance yields the best outcomes, with a Mean Squared Error (MSE) of 0.150 and a Root Mean Squared Error (RMSE) of 0.387 in the XGBoost model. These values outperform those without feature engineering, which recorded an MSE of 0.230 and an RMSE of 0.479. The combination of PCA and encoding techniques also shows a significant performance improvement with an MSE of 0.160 and an RMSE of 0.400. The XGBoost algorithm consistently demonstrates superior performance compared to RF across various testing scenarios. The contribution of this study lies in its recommendation of appropriate feature engineering techniques to improve the predictive quality of Machine Learning (ML)  models. This research provides insights for researchers and practitioners in developing more effective feature engineering strategies and opens opportunities for exploring advanced techniques in more complex data domains.
Eksistensi Taqnin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia Santoso, Lukman
El-Dusturie Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/el-dusturie.v2i1.6746

Abstract

This study aims to explore the existence of taqnin in the development of modern law and its relevance in the dynamics of legislation in Indonesia. Using doctrinal methods and conceptual approaches, this study finds that taqnin, in the development of modern law, has shifted the old legal regime (ius naturale) to a new legal regime (ius positum), thus encouraging legal change. Its relevance in the legislative process in Indonesia taqnin takes a role in making, discussing, and determining a more dynamic law in a pluralistic society. In the context of making changes in society, the laws resulting from the taqnin process are more capable of realizing the benefit and progress of the people. This study contributes to encouraging the legislative process in Indonesia to produce legal products that are more responsive and transformative.Kajian ini bertujuan untuk menggali eksistensi taqnin dalam perkembangan hukum modern dan relevansinya dalam dinamika legislasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan konseptual, kajian ini menghasilkan temuan bahwa taqnin dalam perkembangan hukum modern telah menggeser rezim hukum lama (ius naturale) menuju rezim hukum baru (ius positum) sehingga mendorong terjadinya perubahan hukum. Relevansinya dalam proses legislasi di Indonesia taqnin mengambil peran dalam proses pembuatan, pembahasan, dan penetapan hukum yang lebih dinamis di tengah masyarakat majemuk. Dalam konteks fungsi melakukan perubahan masyarakat, hukum yang dihasilkan dari proses taqnin lebih mampu mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan umat. Kajian oini berkontribusi dalam mengdorong proses legislasi di Indonesia dalam menghasilkan produk hukum yang lebih responsif dan transformatif.
IMPLIKASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH Santoso, Lukman; Ainiah, Zumrotul
An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 4 No 2 (2018): An-Nisbah
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/an.2018.4.2.73-98

Abstract

Abstrak: Perbankan syariah dalam prakteknya melaksanakan pembiayaan salah satunya menggunakan akad murabahah, atau biasa juga disebut bai’ al-murabahah. Akad yang memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah dan pihak nasabah selaku pemohon Akad Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan tersebut dibutuhkan oleh nasabah, dengan membeli barang dari pemasok kemudian mejualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (cost-plus profit) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan. Di dalamnya memuat suatu perjanjian yakni keharusan adanya asas itikad baik. Itikad baik yang mendasari terbentuknya akad pembiayaan murabahah apabila akad tersebut dibuat memenuhi rukun dan syarat akad, maka akad tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Akad tidak dapat dibatalkan selain ada kesepakatan kedua belah pihak atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, dan akad tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati, perihal itikad baik tidak hanya untuk pelaksanaan perjanjian melainkan juga saat dibuatnya akad tersebut kedua belah pihak harus didasarkan atas itikad baik. Dengan adanya itikad baik dalam akad murabahah, maka akan terpenuhinya hajat bagi kedua belah pihak dan sedikit kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam akad tersebut.
Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis Laili, Rika Nur; Santoso, Lukman
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.566

Abstract

This research is based on the problem of isbat nikah request which was rejected by the Ponorogo Religious Court through a determination with case number 402 / Pdt.P /2018/PA.Po. The purpose of this research focuses on the study of the legal interpretation paradigm of judges for rejection of marriage wives which is then analyzed based on the perspective of critical legal studies. This type of research is normative legal research which includes library research with descriptive analysis method. While the data collection technique is a documentation analysis study. The findings of this study: first, the legal interpretation used by the panel of judges in this determination is a systematic interpretation. Meanwhile, the method used by the panel of judges in this case used grammatical interpretation. This can be seen from the basis of legal considerations that the judge rejected the request for marriage is the hadith of the Prophet Muhammad regarding the existence of a marriage guardian as narrated by Ibn Hibban, Article 20 and Article 23 KHI, Article 1 paragraph (2) PMA No. 30 of 2005, Article 2 paragraph ( 1) Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Second, from the perspective of critical legal studies, the panel of judges uses a posivistic paradigm, namely not making any legal breakthroughs. This happens because the law is deemed capable of answering cases, the judge then does not grant marriage requests in order to prioritize the value of legal certainty over the value of justice and the value of benefit. This judge's decision contradicts Gustav Radbruch's standard priority theory, which is the first priority order of justice, second benefit and third legal certainty. Penelitian ini berangkat dari problem permohonan isbat nikah karena menikah siri yang ditolak oleh Pengadilan Agama Ponorogo melalui Penetapan dengan nomor perkara 402/Pdt.P /2018/PA.Po. Tujuan penelitian ini memfokuskan kajian pada paradigma interpretasi hukum hakim atas penolakan isbat nikah yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif studi hukum kritis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang termasuk studi kepustakaan (library research) dengan metode analisis deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi analisis dokumentasi. Temuan dari penelitian ini: pertama, Interpretasi hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan ini adalah Interpretasi sistematis. Sedangkan metode yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini menggunakan interpretasi gramatikal. Hal ini dapat dilihat dari dasar pertimbangan hukum hakim menolak permohonan isbat nikah adalah hadis Rasulullah tentang harus adanya wali nikah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Pasal 20 dan Pasal 23 KHI, Pasal 1 ayat (2) PMA No 30 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua, Dilihat dari perspektif studi hukum kritis, majelis hakim menggunakan paradigma posivistik yaitu tidak melakukan terobosan hukum. Hal ini terjadi karena undang-undang dianggap telah mampu menjawab kasus, hakim kemudian tidak mengabulkan permohonan isbat nikah demi mendahulukan nilai kepastian hukum daripada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Keputusan hakim ini berseberangan dengan teori prioritas baku Gustav Radbruch yang dengan urutan prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum.
Implikasi Pemekaran Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Pasca Reformasi Santoso, Lukman
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.288 KB) | DOI: 10.15642/ad.2017.7.1.250-278

