p-Index From 2021 - 2026
6.892
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Elkom: Jurnal Elektronika dan Komputer YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah International Journal of Law Reconstruction Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Halu Oleo Law Review Mesin Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Jurnal Jatiswara Justisia Ekonomika El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam Sakina: Journal of Family Studies Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Istinbath : Jurnal Hukum MEANS (Media Informasi Analisa dan Sistem) Prophetic Law Review Tsarwah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika Invest Journal of Sharia & Economic Law NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) INFORMATIKA Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Kartika: Jurnal Studi Keislaman MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law Journal of Technology Informatics and Engineering Constitution Journal El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Jurnal Ilmiah Sistem Informasi JIMEB: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Abstrak: Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media dan Desain Ignite: Journal Islamic Global Network for Information Technology and Entrepreneurship Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Journal of Engineering, Electrical and Informatics Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen
Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLIKASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH Santoso, Lukman; Ainiah, Zumrotul
An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 4 No 2 (2018): An-Nisbah
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/an.2018.4.2.73-98

Abstract

Abstrak: Perbankan syariah dalam prakteknya melaksanakan pembiayaan salah satunya menggunakan akad murabahah, atau biasa juga disebut bai’ al-murabahah. Akad yang memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah dan pihak nasabah selaku pemohon Akad Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan tersebut dibutuhkan oleh nasabah, dengan membeli barang dari pemasok kemudian mejualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (cost-plus profit) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan. Di dalamnya memuat suatu perjanjian yakni keharusan adanya asas itikad baik. Itikad baik yang mendasari terbentuknya akad pembiayaan murabahah apabila akad tersebut dibuat memenuhi rukun dan syarat akad, maka akad tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Akad tidak dapat dibatalkan selain ada kesepakatan kedua belah pihak atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, dan akad tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati, perihal itikad baik tidak hanya untuk pelaksanaan perjanjian melainkan juga saat dibuatnya akad tersebut kedua belah pihak harus didasarkan atas itikad baik. Dengan adanya itikad baik dalam akad murabahah, maka akan terpenuhinya hajat bagi kedua belah pihak dan sedikit kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam akad tersebut.
Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis Laili, Rika Nur; Santoso, Lukman
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.566

Abstract

This research is based on the problem of isbat nikah request which was rejected by the Ponorogo Religious Court through a determination with case number 402 / Pdt.P /2018/PA.Po. The purpose of this research focuses on the study of the legal interpretation paradigm of judges for rejection of marriage wives which is then analyzed based on the perspective of critical legal studies. This type of research is normative legal research which includes library research with descriptive analysis method. While the data collection technique is a documentation analysis study. The findings of this study: first, the legal interpretation used by the panel of judges in this determination is a systematic interpretation. Meanwhile, the method used by the panel of judges in this case used grammatical interpretation. This can be seen from the basis of legal considerations that the judge rejected the request for marriage is the hadith of the Prophet Muhammad regarding the existence of a marriage guardian as narrated by Ibn Hibban, Article 20 and Article 23 KHI, Article 1 paragraph (2) PMA No. 30 of 2005, Article 2 paragraph ( 1) Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Second, from the perspective of critical legal studies, the panel of judges uses a posivistic paradigm, namely not making any legal breakthroughs. This happens because the law is deemed capable of answering cases, the judge then does not grant marriage requests in order to prioritize the value of legal certainty over the value of justice and the value of benefit. This judge's decision contradicts Gustav Radbruch's standard priority theory, which is the first priority order of justice, second benefit and third legal certainty. Penelitian ini berangkat dari problem permohonan isbat nikah karena menikah siri yang ditolak oleh Pengadilan Agama Ponorogo melalui Penetapan dengan nomor perkara 402/Pdt.P /2018/PA.Po. Tujuan penelitian ini memfokuskan kajian pada paradigma interpretasi hukum hakim atas penolakan isbat nikah yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif studi hukum kritis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang termasuk studi kepustakaan (library research) dengan metode analisis deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi analisis dokumentasi. Temuan dari penelitian ini: pertama, Interpretasi hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan ini adalah Interpretasi sistematis. Sedangkan metode yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini menggunakan interpretasi gramatikal. Hal ini dapat dilihat dari dasar pertimbangan hukum hakim menolak permohonan isbat nikah adalah hadis Rasulullah tentang harus adanya wali nikah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Pasal 20 dan Pasal 23 KHI, Pasal 1 ayat (2) PMA No 30 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua, Dilihat dari perspektif studi hukum kritis, majelis hakim menggunakan paradigma posivistik yaitu tidak melakukan terobosan hukum. Hal ini terjadi karena undang-undang dianggap telah mampu menjawab kasus, hakim kemudian tidak mengabulkan permohonan isbat nikah demi mendahulukan nilai kepastian hukum daripada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Keputusan hakim ini berseberangan dengan teori prioritas baku Gustav Radbruch yang dengan urutan prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum.
Implikasi Pemekaran Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Pasca Reformasi Santoso, Lukman
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.288 KB) | DOI: 10.15642/ad.2017.7.1.250-278