Abstract

Abstract: This article discusses implication of regional expansion of with the creation of Pesawaran Regency, the Province of Lampung, which was legally created based on the Law No. 33/2007 and officially promulgated on 2nd of November 2007. Before becoming a separate regency, Pesawaran was part of South Lampung Regency. There are both positive and negative implications of this expansion. Among positive implications are more effective control, available positions in bureaucracy for locals, better service delivery, fiscal distribution to newly created regency for development and infrastructures. Whereas negative implications include dispute in the site of regency office, shortage in budget allocation, infrastructure limitation, worsening public services and deteriorating relationship among key regional executives. Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang implikasi pemekaran daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung pasca reformasi. Terbentuknya Kabupaten Pesawaran berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2007 yang memekarkan diri dari Kabupaten Lampung Selatan, dan diresmikan pada 2 November 2007. Terdapat implikasi positif dan negatif yang timbul dari pemekaran kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Di antara implikasi positifnya adalah rentang kendali pemerintahan semakin dekat, terbukanya jabatan-jabatan (peluang kerja) baru untuk sebagian kecil masyarakat asli dan sekitar, terutama dalam sektor pemerintahan kabupaten, akses pelayanan publik semakin dekat, dan adanya distribusi fiskal ke daerah otonom baru sebagai upaya pembangunan dan penunjang struktur dan infrastruktur baru. Adapun implikasi negatifnya adalah terjadinya silang sengkarut lokasi kantor pemerintah kabupaten, keterbatasan anggaran sehingga terbengkalainya pemilukada perdana, keterbatasan infrastruktur, pelayanan publik yang semakin buruk, dan hubungan kerja yang kurang harmonis antar pimpinan dan pejabat daerah.
Co-Authors Abdul Munim Abdul Rachman Achmad Baihaqi Ade Iriani Agus Priyadi Agustinus Budi Santoso Ahmad Ashifudin Aqham Ahsan, Fuad Ahsan, Ikhwan Fuad Ainiah, Zumrotul Ainiah, Zumrotul Aisyah Aisyah Al Haqiqi, Muh Jihad Al Haqiqi, Muhamad Jihad Amaliyah, Arij Aminuddin, Lutfi Hadi Arifin, Muh Fauzi Arifin, Muhammad Fauzi Arliana Agustin Faridhatul Shima Ati Suryana, Dinda Auliahaq, Dafa Agta Auliasari, Auliasari Berlina Cahya Putri, Otavia Binangkit, Bagus Ahmad Setyo Bustanul Ariin Bustanul Arifin Damayanti, Elok Danny Manongga Dardiri, Masyhudan Darmini Darmini Dawam Abror Fathoni, Muhammad Anwar Fathuri, Hani Zain Haris, Rahmat Hasan, Ikhwan Fuad Hidayati, Niswatul Ikhwan Fuad Ahsan Indra Djodikusumo Izati, Hanim Kurnia Juni Amanullah Kanifah, Anisa Nur Khaidarulloh, Khaidarulloh Kotimah, Erwin Kusnul Kuncoro, Wreda Agung Kurniawan, Yusuf Fendi Kusnul Ciptanila Yuni K Laili, Rika Nur Lestari, Devi Indah LIA NOVIANA Ma'mun, Sukron Marcus Gunadi Wibawa Masrukin Masrukin Maya Utami Dewi, Maya Utami mega puspita Miatun, Sumbu Latim Miftahul Huda Miftaqurrohman, Miftaqurrohman Moch. Munir, Layyin Mahfiana I Nyoman Nurjaya Moh Muthohir Muhamad Syarifudin Muhammad Fauzi Arifin Mun'im, Abdul Musfiroh, Anita Musyayyadah, Ulvi Rohmatul Nunung Susfita Nur Efendi, Mohamad Nurwijayanti, Maya Paulina Kinanti Eka Praningtyas Pratama, Muhammad Gasa Priyadi , Agus Priyadi Priyadi Priyadi Priyadi Raden Mohamad Herdian Bhakti Rejeki , Rara Sri Artati Reni Veliyanti Risma Nurhapsari Rizani, Rahmadini Mutiara Rofi'ah, Khusniati Rohmah Maulidia Roi’fah, Nisfathur Sa'adah, Fiki Nur Sagita, Insharie Amarylis Salim, Annisa Jannatus Sari, Yeny Nurita Sary, Desy Puspita Saujan, Iqbal Soleh Hasan Wahid, Soleh Hasan Sukamto, Ika Sumiyarsi Suryani Suryani Titi Christiana Tobing, Wesly Tumbur ML Tri Cahyani, Yutisa Tri Wahyu Surya Lestari Tri Wahyu Surya Lestari, Tri Wahyu Surya Wesly Tumbur ML Tobing Wibi Ardi Alvianto Yudi Ahmad Faisal Yuliantika, Nias Yutisa Tri Cahyani Zahro, Diana