Abstract

Abstract: This article discusses implication of regional expansion of with the creation of Pesawaran Regency, the Province of Lampung, which was legally created based on the Law No. 33/2007 and officially promulgated on 2nd of November 2007. Before becoming a separate regency, Pesawaran was part of South Lampung Regency. There are both positive and negative implications of this expansion. Among positive implications are more effective control, available positions in bureaucracy for locals, better service delivery, fiscal distribution to newly created regency for development and infrastructures. Whereas negative implications include dispute in the site of regency office, shortage in budget allocation, infrastructure limitation, worsening public services and deteriorating relationship among key regional executives. Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang implikasi pemekaran daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung pasca reformasi. Terbentuknya Kabupaten Pesawaran berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2007 yang memekarkan diri dari Kabupaten Lampung Selatan, dan diresmikan pada 2 November 2007. Terdapat implikasi positif dan negatif yang timbul dari pemekaran kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Di antara implikasi positifnya adalah rentang kendali pemerintahan semakin dekat, terbukanya jabatan-jabatan (peluang kerja) baru untuk sebagian kecil masyarakat asli dan sekitar, terutama dalam sektor pemerintahan kabupaten, akses pelayanan publik semakin dekat, dan adanya distribusi fiskal ke daerah otonom baru sebagai upaya pembangunan dan penunjang struktur dan infrastruktur baru. Adapun implikasi negatifnya adalah terjadinya silang sengkarut lokasi kantor pemerintah kabupaten, keterbatasan anggaran sehingga terbengkalainya pemilukada perdana, keterbatasan infrastruktur, pelayanan publik yang semakin buruk, dan hubungan kerja yang kurang harmonis antar pimpinan dan pejabat daerah.
Construction of Village Autonomy Regulation in Achieving People's Welfare: Critical Review Law Number 6 of 2014 on Villages Santoso, Lukman
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 11 No. 1 (2021): April
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2021.11.1.47-74

Abstract

This study aims to explore the construction of Village autonomy arrangements to realize people's welfare. As it is understood, the issuance of Law No. 6 of 2014 on Villages has become a new chapter of autonomy regulation in Indonesia, which opens space for villages to be independent and autonomous. This research is juridical-normative research, which includes a descriptive-qualitative type—using secondary data from primary and secondary legal materials. This study applies statute, conceptual and hermeneutic approaches to data analysis. The findings of this study are that in realizing people's welfare, the construction of village autonomy arrangements is based on comprehensive and integrated planning based on each region's potential. So that each region gets benefits and benefits together. The realization of this welfare includes two components: the provision of essential services in the village and the development of the village economy based on local resources' potential.
Perancangan Sistem Informasi Pos Untuk Toko Devanda Dengan Basis Client Server Priyadi, Priyadi; Priyadi, Agus; Santoso, Lukman; Ati Suryana, Dinda
Journal Islamic Global Network for Information Technology and Entrepreneurship Vol. 2 No. 1 (2024): January : Journal Islamic Global Network for Information Technology and Entrepr
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/ignite.v2i1.889

Abstract

This research begins with data collection through a combination of interview, observation, and literature study techniques. The problem analysis found was the slow sales service and purchase process at the store. The further impact is customer disappointment and the use of more time and energy resources. The solution offered in this research is the design of a computer-based information system that integrates workflow and optimal utilization of client server-based computer technology. The analysis in this study is presented in the form of a flowchart of the new system to be developed and analysis of the data structure using the Entity Relationship Diagram technique. Then the design results are presented in the form of a representative form design with workflow analysis described in the analysis and deployment diagram that illustrates how the system will be distributed with a client server computer technology approach. In conclusion, it is explained that the new system proposed in this design has been successfully presented logically, systematically, and easily developed into an integrative and systematic software project.
Tradition, Wisdom and Negotiating Marriage and Inheritance Disputes on Javanese Muslim Huda, Miftahul; Purnomo, Agus; Mun'im, Abdul; Aminuddin, Lutfi Hadi; Santoso, Lukman
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i1.9887

Abstract

This study aims to find a negotiation model in the tradition of Javanese Muslim communities in resolving disputes regarding marriage and inheritance restrictions. When the reality of resolving marriage and inheritance disputes impacts family and community strife, this becomes crucial. The qualitative paradigm was used to construct this research, which included a series of observations and in-depth interviews with the disputed families and focus group discussions with informants in the East Java community. This research discovers three models for resolving the tradition of avoiding marriage and inheritance disputes in Javanese Muslim society with social components in a heterogeneous society. 1) negotiating the traditional cum theology model, 2) negotiating the tradition and law model, and 3) negotiating the traditional wisdom model. Furthermore, when many cultural traditions fade, the growing negotiation model can serve as the foundation for policy for local governments in generating variants of the nation's cultural traditions.
Kemacetan Jaringan Akibat Media Sosial: Menganalisis Dampaknya terhadap Efisiensi Transmisi Data Nirkabel Kuncoro, Wreda Agung; Santoso, Lukman
Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Vol. 4 No. 2 (2025): Mei : Jurnal Ilmiah Sistem Informasi
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jt9z2f09

Abstract

The increasing use of social media has significantly impacted wireless network performance, particularly in data transmission efficiency. This study aims to analyze the impact of social media usage on network congestion and wireless data transmission efficiency. Experimental and quantitative methods were employed, utilizing direct network traffic measurement and simulation techniques. The study assessed key parameters, including throughput, latency, packet loss, and jitter, to evaluate network congestion levels caused by social media activities such as video streaming, image uploads, and real-time communication. The results indicate a 15–30% decrease in throughput, an increase in latency from 30 ms to 120 ms, a packet loss surge from 0.5% to 4–7%, and a jitter increase from 10 ms to 50 ms during peak hours of social media usage. The study also found that channel bonding techniques can improve throughput by up to 63.6% under controlled interference conditions. These findings highlight the necessity of effective traffic management strategies, including 5G network deployment, machine learning-based traffic optimization, and Quality of Service (QoS) implementation, to mitigate network congestion issues caused by the exponential growth of social media users.
HALAL REGULATION AND CERTIFICATION IN THE CATERING BUSINESS: A Critical Review of Consumer Protection Maulidia, Rohmah; Rofi'ah, Khusniati; Santoso, Lukman
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i1.26988

Abstract

Halal certification in catering businesses still faces various regulatory and implementation problems, which impact the lack of consumer protection rights. This article explores the implications of halal regulation and certification in the catering business for consumer protection and how the catering business sector is ready to respond to halal certification. The research method used is juridical sociological research, with an empirical approach and critical analysis of relevant literature, including legal regulations and halal certification standards, as well as case studies of catering business practices in Ponorogo. The results show that proper understanding and implementation of halal regulations and certification contribute significantly to consumer protection by creating trust, ensuring information transparency, and improving the quality and safety of the food provided. This research provides a deep insight into the relationship between halal regulation and consumer protection in the context of the catering business. It highlights the importance of legal awareness and appropriate practices for business actors, thereby supporting the success of halal certification programs in the food business sector, including catering. Sertifikasi halal pada usaha catering masih menghadapi beragam problem regulasi dan implementasi, sehingga berdampak pada minimnya hak perlindungan bagi konsumen. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi regulasi dan sertifikasi halal dalam bisnis katering terhadap perlindungan konsumen serta bagaimana kesiapan sektor usaha katering dalam menyikapi sertifikasi halal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan pendekatan empiris dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan, termasuk peraturan hukum dan standar sertifikasi halal, serta studi kasus dari praktek bisnis katering di Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi yang tepat terhadap regulasi dan sertifikasi halal berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan konsumen, dengan menciptakan kepercayaan, memastikan transparansi informasi, dan meningkatkan kualitas serta keamanan makanan yang disediakan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara regulasi halal dan perlindungan konsumen dalam konteks bisnis katering, serta menyoroti pentingnya kesadaran hukum dan praktik yang sesuai bagi para pelaku bisnis. Sehingga menunjang keberhasilan program sertifikasi halal pada sektor bisnis makanan, termasuk katering.
DIGITALISING HALAL CERTIFICATION: The Dynamic of Regulations and Policies Concerning Halal Certification in Indonesia Santoso, Lukman; Rachman, Abdul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i2.24115

Abstract

The global halal product market is proliferating, fuelling increased demand for quality halal products. To fulfil halal certification requirements, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in East Java Province, Indonesia face challenges in the certification process which is manual, time-consuming and inefficient. To overcome these problems, this study aims to explore the urgency of digitalising halal certification for optimal impact on improving the quality of halal products for MSMEs in East Java. This research employed a qualitative method with a literature and conceptual juridical approach. This research used primary and secondary data, namely BPJPH data, the Office of Cooperatives and SMEs of East Java Province. The results of this study indicate that government regulations and policies related to halal certification provide legal certainty for digital transformation in the implementation of halal certification in East Java Province. Although the achievements of MSMEs in East Java Province are low compared to those of other provinces, the digitalisation of halal certification can effectively help the MSMEs in East Java Province to reduce costs, expedite halal certification processing time, and increase compliance with halal requirements so that acceleration and increase in the number of halal certifications for MSMEs can take place properly. Pasar produk halal global terus berkembang dengan pesat dan mendorong peningkatan permintaan terhadap produk halal yang berkualitas. Untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Timur, Indonesia menghadapi tantangan dalam proses sertifikasi yang manual, memakan waktu, dan kurang efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi urgensi digitalisasi sertifikasi halal sehingga berdampak optimal terhadap peningkatan kualitas produk halal UMKM di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan netnografi dan yuridis konseptual. Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara dengan pegiat sertifikasi halal dan data dari situs BPJPH, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal memberikan kepastian hukum terhadap transformasi digital dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Provinsi Jawa Timur. Walaupun capaian pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya, namun digitalisasi sertifikasi halal efektif dapat membantu UMKM Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi biaya, mempercepat waktu sertifikasi halal, dan meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan halal sehingga percepatan dan peningkatan jumlah sertifikasi halal bagi UMKM dapat terlaksana dengan baik.
Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum Santoso, Lukman
Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Publisher : Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55577/jhei.v6i1.110

Abstract

Legislation as a political product is ideally a representation of the people's aspirations and, at the same time, can impact the benefit of the people at large. However, in practice, the dominance of the interests of the political elite makes the resulting legal products represent political interest groups. This article explores the dynamics of Sharia economic law after reform in Indonesia. This research uses a conceptual-juridical approach and is a type of qualitative research. Data collection techniques are carried out by digging library sources relevant to the study topic. This study finds that the internal socio-cultural dynamics of Muslims largely determine the dynamics of Sharia economic law in post-reform Indonesia on the one hand, Islamic-leaning political parties in parliament, as well as fluctuations in the relationship between Muslims and the state. A conducive political climate enables the development of the Islamic financial industry in the region and nationally. This dynamic contributes to strengthening Sharia economic values ​​in the legislative process and bureaucratization of Sharia economic law in the national legal ecosystem.
Co-Authors Abdul Munim Abdul Rachman Ade Iriani Agus Priyadi Agustinus Budi Santoso Ahmad Ashifudin Aqham Ahsan, Fuad Ainiah, Zumrotul Ainiah, Zumrotul Aisyah Aisyah Al Haqiqi, Muhamad Jihad Amaliyah, Arij Aminuddin, Lutfi Hadi Arifin, Muh Fauzi Arifin, Muhammad Fauzi Ati Suryana, Dinda Auliahaq, Dafa Agta Auliasari, Auliasari Bustanul Ariin Bustanul Arifin Cahyani, Yutisa Damayanti, Elok Danny Manongga Dardiri, Masyhudan Dawam Abror Fathoni, Muhammad Anwar Fathuri, Hani Zain Haris, Rahmat Hasan, Ikhwan Fuad Hidayati, Niswatul Ikhwan Fuad Ahsan Ikhwan Fuad Ahsan Indra Djodikusumo Izati, Hanim Kurnia Juni Amanullah Kanifah, Anisa Nur Kotimah, Erwin Kusnul Kuncoro, Wreda Agung Kusnul Ciptanila Yuni K Laili, Rika Nur Layyin Mahfiana Lestari, Devi Indah Lia Noviana Ma'mun, Sukron Marcus Gunadi Wibawa Masrukin Masrukin Maya Utami Dewi Miatun, Sumbu Latim Miftahul Huda Miftaqurrohman, Miftaqurrohman Moh Muthohir Muhamad Syarifudin Muhammad Fauzi Arifin Mun'im, Abdul Musfiroh, Anita Nur Efendi, Mohamad Nurwijayanti, Maya Paulina Kinanti Eka Praningtyas Priyadi , Agus Priyadi Priyadi Priyadi Priyadi Raden Mohamad Herdian Bhakti Rejeki , Rara Sri Artati Reni Veliyanti Risma Nurhapsari Rizani, Rahmadini Mutiara Rofi'ah, Khusniati Rohmah Maulidia Roi’fah, Nisfathur Sa'adah, Fiki Nur Sagita, Insharie Amarylis Salim, Annisa Jannatus Sari, Yeny Nurita Sary, Desy Puspita Soleh Hasan Wahid, Soleh Hasan Sukamto, Ika Sumiyarsi Suryani Suryani Titi Christiana Tobing, Wesly Tumbur ML Tri Cahyani, Yutisa Tri Wahyu Surya Lestari Tri Wahyu Surya Lestari, Tri Wahyu Surya Wesly Tumbur ML Tobing Wibi Ardi Alvianto Yudi Ahmad Faisal Yuliantika, Nias Yusuf Fendi Kurniawan Yutisa Tri Cahyani Zahro, Diana